Bisnis.com, JAKARTA - Kolaborasi antara dunia akademik dengan praktisi dilapangan dinilai semakin krusial dalam mendorong model pemberdayaan ekonomi ultra mikro yang berbasis pengetahuan.

Pendekatan riset yang terhubung langsung dengan praktik usaha masyarakat dilapangan dinilai mampu menghadirkan solusi yang tidak hanya relevan secara ilmiah, tetapi juga aplikatif dan berkelanjutan bagi pengusaha kecil.

Dalam semangat tersebut, CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) sebuah organisasi peneliti akademis yang berfokus dalam bidang agroekonomi dari Prancis memperkuat kolaborasi bersama PNM untuk pengembangan bisnis berbasis riset akademis.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari riset yang sebelumnya dilakukan di Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, wilayah yang dikenal sebagai salah satu penghasil kakao ekspor.

Di daerah tersebut, riset difokuskan pada peningkatan nilai jual biji kakao yang dipanen oleh nasabah Mekaar melalui inovasi budidaya dan pascapanen. Dalam prosesnya, tim peneliti turut mengunjungi unit Mekaar serta berdialog langsung dengan para AO (Account Officer) dan petani kakao guna memahami praktik lapangan secara menyeluruh.

Ke depan, kolaborasi yang disepakati adalah dalam penguatan sistem pertanian berkelanjutan dan agroforestri, termasuk transisi agroekologi, pertanian berketahanan iklim, serta inovasi pascapanen.

Selain itu, kerja sama juga menjangkau sektor akuakultur berkelanjutan dan mata pencaharian pesisir melalui praktik ramah lingkungan, pengelolaan limbah berbasis sirkularitas, serta pemantauan kualitas air dan ekosistem. Upaya tersebut diperkuat dengan integrasi akses pembiayaan dan pengembangan kapasitas, seperti skema pembiayaan terintegrasi pertanian–akuakultur, pelatihan Training of Trainers (ToT) spesialis, hingga pelacakan dampak sosial–ekonomi.

Dengan potensi sekitar 4.108.845 nasabah PNM Mekaar di sektor pertanian (Januari, 2026), ekosistem pemberdayaan yang dimiliki PNM dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan berbasis riset yang lebih luas dan terukur.

Presiden Direktur CIRAD, Elisabeth Claverie de Saint Martin, menyampaikan “Kolaborasi ini sangat strategis karena menjembatani ilmu pengetahuan dengan jaringan pemberdayaan yang telah menjangkau hingga akar rumput. Kami melihat kemitraan ini membuka ruang bagi lahirnya inovasi yang dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat prasejahtera.” ujarnya

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PNM, Lalu Dodot Patria, mengapresiasi langkah ini dan mengungkapkan “Penguatan berbasis riset ini menjadi langkah penting kami dalam terus berupaya meningkatkan kualitas pendampingan nasabah. Nilai tambah yang tercipta diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi juga memperkuat keberlanjutan lingkungan serta ketahanan usaha dalam jangka panjang.” Ujar Dodot.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank of France, Francois Villeroy de Galhau, mengeluarkan peringatan keras bahwa Prancis berada dalam risiko "mati suri ekonomi" jika negara tersebut tidak segera mengatasi masalah anggaran dan utangnya.

Dalam sebuah wawancara akhir pekan lalu, Villeroy de Galhau mengakui bahwa Prancis menghadapi "masalah anggaran yang serius," di mana defisit pemerintah diproyeksikan tetap tinggi sebesar 5,4% dari PDB pada 2025, hanya sedikit membaik dari 5,8% tahun lalu.

Ia juga mendesak pemerintah untuk menurunkan defisit tersebut hingga 3% pada tahun 2029 demi memulihkan kredibilitas fiskal.

"Negara kita tidak terancam kebangkrutan, tetapi dengan mati suri bertahap," kata Villeroy de Galhau, menunjuk pada biaya pembayaran utang yang diproyeksikan meningkat tajam.

Biaya layanan utang Prancis diperkirakan akan melonjak dari 30 miliar euro (sekitar Rp579,2 triliun) pada tahun 2020 menjadi lebih dari 100 miliar euro (sekitar Rp1.930 triliun) pada akhir dekade ini.

Ia memperingatkan bahwa suku bunga yang lebih tinggi sudah mendorong biaya pinjaman untuk rumah tangga dan bisnis, sekaligus mengalihkan dana dari prioritas seperti pertahanan dan transisi hijau.

Villeroy de Galhau juga menyoroti beban utang yang diwariskan kepada generasi mendatang.

"Akhirnya, dan di atas segalanya, itu adalah utang yang makin besar yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita," katanya.

Utang publik Prancis saat ini berada di angka 3,3 triliun euro (sekitar Rp63.713 triliun) atau sekitar 115% dari PDB-nya.

Komentar Villeroy de Galhau muncul tak lama setelah Moody's merevisi prospek kredit Prancis dari stabil menjadi negatif, mengutip "fragmentasi politik" yang dapat menghambat pembuatan kebijakan.

Sebelumnya pada tahun ini, Fitch Ratings dan S&P Global Ratings juga telah menurunkan peringkat kredit Prancis menjadi A+, menunjukkan risiko fiskal dan politik yang meningkat.

Villeroy de Galhau mencatat bahwa Moody's kini menjadi satu-satunya lembaga besar yang masih memberikan Prancis peringkat double-A, yang ia gambarkan sebagai "tanda bahwa negara itu mempertahankan kekuatannya, meskipun prospeknya negatif."

Meskipun dihadapkan pada ancaman fiskal, Gubernur tersebut mempertahankan perkiraan pertumbuhan yang moderat sekitar 0,7% pada 2025, mencatat bahwa Prancis tetap menjadi "negara Eropa utama yang menciptakan lapangan kerja terbanyak selama sepuluh tahun terakhir."

Adapun tingkat pengangguran di Prancis, yang secara tradisional tinggi, saat ini berada di sekitar 7,5%.

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga pemeringkat kredit global, S&P Global menurunkan peringkat Prancis menjadi A+/A-1 dari AA-/A-1+. Hal itu cukup mengejutkan karena Perancis merupakan negara ekonomi terbesar kedua di zona euro.

Padahal, lembaga pemeringkat kredit jarang menurunkan peringkat di luar jadwal yang diatur untuk pembaruan. Artinya, ketidakstabilan politik cukup mempengaruhi risiko keuangan.

Penurunan peringkat dilakukan setelah pekan yang penuh dengan ketegangan di mana Perdana Menteri Sebastien Lecornu berjanji untuk menangguhkan reformasi pensiun tahun 2023 dan menghadapi dua mosi tidak percaya.

"Kami memperkirakan ketidakpastian kebijakan akan mempengaruhi perekonomian Prancis dengan menyeret aktivitas investasi dan konsumsi swasta, dan oleh karena itu pada pertumbuhan ekonomi," kata lembaga pemeringkat kredit tersebut dalam sebuah pernyataan mengutip Reuters, Sabtu (18/10).

Diketahui, Mantan Perdana Menteri Perancis Sebatien Lecornu selamat dari dua mosi tidak percaya di parlemen, tetapi penangguhan hukuman untuk pemerintahannya yang baru berumur beberapa hari harus dibayar dengan mengorbankan reformasi pensiun yang ditandatangani oleh Presiden Emmanuel Macron untuk memenangkan dukungan dari anggota parlemen Sosialis.

Jeda apa pun akan terbukti berumur pendek karena anggaran 2026 Lecornu, yang dia presentasikan pekan ini, menghadapi perjalanan yang sulit di parlemen Prancis yang terpecah belah ketika mereka mulai meninjau Rancangan Undang-Undang.

Sebagai reaksi atas penurunan peringkat tersebut, Menteri Keuangan Roland Lescure mengatakan bahwa saat ini adalah tanggung jawab kolektif pemerintah dan parlemen untuk meloloskan anggaran pada akhir tahun, memastikan defisit fiskal berada di jalur yang sesuai dengan batas atas Uni Eropa yaitu 3% dari PDB pada tahun 2029.

Menurut S&P, pengesahan anggaran pada akhir tahun ini akan membantu memberikan kejelasan yang lebih baik mengenai bagaimana Perancis akan mengelola beban utangnya yang meningkat, yang diproyeksikan akan naik menjadi 121% dari PDB pada tahun 2028 dibandingkan 112% dari PDB pada akhir tahun 2024.

"Namun demikian, dalam pandangan kami, ketidakpastian pada keuangan publik tetap meningkat menjelang pemilihan presiden 2027," kata S&P.

Lembaga pemeringkat ini merevisi prospek negara ini dari 'negatif' menjadi 'stabil', dengan mengatakan bahwa prospek 'stabil' menyeimbangkan kenaikan utang pemerintah dan konsensus politik yang lemah pada laju konsolidasi anggaran dengan kekuatan kredit Prancis.