REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali melemah mendekati level Rp 18.000 per dolar AS. Pelemahan rupiah terjadi seiring peningkatan harga minyak dunia. Tak hanya itu, terdapat proyeksi semakin melebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengutip Bloomberg, rupiah melemah 44,5 poin atau 0,25 persen menuju level Rp 17.988,5 per dolar AS pada penutupan perdagangan Kamis (11/6/2026).

"Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) memproyeksikan defisit APBN 2026 Indonesia akan melebar hingga menyentuh batas aturan fiskal, yaitu 3 persen berdasarkan produk domestik bruto (PDB)," kata Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Estimasi defisit fiskal itu lebih tinggi dibandingkan dengan target awal pemerintah. Dalam asumsi APBN 2026, defisit dipatok di level 2,7 persen dari PDB. Angka proyeksi defisit 3 persen pada 2026 ini juga tercatat meningkat dibandingkan dengan realisasi defisit pada 2025 yang berada di level 2,9 persen dari PDB. Pelebaran defisit ini utamanya dipicu oleh tekanan harga komoditas global.

"Harga minyak yang lebih tinggi diperkirakan akan meningkatkan defisit anggaran sebesar 0,6 persen dari PDB melalui peningkatan belanja subsidi BBM, apabila penahanan harga BBM bersubsidi dipertahankan. OECD mencatat bahwa pemerintah Indonesia telah memberi sinyal kuat untuk mempertahankan defisit tetap berada di bawah pagu aman 3 persen dari PDB," terangnya.

Ibrahim menuturkan, untuk merealisasikan komitmen tersebut, pemerintah diyakini harus mengambil langkah kompensasi atau bauran kebijakan sebesar 0,3 persen dari PDB. Langkah tersebut termasuk pemangkasan pengeluaran di sektor lain serta potensi pengenaan pajak durian runtuh (windfall taxes) kepada eksportir komoditas unggulan Tanah Air.

Ibrahim menuturkan, dari sisi makroekonomi, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat ke level 4,7 persen pada 2026, sebelum kembali pulih ke level 5 persen pada 2027.

"Pelemahan laju pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya energi dan tingginya ketidakpastian kebijakan yang diperkirakan akan membebani konsumsi maupun investasi, di tengah proyeksi pelemahan pasar tenaga kerja," jelasnya.

Sementara itu, laju inflasi diproyeksikan akan merangkak naik ke posisi 3,4 persen pada 2026. Kenaikan itu dipicu oleh transmisi bertahap dari tingginya harga energi global ke harga-harga domestik, meskipun pemerintah saat ini masih membekukan harga bahan bakar bersubsidi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai kenaikan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 berpotensi menekan kelompok kelas menengah rentan. Kenaikan sekitar 32 persen tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada masyarakat berpenghasilan tinggi, tetapi juga jutaan pengguna BBM nonsubsidi yang mengandalkan Pertamax untuk mobilitas sehari-hari.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar mengatakan anggapan bahwa kenaikan Pertamax 92 hanya memukul kelompok kaya merupakan pandangan yang keliru. Menurut dia, pengguna Pertamax 92 juga berasal dari kalangan pekerja, pegawai, guru, pengemudi ojek daring, hingga masyarakat yang sedang menuju kelas menengah.

"Pandangan bahwa kenaikan Pertamax 92 hanya memukul orang kaya merupakan penyederhanaan yang keliru. Pengguna Pertamax 92 bukan cuma orang kaya, tapi juga kelas menengah rentan," kata Media dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan kenaikan harga yang terlalu lebar membuat masyarakat dihadapkan pada pilihan sulit, yakni membayar lebih mahal atau beralih menggunakan Pertalite. Peralihan tersebut, jelas dia, akan memperbesar jumlah pengguna BBM bersubsidi.

Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengatakan keputusan menaikkan harga Pertamax tanpa mengubah harga Pertalite akan mendorong peningkatan permintaan BBM bersubsidi. Kondisi tersebut berpotensi menambah beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah.

"Ketika pemerintah memutuskan menaikkan harga Pertamax 92 tanpa menaikkan harga Pertalite, maka ada konsekuensi kenaikan permintaan Pertalite. Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi BBM juga akan membengkak," kata Huda.

Ia mengingatkan pembatasan pembelian melalui QR Code hanya efektif apabila tidak terjadi kebocoran distribusi di lapangan. Menurut dia, praktik penjualan Pertalite di luar SPBU masih ditemukan sehingga berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan.

CELIOS juga memperkirakan kenaikan harga Pertamax akan berdampak lebih luas terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Dampaknya antara lain penurunan daya beli kelompok menengah dan aspiring middle class, bertambahnya jumlah penduduk rentan miskin, kenaikan harga pangan, hingga percepatan penyesuaian suku bunga kredit.

Lembaga tersebut mengingatkan risiko peningkatan pemutusan hubungan kerja pada kuartal ketiga tahun ini, disertai potensi meningkatnya kriminalitas dan gejolak sosial apabila tekanan ekonomi terus berlanjut. Media menilai pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan untuk menghadapi tekanan defisit fiskal, mulai dari mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), menambah utang, meningkatkan penerimaan pajak, hingga menyesuaikan harga BBM.

"Ini sangat aneh, ketika negara membutuhkan tambahan uang, yang diminta berkorban adalah kelas menengah bawah. Mereka dijadikan penanggung biaya atas masalah fiskal yang lahir dari buruknya pilihan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sendiri," ujarnya.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai kenaikan harga Pertamax menjadi sinyal menyempitnya ruang fiskal pemerintah. Menurut dia, keputusan tersebut tidak sekadar penyesuaian harga BBM nonsubsidi, tetapi juga mencerminkan tekanan yang semakin besar terhadap APBN.

"Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp 1.434 triliun. Tahun ini merupakan salah satu puncak pembayaran utang. Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan Rp 300-340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil," ujar Bhima.

Ia menjelaskan tekanan terhadap APBN juga datang dari pelemahan nilai tukar rupiah yang disebut telah merosot sekitar delapan persen sejak awal tahun. Kondisi tersebut meningkatkan biaya impor energi sekaligus memperbesar kebutuhan kompensasi dan subsidi energi.

Bhima menilai penguatan harga minyak dunia memang berada di luar kendali pemerintah. Namun, stabilitas nilai tukar rupiah ikut menentukan besarnya tekanan terhadap biaya impor BBM dan beban fiskal negara.

"Harga minyak yang tinggi berada di luar faktor pemerintah, tapi nilai tukar rupiah yang melemah berada dalam kendali pemerintah dan BI, sehingga punya andil besar terhadap penyesuaian harga BBM," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) menyarankan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi belanja guna menjaga tingkat utang negara tetap berhati-hati (prudent), yaitu dengan memperketat penargetan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan subsidi energi.

Berdasarkan laporan OECD Economic Outlook edisi Juni 2026, lembaga yang bermarkas di Paris, Prancis itu menyoroti program andalan pemerintah, yakni MBG (free meals programme). OECD mengakui bahwa program inisiatif sosial seperti makan gratis ini dapat membantu mengurangi gizi buruk pada anak serta meningkatkan kesehatan masyarakat.

"Namun, pengendalian biaya yang lebih ketat serta penargetan yang lebih baik akan membantu menahan laju biaya fiskal," tulis OECD dalam laporannya, dikutip Minggu (7/6/2026).

Selain evaluasi program MBG, OECD juga meminta pemerintah untuk membenahi skema subsidi energi agar lebih tepat sasaran bagi kelompok rumah tangga yang benar-benar rentan.

Menurut laporan tersebut, pemberian bantuan sosial atau transfer langsung yang ditargetkan khusus kepada rumah tangga berpendapatan rendah, serta mereka yang bergantung pada energi untuk bekerja, harus lebih diutamakan. Langkah ini dinilai jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penerapan kontrol harga secara merata (broad-based price controls), yang dianggap memakan biaya besar dan memiliki penargetan sasaran yang buruk.

Pelabaran Defisit hingga Pelemahan Pertumbuhan

Langkah efisiensi ini menjadi krusial di tengah proyeksi OECD yang memperkirakan defisit fiskal Indonesia akan akan melebar hingga menyentuh batas aturan fiskal, yaitu 3,0% berdasarkan produk domestik bruto (PDB).

Estimasi defisit ini lebih tinggi dibandingkan dengan target awal pemerintah. Dalam asumsi APBN 2026, defisit dipatok turun ke level 2,7% dari PDB.

Angka proyeksi defisit 3,0% pada 2026 ini juga tercatat meningkat dibandingkan dengan realisasi defisit pada 2025 yang berada di level 2,9% dari PDB. Pelebaran defisit ini tak lain dipicu oleh tekanan harga komoditas global.

"Harga minyak yang lebih tinggi diperkirakan akan meningkatkan defisit anggaran sebesar 0,6% dari PDB melalui peningkatan belanja subsidi BBM, apabila penahanan harga BBM [bersubsidi] dipertahankan," jelas OECD.

Lebih lanjut, OECD mencatat bahwa pemerintah Indonesia telah memberi sinyal kuat untuk mempertahankan defisit tetap berada di bawah pagu aman 3% dari PDB. Untuk merealisasikan komitmen tersebut, pemerintah diyakini harus mengambil langkah kompensasi atau bauran kebijakan sebesar 0,3% dari PDB.

Langkah tersebut termasuk pemangkasan pengeluaran di sektor lain serta potensi pengenaan pajak durian runtuh (windfall taxes) kepada eksportir komoditas unggulan Tanah Air.

Secara keseluruhan, OECD juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia akan melambat ke level 4,7% pada 2026, sebelum kembali pulih ke level 5,0% pada 2027.

Pelemahan laju pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya energi dan tingginya ketidakpastian kebijakan yang diperkirakan akan membebani konsumsi maupun investasi, di tengah proyeksi pelemahan pasar tenaga kerja.

Ekspor neto juga diproyeksikan tidak akan memberikan kontribusi bersih terhadap pertumbuhan karena melambatnya permintaan global untuk beberapa komoditas ekspor utama Indonesia.

Sementara itu, laju inflasi diproyeksikan akan merangkak naik ke posisi 3,4% pada 2026. Kenaikan ini dipicu oleh transmisi bertahap dari tingginya harga energi global ke harga-harga domestik, meskipun pemerintah saat ini masih membekukan harga bahan bakar bersubsidi.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan melemah pada perdagangan hari ini, Jumat (5/6/2026).

Pada perdagangan Kamis (4/6/2026), rupiah ditutup melemah 0,46% atau 82 poin ke Rp18.049 per dolar AS, level terendah sepanjang masa. Sementara itu, indeks dolar AS melemah 0,10% ke 99,42.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan depresiasi nilai tukar akan berlanjut hingga perdagangan hari ini.

"Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp18.050 sampai Rp18.120 per dolar AS," kata Ibrahim, Kamis (4/6/2026).

Saat ini, sentimen yang menyertai rupiah di pasar keuangan datang dari perkembangan konflik geopolitik global. Ibrahim bilang, investor tetap berhati-hati di tengah meningkatnya ketegangan militer di Timur Tengah. Terbaru, Washington mengumumkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon pada Rabu malam, meskipun kesepakatan tersebut bergantung pada penghentian permusuhan oleh Hizbullah.

"Pasukan Israel memperluas operasi militer di Lebanon selatan, menargetkan daerah yang dikuasai Hizbullah dalam beberapa hari terakhir," ujarnya.

Selain konflik, perhatian pasar kini juga beralih ke data ekonomi AS, khususnya laporan penggajian non-pertanian yang dipantau ketat pada hari Jumat. Pada hari Rabu, data dari perusahaan pemroses penggajian ADP menunjukkan bahwa perusahaan swasta AS menambah 122.000 pekerjaan pada bulan Mei, melebihi ekspektasi ekonom dan meningkat dari kenaikan bulan sebelumnya.

Untuk sentimen domestik, Ibrahim melihat adanya kekhawatiran yang meningkat setelah lonjakan harga minyak mentah semakin memicu risiko defisit fiskal mendekati 3%. Hal ini juga berimbas pada kekhawatiran akan adanya intervensi negara yang lebih besar dalam komoditas, serta kegelisahan atas kemungkinan reklasifikasi MSCI terhadap pasar modal yang sampai saat ini masih belum ada keputusan pasti.

Sebelumnya, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta dalam proyeksinya menjelaskan dalam skenario positif rupiah tahun ini akan berada di level Rp17.089 per dolar AS. Sedangkan, untuk skenario negatif rupiah akan melemah di level Rp17.834 per dolar AS.

Skenario positif rupiah tersebut didasari oleh sejumlah indikator, yakni adanya intervensi agresif Bank Indonesia (BI), kebijakan pengetatan moneter, kepastian independensi BI dari pemerintah, peran pemerintah menjaga postur APBN secara disiplin, hingga adanya capital inflow asing ke pasar SBN atau saham.

"Skenario negatif untuk rupiah adalah adanya intervensi politik ke Bank Indonesia, melebarnya defisit transaksi berjalan, hawkish The Fed, konflik geopolitik, dan adanya capital outflow dari SBN atau pasar saham," kata Nafan.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,46% atau 82 poin ke Rp18.049 per dolar AS dalam perdagangan Kamis, (4/6/2026). Sementara itu, indeks dolar AS melemah 0,10% ke 99,42.

Berdasarkan data TradingView, nilai tukar rupiah melemah 0,46% menjadi Rp18.049 per dolar AS atau level terlemah sepanjang masa.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan depresiasi nilai tukar akan berlanjut hingga perdagangan esok hari.

"Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp18.050 sampai Rp18.120 per dolar AS," kata Ibrahim, Kamis (4/6/2026).

Saat ini, sentimen yang menyertai rupiah di pasar keuangan datang dari perkembangan konflik geopolitik global. Ibrahim bilang, investor tetap berhati-hati di tengah meningkatnya ketegangan militer di Timur Tengah. Terbaru, Washington mengumumkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon pada Rabu malam, meskipun kesepakatan tersebut bergantung pada penghentian permusuhan oleh Hizbullah.

"Pasukan Israel memperluas operasi militer di Lebanon selatan, menargetkan daerah yang dikuasai Hizbullah dalam beberapa hari terakhir," ujarnya.

Selain konflik, perhatian pasar kini juga beralih ke data ekonomi AS, khususnya laporan penggajian non-pertanian yang dipantau ketat pada hari Jumat. Pada hari Rabu, data dari perusahaan pemroses penggajian ADP menunjukkan bahwa perusahaan swasta AS menambah 122.000 pekerjaan pada bulan Mei, melebihi ekspektasi ekonom dan meningkat dari kenaikan bulan sebelumnya.

Untuk sentimen domestik, Ibrahim melihat adanya kekhawatiran yang meningkat setelah lonjakan harga minyak mentah semakin memicu risiko defisit fiskal mendekati 3%. Hal ini juga berimbas pada kekhawatiran akan adanya intervensi negara yang lebih besar dalam komoditas, serta kegelisahan atas kemungkinan reklasifikasi MSCI terhadap pasar modal yang sampai saat ini masih belum ada keputusan pasti.

Sebelumnya, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta dalam forecast-nya menjelaskan dalam skenario positif rupiah tahun ini akan berada di level Rp17.089 per dolar AS. Sedangkan, untuk skenario negatif rupiah akan melemah di level Rp17.834 per dolar AS.

Skenario positif rupiah tersebut didasari oleh sejumlah indikator, yakni adanya intervensi agresif Bank Indonesia (BI), kebijakan pengetatan moneter, kepastian independensi BI dari pemerintah, peran pemerintah menjaga postur APBN secara disiplin, hingga adanya capital inflow asing ke pasar SBN atau saham.

"Skenario negatif untuk rupiah adalah adanya intervensi politik ke Bank Indonesia, melebarnya defisit transaksi berjalan, hawkish The Fed, konflik geopolitik, dan adanya capital outflow dari SBN atau pasar saham," kata Nafan.

Bisnis.com, JAKARTA –Nilai tukar rupiah dibuka melemah 0,02% atau 3 poin ke Rp17.747 per dolar AS pada perdagangan Selasa (26/5/2026). Di saat yang sama, indeks dolar AS (DXY) melemah 0,17% ke 99,07.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi memperkirakan hari ini nilai tukar rupiah akan ditutup melemah di rentang Rp17.740 sampai Rp17.800 per dolar AS. Dalam perdagangan Senin (25/5), rupiah ditutup melemah 0,15% atau 27 poin ke level Rp17.744 per dolar AS.

Ibrahim menjelaskan sentimen pemberat rupiah datang dari kombinasi eksternal dan internal. Dari internal, pasar keuangan sedang dikhawatirkan dengan risiko defisit fiskal negara.

Menurutnya, walau ketegangan AS-Iran mereda dan harga minyak global turun, rupanya tak mampu menjadi sentimen positif yang mengangkat nilai tukar rupiah di hadapan greenback.

Selanjutnya, pasar juga melihat wacana regulasi kebijakan ekspor satu pintu sebagai ketidakpastian. Kondisi ini menurut Ibrahim membuat pemeringkat internasional akan menurunkan rating utang pemerintah Indonesia.

"Kebijakan-kebijakan yang kurang pro terhadap pasar ini yang membuat kemungkinan besar rupiah masih akan terus melemah," kata Ibrahim.

Sementara dari faktor eksternal, menurutnya pasar mulai melihat ada tanda-tanda positif dari kesepakatan damai AS-Iran. Namun, Ibrahim melihat tetap ada kemungkinan gagal karena poin-poin yang akan dibahas kedua negara menyangkut isu sensitif.

"Kita harus ingat, apakah nota kesepahaman perdamaian ini dapat ditandatangani atau tidak. Yang lebih penting itu soal isu uranium, lalu soal dana yang dibekukan dari tahun 70-an. Saya beranggapan perdamaian ini akan gagal total," tandasnya.

Sementara itu, Trading Economics dalam forecast-nya memperkirakan rupiah akan melanjutkan tren depresiasi mingguan kedelapan tahun ini. Dalam laporan tersebut menyatakan bahwa harapan pasar atas kesepakatan damai AS-Iran telah meredam risiko inflasi yang didorong oleh harga minyak dunia sekaligus mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh The Fed. Hal ini membebani dolar sebagai aset safe-haven.

Di sisi lain, sentimen terhadap rupiah tetap genting di tengah kondisi ketidakpastian global yang terus berlanjut, termasuk kenaikan imbal hasil AS, harga minyak mentah yang masih ada di level tinggi meski telah berada di bawah US$100 per barel, dan outflow asing yang tak kunjung reda.

Sementara dari sentimen domestik, laporan tersebut menyebutkan bahwa tekanan rupiah tetap ada setelah defisit transaksi berjalan pada kuartal I/2026 melebar ke level terdalam dalam 6 tahun terakhir.

"Pasar sebagian besar mengabaikan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa rupiah dapat menguat tajam ke sekitar Rp15.000 di bawah aturan baru yang mengharuskan eksportir sumber daya untuk menyimpan hasil di bank lokal setidaknya selama 12 bulan. Sepanjang tahun ini, rupiah telah jatuh sekitar 6,1% terhadap dolar, menempatkannya di antara kinerja terburuk mata uang Asia bersama rupee India," tandas laporan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menilai banyak negara yang iri dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi, namun dibarengi dengan inflasi yang cukup rendah dan defisit fiskal di bawah 3%.

Pada forum yang turut dihadiri oleh Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), Suahasil menyebut pertumbuhan ekonomi hingga 5,61% (yoy) pada kuartal I/2026 merupakan yang tertinggi sejak beberapa tahun belakangan.

Di sisi lain, inflasi masih bisa dikendalikan pada level 2,42% (yoy) pada Mei 2026.

"Dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi 5,6% dan inflasi 2,4%, saya bertaruh ini menjadi sumber kecemburuan dari banyak negara lain. Tidak mudah mencapai pertumbuhan 5,6% dengan inflasi 2,4%," jelasnya di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Senin (25/5/2026).

Tidak hanya itu, Suahasil menyebut kondisi ekonomi makro ini bisa tercapai dengan defisit APBN yang masih di bawah batas 3% terhadap PDB. Pada akhir 2025 lalu, defisit fiskal tercatat sebesar 2,9% dengan pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 yang juga tinggi sebesar 5,39% (yoy).

Perlu dicatat bahwa estimasi defisit APBN 2,93% terhadap PDB ini merupakan di antara yang terbesar sejak beberapa tahun belakangan.

Meski demikian, Suahasil melihat dari perspektif lain. Dia membandingkan bahwa banyak dari negara-negara lain yang kini sudah tidak lagi mempertahankan batas defisit APBN 3%. Namun, pertumbuhan ekonominya pun tidak setinggi Indonesia.

"Anda bisa lihat banyak negara-negara lain tidak lagi mempertahankan defisit fiskal 3%, namun pertumbuhan ekonominya lebih rendah. Jadi, saya sangat berharap tiga kombinasi ini, dan kami bisa memperlihatkan kombinasi indikator lainnya, guna menunjukkan kekuatan Indonesia," terangnya.

Pada 2027, Suahasil juga menekankan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk semakin mempersempit defisit fiskal. Target yang tertuang pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) menargetkan defisit berada sekitar 1,8% sampai 2,4% terhadap PDB.

"Ini di bawah perencanaan kami tahun ini [2,68%]. Kami harus melaksanakan instruksi ini, namun kami bisa mengerjakan hal tersebut," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyebut ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang jauh dari situasi krisis seperti yang terjadi pada 1997 dan 1998, mengingat indikator fiskal, neraca pembayaran, dan sistem keuangan tetap terjaga. Juda, dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa secara historis krisis ekonomi umumnya muncul dari tiga sumber utama, namun tanda-tandanya hingga saat ini belum terlihat dalam perekonomian Indonesia.

Ia mencontohkan krisis yang terjadi di Amerika Latin pada 1980-an muncul ketika defisit fiskal membengkak dan pemerintah tidak lagi mampu memperoleh pembiayaan karena investor kehilangan kepercayaan sehingga obligasi pemerintah tidak laku di pasar.

Sementara di Indonesia, catat Juda, defisit fiskal saat ini masih dijaga di bawah 3 persen dan pembiayaan APBN tetap dipercaya investor domestik maupun asing.

Hal ini tercermin dari imbal hasil (yield) surat utang negara yang masih berada di kisaran 6,5-6,7 persen dan tidak mengalami kenaikan signifikan.

“Jadi krisis yang bersumber dari fiskal itu tidak ada tanda-tandanya,” kata Juda.

Selain itu, ia menyebut krisis seperti pada 1997-1998 terjadi ketika banyak perusahaan menarik pinjaman luar negeri dalam jumlah besar.

Saat nilai tukar melemah dan terjadi sudden stop, banyak perusahaan kolaps karena tidak mampu membayar utang luar negeri sehingga neraca pembayaran mengalami tekanan berat.

Namun, menurut Juda, kondisi neraca pembayaran Indonesia saat ini masih relatif sehat dan seimbang sehingga belum menunjukkan tanda-tanda serupa.

“Saat ini, kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita, relatif sehat dan relatif balanced. Jadi dari krisis neraca pembayaran tidak ada tanda-tanda itu,” kata dia.

Ia menambahkan krisis juga dapat dipicu oleh ekspansi kredit yang terlalu agresif serta pecahnya gelembung aset (bubble) di sektor tertentu seperti properti, yang kemudian memicu keruntuhan sistem perbankan, sebagaimana terjadi pada krisis global 2008 di Amerika Serikat.

Meski demikian, Juda menilai tanda-tanda tekanan serupa juga belum terlihat pada sistem keuangan Indonesia saat ini.

“Jadi tiga sumber krisis itu tidak ada di dalam data-data yang kita amati sampai dengan hari ini,” kata Juda.

Secara umum, ia menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh kuat, dengan pertumbuhan sebesar 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan I 2026 yang diikuti dengan Inflasi yang juga masih terjaga yakni pada level 2,42 persen pada April 2026.

Sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga juga tumbuh tinggi yakni 5,52 persen pada triwulan I 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR bersiap melakukan revisi Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Adapun, UU Keuangan Negara mengatur batasan defisit APBN sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Revisi UU tersebut pun memunculkan isu penghapusan aturan defisit fiskal tersebut.

Kendati demikian, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menepis kekhawatiran bahwa revisi UU Keuangan Negara akan menyentuh pelonggaran atau penghapusan batas atas defisit APBN 3% terhadap PDB tersebut.

"Soal membicarakan [apakah revisi akan mengubah batasan defisit APBN 3% terhadap PDB], kita belum mengarah ke situasi seperti itu," tegas Misbakhun di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, urgensi utama revisi UU Keuangan Negara saat ini adalah untuk merespons ketidakharmonisan hukum usai disahkannya Undang-Undang No. 16/2025 tentang BUMN yang menjadi landasan pembentukan Danantara.

Misbakhun menjelaskan, kehadiran regulasi baru tersebut mengubah postur penguasaan aset negara. Kementerian Keuangan tidak lagi dimandatkan oleh undang-undang sebagai pemegang saham BUMN, yang memicu benturan hukum dengan UU BUMN.

"Sementara, ada undang-undang yang lain yang masih mengatakan bahwa Menteri Keuangan adalah pemegang saham dari BUMN tersebut, yaitu di Undang-Undang Perbendaharaan Negara," paparnya.

Oleh sebab itu, parlemen akan melakukan sinkronisasi aturan melalui skema omnibus law. Setidaknya terdapat empat payung hukum yang akan diharmonisasikan secara serentak, yakni UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Kekayaan Negara yang Dipisahkan, dan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Terkait masuknya UU PNBP dalam radar revisi, Misbakhun menyoroti perlunya penyesuaian status dividen BUMN. Selama ini, dividen perusahaan pelat merah tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak dan menjadi komponen vital dalam siklus APBN.

"Inilah yang harus diselesaikan, sehingga jangan sampai kemudian undang-undangnya itu tidak secara keseluruhan terharmonisasikan dengan baik," tambahnya.

Parlemen menargetkan proses revisi aturan tersebut dapat dimulai dalam waktu dekat, mengingatkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang saat ini diproses Komisi XI DPR dalam proses finalisasi.

Misbakhun menekankan, revisi UU Keuangan Negara ditargetkan harus tuntas sebelum APBN Tahun Anggaran 2027 resmi berlaku pada 1 Januari 2027. Terlebih, saat ini DPR dan Pemerintah baru saja memulai tahap pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun depan.

"UU Keuangan Negara karena akan dipakai untuk APBN 2027, ya kita harus menyelesaikan segera, sebelum APBN 2027 berlaku, karena APBN berlaku mulai 1 Januari 2027," ungkap legislator dari Fraksi Partai Golkar itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meyakini bahwa perekonomian Indonesia saat ini tidak menunjukkan krisis, karena tiga tanda-tanda masih belum terlihat.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan bahwa tidak ada satu pun dari tiga indikator pemicu krisis yang tampak di Indonesia, terutama apabila merujuk pada data-data pengamatan terkini.

"Tiga sumber krisis itu tidak ada di dalam data-data yang kita amati saat ini," jelas Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dia memaparkan tiga tanda-tanda krisis ekonomi berdasarkan pengalaman historis. Pertama, krisis yang bersumber dari pelebaran defisit fiskal atau debt crisis.

Juda mengambil contoh krisis fiskal yang melanda kawasan Amerika Latin pada dekade 1980-an. Pada masa itu, defisit fiskal negara-negara tersebut membengkak hingga pemerintah kehilangan kepercayaan dari investor, yang berujung pada gagalnya penerbitan obligasi untuk menutup pembiayaan.

Menurutnya, kondisi tersebut bertolak belakang dengan situasi Indonesia saat ini. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola di bawah batas yang ditetap undang-undang yaitu 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Pembiayaan fiskal kita masih sangat dipercaya oleh investor, baik domestik maupun asing. Ini kelihatan dari yield-nya [imbal hasilnya]. Kalau investor tidak percaya pada fiskal kita, maka yield akan melonjak. Sekarang ini [yield] berada di sekitar 6,5% hingga 6,7%, tidak jauh beda dengan sebelum terjadinya [tekanan], tidak ada peningkatan signifikan," katanya.

Sebagai catatan, yield sempat berada di level 5,9% pada lahir tahun lalu. Pada akhir April 2026, yield SBN tenor 10 tahun sudah menembus 6,7%.

Kedua, krisis yang dipicu oleh pelebaran defisit neraca pembayaran (BoP), seperti yang dialami Indonesia pada krisis finansial Asia 1997-1998. Pada periode tersebut, banyak perusahaan domestik menarik pinjaman luar negeri secara masif melalui berbagai instrumen tanpa pengawasan yang memadai.

Kondisi itu diperparah oleh terjadinya sudden stop atau penghentian aliran modal asing secara tiba-tiba yang disusul oleh pelemahan nilai tukar Rupiah. Akibatnya, banyak korporasi kolaps akibat gagal bayar utang valas.

"Saat ini, kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita, posisinya relatif sehat dan balance [seimbang]. Jadi, dari sisi krisis neraca pembayaran, tidak ada tanda-tanda itu," kata Juda.

Adapun, Bank Indonesia mencatat neraca pembayaran Indonesia defisit US$9,1 miliar pada kuartal I/2026. Realisasi tersebut memburuk apabila dibandingkan periode sebelumnya (kuartal IV/2025), yang masih mencatat surplus neraca pembayaran di level US$6,1 miliar.

Bahkan, jika coba ditarik data historis lebih lama, maka defisit neraca pembayaran sebesar US$9,1 miliar itu menjadi yang terburuk dalam catatan BI yang dipublikasikan untuk publik sejak kuartal IV/2005.

Ketiga, krisis dari sistem keuangan akibat penyaluran kredit yang terlampau agresif (massive lending) sehingga memicu penggelembungan nilai aset atau bubble, seperti di sektor properti. Pecahnya gelembung ini (bubble burst) pernah memicu krisis sistem perbankan berskala global pada 2008 yang bermula dari Amerika Serikat.

Juda melihat bahwa indikasi ke arah overheating maupun pembentukan bubble di berbagai sektor di Indonesia sama sekali tidak terlihat. Stabilitas sistem keuangan dan perbankan domestik tetap berada pada jalur yang pruden dan terukur.

Oleh sebab itu, pemerintah meyakini ketahanan ekonomi nasional masih memiliki ruang yang cukup aman untuk menghadapi dinamika global ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terus melanjutkan depresiasi. Sejumlah faktor seperti lonjakan harga minyak global sampai kondisi fiskal dalam negeri dinilai sebagai sentimen pemberat rupiah.

Melansir Trading Economic, rupiah melemah 0,11% atau 19,8 poin ke Rp17.717 per dolar AS pada perdagangan intraday 09.20 WIB hari Senin 25 Mei 2026. Level rupiah tersebut menunjukkan depresiasi sebesar 8,72% dalam setahun terakhir.

Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) di saat yang sama melemah 0,24% ke 99,01. Level indeks tersebut mencerminkan penguatan 0,52% dalam sebulan terakhir, atau secara tahunan melemah 0,10%. Trading Economics memperkirakan indeks dolar AS dalam kuartal II/2026 akan ada di level 99,03.

"Rupiah memperpanjang pelemahannya pada hari Jumat (22/5), melewati Rp17.700 per dolar AS karena indeks dolar bertahan mendekati level tertinggi dalam enam minggu, di tengah harga minyak yang tinggi, inflasi AS yang tetap tinggi, dan kenaikan imbal hasil Treasury," tulis Trading Economics, Senin (25/5/2026).

Di sisi lain, data domestik juga semakin menekan sentimen rupiah. Defisit transaksi berjalan triwulan I/2026 melebar menjadi US$4 miliar atau 1,1% dari PDB. Ini menjadi level terdalam dalam lebih dari enam tahun, dan menjadi sinyal kekhawatiran atas keseimbangan eksternal Indonesia.

Trading economics mencatat bahwa tekanan pada mata uang rupiah telah meningkat sejak April, akibat arus keluar modal, tekanan fiskal, dan risiko inflasi yang terkait dengan ketegangan di Timur Tengah.

"Kenaikan suku bunga yang lebih besar dari perkiraan oleh Bank Indonesia awal pekan ini memberikan sedikit bantuan, setelah pembuat kebijakan memperingatkan bahwa biaya energi yang lebih tinggi masih mengancam rupiah. Sementara itu, cadangan devisa telah turun sekitar US$10 miliar tahun ini hingga April akibat intervensi yang berkelanjutan," tulis laporan tersebut.

Dengan sentimen yang ada, diperkirakan rupiah akan melanjutkan tren depresiasi mingguan kedelapan tahun ini, mendekati pelemahan 6% secara year to date (YtD), meskipun bank sentral mengharapkan stabilisasi pada pertengahan tahun seiring meredanya tekanan musiman.

Pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR, 20 Mei 2026, ingin menyampaikan pesan optimisme bahwa Indonesia tetap mampu tumbuh tinggi, menjaga stabilitas, sekaligus memperbaiki kesejahteraan sosial di tengah ketidakpastian global.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8%–6,5% pada 2027, inflasi 1,5%–3,5%, nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.800–17.500 per dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun sekitar 7%, serta defisit fiskal tetap dijaga pada level 1,8%–2,4% terhadap PDB.

Pemerintah juga menargetkan penurunan kemiskinan menuju 6,5%–7,5%, pengangguran terbuka sekitar 4%, perbaikan rasio gini menuju 0,37–0,38, serta peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dan penciptaan lapangan kerja formal yang lebih besar.

Walaupun kombinasi target tersebut tampak menjanjikan, RAPBN 2027 memperlihatkan kontradiksi struktural yang semakin nyata dalam model pembangunan Indonesia saat ini. Negara ini ingin menjadi jauh lebih aktif dan ambisius, tetapi tanpa kapasitas fiskal, produktivitas ekonomi, dan kualitas institusi yang cukup kuat untuk menopangnya secara berkelanjutan.

Kontradiksi Target

Kontradiksi itu terlihat dari kombinasi target yang ingin dicapai secara simultan. Pemerintah ingin menjaga disiplin fiskal dan defisit rendah, tetapi pada saat yang sama juga ingin mempercepat industrialisasi, memperluas perlindungan sosial, membiayai hilirisasi, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta melanjutkan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Secara politik, kombinasi tersebut dapat dipahami. Pemerintah perlu menjaga legitimasi sosial sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Namun secara fiskal dan administratif, tidak semua agenda tersebut kompatibel untuk dijalankan secara bersamaan dalam jangka pendek.

Pengalaman Asia Timur menunjukkan bahwa transformasi ekonomi yang berhasil hampir selalu ditopang oleh kapasitas negara yang kuat. Korea Selatan dan Cina, misalnya, memasuki fase industrialisasi agresif ketika tax ratio mereka jauh lebih tinggi, tingkat tabungan domestik besar, birokrasi ekonomi relatif disiplin, dan sektor manufaktur menjadi mesin utama produktivitas serta ekspor.

Sebaliknya, RAPBN 2027 masih memperlihatkan keterbatasan struktural yang belum banyak berubah selama satu dekade terakhir. Rasio penerimaan negara yang hanya sekitar 12% terhadap PDB pada RAPBN 2027 menunjukkan kapasitas fiskal Indonesia relatif stagnan dibanding ambisi pembangunan yang terus membesar.

Selain rendahnya penerimaan negara, kualitas belanja publik yang masih lemah. APBN terlalu rigid, terfragmentasi, dan kerap dipengaruhi logika politik jangka pendek. Subsidi yang tidak tepat sasaran, proyek mercusuar, birokrasi yang besar, serta lemahnya evaluasi kebijakan membuat efektivitas fiskal Indonesia relatif rendah dibanding skala agenda yang ingin dibiayai.

Dalam konteks seperti itu, negara sebenarnya sedang mencoba menjalankan agenda pembangunan yang lebih besar dibanding kapasitas fiskal dan kelembagaan yang dimilikinya.

Kontradiksi berikutnya terlihat pada asumsi makro RAPBN sendiri. Pemerintah tampaknya mengantisipasi rupiah tetap berada pada level yang secara historis relatif lemah, yakni Rp16.800–17.500 per dolar AS. Asumsi ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari tingginya risiko eksternal, mulai dari capital outflow, suku bunga global yang tinggi, hingga ketidakpastian geopolitik.

Namun, pemerintah juga menargetkan inflasi tetap rendah dan daya beli masyarakat membaik. Dalam ekonomi yang masih bergantung pada impor pangan, energi, bahan baku industri, dan barang modal, depresiasi rupiah cenderung akan meningkatkan imported inflation. Artinya, asumsi mengenai kurs, inflasi, dan penguatan konsumsi domestik tidak sepenuhnya bergerak dalam arah yang saling mendukung.

Kontradiksi serupa muncul dalam target penciptaan lapangan kerja formal. Pemerintah menargetkan pengangguran turun menuju sekitar 4 persen dan pekerjaan formal meningkat signifikan. Namun masalah utama pasar tenaga kerja Indonesia bukan sekadar pengangguran terbuka, melainkan informalitas kronis, produktivitas rendah, dan stagnasi upah.

Untuk meningkatkan formalitas tenaga kerja, Indonesia membutuhkan ekspansi manufaktur padat karya, investasi swasta yang agresif, dan industrial upgrading yang berkelanjutan.

Masalahnya, asumsi RAPBN justru menunjukkan biaya modal yang masih mahal, tercermin dari yield SBN sekitar 7%, tekanan nilai tukar, dan ruang fiskal yang tetap terbatas. Karana itu, sulit membayangkan lonjakan besar investasi swasta maupun penciptaan pekerjaan formal berkualitas.

Tantangan ini semakin kompleks setelah pemerintah mengumumkan bahwa ekspor sejumlah komoditas strategis hanya dapat dilakukan melalui BUMN ekspor khusus yang ditunjuk pemerintah. Meski kebijakan ini mungkin lahir dari keinginan memperkuat kontrol negara atas devisa dan perdagangan strategis, langkah tersebut juga berpotensi meningkatkan persepsi ketidakpastian regulasi dan mempersempit ruang bagi pelaku swasta.

Terakhir, kontradiksi lain terlihat pada target penurunan ketimpangan. Pemerintah ingin memperbaiki rasio gini menuju 0,37–0,38 dan memperluas kesejahteraan sosial. Namun penurunan ketimpangan tidak selalu identik dengan meningkatnya kesejahteraan secara luas.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia justru menghadapi Indonesia tengah mengalami apa yang sering disebut dengan equalization through stagnation, yaitu situasi ketika distribusi pendapatan tampak lebih merata justru karena pertumbuhan kehilangan kualitasnya.

Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia memang relatif stabil di kisaran 5%, ia terjadi bersamaan dengan gejala melemahnya kelas menengah urban, stagnasi sektor manufaktur, dan terbatasnya pekerjaan formal berkualitas. Dalam kondisi seperti itu, ketimpangan dapat menurun bukan karena kelompok bawah naik cepat, melainkan karena kelas menengah ikut melemah.

Penutup

Di tengah dunia yang semakin proteksionis dan tidak pasti, negara memang dituntut lebih aktif menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kapasitas ekonomi domestik. Namun, mencoba menjalankan terlalu banyak agenda strategis sekaligus tanpa kapasitas fiskal dan birokrasi yang memadai sering kali justru akan terjebak dalam stagnasi jangka panjang.

Di sinilah RAPBN 2027 menunjukkan ketidaksesuaian antara ambisi negara dan kapasitas fiskal serta institusional yang dimilikinya. Pemerintah ingin memperbesar peran negara, mempercepat industrialisasi, dan memperluas program sosial, tetapi dengan kapasitas fiskal, produktivitas, dan kualitas institusi yang masih terbatas.

Tanpa kemampuan menyusun prioritas pembangunan secara lebih realistis, disiplin, dan berbasis kapasitas nyata negara, RAPBN berisiko berubah menjadi sekadar dokumen optimisme fiskal yang semakin jauh dari realitas struktural ekonomi Indonesia. Risiko terbesar Indonesia bukan krisis fiskal yang tiba-tiba, melainkan stagnasi perlahan dari negara yang terlalu ambisius dibandingkan dengan kemampuan nyatanya.