Bisnis.com, JAKARTA — PLN Indonesia Power (PLN IP) membidik peluang ekspansi bisnis energi bersih di kawasan Amerika Latin dan Karibia (Amlatkar).
Direktur Utama PLN IP Bernadus Sudarmanta mengatakan, kawasan Amerika Latin dan Karibia menjadi salah satu wilayah strategis yang sejalan dengan agenda ekspansi dan pengembangan bisnis berkelanjutan perusahaan di tingkat global.
PLN IP, kata dia, terus memperluas peran dan kontribusinya tidak hanya sebagai tulang punggung ketenagalistrikan nasional, tetapi juga sebagai perusahaan energi yang memiliki daya saing global.
"Kawasan Amerika Latin dan Karibia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi bersih, dan kami siap menghadirkan pengalaman, teknologi, serta kapabilitas yang telah kami bangun di Indonesia untuk menciptakan nilai tambah bersama para mitra internasional," kata Bernadus melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (6/6/2026).
Menurutnya, langkah ini sekaligus mendukung agenda diplomasi ekonomi Indonesia dan percepatan transisi energi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.
Rencana tersebut ditegaskan melalui partisipasi dalam forum 2nd Ambassadors’ Dialogue on Enhancing Trade and Investment Cooperation between Indonesia and Latin America and the Caribbean di Jakarta pekan lalu.
Bernadus menilai, keterlibatan PLN IP dalam forum ini mengusung misi penting untuk meningkatkan brand awareness korporasi di level global, sekaligus menjajaki peluang kerja sama investasi antar negara.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN IP Julita Indah memaparkan kesiapan perusahaan dalam menangkap peluang investasi dan kerja sama konkret di kawasan tersebut.
Dia menjelaskan, PLN IP saat ini memiliki kapabilitas end-to-end dalam mengelola pembangkit nasional berkapasitas mencapai 22,1 GW, serta pengalaman dalam mengembangkan berbagai proyek energi baru terbarukan dan solusi energi berkelanjutan.
"Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi para mitra di kawasan Amerika Latin dan Karibia untuk mengoptimalkan potensi investasi yang saling menguntungkan," ujar Julita.
Dia menyebut, pengalaman dan kapabilitas perusahaan dalam pengembangan energi bersih menjadi modal penting untuk memperluas penetrasi di pasar energi hijau global.
Julita menuturkan bahwa PLN IP, melalui anak usaha kami PLN IP Renewables, berkomitmen untuk memperluas jejak energi bersih ke kawasan Amerika Latin dan Karibia.
Menurutnya, dengan dukungan radiasi matahari yang tinggi di kawasan tersebut,pihaknya sangat tertarik untuk mengeksplorasi proyek Solar PV berskala besar. Selain itu, pihaknya juga melihat peluang besar pada pengembangan Mini Hydro dengan memanfaatkan keunggulan teknologi turbin yang perusahaan miliki.
"Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya untuk studi kelayakan bersama, kemitraan operasional, hingga skema pendanaan strategis," kata Julita.

Bisnis.com, HOUSTON - PT Pertamina (Persero) melakukan diskusi strategis dengan Apache Corporation terkait peluang pengembangan operasi hulu minyak dan gas bumi, dengan fokus pada penguatan kolaborasi pengembangan reservoir konvensional dan non konvensional guna mendukung peningkatan produksi minyak nasional.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza, Senior Vice President, U.S. Assets & Corporate Development Apache Corporation Scott Grandt, serta jajaran manajemen.

Diskusi membahas sejumlah peluang kerja sama, mulai dari pengembangan aset hulu migas di Indonesia, potensi kolaborasi internasional, hingga penjajakan minat investasi dan peluang eksplorasi Apache di Indonesia.

Salah satu topik utama yang menjadi perhatian adalah pengembangan low quality reservoir melalui penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) dan Multi-Stage Fracturing (MSF). Teknologi ini dinilai memiliki potensi untuk mendukung optimalisasi produksi lapangan migas nasional, khususnya pada reservoir dengan karakteristik yang lebih kompleks.

Selain itu, kedua perusahaan turut menjajaki potensi pengembangan unconventional reservoir yang dinilai memiliki prospek menarik di tengah dinamika keekonomian energi dan perkembangan rantai pasok global saat ini.

Pertamina menekankan pentingnya membangun ekosistem pengembangan migas non konvensional yang kompetitif, didukung skema fiskal yang menarik, kepastian regulasi, penguatan supply chain, serta kolaborasi dengan mitra strategis global yang memiliki pengalaman teknis dan operasional.

Pertamina juga membuka peluang partnership pada aset-aset migas domestik milik perusahaan, sekaligus menjajaki potensi kolaborasi pada aset internasional. Pembahasan turut mencakup penguatan strategi merger and acquisition (M&A) guna memperkuat portofolio dan mendukung pertumbuhan bisnis hulu migas secara global.

Saat ini, Pertamina memiliki portofolio internasional yang terus berkembang, termasuk operasi luar negeri dengan produksi sekitar 200 ribu barel oil per day (KBOPD). Selain itu, Pertamina juga memperkuat partisipasi pada sejumlah proyek strategis global dan domestik, termasuk rencana pengembangan wilayah kerja di Cekungan Kutai bersama Eni S.p.A., serta pengembangan Lapangan Abadi Masela bersama INPEX Corporation dan Petronas.

Apache menyampaikan bahwa strategi internasional saat ini fokus pada pertumbuhan aset yang mampu memberikan value creation secara berkelanjutan melalui pendekatan organik. Apache memiliki pengalaman dalam pengelolaan aset migas konvensional onshore di Mesir serta pengembangan operasi di kawasan Permian Basin, Amerika Serikat.

Pertamina sendiri saat ini telah memulai pengeboran dengan pendekatan Multi-Stage Fracturing sebagai bagian dari langkah percepatan peningkatan produksi migas konvensional di Indonesia dan juga bersiap untuk melakukan pengeboran sumur appraisal horizontal migas non konvensional

Penjajakan kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam mendukung agenda Asta Cita pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi migas, penguatan teknologi, serta perluasan kemitraan strategis global guna mendukung keberlanjutan pasokan energi Indonesia di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerima kunjungan Ketua Japan Fair Trade Commission (JFTC) Chatani Eiji di Kantor KPPU, Rabu, 29 April 2026, dalam pertemuan bilateral untuk memperkuat sinergi penegakan hukum persaingan usaha menghadapi disrupsi ekonomi digital global. Pertemuan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi dalam menghadapi dinamika pasar digital yang semakin kompleks.

Pertemuan dipimpin oleh Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, bersama Anggota KPPU Gopprera Panggabean, didampingi oleh Anggota KPPU Rhido Jusmadi, Hilman Pujana, dan Eugenia Mardanugraha, serta pejabat struktural dari kedua lembaga.

Dalam sambutannya, Ketua KPPU menegaskan bahwa kunjungan JFTC menjadi momentum strategis untuk mempererat kerja sama bilateral sekaligus memperkuat rezim persaingan usaha yang adil. Ia menyoroti bahwa otoritas persaingan saat ini berada pada fase krusial, yaitu redefinisi peran kelembagaan. Jika sebelumnya berfokus pada penindakan kartel dan persekongkolan tender, kini otoritas dituntut berperan lebih strategis dalam membentuk struktur pasar melalui kebijakan dan advokasi. “KPPU tidak hanya menangani kartel dan persekongkolan tender, tetapi juga membentuk struktur pasar agar tetap terbuka, inovatif, dan inklusif, khususnya di sektor digital,” tegasnya.

KPPU juga menegaskan bahwa reformasi kelembagaan menjadi prioritas melalui tiga pendekatan utama, yakni penguatan mandat hukum, modernisasi organisasi, dan integrasi berbasis data. Salah satu agenda kunci adalah amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diharapkan memperluas kewenangan KPPU, termasuk penerapan notifikasi pra-transaksi merger dan program leniency. JFTC menyatakan dukungannya terhadap upaya reformasi tersebut, sekaligus berbagi pengalaman dalam proses perubahan regulasi.

Dalam diskusi sektor digital, KPPU menyoroti meningkatnya konsentrasi pasar pada platform berbasis data. Sejumlah penanganan perkara strategis telah dilakukan, antara lain di sektor logistik e-commerce, sistem pembayaran aplikasi, serta pinjaman online. Praktik integrasi vertikal oleh platform digital dinilai dapat meningkatkan efisiensi, namun juga berpotensi menutup akses pasar (foreclosure) bagi pelaku usaha lain jika tidak diawasi secara tepat.

Anggota KPPU Gopprera Panggabean yang turut memimpin jalannya diskusi menjelaskan bahwa KPPU juga tengah menelaah indikasi praktik monopoli dalam ekosistem e-commerce, termasuk model bisnis social commerce. Tantangan utama penegakan hukum di sektor ini terletak pada penentuan pasar relevan dalam karakteristik multi-sided market, serta peran data sebagai sumber kekuatan pasar. “Menghadapi tantangan tersebut, KPPU menegaskan arah transformasi menuju otoritas persaingan berbasis data (data-driven competition authority),” jelas Gopprera.

Sementara itu, JFTC menyoroti praktik penggunaan Digital Analyst, yakni tenaga ahli teknologi eksternal yang mendukung penegakan hukum dan kajian pasar secara fleksibel. Pendekatan ini dinilai sebagai praktik baik yang dapat diadopsi, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan informasi dan independensi lembaga. Selain itu, KPPU juga menyatakan komitmennya untuk mengembangkan sistem deteksi dini persekongkolan tender berbasis kecerdasan buatan.

Ketua JFTC mengapresiasi langkah progresif KPPU dalam penanganan perkara digital dan strategis, termasuk kasus yang melibatkan perusahaan global seperti Google serta korporasi multinasional seperti SANY Group. Menurut Ketua JFTC, keberanian dan konsistensi KPPU dalam menindak pelaku usaha besar menunjukkan kredibilitas dan independensi lembaga dalam menjaga level playing field. “Penegakan hukum yang dilakukan KPPU menunjukkan standar tinggi, terutama dalam menangani kasus digital dan perusahaan global. Ini menjadi referensi penting bagi komunitas persaingan usaha internasional,” ujar Chatani.

Kedua lembaga menekankan bahwa praktik anti-persaingan di era digital bersifat lintas batas, sehingga membutuhkan kerja sama internasional yang erat, termasuk dalam pertukaran informasi, pengembangan kapasitas, serta kajian isu seperti algorithmic collusion dan kekuatan pasar berbasis data.

Pertemuan ini menegaskan bahwa tantangan persaingan usaha di era ekonomi digital tidak dapat diselesaikan secara unilateral. KPPU dan JFTC sepakat memperkuat kolaborasi sebagai fondasi untuk menciptakan pasar yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan, sekaligus meningkatkan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama PAM JAYA menjalin kerja sama dengan Bin Zayed International, perusahaan yang bergerak di bidang properti, energi, konstruksi, teknologi informasi, hingga pengembangan infrastruktur.

Direktur Utama PAM JAYA, Arief Nasrudin, mengatakan kolaborasi sebagai upaya meningkatkan layanan air bersih di Jakarta.

"Arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur jelas, pemenuhan layanan dasar warga harus dilakukan secara serius, terukur, dan terbuka terhadap kolaborasi. PAM JAYA menargetkan cakupan layanan air minum 100% di Jakarta. Karena itu, kami perlu bermitra dengan pihak yang memiliki kapasitas, pengalaman, teknologi, dan komitmen jangka panjang,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (27/4/2026).

Proses kerja sama dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/4/2026), sebagai tindak lanjut dari kunjungan Bin Zayed International sebelumnya ke Balai Kota DKI Jakarta.

Selain itu, dilakukan penandatanganan non-disclosure agreement (NDA) antara Bin Zayed International dan PAM JAYA. Kerja sama ini bertujuan untuk membuka pertukaran data, kajian teknis, serta potensi kerja sama pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Jakarta.

Arief menyampaikan, PAM Jaya dihadapkan dengan sejumlah tantangan seperti upaya mengurangi tingkat non-revenue water (NRW). Apalagi Jakarta merupakan kota padat penduduk yang memiliki desain infrastruktur bahwa tanah.

“Pengurangan NRW menjadi salah satu pekerjaan besar PAM JAYA. Tantangannya tidak sederhana karena kepadatan bangunan, jaringan utilitas yang kompleks, serta kebutuhan layanan yang terus meningkat. Karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Bin Zayed International, penting untuk membuka peluang dukungan teknologi, investasi, dan pengalaman internasional yang relevan bagi Jakarta,” jelasnya.

Tak hanya itu, Bin Zayed dilaporkan membuka peluang kerja sama infrastruktur berupa proyek Giant Sea Wall karena dianggap sejalan dengan langkah transformasi Jakarta sebagai kota global yang membutuhkan infrastruktur besar.

“Penandatanganan NDA ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan pintu masuk untuk memastikan setiap proses kerja sama berjalan profesional, akuntabel, dan berbasis kajian matang. PAM JAYA akan terus menjaga prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta kepentingan warga Jakarta sebagai prioritas utama,” pungkas Arief.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menjalin kerja sama sister city dengan Provinsi Otonomi Khusus Jeju, Korea Selatan.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jeju Oh Young-hun di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul pada Sabtu (25/4).

Penandatanganan yang turut disaksikan Duta Besar RI untuk Korea Selatan Cecep Herawan tersebut mencakup berbagai sektor strategis. Kerja sama meliputi pengembangan pariwisata, energi terbarukan, ekonomi, pertanian, hingga perikanan.

Gubernur Pramono menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah penting untuk memperkuat posisi Jakarta di tingkat global.

“Jeju merupakan mitra strategis, terutama dalam pengembangan pariwisata dan energi berkelanjutan. Kami ingin kerja sama ini memberikan dampak konkret bagi masyarakat di kedua wilayah,” ujarnya melalui siaran pers.

Menurut Pramono, kerja sama tersebut juga sejalan dengan upaya memperluas kolaborasi internasional Jakarta sekaligus membuka peluang pertukaran pengetahuan dan teknologi di berbagai sektor.

Ia optimistis kolaborasi dengan Jeju dapat mendukung target Jakarta untuk meningkatkan daya saing global. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan ibu kota dapat masuk dalam jajaran 50 besar kota global pada 2030.

“Kami berkomitmen mewujudkan masa depan yang lebih terhubung, inklusif, dan berkelanjutan bagi Jakarta dan Jeju,” pungkasnya.

Kerja sama sister city merupakan bentuk kemitraan antarwilayah di tingkat internasional yang bertujuan memperkuat hubungan ekonomi, sosial, dan budaya, sekaligus membuka peluang investasi dan pengembangan bersama di berbagai sektor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengumuman 10 nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dan perjanjian kerja sama strategis antara pelaku usaha Indonesia dan Jepang dengan nilai mencapai 22,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 384,2 triliun dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat dikonfirmasi, Senin, menjelaskan dalam forum tersebut perwakilan perusahaan dari kedua negara secara bergantian menyampaikan serta menampilkan kerja sama yang telah disepakati di hadapan Presiden Prabowo.

Kerja sama yang diumumkan meliputi sejumlah sektor, antara lain pengembangan proyek hilirisasi berbasis energi bersih seperti produksi metanol dari emisi karbon, eksplorasi dan pengembangan sektor minyak dan gas, pengembangan energi panas bumi, serta penguatan ekosistem keuangan inklusif dan investasi strategis.

“Momen ini menjadi simbol kuat komitmen dunia usaha Indonesia dan Jepang dalam memperluas kolaborasi konkret sekaligus menunjukkan tingginya kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia,” kata Teddy.

Adapun daftar nota kesepahaman yang diumumkan adalah sebagai berikut:

1. MoU tentang produksi metanol dengan memanfaatkan emisi CO₂ dari PKT di Bontang, Kalimantan Timur, antara PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Kaltim Methanol Industri;
2. MoU tentang kerja sama di bidang perdagangan, niaga, dan investasi antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) dan Japan Chamber of Commerce and Industry;
3. Kerja sama strategis untuk pengembangan lapangan gas abadi di Blok Masela antara PT Pertamina (Persero) dan INPEX;
4. MoU untuk peluang kemitraan potensial di sektor hulu minyak dan gas di Indonesia dan Asia Tenggara antara PT Pertamina Hulu Energi dan INPEX;
5. MoU tentang pengembangan ekosistem semikonduktor di Indonesia dan Jepang, termasuk desain dan manufaktur chip elektronik serta kecerdasan buatan antara PT Eblo Teknologi Indonesia dan Hayashi Kinzoku Co., Ltd.;
6. MoU terkait berbagai kajian menuju realisasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Rajabasa antara PT Supreme Energy Rajabasa dan INPEX;
7. MoU antara SMBC Indonesia dan Pegadaian untuk berkontribusi pada ekosistem emas Indonesia serta inklusi keuangan antara PT Pegadaian dan PT Bank SMBC Indonesia;
8. MoU tentang Indonesia-Japan Strategic Beauty Partnership antara PT Nose Herbal Indo dan 2Way World;
9. MoU tentang Mandiri Aviation Leasing Fund antara Danantara, Mandiri Investment Management, dan SMBC Aviation Capital;
10. MoU tentang penguatan hubungan kerja sama antara JETRO dan PT Danantara Investment Management.

Bisnis.com, DENPASAR – Teluk Ekas di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ditetapkan sebagai pusat riset rumput laut tropis dunia atau International Tropical Seaweed Research Center (ITSRC).

Penetapan ini sebagai bagian dari strategi nasional penguatan ekonomi pesisir dan hilirisasi sektor kelautan.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menjelaskan bahwa penguatan riset rumput laut merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat rumput laut dunia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, pembangunan ITSRC di Teluk Ekas menjadi pondasi awal membangun ekosistem riset bertaraf global sekaligus mendorong transformasi ekonomi pesisir berbasis ilmu pengetahuan.

Indonesia saat ini merupakan produsen rumput laut tropis terbesar di dunia dengan penguasaan sekitar 75% pasar global. Nilai ekonomi rumput laut dunia mencapai sekitar US$12 miliar per tahun dan diproyeksikan terus meningkat. Namun, posisi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan riset dan hilirisasi di dalam negeri.

Karena itu, ITSRC dirancang sebagai simpul kolaborasi nasional dan internasional, termasuk kerja sama dengan University of California, Berkeley, serta Beijing Genomics Institute (BGI) dari Tiongkok. .

"BGI berkomitmen mendukung pendanaan sekitar Rp3 miliar untuk dua tahun pertama, sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengalokasikan Rp1,5 miliar pada tahap awal," jelas Stella dikutip Jumat (20/2/2026).

Sejumlah fasilitas akan dibangun di kawasan ITSRC, antara lain gedung penelitian, asrama peneliti internasional, apotek, serta sarana pendukung lainnya. Secara ekologis, Teluk Ekas dinilai ideal sebagai living laboratory karena memiliki sistem teluk tropis yang relatif terlindung dengan sirkulasi air yang baik. Kawasan ini juga potensial untuk pengembangan berbagai jenis rumput laut, seperti Kappaphycus, Caulerpa, Ulva, dan Halymenia.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim menjelaskan pusat riset diharapkan menjadi solusi atas persoalan klasik budidaya rumput laut, khususnya kelangkaan bibit unggul.

“Kami berharap masalah tersebut bisa teratasi. Ke depan, pusat riset ini juga diharapkan menjadi pusat penelitian, pendidikan, dan pelatihan bagi masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan pengembangan rumput laut di NTB,” ujarnya.

Ia menambahkan, NTB memiliki potensi besar sebagai sentra budidaya rumput laut nasional. Karena itu, kolaborasi riset, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transfer teknologi dari ITSRC diyakini akan mempercepat peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebagai bagian dari penguatan riset dan pengabdian berbasis potensi daerah, Universitas Mataram turut berperan dalam pengembangan ITSRC Ekas Buana Lombok Timur. ITSRC akan dikembangkan sebagai pusat riset rumput laut bertaraf internasional melalui kolaborasi dengan para peneliti dunia, dilengkapi laboratorium, sarana riset, hingga dukungan kapal penelitian.

Selain pusat riset rumput laut, Universitas Mataram juga membangun Klinik Spesialis Kedokteran Kelautan sebagai bagian dari penguatan pelayanan kesehatan wilayah kepulauan sekaligus mendukung pengembangan pendidikan dokter spesialis, agar masyarakat pesisir, khususnya di Lombok Timur dapat memperoleh akses layanan medis yang lebih dekat dan berkualitas.

Bisnis.com, JAKARTA - Kolaborasi antara dunia akademik dengan praktisi dilapangan dinilai semakin krusial dalam mendorong model pemberdayaan ekonomi ultra mikro yang berbasis pengetahuan.

Pendekatan riset yang terhubung langsung dengan praktik usaha masyarakat dilapangan dinilai mampu menghadirkan solusi yang tidak hanya relevan secara ilmiah, tetapi juga aplikatif dan berkelanjutan bagi pengusaha kecil.

Dalam semangat tersebut, CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) sebuah organisasi peneliti akademis yang berfokus dalam bidang agroekonomi dari Prancis memperkuat kolaborasi bersama PNM untuk pengembangan bisnis berbasis riset akademis.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari riset yang sebelumnya dilakukan di Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, wilayah yang dikenal sebagai salah satu penghasil kakao ekspor.

Di daerah tersebut, riset difokuskan pada peningkatan nilai jual biji kakao yang dipanen oleh nasabah Mekaar melalui inovasi budidaya dan pascapanen. Dalam prosesnya, tim peneliti turut mengunjungi unit Mekaar serta berdialog langsung dengan para AO (Account Officer) dan petani kakao guna memahami praktik lapangan secara menyeluruh.

Ke depan, kolaborasi yang disepakati adalah dalam penguatan sistem pertanian berkelanjutan dan agroforestri, termasuk transisi agroekologi, pertanian berketahanan iklim, serta inovasi pascapanen.

Selain itu, kerja sama juga menjangkau sektor akuakultur berkelanjutan dan mata pencaharian pesisir melalui praktik ramah lingkungan, pengelolaan limbah berbasis sirkularitas, serta pemantauan kualitas air dan ekosistem. Upaya tersebut diperkuat dengan integrasi akses pembiayaan dan pengembangan kapasitas, seperti skema pembiayaan terintegrasi pertanian–akuakultur, pelatihan Training of Trainers (ToT) spesialis, hingga pelacakan dampak sosial–ekonomi.

Dengan potensi sekitar 4.108.845 nasabah PNM Mekaar di sektor pertanian (Januari, 2026), ekosistem pemberdayaan yang dimiliki PNM dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan berbasis riset yang lebih luas dan terukur.

Presiden Direktur CIRAD, Elisabeth Claverie de Saint Martin, menyampaikan “Kolaborasi ini sangat strategis karena menjembatani ilmu pengetahuan dengan jaringan pemberdayaan yang telah menjangkau hingga akar rumput. Kami melihat kemitraan ini membuka ruang bagi lahirnya inovasi yang dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat prasejahtera.” ujarnya

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PNM, Lalu Dodot Patria, mengapresiasi langkah ini dan mengungkapkan “Penguatan berbasis riset ini menjadi langkah penting kami dalam terus berupaya meningkatkan kualitas pendampingan nasabah. Nilai tambah yang tercipta diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi juga memperkuat keberlanjutan lingkungan serta ketahanan usaha dalam jangka panjang.” Ujar Dodot.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

Jakarta: Kolaborasi antara dunia akademik dengan praktisi dilapangan dinilai semakin krusial dalam mendorong model pemberdayaan ekonomi ultra mikro yang berbasis pengetahuan.

Pendekatan riset yang terhubung langsung dengan praktik usaha masyarakat dilapangan dinilai mampu menghadirkan solusi yang tidak hanya relevan secara ilmiah, tetapi juga aplikatif dan berkelanjutan bagi pengusaha kecil.

Dalam semangat tersebut, CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) sebuah organisasi peneliti akademis yang berfokus dalam bidang agroekonomi dari Prancis memperkuat kolaborasi bersama PNM untuk pengembangan bisnis berbasis riset akademis.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari riset yang sebelumnya dilakukan di Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, wilayah yang dikenal sebagai salah satu penghasil kakao ekspor. Di daerah tersebut, riset difokuskan pada peningkatan nilai jual biji kakao yang dipanen oleh nasabah Mekaar melalui inovasi budidaya dan pascapanen.

Dalam prosesnya, tim peneliti turut mengunjungi unit Mekaar serta berdialog langsung dengan para AO (Account Officer) dan petani kakao guna memahami praktik lapangan secara menyeluruh.

Ke depan, kolaborasi yang disepakati adalah dalam penguatan sistem pertanian berkelanjutan dan agroforestri, termasuk transisi agroekologi, pertanian berketahanan iklim, serta inovasi pascapanen.

Selain itu, kerja sama juga menjangkau sektor akuakultur berkelanjutan dan mata pencaharian pesisir melalui praktik ramah lingkungan, pengelolaan limbah berbasis sirkularitas, serta pemantauan kualitas air dan ekosistem. Upaya tersebut diperkuat dengan integrasi akses pembiayaan dan pengembangan kapasitas, seperti skema pembiayaan terintegrasi pertanian–akuakultur, pelatihan Training of Trainers (ToT) spesialis, hingga pelacakan dampak sosial–ekonomi.

Dengan potensi sekitar 4.108.845 nasabah PNM Mekaar di sektor pertanian (Januari, 2026), ekosistem pemberdayaan yang dimiliki PNM dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan berbasis riset yang lebih luas dan terukur.

“Kolaborasi ini sangat strategis karena menjembatani ilmu pengetahuan dengan jaringan pemberdayaan yang telah menjangkau hingga akar rumput. Kami melihat kemitraan ini membuka ruang bagi lahirnya inovasi yang dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat prasejahtera," kata Presiden Direktur CIRAD, Elisabeth Claverie de Saint Martin dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 Februari 2026.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PNM, Lalu Dodot Patria, mengapresiasi langkah ini dan mengungkapkan penguatan berbasis riset ini menjadi langkah penting kami dalam terus berupaya meningkatkan kualitas pendampingan nasabah.

"Nilai tambah yang tercipta diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi juga memperkuat keberlanjutan lingkungan serta ketahanan usaha dalam jangka panjang.” Ujar Dodot.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) menilai penurunan skor Indonesia dalamNational Cybersecurity Index(NCSI) menjadi 47,50 poin serta merosotnya peringkat ke posisi 84 sebagai catatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang keamanan siber, termasuk pelaku industri pusat data (data center).

Namun demikian, Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma menekankan ketahanan siber suatu negara tidak dapat ditentukan hanya oleh satu insiden, seperti serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), meskipun dampaknya memang sangat signifikan.

“Ini adalah gambaran kompleks dari kesiapan kebijakan, respons insiden, perlindungan infrastruktur kritis, kolaborasi internasional, hingga kemampuan membangun ekosistem keamanan siber yang kuat dan adaptif apalagi di era serangan siber yang diperkuat dengan teknologi AI,” kata Hendra,dikutip Rabu (21/1/2026).

Terkait potensi dampaknya terhadap minat investasi data center global ke Indonesia, Hendra menilai hal tersebut bisa berpengaruh, tetapi juga bisa tidak, tergantung pada bagaimana pemerintah dan industri merespons situasi tersebut. Menurutnya, investor memang sangat memperhatikan aspek keamanan, terutama pada infrastruktur kritikal seperti pusat data.

Namun yang lebih penting dari sekadar adanya insiden adalah bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan mampu belajar, merespons, serta melakukan perbaikan sistem secara berkelanjutan. “Indonesia masih memiliki sejumlah keunggulan kompetitif dalam menarik investasi data center,” katanya.

Keunggulan tersebut antara lain meliputi lokasi strategis di kawasan Asia Tenggara, populasi digital yang besar, serta pertumbuhan ekonomi digital yang cepat. Selain itu, komitmen sektor swasta dalam meningkatkan standar keamanan dan kepatuhan (compliance) juga menjadi faktor pendukung penting.

Dari sisi industri, Hendra menyampaikan IDPRO terus mendorong penerapan standar terbaik, sertifikasi internasional, serta kolaborasi erat dengan regulator seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta lembaga terkait lainnya guna memperkuat ketahanan siber nasional.

Oleh sebab itu, menurutnya, insiden dan penurunan skor NCSI justru harus dijadikan momentum percepatan pembenahan, bukan menjadi penghalang bagi investasi.

“Dengan langkah-langkah perbaikan yang konkret dan kolaboratif, kami yakin kepercayaan investor tetap bisa dijaga bahkan bisa meningkat jika Indonesia mampu menunjukkan komitmen dan transparansi dalam membangun keamanan siber yang kuat,” ungkapnya.

Sementara itu, pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai penilaian NCSI sangat bergantung pada keterbukaan dokumen dari pemerintah. Dia mencontohkan NCSI tidak memasukkan Thailand dan Vietnam dalam pemeringkatan 2025 karena tidak memperoleh data yang mencukupi.

Hal tersebut, menurutnya, perlu menjadi catatan agar Indonesia tidak berkecil hati dalam menanggapi hasil indeks tersebut. Namun demikian, Alfons mengakui kebocoran data di Indonesia sepanjang 2024–2025 memang tergolong parah, salah satunya disebabkan oleh pengelolaan PDNS yang dinilainya sarat kolusi dan tidak disiplin dalam mengikuti standar pengelolaan data yang baik.

“Itu salah satu sebabnya diiringi oleh kurangnya kesadaran pengamanan data dan kompleksitas antar lembaga dan organisasi di Indonesia yang sangat besar dan luas dibandingkan negara lain di Asean,” kata Alfons saat dihubungi,Selasa (20/1/2026).

Alfons menilai Indonesia perlu belajar dari hasil tersebut, tetapi tidak menelannya mentah-mentah. Menurutnya, NCSI bukan termasuk indekstop tierdalam mengukur kesiapan siber suatu negara.

Dia menyebut terdapat sejumlah lembaga internasional yang lebih independen dan reliabel dalam menilai ketahanan siber nasional.

Menurutnya, indeks yang lebih dapat dijadikan rujukan adalahGlobal Cybersecurity Index(GCI) yang dikeluarkan International Telecommunication Union (ITU), badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menilai dari lima pilar utama, yakni aspek legal, technical, organizational, capacity development, dan cooperation.

“Skor yang diberikan NCSI menurut hemat saya dibuat berdasarkan pada dokumen publik dan kebijakan. Jadi saya lebih berpatokan pada GCI. Tetapi ini harus tetap menjadi evaluasi kita dan cambuk supaya kita tetap waspada dan berhati-hati,” katanya.

Lebih lanjut, Alfons menekankan pentingnya peningkatan kesadaran dalam pengelolaan data. Dia menyebut kasus serangan terhadap layanan PDNS harus menjadi peringatan keras agar Indonesia berbenah dan tidak terjebak pada pola lama, khususnya di lingkungan kementerian.

Menurutnya, selama ini masih terjadi perebutan anggaran dalam pengelolaan data, namun tidak diiringi kepatuhan terhadap standar keamanan yang memadai, sehingga masyarakat sebagai pemilik data justru menjadi pihak yang paling dirugikan saat kebocoran terjadi.

“Saya harapkan sih kesadaran siber kita makin hari harus makin baik dan kita harus tetap semangat dan berpikiran positif untuk memperbaiki dan mengubah kebiasaan kita dalam mengelola data,” katanya.

Alfons menambahkan, strategi yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperlakukan data sebagai amanah yang wajib dijaga dengan baik, bukan sebagai sumber keuntungan yang dieksploitasi demi kepentingan sendiri. Selain itu, pengelola data harus disiplin mengikuti standar internasional seperti ISO 27001, HIPAA, dan PCI DSS, serta tidak saling melindungi ketika terjadi kebocoran data.

Menurutnya, teguran dan sanksi harus diberikan secara adil sesuai aturan tanpa pandang bulu agar setiap pengelola data memahami bahwa kelalaian memiliki konsekuensi serius.

Adapun National Cybersecurity Index mencatat skor ketahanan siber Indonesia sebesar 47,50 poin. Angka tersebut turun signifikan dibandingkan skor pada 2023 yang mencapai 63,64 poin. Penurunan ini membuat posisi Indonesia merosot ke peringkat ke-84 dari sebelumnya berada di urutan ke-48 dari total 136 negara di dunia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkap penurunan skor ketahanan siber nasional pada 2025 dipicu oleh kasus Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terjadi pada 2024. Ketua BSSN Nugroho Sulistyo Budi menjelaskan laporan NCSI tersebut memotret kondisi pada tahun sebelumnya.

“Nah, 2025 itu kan dia [NCSI] memotret tahun 2024. Tahun 2024 ada apa? Ada kasus PDNS,” kata Nugroho usai Rapat Kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Selasa (20/1/2026).

Menurut Nugroho, serangan ransomware yang menimpa layanan PDNS 2 berdampak besar terhadap penurunan skor ketahanan siber nasional. Meski demikian, berdasarkan Global Cybersecurity Index, Indonesia masih berada pada kategori tier 1. Untuk meningkatkan kembali ketahanan siber nasional, Nugroho menekankan pentingnya kerja sama kolaboratif antar tim tanggap insiden siber di seluruh pemangku kepentingan.

“Itu kan akan membuat layer pertahanan berlapis,” katanya.

Dia menjelaskan sistem pengamanan siber harus dibangun secara menyeluruh, mulai dari tingkat entitas, sektor, hingga BSSN sebagai koordinator nasional. Dalam fungsi pemantauan, BSSN saat ini menangani lebih dari 700 entitas pemerintah pusat dan daerah, belum termasuk sektor swasta yang cakupannya jauh lebih luas.

Oleh sebab itu, setiap instansi dinilai perlu memiliki kesadaran yang kuat terhadap aspek keamanan siber. Selama ini, perhatian kerap hanya terfokus pada penggunaan sistem elektronik dan aplikasi.

“Tapi hanya penggunaannya lupa dengan keamanannya,” katanya.

Dia mengibaratkan sistem keamanan digital seperti membangun rumah tanpa petugas keamanan. Infrastruktur telah berdiri, tetapi tanpa perlindungan yang memadai. Kondisi tersebut, menurutnya, masih sering terjadi di lapangan.

Nugroho menambahkan berdasarkan pemantauan BSSN, masih banyak entitas yang belum memiliki tim tanggap insiden siber, sehingga peringatan dini atau notifikasi kerap tidak tersampaikan.

“Nggak akan ter-deliver,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menjalankan kunjungan luar negeri ke Inggris pada Minggu (18/1/2026). Kunjungan Prabowo ke Inggris di antaranya sebagai bagian dari upaya mendongkrak kualitas pendidikan tinggi.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui unggahan di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet menjelaskan agenda pertama Presiden Prabowo di Inggris adalah pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara dijadwalkan membahas sejumlah kesepakatan kerja sama strategis.

“Di London, Inggris, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk membahas kesepakatan dalam beberapa kerja sama strategis, di antaranya dalam bidang ekonomi dan maritim,” kata Teddy.

Selain itu, Presiden Prabowo juga dijadwalkan bertemu Raja Charles III. Salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan isu pelestarian alam dan lingkungan hidup.

“Presiden Prabowo akan mengadakan pertemuan dengan Raja Charles III, dengan salah satu agenda pembahasan terkait pelestarian alam dan lingkungan, serta konservasi gajah, bersama dengan sejumlah tokoh filantropi dunia lainnya,” lanjutnya

Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie mengatakan, Presiden Prabowo juga secara khusus ingin berdialog dengan kampus-kampus papan atas di Inggris guna memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan, riset, serta pengembangan sains dan teknologi.

"Kebetulan saya juga secara langsung mempersiapkan dengan Russell Group Universities,” ujar Stella di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, kerja sama yang akan dibahas tidak melibatkan universitas secara umum, melainkan difokuskan pada Russell Group Universities, yakni konsorsium yang menaungi 24 universitas paling bergengsi di Inggris.

Presiden Ke-8 RI itu, kata Stella, ingin memastikan kemitraan internasional dilakukan dengan institusi yang memiliki reputasi akademik terbaik di tingkat global.

“Jadi Bapak Presiden hanya ingin mendiskusikan dengan yang papan atas. Jadi tidak membawa universitas sembarangan dari luar. Hanya yang paling top sekali di luar untuk bisa ke Indonesia,” tuturnya.

Selain pertemuan dengan kalangan akademik, Stella menyebut kunjungan Presiden Prabowo ke Inggris juga akan diisi agenda khusus yang berkaitan langsung dengan penguatan sektor pendidikan tinggi nasional. Langkah ini dinilai mencerminkan perhatian besar Presiden terhadap pengembangan riset dan inovasi.

“Jadi, perhatian Bapak Presiden terhadap riset, sains, dan teknologi serta pendidikan tinggi ini sangat luar biasa besar sekali,” kata Stella.

Dia menambahkan, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di dalam negeri melalui kolaborasi strategis dengan mitra internasional yang memiliki kapasitas dan pengalaman global.

"Dan juga kita meningkatkan kualitas bersama dari dalam negeri dibantu juga oleh partner-partner kita dari luar negeri,” tutur Stella.

Siasat Pemerintah

Seiring dengan kunjungannya ke Inggris, Prabowo memang tengah menjajal sejumlah upaya mendongkrak kualitas pendidikan tinggi. Mengacu APBN 2026, terdapat alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun.

Khusus untuk pendidikan tinggi, terdapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah yang dialokasikan sebesar Rp17,2 triliun bagi 1,2 juta mahasiswa. Kemudian, bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOP PTN) untuk 201 PTN dan lembaga senilai Rp9,4 triliun.

Terdapat pula Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp15,6 triliun untuk 21,1 juta siswa dan program beasiswa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dialokasikan sebesar Rp25 triliun.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran tunjangan dosen non ASN senilai Rp32 triliun untuk 80.325 dosen, dan tunjangan guru dan dosen berstatus ASN serta tenaga pendidik senilai Rp82,9 triliun.

Stella juga menjelaskan mulai tahun ini Pemerintah akan memberikan insentif finansial bagi peneliti yang mendapatkan hibah.

Stella menjelaskan Pemerintah telah memperjuangkan keras terkait insentif bagi peneliti. Sebab, dalam beberapa tahun belakangan insentif finansial tidak dikucurkan.

"Desember 2025 janji ini didepati dan sejak 2026 akan terdapat insentif finansial langsung kepada dosen peneliti yang memenangkan dana hibah riset dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi," kata Stella.

Pemerintah juga akan menambah dana riset sebesar Rp4 triliun pada tahun ini. Saat ini, dana riset di perguruan tinggi mencapai Rp8 triliun.

Keputusan itu diambil Presiden Prabowo selepas agenda pertemuan dengan 1.200 rektor hingga guru besar di Istana Negara pada Kamis (15/1/2025).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan dalam pertemuan tersebut ada beberapa yang disampaikan oleh akademisi kepada Presiden. Kemudian, dalam forum dilaporkan bahwa dana riset di perguruan tinggi saat ini hanya mencapai Rp8 triliun, atau 0,34% dari APBN.

"Oleh karena itu dalam forum tadi, Bapak Presiden langsung memutuskan untuk memberikan tambahan dana anggaran [riset] sebesar Rp4 triliun," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (15/1/2026).

Pemerintah berharap dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai riset di pendidikan tinggi. Sementara, riset-riset itu diutamakan terkait swasembada pangan, swasembada energi, dan industrialisasi hilirisasi.

Pemerintah juga akan memperbanyak beasiswa kepada mahasiswa. Prasetyo Hadi mengatakan dalam pertemuan dengan rektor dan guru besar, dilaporkan bahwa, kurang lebih ada sekitar 9,9 juta jumlah mahasiswa Indonesia.

Kemudian sejumlah mahasiswa di antaranya sudah mendapatkan beasiswa dalam berbagai bentuk, seperti KIP yang menyasar 1,1 juta penerima.

"Nah di situlah juga Bapak Presiden memberikan arahan untuk kepada kami, terutama Mendikti Sainstek [Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi] dan kami sebagai Mensesneg untuk mencoba menghitung ulang, memformulasikan ulang bagaimana memperbesar, memperbesar sebanyak-banyaknya penerima beasiswa," kata Prasetyo.

Dalam diskusi itu, terdapat pula arahan agar beasiswa LPDP banyak dialokasikan ke bidang science, technology, engineering, dan mathematics (STEM). Alokasi LPDP untuk bidang STEM ditargetkan mampu mencapai 80%.

"Kami memang berkonsentrasi untuk mengejar ketertinggalan kita terlebih dahulu di dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan ke Inggris atau United Kingdom (UK) pada pekan depan. Agenda tersebut antara lain akan difokuskan pada pembahasan kerja sama pendidikan tinggi dengan sejumlah universitas terkemuka di negara tersebut.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie mengatakan, Presiden Prabowo secara khusus ingin berdialog dengan kampus-kampus papan atas di Inggris guna memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan, riset, serta pengembangan sains dan teknologi.

“Minggu depan Bapak Presiden akan ke UK, disampaikan juga oleh Bapak Presiden. Kebetulan saya juga secara langsung mempersiapkan dengan Russell Group Universities,” ujar Stella di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, kerja sama yang akan dibahas tidak melibatkan universitas secara umum, melainkan difokuskan pada Russell Group Universities, yakni konsorsium yang menaungi 24 universitas paling bergengsi di Inggris.

Presiden Ke-8 RI itu, kata Stella, ingin memastikan kemitraan internasional dilakukan dengan institusi yang memiliki reputasi akademik terbaik di tingkat global.

“Jadi Bapak Presiden hanya ingin mendiskusikan dengan yang papan atas. Jadi tidak membawa universitas sembarangan dari luar. Hanya yang paling top sekali di luar untuk bisa ke Indonesia,” tuturnya.

Selain pertemuan dengan kalangan akademik, Stella menyebut kunjungan Presiden Prabowo ke Inggris juga akan diisi agenda khusus yang berkaitan langsung dengan penguatan sektor pendidikan tinggi nasional. Langkah ini dinilai mencerminkan perhatian besar Presiden terhadap pengembangan riset dan inovasi.

“Jadi, perhatian Bapak Presiden terhadap riset, sains, dan teknologi serta pendidikan tinggi ini sangat luar biasa besar sekali,” kata Stella.

Dia menambahkan, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di dalam negeri melalui kolaborasi strategis dengan mitra internasional yang memiliki kapasitas dan pengalaman global.

“Dan juga kita meningkatkan kualitas bersama dari dalam negeri dibantu juga oleh partner-partner kita dari luar negeri,” pungkas Stella.