Ekonomi kreatif didorong untuk ikut memulihkan lingkungan, budaya, dan ekosistem sosial melalui aktivitas ekonomi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamen Ekraf) Irene Umar memandang industri kreatif berperan menjadikan praktik restoratif relevan bagi masyarakat melalui inovasi, kolaborasi, serta proses produksi hingga pemasaran yang tidak bersifat eksploitatif.

“Dari sebelum storytelling sudah ada yang namanya produksi barangnya secara tidak ekstraktif, bagaimana pengemasan barangnya, bagaimana pemasaran barangnya sampai ke konsumen. Ini adalah tali rantai yang tidak bisa terputuskan,” kata Irene dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dalam forum diskusi Kunstkring Dialogue tentang ekonomi restoratif, Wamen Ekraf menegaskan komitmen Kementerian Ekraf mendorong ekonomi restoratif melalui penguatan industri kreatif yang berorientasi pada keberlanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat.

Irene menambahkan, ekonomi restoratif merupakan langkah lanjutan dari konsep sustainability. Fokusnya tidak lagi sekadar mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ekonomi kreatif didorong untuk ikut memulihkan lingkungan, budaya, dan ekosistem sosial melalui aktivitas ekonomi.

Dalam hal ini, ekonomi kreatif berperan menghubungkan praktik restoratif dari proses produksi hingga pemasaran, sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan masyarakat, khususnya generasi muda.

Dalam dialog ini, juga ditekankan bahwa ekonomi restoratif merupakan pendekatan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memulihkan lingkungan, melestarikan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kerangka ASIK (Alam, Sejarah, Imajinasi, dan Kolaborasi) dinilai menjadi fondasi untuk membangun daerah dengan menciptakan nilai ekonomi sekaligus menjaga sumber daya dan identitas yang menjadi kekuatan utamanya.

“Inovasi dan kolaborasi ini merupakan the future. Unique selling points ekonomi kreatif Indonesia itu terletak pada budaya dan sejarah kita. Dengan adanya itu barulah kita bisa mendefinisikan ke depannya seperti apa,” katanya lagi.

Indonesia dinilai memiliki modal besar berupa kreativitas dan imajinasi. Tantangan utama bukan mencari lebih banyak sumber daya, melainkan memperkuat kolaborasi antar-pemangku kepentingan agar potensi daerah berkembang secara berkelanjutan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemberdayaan perempuan dinilai menjadi salah satu kunci penguatan ekonomi restoratif di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan dukungan dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, perempuan berpotensi menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Peran strategis tersebut ditampilkan dalam Pameran Weaving Wonders: Dari Benang Tenun dan Lahan Semai Menuju Kekuatan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Pemberdayaan Perempuan di Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di Tugu Kunstkring, Jakarta, pada 13-27 Juni 2026.

Selain memperkenalkan kekayaan budaya NTT melalui tenun, kuliner, dan rumah adat, pameran ini juga menghadirkan kegiatan sharing, workshop, serta sarana membangun jejaring. Selama pameran berlangsung, digelar pula Dialog Kunstkring yang diinisiasi Yayasan Bambu Lingkungan Lestari dan Penabulu-Oxfam.

Dialog tersebut menghadirkan para pemangku kebijakan, akademisi, praktisi, dan masyarakat adat untuk membangun peta jalan bersama terkait kedaulatan pangan, pariwisata berkesadaran, pemberdayaan perempuan, serta ekonomi restoratif.

“Pameran Weaving Wonders diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, investor, maupun lembaga donor untuk mengeksplorasi kebijakan dan kemitraan yang mendorong peran perempuan dalam pembangunan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Pendiri Yayasan Uma Nusantara, Yori Antar.

Menurut Yori, terdapat dua tantangan utama dalam pengembangan ekonomi restoratif di Indonesia, yakni kesenjangan investasi dan keterbatasan kebijakan pendukung. Mengacu pada laporan Center of Economic and Law Studies (Celios) 2024, Indonesia diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rp 892 triliun hingga 2045 untuk menjalankan strategi ekonomi restoratif secara efektif di berbagai sektor.

Karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, perusahaan sosial, organisasi komunitas, lembaga swadaya masyarakat, investor, donor, dan organisasi filantropi.

NTT menjadi salah satu daerah yang dinilai potensial dalam pengembangan ekonomi restoratif. Namun, provinsi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan sosial-ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026, tingkat kemiskinan di NTT mencapai 17,5 persen. Sementara prevalensi stunting masih berada pada angka 31,4 persen, jauh di atas rata-rata nasional.

Selain itu, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta human trafficking juga masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Beberapa dekade ini ada diskusi panjang tentang bagaimana sistem pangan harus mampu menyediakan diet sehat tanpa memperparah krisis iklim. Diskusi ini menjadi lebih relevan dalam momentum Hari Keanekaragaman Hayati Internasional pada 22 Mei 2026.

Pertanyaannya sederhana, tetapi mampu membuka pemahaman masyarakat awam: apakah isu gizi dan perubahan iklim adalah dua hal yang terpisah, atau justru saling terhubung erat dalam satu sistem yang sama?

Jawabannya: keduanya saling terhubung dan Indonesia menghadapi dua krisis sekaligus.

Dilema Krisis Iklim dan Kebutuhan Pangan Manusia

Populasi dunia terus bertambah. Proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan jumlah penduduk global mencapai 8,5 miliar pada 2030 dan 9,7 miliar pada 2050. Artinya, kebutuhan pangan akan terus melonjak.

Namun di sinilah letak dilemanya. Dengan sistem pangan yang kita jalankan saat ini, upaya memenuhi kebutuhan tersebut justru mempercepat perubahan iklim dan memproduksi banyak emisi.

Faktanya, sistem pangan menyumbang sekitar 26% emisi gas rumah kaca global. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO) (2022) total emisi dari sistem agrifood mencapai 16,2 miliar ton setara CO₂.

Memang, persentasenya terhadap total emisi global sedikit menurun pada 2022, tetapi secara absolut angkanya meningkat sekitar 10% sejak 2000. Sektor pertanian juga menyerap sekitar 70% pengambilan air tawar global dan menggunakan hampir 50% lahan layak huni di bumi.

Tidak Hanya Krisis Lingkungan

Menurut data dari FAO, pada 2025 tercatat sekitar 123,4 juta orang atau 43,5% penduduk Indonesia tidak mampu membeli pangan sehat. Ini adalah alarm keras. Bagaimana mungkin negeri dengan kekayaan biodiversitas luar biasa memiliki hampir separuh populasinya yang kesulitan mengakses makanan bergizi?

Jawabannya terletak pada orientasi sistem pangan kita yang terlalu lama berfokus pada kuantitas, bukan kualitas. Kita mengejar produksi beras tinggi, tetapi mengabaikan keberagaman pangan lokal. Kita mengandalkan input kimia untuk meningkatkan hasil panen, tetapi mengorbankan kesehatan tanah dalam jangka panjang.

Padahal, tidak dapat dipungkiri krisis gizi seringkali berakar pada krisis tanah. Penggunaan pestisida berlebihan dan praktik monokultur mempercepat degradasi lahan. Keanekaragaman mikroorganisme tanah menurun, kandungan nutrisi menyusut.

Ketika tanah kehilangan kesehatannya, tanaman yang tumbuh di atasnya pun kehilangan kualitas gizinya. Mata rantai ini jarang disadari: piring yang miskin nutrisi sering kali bermula dari tanah yang sakit.

Kita tidak bisa lagi memisahkan kesehatan manusia dari kesehatan bumi. Keduanya berada dalam satu ekosistem yang saling terkait. Memastikan piring kita berisi makanan bergizi harus berjalan seiring dengan memastikan proses produksinya menjaga tanah, air, dan keanekaragaman hayati.

Perubahan pola hujan, banjir, kekeringan, serta kenaikan muka laut mengancam lahan pertanian, terutama di wilayah pesisir. Ketergantungan pada segelintir komoditas pangan utama membuat sistem kita rapuh. Ketika iklim ekstrem datang, harga pangan melonjak. Mereka yang hidup di ambang kemiskinan menjadi kelompok pertama yang kehilangan akses terhadap protein dan vitamin.

Selama beberapa dekade terakhir, revolusi hijau berhasil mendongkrak produktivitas pangan secara signifikan melalui penggunaan varietas unggul, pupuk kimia, dan irigasi intensif. Produksi meningkat, ketersediaan pangan membaik. Namun, keberhasilan tersebut juga melahirkan konsekuensi jangka panjang yang tidak kecil. Sistem pangan modern berkembang menjadi semakin intensif dan cenderung eksploitatif.

Pendekatan Ekonomi Restoratif Menjadi Relevan

Berbeda dengan ekonomi ekstraktif yang mengambil tanpa mengembalikan, ekonomi restoratif bertujuan memulihkan modal alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan manusia. Pendekatan ini bukan sekadar jargon hijau, melainkan strategi pragmatis untuk membangun sistem yang lebih tangguh.

Bagi Indonesia, urgensinya sangat jelas. Lebih dari 85% masyarakat menggantungkan hidup pada sektor berbasis sumber daya alam seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ketika tanah rusak dan laut tercemar, bukan hanya ekosistem yang terdampak, tetapi juga mata pencaharian jutaan keluarga.

Jika kita beralih ke model restoratif, dampaknya bisa berlapis. Petani tidak lagi terjebak pada ketergantungan input kimia mahal yang merusak lahan. Mereka bisa mengandalkan praktik regeneratif seperti agroforestri, diversifikasi tanaman, dan pengelolaan tanah berbasis ekologi. Lahan yang pulih berarti produktivitas yang stabil dalam jangka panjang.

Lebih jauh lagi, ekonomi restoratif membuka jalan bagi kebangkitan pangan lokal yang adaptif terhadap iklim, seperti sagu, sorgum, dan berbagai umbi-umbian. Diversifikasi ini tidak hanya memperkaya nutrisi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional. Ketika satu komoditas gagal akibat cuaca ekstrem, sistem yang beragam tetap mampu bertahan.

Restorasi juga menciptakan peluang ekonomi baru di pedesaan, mulai dari rehabilitasi lahan kritis hingga pengembangan rantai nilai produk lokal. Dengan demikian, transisi ini bukan hanya tentang menyelamatkan lingkungan, tetapi juga tentang mengurangi ketimpangan sosial.

Kita sering berbicara tentang hak atas pangan sebagai hak dasar manusia. Namun hak itu tidak akan terpenuhi jika sistem produksinya terus merusak fondasi ekologisnya. Menyediakan makanan sehat bagi hampir 10 miliar penduduk dunia pada 2050 tidak mungkin dicapai dengan cara-cara lama yang eksploitatif.

Transisi menuju ekonomi restoratif memang tidak mudah. Ia menuntut keberanian kebijakan, insentif yang tepat, serta perubahan pola konsumsi. Namun kita tidak memiliki kemewahan waktu untuk menunda.

Tanah yang terus terdegradasi membutuhkan puluhan tahun untuk pulih. Generasi yang tumbuh dengan kekurangan gizi kehilangan potensi yang tak tergantikan.

Mengatasi krisis gizi berarti berhenti memandang alam sebagai objek eksploitasi dan mulai melihatnya sebagai mitra. Indonesia memiliki modal sosial dan hayati yang besar untuk memimpin transformasi ini.

Yang dibutuhkan adalah komitmen kolektif untuk memutus rantai sistem yang merusak dan mulai menanam benih restorasi, di tanah, di kebijakan, dan di piring kita sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai rencana pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap pertambangan tanpa izin (PETI) bukan solusi.

Menurutnya, rencana Kemenko Perekonomian untuk membina pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Tanah Air sama saja dengan melegalkan hal yang ilegal.

“Legalisasi tambang ilegal jelas bukan solusi. Tambang yang legal saja pengawasan pemerintah masih lemah, apalagi mengurus tambang yang skala kecil tapi banyak,” kata Bhima kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

Bhima juga menyebut biaya pengawasan untuk memperkecil dampak kerusakan lingkungan dengan pendapatan dari tambang skala kecil tidak sebanding.

“Apakah tambang itu bisa memenuhi kewajiban reklamasi? Kan pasti tidak bisa,” imbuhnya.

Dari segi ekonomi, kata Bhima, legalisasi tambang ilegal bisa memicu oversupply bijih mineral dengan kualitas yang berbeda-beda. Menurutnya, hal ini juga malah berpotensi membuat smelter merugi.

Di sisi lain, pengusaha tambang RI juga rugi lantaran harga bisa anjlok. Bhima pun mengingatkan salah satu solusi memberantas tambang ilegal sebaiknya dengan konsep ekonomi restoratif.

Konsep ekonomi restoratif adalah model ekonomi yang berfokus pada pemulihan ekosistem dan lingkungan yang rusak serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Solusinya memang bukan dengan legalisasi, tapi mencari alternatif pendapatan para penambang ilegal itu, misalnya dengan konsep ekonomi restoratif, mendukung transisi pekerjanya ke sektor perkebunan dan perikanan dengan fasilitas yang lebih baik,” jelas Bhima.

Sebelumnya, pemerintah berencana membina pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Indonesia. Terlebih, tambang emas ilegal dapat menghasilkan hingga 200 ton per tahun.

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Mineral dan Batu Bara Kemenko Perekonomian Herry Permana menjelaskan skema pembinaan tambang ilegal itu bisa mencontoh yang terjadi pada sumur minyak dan gas bumi (migas).

Dia menyebut pemerintah kini telah menata sumur rakyat yang umumnya ilegal. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Melalui aturan baru tersebut, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal tersebut. Alhasil, saat ini terdapat 45.095 sumur rakyat yang sudah diinventarisasi.

“Kalau migas bisa, seharusnya minerba [mineral dan batu bara] bisa dong. Kita kasih waktu misalnya dari 20–38 provinsi terbit IPR [izin pertambangan rakyat], kita kasih waktu empat tahun,” ucap Herry dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) disebutkan bahwa jika ditemukan tambang rakyat yang belum memiliki IPR, maka menjadi prioritas.

Menurutnya, pembinaan tambang rakyat ilegal menjadi penting. Sebab, di satu sisi, tambang ilegal itu menjadi lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, jika tambang ilegal itu langsung diberantas, maka lapangan kerja masyarakat juga terenggut.

“Karena ini menyangkut rakyat, kalau untuk rakyat kan luasan IPR itu hanya 10 hektare maksimum, itu pun untuk koperasi. Kalau perorangan, 5 hektare,” kata Herry.

Dia juga mencontohkan, jika negara mampu membina tambang emas ilegal saja, hasilnya cukup signifikan. Menurutnya, emas yang dihasilkan dari tambang ilegal sebesar 100 ton per tahun bisa menjadi milik negara.

Karena itu, pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan mineral kritis dan strategis.

“Oleh karena itu, tata kelola ini harus kita desain dengan baik. Saat ini, kami sedang menyusun Perpres terkait tata kelola mineral kritis dan strategis,” jelas Herry.