Bisnis.com, MEDAN – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut ketangguhan sistem pangan sebagai fondasi untuk menciptakan kota yang tangguh.

Hal itu disampaikan Hanif dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-18 tahun 2026 yang digelar di Medan, Rabu (1/7/2026).

Hanif mengatakan ketahanan pangan perkotaan harus menjadi perhatian mengingat mayoritas masyarakat tinggal di perkotaan.

“Menurut data BPS, di tahun 2025 sebanyak 60% masyarakat tinggal di perkotaan. Urbanisasi yang terus meningkat membuat ketahanan pangan perkotaan tidak dapat lagi dipandang sebagai urusan pasokan semata,” kata Hanif.

Dia menjelaskan, kota memang tak selalu menjadi pusat produksi pangan. Namun, daerah ini adalah pusat konsumsi, pusat perdagangan, pusat logistik, dan pusat pengambilan keputusan ekonomi masyarakat.

Sistem pangan yang terintegrasi di sebut Hanif harus dimiliki wilayah perkotaan yang mencakup ketersediaan pasokan, kelancaran rantai distribusi, stabilitas harga, hingga kemampuan pemerintah kota dalam merespons gejolak secara cepat dan terkoordinasi.

“Kita belajar bahwa ketika terjadi bencana, gangguan iklim, kenaikan harga, atau hambatan distribusi, yang pertama kali dirasakan masyarakat adalah pangan. Kalau pasokan terganggu, harganya naik. Kalau harga naik, daya beli tertekan, dan bisa membuat stabilitas sosial dan ekonomi kota ikut terdampak,” jelas Hanif.

Hanif pun menekankan ketahanan pangan sebagai fondasi pelayanan publik, pengendalian inflasi, kesehatan masyarakat, dan ketahanan sosial. Menurut Hanif kota dengan sistem pangan dan logistik yang rapuh akan sulit menjadi kota yang tangguh.

Untuk membangun kota yang tangguh, lanjutnya, perlu pendekatan ekosistem di mana sistem pangan harus dihubungkan dengan 6 (enam) pilar yang saling terintegrasi.

Keenam pilar itu yakni tata kelola yang berbasis data yang terutama dibutuhkan untuk melakukan intervensi, rantai pasok yang kuat, serta kestabilan harga yang terpantau dan direspons secara cepat serta terkoordinasi terutama saat terjadi gejolak.

Selain itu, perlu pula dibangun pembiayaan sistem pangan yang kolaboratif baik dengan BUMN/ BUMD, pihak swasta maupun dunia usaha mengingat pemerintah pusat dan daerah tidak bisa menanggung seluruh kebutuhan sendiri. Apalagi di tengah kapasitas fiskal yang terbatas.

“Dalam situasi fiskal yang terbatas, pembiayaan ketahanan pangan kota harus disusun dengan prinsip kolaboratif dan bertahap di mana pemerintah pusat memberi arah kebijakan dan dukungan sesuai kewenangan, lalu pemerintah daerah memastikan perencanaan, penganggaran dan eksekusi, kemudian BUMD dan dunia usaha yang memperkuat sisi operasional, distribusi, investasi, dan hilirisasi,” tambahnya.

Hanif juga memasukkan soal pengelolaan sampah sebagai pilar yang terhubung dengan sistem pangan. Menurutnya, sampah makanan, sampah organik pasar, dan sisa konsumsi masyarakat perkotaan harus masuk dalam desain besar kota tangguh karena dapat diolah menjadi kompos, energi alternatif, maupun bahan baku ekonomi sirkular.

Adapun Rakernas APEKSI ke-18 tahun 2026 digelar mulai 28 Juni hingga 4 Juli mendatang dengan tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”. Rakernas ini akan menyusun rekomendasi, memperkuat kerja sama, dan mempercepat transformasi kota menuju kota yang tangguh, baik tangguh bencana, tangguh fiskal, tangguh perencanaan, tangguh sosial, hingga tangguh pangan.

Tahun ini, Kota Medan menjadi tuan rumah Rakernas APEKSI ke-18. Sebanyak 96 perwakilan pemerintah kota dari seluruh Indonesia yang terdiri dari 88 wali kota, 4 wakil wali kota, 2 sekretaris daerah, dan 1 kepala Bappeda hadir di Medan untuk memperkuat sinergi antar pemerintah kota serta merumuskan kebijakan pembangunan perkotaan yang adaptif, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

JAKARTA - Ratusan mahasiswa Jurusan Teknologi Pangan IPB University menghadiri program SNI Goes to Campus di IPB University. Acara ini untuk mendukung penguatan standardisasi nasional dan tata kelola pangan berkelanjutan di Indonesia.

Program ‘SNI Goes to Campus’ di IPB University merupakan sinergi strategis antara Badan Standar Nasional (BSN)

, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), serta Garudafood sebagai salah satu pelaku industri nasional.

Kolaborasi lintas sektor ini dijadwalkan akan terus bergulir dan menyambangi berbagai perguruan tinggi lainnya di seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahun 2026, guna mencetak generasi muda yang sadar mutu dan siap berdaya saing tinggi.

Prof. Dr. Ir. Yulin Lestari selaku Direktur Transformasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran Institut Pertanian Bogor (IPB University) dalam sambutannya menekankan pentingnya pengintegrasian aspek standardisasi ke dalam kerangka kurikulum pendidikan tinggi sebagai upaya strategis meningkatkan kesiapan lulusan dalam memasuki dunia kerja.

Nindya Malvins Trimadya selaku Ketua Tim Kerja Diseminasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyampaikan apresiasinya terhadap partisipasi industri dalam program ‘SNI Goes to Campus’.

Menurutnya, keterlibatan dunia usaha memegang peran penting dalam mendekatkan pemahaman standardisasi dengan praktik nyata di dunia kerja.

‘Keterlibatan perusahaan seperti Garudafood membuktikan bahwa penerapan standar bukan hanya urusan laboratorium, tetapi menyentuh seluruh aspek operasional bisnis. Ini pesan yang perlu diterima mahasiswa sedini mungkin’, ungkapnya, melalui siaran pers, Jumat (5/6/2026).

Garudafood menghadirkan Head of Q-SHE & MFG Innovation, Bangun Raharjo, sebagai narasumber utama.

Kehadiran perwakilan manajemen ini bertujuan untuk membagikan pengalaman empiris serta praktik terbaik implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam rantai produksi industri makanan dan minuman skala besar.

Dalam paparannya, Bangun Raharjo menegaskan bahwa SNI bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan telah menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan yang mengakar.

‘Standar bukan hanya tentang memenuhi persyaratan dan regulasi, tetapi tentang membangun disiplin, konsistensi, dan kepercayaan sehingga menjadi budaya kerja yang dijalankan setiap hari. Karena itu, kami percaya mahasiswa yang memahami pentingnya standardisasi sejak dini akan memiliki kesiapan lebih baik untuk masuk ke dunia industri, yang kemudian berkembang dengan berkontribusi pada produk yang aman, bermutu, dan berdaya saing’, ujar Bangun Raharjo.

Sebagai wujud komitmen terhadap budaya mutu, Garudafood secara sukarela telah menerapkan SNI pada kategori produk biskuit sejak tahun 2014, meskipun regulasi belum mewajibkannya. Langkah ini mencerminkan keyakinan perusahaan bahwa standardisasi merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga konsistensi kualitas, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat daya saing produk nasional di pasar.

Lebih lanjut, forum ini menjadi momentum penting bagi Garudafood untuk menggaungkan edukasi mengenai keamanan pangan (food safety) dan standardisasi produk kepada civitas academica. Perusahaan menilai bahwa sektor perguruan tinggi memiliki peran krusial sebagai agen perubahan dalam menyebarluaskan kesadaran akan produk pangan yang aman, bermutu, dan memiliki sistem ketertelusuran yang jelas, sehingga asal bahan baku hingga proses distribusinya dapat diketahui.

Beberapa dekade ini ada diskusi panjang tentang bagaimana sistem pangan harus mampu menyediakan diet sehat tanpa memperparah krisis iklim. Diskusi ini menjadi lebih relevan dalam momentum Hari Keanekaragaman Hayati Internasional pada 22 Mei 2026.

Pertanyaannya sederhana, tetapi mampu membuka pemahaman masyarakat awam: apakah isu gizi dan perubahan iklim adalah dua hal yang terpisah, atau justru saling terhubung erat dalam satu sistem yang sama?

Jawabannya: keduanya saling terhubung dan Indonesia menghadapi dua krisis sekaligus.

Dilema Krisis Iklim dan Kebutuhan Pangan Manusia

Populasi dunia terus bertambah. Proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan jumlah penduduk global mencapai 8,5 miliar pada 2030 dan 9,7 miliar pada 2050. Artinya, kebutuhan pangan akan terus melonjak.

Namun di sinilah letak dilemanya. Dengan sistem pangan yang kita jalankan saat ini, upaya memenuhi kebutuhan tersebut justru mempercepat perubahan iklim dan memproduksi banyak emisi.

Faktanya, sistem pangan menyumbang sekitar 26% emisi gas rumah kaca global. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO) (2022) total emisi dari sistem agrifood mencapai 16,2 miliar ton setara CO₂.

Memang, persentasenya terhadap total emisi global sedikit menurun pada 2022, tetapi secara absolut angkanya meningkat sekitar 10% sejak 2000. Sektor pertanian juga menyerap sekitar 70% pengambilan air tawar global dan menggunakan hampir 50% lahan layak huni di bumi.

Tidak Hanya Krisis Lingkungan

Menurut data dari FAO, pada 2025 tercatat sekitar 123,4 juta orang atau 43,5% penduduk Indonesia tidak mampu membeli pangan sehat. Ini adalah alarm keras. Bagaimana mungkin negeri dengan kekayaan biodiversitas luar biasa memiliki hampir separuh populasinya yang kesulitan mengakses makanan bergizi?

Jawabannya terletak pada orientasi sistem pangan kita yang terlalu lama berfokus pada kuantitas, bukan kualitas. Kita mengejar produksi beras tinggi, tetapi mengabaikan keberagaman pangan lokal. Kita mengandalkan input kimia untuk meningkatkan hasil panen, tetapi mengorbankan kesehatan tanah dalam jangka panjang.

Padahal, tidak dapat dipungkiri krisis gizi seringkali berakar pada krisis tanah. Penggunaan pestisida berlebihan dan praktik monokultur mempercepat degradasi lahan. Keanekaragaman mikroorganisme tanah menurun, kandungan nutrisi menyusut.

Ketika tanah kehilangan kesehatannya, tanaman yang tumbuh di atasnya pun kehilangan kualitas gizinya. Mata rantai ini jarang disadari: piring yang miskin nutrisi sering kali bermula dari tanah yang sakit.

Kita tidak bisa lagi memisahkan kesehatan manusia dari kesehatan bumi. Keduanya berada dalam satu ekosistem yang saling terkait. Memastikan piring kita berisi makanan bergizi harus berjalan seiring dengan memastikan proses produksinya menjaga tanah, air, dan keanekaragaman hayati.

Perubahan pola hujan, banjir, kekeringan, serta kenaikan muka laut mengancam lahan pertanian, terutama di wilayah pesisir. Ketergantungan pada segelintir komoditas pangan utama membuat sistem kita rapuh. Ketika iklim ekstrem datang, harga pangan melonjak. Mereka yang hidup di ambang kemiskinan menjadi kelompok pertama yang kehilangan akses terhadap protein dan vitamin.

Selama beberapa dekade terakhir, revolusi hijau berhasil mendongkrak produktivitas pangan secara signifikan melalui penggunaan varietas unggul, pupuk kimia, dan irigasi intensif. Produksi meningkat, ketersediaan pangan membaik. Namun, keberhasilan tersebut juga melahirkan konsekuensi jangka panjang yang tidak kecil. Sistem pangan modern berkembang menjadi semakin intensif dan cenderung eksploitatif.

Pendekatan Ekonomi Restoratif Menjadi Relevan

Berbeda dengan ekonomi ekstraktif yang mengambil tanpa mengembalikan, ekonomi restoratif bertujuan memulihkan modal alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan manusia. Pendekatan ini bukan sekadar jargon hijau, melainkan strategi pragmatis untuk membangun sistem yang lebih tangguh.

Bagi Indonesia, urgensinya sangat jelas. Lebih dari 85% masyarakat menggantungkan hidup pada sektor berbasis sumber daya alam seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ketika tanah rusak dan laut tercemar, bukan hanya ekosistem yang terdampak, tetapi juga mata pencaharian jutaan keluarga.

Jika kita beralih ke model restoratif, dampaknya bisa berlapis. Petani tidak lagi terjebak pada ketergantungan input kimia mahal yang merusak lahan. Mereka bisa mengandalkan praktik regeneratif seperti agroforestri, diversifikasi tanaman, dan pengelolaan tanah berbasis ekologi. Lahan yang pulih berarti produktivitas yang stabil dalam jangka panjang.

Lebih jauh lagi, ekonomi restoratif membuka jalan bagi kebangkitan pangan lokal yang adaptif terhadap iklim, seperti sagu, sorgum, dan berbagai umbi-umbian. Diversifikasi ini tidak hanya memperkaya nutrisi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional. Ketika satu komoditas gagal akibat cuaca ekstrem, sistem yang beragam tetap mampu bertahan.

Restorasi juga menciptakan peluang ekonomi baru di pedesaan, mulai dari rehabilitasi lahan kritis hingga pengembangan rantai nilai produk lokal. Dengan demikian, transisi ini bukan hanya tentang menyelamatkan lingkungan, tetapi juga tentang mengurangi ketimpangan sosial.

Kita sering berbicara tentang hak atas pangan sebagai hak dasar manusia. Namun hak itu tidak akan terpenuhi jika sistem produksinya terus merusak fondasi ekologisnya. Menyediakan makanan sehat bagi hampir 10 miliar penduduk dunia pada 2050 tidak mungkin dicapai dengan cara-cara lama yang eksploitatif.

Transisi menuju ekonomi restoratif memang tidak mudah. Ia menuntut keberanian kebijakan, insentif yang tepat, serta perubahan pola konsumsi. Namun kita tidak memiliki kemewahan waktu untuk menunda.

Tanah yang terus terdegradasi membutuhkan puluhan tahun untuk pulih. Generasi yang tumbuh dengan kekurangan gizi kehilangan potensi yang tak tergantikan.

Mengatasi krisis gizi berarti berhenti memandang alam sebagai objek eksploitasi dan mulai melihatnya sebagai mitra. Indonesia memiliki modal sosial dan hayati yang besar untuk memimpin transformasi ini.

Yang dibutuhkan adalah komitmen kolektif untuk memutus rantai sistem yang merusak dan mulai menanam benih restorasi, di tanah, di kebijakan, dan di piring kita sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA — Peristiwa panas ekstrem yang makin intens dan meningkat frekuensinya mengancam produktivitas pekerja dan komoditas dalam sistem pangan global.

Laporan kolaborasi antara Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) bertajuk Extreme Heat and Agriculture yang dirilis pada peringatan Hari Bumi, Kamis (22/4/2026), mengungkap bahwa frekuensi, intensitas, dan durasi panas ekstrem meningkat signifikan dalam 50 tahun terakhir.

"Laporan ini menyoroti bahwa panas ekstrem memicu risiko yang berlipat dan memperbesar tekanan pada pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan, serta komunitas dan perekonomian yang mengandalkan sektor-sektor ini," kata Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu dalam siaran pers.

Dampak panas ekstrem terhadap pertanian sudah terlihat di seluruh dunia. Hasil panen jagung dan gandum, yang merupakan dua komoditas pangan utama, masing-masing turun 7,5% dan 6% untuk setiap kenaikan suhu 1 derajat Celsius. Hasil panen bahkan diproyeksikan turun hingga 10% tambahan untuk setiap 1 derajat Celsius kenaikan suhu berikutnya.

Penurunan hasil panen pada sebagian besar tanaman pertanian mulai terjadi saat suhu melampaui 30 derajat Celsius. Toleransi suhu bahkan bisa lebih rendah untuk komoditas seperti kentang dan barley. Laporan ini juga mencatat korelasi kuat antara gelombang panas dan kebakaran hutan, dengan musim kebakaran yang makin panjang dan intens.

Di sektor peternakan, tekanan panas pada ternak umumnya dimulai di atas 25 derajat Celsius dan lebih rendah untuk ayam dan babi yang tidak dapat mendinginkan tubuh melalui keringat.

Dalam skenario emisi tinggi, hampir separuh populasi sapi dunia berisiko terpapar panas berbahaya pada 2100 dengan kerugian tahunan mendekati US$40 miliar. Namun dalam skenario emisi rendah, dampak tersebut dapat ditekan hingga dua pertiga.

Sektor perikanan pun tak luput. Gelombang panas laut telah memicu kematian massal berulang dan memaksa stok ikan bermigrasi mencari perairan yang lebih dingin.

Ikan berisiko mengalami gagal jantung akibat kesulitan mempertahankan laju respirasi saat kadar oksigen terlarut turun karena panas ekstrem. Adapun pada 2025, lebih dari 90% lautan global mengalami setidaknya satu gelombang panas laut, berdasarkan laporan State of the Global Climate 2025 WMO.

Ancaman panas ekstrem tidak berhenti pada dampak langsung. Laporan ini menyebut panas ekstrem juga berperan sebagai pengganda risiko bagi tekanan air, kekeringan kilat, kebakaran hutan, serta penyebaran hama dan penyakit.

Kerugian produksi yang menumpuk berpotensi mendorong perluasan lahan pertanian sebagai kompensasi. Namun aksi ini justru dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memperparah perubahan iklim.

Di sisi tenaga kerja, jumlah hari dalam setahun yang terlalu panas untuk bekerja di luar ruangan berpotensi mencapai 250 hari di sebagian besar wilayah Asia Selatan, Afrika Sub-Sahara tropis, dan sebagian Amerika Tengah serta Selatan.

Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo mengatakan panas ekstrem bukan sekadar risiko iklim yang terisolasi, melainkan faktor yang memperburuk kerentanan di seluruh sistem pertanian.

"Peringatan dini dan layanan iklim seperti prakiraan musiman sangat penting untuk membantu kita beradaptasi dengan realitas baru," katanya.

Laporan ini merekomendasikan sejumlah langkah adaptasi, antara lain pemuliaan selektif dan penyesuaian pilihan tanaman, pergeseran jadwal tanam, serta perubahan praktik pengelolaan lahan. Akses terhadap layanan keuangan, termasuk transfer tunai, asuransi, dan perlindungan sosial responsif, dinilai menjadi fondasi dari seluruh opsi adaptasi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah membuka rekrutmen kerja dengan skema pegawai BUMN berbasis perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang akan ditempatkan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Adapun formasi yang dibuka sebanyak 35.476 tenaga kerja untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi penguatan ekosistem pangan nasional yang melibatkan entitas di bawah Agrinas Pangan Nusantara dan PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan perinciannya sebanyak 30.000 orang akan direkrut sebagai manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan ditempatkan sebagai pegawai BUMN di bawah Agrinas Pangan Nusantara.

Seluruh tenaga kerja tersebut akan dikontrak melalui skema PKWT dengan masa kerja awal selama dua tahun.

“Setelah dua tahun di BUMN, mereka akan ikut di koperasi desa Merah Putih,” ujar Zulkifli dalam konferensi pers, Rabu (15/4/2026).

Nantinya sebagai manajer di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, akan mengemban tugas mengelola dan mengatur operasional harian.
Kemudian berusaha untuk meningkatkan efektivitas hingga ekonomi desa melalui cara kerja Kopdes Merah Putih.

Meski demikian, pemerintah belum merinci besaran gaji yang akan diterima peserta. Zulkifli hanya memberi gambaran bahwa nominalnya akan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan.

Prediksi Gaji Manajer Kopdes Merah Putih

Apabila disesuaikan dengan jenjang pendidikan, maka seorang manajer Kopdes Merah Putih bisa mendapatkan gaji minimal sesuai dengan UMR daerah yang dilamarnya.

Kemudian besaran UMR di setiap daerah berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor seperti biaya hidup, kondisi ekonomi, dan lainnya. UMR ini menjadi acuan bagi perusahaan dalam memberikan upah karyawan.

Adapun saat ini, UMR tertinggi di Indonesia dipegang oleh Kota Bekasi dengan nominal Rp5.690.752 yang mengalami kenaikan sebesar 6,5% atau Rp347.322 dari tahun 2024.

Sedangkan UMR terendah dalam skala nasional yakni dipegang oleh Kabupaten Banjarnegara dengan angka Rp2.170.475,32

Syarat Daftar Manajer Kopdes Merah Putih

Pendaftaran rekrutmen untuk Kopdes Merah Putih ini dibuka mulai Rabu (15/4) hingga (24/4) melalui portal resmi panitia seleksi nasional.

Proses seleksi dilakukan secara terbuka dan dikoordinasikan oleh Badan Pengelola BUMN.

Adapun persyaratan pelamar mencakup lulusan D3, D4, hingga S1 dari berbagai jurusan, dengan batas usia maksimal 35 tahun serta indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75.

Informasi lengkap terkait persyaratan dan tahapan seleksi dapat diakses melalui laman resmi yang telah disiapkan panitia di phtc.panselnas.go.id.

Pemerintah pun menegaskan tidak ada pungutan biaya yang diberikan untuk mengikuti seleksi ini.

Jakarta (ANTARA) - Plastik bukan sekadar pembungkus. Dalam pertanian modern, plastik mengatur air, suhu, dan kehidupan tanaman.

Ketika harga plastik melonjak, lebih dari 50 persen, akibat gangguan pasokan energi global di Selat Hormuz, yang terguncang bukan hanya industri, tetapi juga fondasi ketahanan pangan. Kenaikan harga mulsa plastik menambah tekanan bagi petani yang bergantung pada input ini, sekaligus membuka persoalan yang jarang disadari.

Di lahan pertanian, plastik hadir dalam berbagai bentuk: mulsa yang menutup permukaan tanah, pipa irigasi yang menyalurkan air, hingga lapisan plastik UV pada greenhouse yang mengendalikan air, suhu, dan stabilitas lingkungan tumbuh. Semua itu bekerja pada satu tujuan utama—mengatur air—sehingga plastik bukan sekadar material, melainkan instrumen hidrologi.

Pada saat yang sama, sistem irigasi tetes memungkinkan air dialirkan langsung ke zona akar dengan efisiensi tinggi. Kombinasi ini menjadikan plastik sebagai alat yang secara efektif “mengunci” air di dalam sistem tanah, menjaga stabilitas lingkungan tumbuh, dan pada akhirnya menentukan tingkat produktivitas pertanian.

Hanya saja, ketergantungan ini justru membuka kerentanan. Ketika pasokan terganggu, sistem yang terlalu bergantung pada plastik ikut goyah.

Di titik inilah krisis berubah menjadi cermin—memaksa kita melihat ulang fondasi pertanian modern: apakah efisiensi yang dibangun selama ini terlalu bergantung pada material yang rapuh secara rantai pasok dan bermasalah secara ekologis?

Plastik memang membantu mengendalikan lingkungan tumbuh tanaman dalam jangka pendek, tetapi meninggalkan jejak panjang di dalam tanah. Sisa mulsa yang tertinggal terfragmentasi menjadi mikroplastik, mengganggu struktur tanah, pergerakan air, dan kehidupan biota yang menjadi kunci kesuburan. Dalam situasi ini, pertanian modern dihadapkan pada dilema: mempertahankan efisiensi berbasis plastik, atau membangun sistem yang lebih selaras dengan fungsi alami tanah.

Plastik yang digunakan dalam sektor pertanian tidak muncul begitu saja, melainkan berasal dari rantai industri panjang berbasis energi fosil. Sebagian besar bahan bakunya berasal dari kawasan Timur Tengah—wilayah yang selama beberapa dekade menjadi pusat produksi energi dunia. Negara-negara, seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, memiliki industri petrokimia terintegrasi yang memasok kebutuhan polimer global.

Bahan baku plastik berasal dari minyak bumi dan gas alam yang diolah menjadi naphtha, etana, propana, dan butana, kemudian diproses melalui tahap cracking untuk menghasilkan senyawa dasar, seperti etilena dan propilena. Senyawa ini selanjutnya diolah menjadi monomer dan akhirnya menjadi resin plastik, seperti polyethylene, polypropylene, PVC, dan PET selanjutnya diekspor dalam bentuk butiran (pellet).

Dipertanyakan

Produksi plastik dunia, kini telah melampaui 400 juta ton per tahun dari sebelumnya, pada 1950 sekitar 2 juta ton. Produksi terus meningkat, seiring kebutuhan industri dan pangan global dan diprediksi akan menembus 1 miliar ton per tahun.

Penggunaan plastik dalam pertanian, kini telah mencapai skala yang sangat besar dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem produksi pangan modern. Data FAO menunjukkan bahwa secara global, sekitar 12,5 juta ton plastik digunakan langsung dalam kegiatan pertanian setiap tahun, mulai dari mulsa, irigasi, hingga perlindungan tanaman.

Kebutuhan untuk kemasan pangan 37 juta ton plastik, maka total penggunaan plastik dalam sistem pangan global mendekati 50 juta ton per tahun. Angka ini mencerminkan ketergantungan yang semakin tinggi terhadap plastik dalam menjaga produktivitas dan efisiensi pertanian.

Selama beberapa dekade, plastik menjadi solusi cepat untuk meningkatkan produktivitas. Mulsa plastik menjadi pilihan karena mampu menjaga kelembapan tanah, meningkatkan suhu tanah di dataran tinggi, serta menekan gulma secara efektif. Teknologi ini menjadi praktik umum di berbagai sentra produksi hortikultura di Indonesia.

Penggunaan mulsa plastik mampu menekan pertumbuhan gulma, hingga 80–95 persen, karena menutup permukaan tanah dari cahaya yang dibutuhkan untuk perkecambahan. Dengan demikian, kompetisi antara tanaman utama dan gulma dapat diminimalkan, sekaligus mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk penyiangan.

Plastik juga berperan penting dalam pembungkus produk pangan, seperti tahu, tempe, sayuran, dan buah-buahan. Kemasan ini tidak hanya melindungi dari kontaminasi, tetapi juga menjaga kelembapan dan memperlambat kehilangan air, sehingga umur simpan lebih panjang.

Ketika harga plastik meningkat atau pasokannya terganggu, rantai distribusi pangan ikut terdampak—terutama untuk produk segar yang sangat sensitif terhadap kehilangan air dan kerusakan fisik.

Dampak negatif

Plastik yang digunakan dalam pertanian tidak pernah benar-benar hilang dari tanah, melainkan hanya berubah bentuk, seiring waktu. Bergantung pada jenisnya, plastik dapat bertahan puluhan, hingga ratusan tahun—kantong plastik sekitar 10–100 tahun, mulsa plastik 20–50 tahun, dan botol plastik hingga lebih dari 450 tahun.

Di dalam tanah, proses degradasi berlangsung lebih lambat karena minimnya paparan sinar ultraviolet dan keterbatasan aktivitas mikroba untuk menguraikannya.

Akibatnya, plastik tidak terurai menjadi unsur alami, tetapi terfragmentasi menjadi mikroplastik yang terus terakumulasi. Mikroplastik, umumnya berukuran kurang dari 5 milimeter, bahkan dapat mencapai skala mikrometer, sehingga tidak kasatmata di dalam tanah.

Partikel ini bersifat tidak aktif secara biologis, sulit terdegradasi, dan dapat berinteraksi dengan air, mineral, serta bahan organik tanah. Ini berarti plastik yang digunakan dalam satu musim tanam dapat menetap jauh melampaui siklus pertanian itu sendiri, bahkan menjadi bagian tak kasatmata dari sistem tanah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Titik Balik

Kelangkaan plastik akibat gangguan global menghadirkan dilema nyata bagi petani, namun di balik tekanan biaya, tersimpan peluang besar: mengurangi ketergantungan dan membangun sistem yang lebih mandiri.

Tanpa penutup mulsa, sekitar 30–60 persen air yang tersimpan di tanah akan hilang ke atmosfer, bahkan bisa mencapai lebih dari 60 persen pada kondisi panas dan terbuka. Kehilangan ini jauh lebih besar dibandingkan lahan yang menggunakan mulsa, yang mampu menekan evaporasi secara signifikan dan menjaga ketersediaan air bagi tanaman.

Kondisi ini justru mendorong pendekatan yang lebih ekologis—memanfaatkan bahan organik dan teknik alami untuk menjaga kelembapan tanah.

Di sinilah arah perubahan mulai terlihat. Ketika plastik tidak lagi mudah diakses, inovasi berbasis sumber daya lokal menjadi relevan kembali.

Berbagai alternatif mulai mendapatkan perhatian, bukan sekadar sebagai pengganti, tetapi sebagai fondasi sistem baru. Beberapa alternatif adalah mulsa organik dari jerami, daun kering, dan residu tanaman, serat alami, seperti sabut kelapa, bioplastik berbasis pati singkong dan biomassa lokal.

Bahan-bahan ini menawarkan keunggulan karena mampu terurai lebih cepat dibandingkan plastik konvensional, bahkan sebagian dapat menjadi sumber bahan organik bagi tanah.

Berbagai alternatif kemasan juga mulai dikembangkan, seperti daun alami, kertas pangan, serat alami, hingga bioplastik berbasis pati. Meskipun belum sepenuhnya menyamai kinerja plastik, alternatif ini menawarkan keunggulan dalam keberlanjutan dan ketersediaan lokal.

Perlu dipahami, kemasan bukan sekadar pembungkus, melainkan bagian dari sistem pengendalian air dalam pangan. Tanpa kemasan yang tepat, produk segar akan lebih cepat kehilangan air, layu, dan mengalami penurunan kualitas sebelum sampai ke konsumen.

Penggunaan bahan berbasis biomassa lokal, seperti pati singkong dan residu tanaman, memiliki potensi besar, tidak hanya sebagai pengganti plastik, tetapi juga menjamin penyerapan produksi pertanian dan membuka peluang nilai tambah bagi hasil pertanian lokal.

Meskipun demikian, tidak semua bahan yang disebut biodegradable benar-benar terurai sempurna di lapangan; sebagian memerlukan kondisi khusus, seperti suhu tinggi dalam fasilitas kompos. Di sisi lain, daya tahan bahan alternatif ini sering kali lebih rendah, sehingga belum sepenuhnya mampu menggantikan plastik dalam skala luas.

Tantangan ke depan, bukan sekadar mencari pengganti plastik, tetapi bagaimana merancang sistem pertanian yang lebih adaptif, tidak bergantung pada plastik, dan mampu memanfaatkan kembali proses alami tanah sebagai pengatur air, suhu, dan produktivitas.

*) Prof Dr Ir Dian Fiantis, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, dan Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas, Padang; Pengurus dan Anggota Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI)

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Fluktuasi harga beras kembali menguji ketahanan sistem pangan nasional yang selama ini bertumpu pada satu komoditas utama. Di tengah tekanan tersebut, program diversifikasi pangan yang telah lama digaungkan kembali disorot. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural yang kompleks.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, nasi masih menjadi konsumsi utama. Preferensi ini tidak hanya dipengaruhi faktor harga dan ketersediaan, tetapi juga budaya yang telah mengakar lintas generasi. Hal ini setidaknya tecermin dalam kalimat, Belum kenyang kalau belum makan nasi.

Namun konsumsi nasi yang besar tak lepas dari dinamika beras sebagai bahan bakunya. Sebagai komoditas global dengan neraca yang sangat sensitif, kenaikan harga beras tak semata dipicu faktor pasokan domestik.

Tekanan eksternal seperti kenaikan biaya bahan baku, kemasan, dan logistik akibat dinamika geopolitik global turut berpengaruh. Kondisi ini mempertegas kerentanan sistem pangan yang bertumpu pada satu komoditas utama.

Di sisi lain, agenda diversifikasi pangan terus menunjukkan progres, namun belum cukup kuat untuk menggeser dominasi beras dalam pola konsumsi nasional.

Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto menyampaikan diversifikasi pangan merupakan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan.

“Diversifikasi pangan merupakan agenda strategis jangka panjang yang terus diperkuat untuk mendukung ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional,” ujarnya kepada Bisnis.

Dia menjelaskan kualitas konsumsi masyarakat terus membaik, tercermin dari skor Pola Pangan Harapan yang mencapai 95,1 pada 2025, naik dari 93,5 pada 2024 dan melampaui target nasional 94,0.

Namun, perbaikan kualitas tersebut belum diikuti perubahan struktur konsumsi. Secara agregat, konsumsi pangan masih didominasi beras dan terigu, sementara pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung, dan sagu belum mengalami peningkatan signifikan.

Ketergantungan ini terlihat dari kebutuhan beras nasional yang diproyeksikan mencapai 31 juta ton pada 2026, dengan konsumsi rumah tangga sekitar 22,58 juta ton atau 87,3 kg per kapita per tahun.

Menurutnya, dominasi beras tidak hanya dipengaruhi faktor ketersediaan dan harga, tetapi juga budaya yang telah mengakar lintas generasi. Infrastruktur produksi dan distribusi beras yang lebih matang turut memperkuat posisi komoditas ini dibandingkan pangan alternatif.

Data Konsumsi Padi-padian dan Umbi-umbian 2025

Komoditas	Konsumsi (kg/kapita/tahun)	Pangsa
Beras	87,3	71,8%
Terigu	14,8	12,2%
Singkong	10,9	9,0%
Ubi jalar	4,0	3,3%
Kentang	2,5	2,1%
Jagung	1,5	1,2%
Umbi lainnya	0,6	0,5%
Sagu	0,3	0,2%
Total	121,9	100%

Catatan Penting

• Konsumsi beras hampir enam kali lipat dibanding terigu
• Total konsumsi umbi-umbian masih di bawah 20% dari total
• Diversifikasi pangan masih terbatas di luar beras

Sumber:Susenas Maret 2025, Badan Pangan Nasional, diolah

Senada, Peneliti Indef Afaqa Hudaya juga menilai dominasi beras merupakan hasil dari sistem pangan yang terbentuk secara struktural sejak lama.

“Ini bukan sekadar soal pilihan konsumsi, tetapi sudah menjadi bagian dari sistem pangan yang terbentuk secara struktural,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan pemerintah yang selama ini cenderung bias terhadap beras melalui subsidi dan bantuan sosial turut melemahkan insentif pengembangan pangan alternatif.

Di sisi lain, diversifikasi dinilai tetap realistis dari sisi potensi, mengingat Indonesia memiliki keragaman sumber pangan lokal. Namun, implementasinya menghadapi tantangan struktural yang kompleks, mulai dari preferensi konsumen hingga keterbatasan rantai pasok.

“Diversifikasi tidak cukup dilakukan melalui program normatif, tetapi harus berbasis pasar yang dibentuk secara aktif oleh pemerintah,” katanya.

Hambatan perubahan pola konsumsi juga datang dari aspek kepraktisan dan ketersediaan. Produk pangan lokal dinilai masih kalah dibandingkan beras yang lebih mudah diakses dan diolah.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Kusnan menambahkan bahwa meskipun ada tren peningkatan konsumsi pangan non-beras di kalangan urban, pergeseran tersebut belum signifikan secara nasional.

“Di level masif, tantangannya adalah ketergantungan psikologis. Beras masih dianggap sebagai pangan utama yang paling mudah diakses dan diolah,” ungkapnya.

Dari sisi produksi, petani masih cenderung memilih padi karena kepastian pasar yang lebih terjamin, dukungan infrastruktur irigasi, serta pengetahuan budidaya yang sudah mapan.

Komoditas alternatif seperti singkong dan sorgum dinilai memiliki ketahanan yang baik terhadap perubahan iklim, namun menghadapi kendala pada ketersediaan benih, industri pengolahan, dan efisiensi distribusi.

“Petani ragu menanam sorgum dalam skala besar jika tidak ada pabrik pengolah di dekat lahan mereka,” kata Kusnan.

Persoalan harga juga menjadi tantangan utama. Komoditas alternatif belum memiliki dukungan harga yang kuat, sementara biaya logistik yang masih tinggi menekan daya saing di tingkat konsumen.

Pemerintah berupaya menjawab tantangan tersebut melalui Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2024 yang mengatur percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi lokal.

Kebijakan ini mencakup penguatan dari hulu hingga hilir, mulai dari peningkatan produktivitas, pengembangan industri pengolahan, hingga efisiensi distribusi dan penciptaan pasar.

Selain itu, intervensi juga diarahkan pada perubahan perilaku konsumsi melalui edukasi, kampanye pangan lokal, serta integrasi dalam program bantuan sosial dan makan bergizi.

Namun, perubahan pola konsumsi dinilai bisa membutuhkan waktu panjang. Afaqa memperkirakan dampak awal baru terlihat dalam 3 hingga 5 tahun, sementara perubahan signifikan dapat memakan waktu hingga dua dekade.

“Yang diubah bukan hanya produksi, tetapi juga kebiasaan, sistem distribusi, dan industri pengolahan,” ujarnya.

Di tengah tekanan harga beras, diversifikasi pangan menjadi semakin relevan. Namun, tanpa pembenahan menyeluruh pada sisi produksi, distribusi, dan permintaan, upaya tersebut berisiko berjalan lambat dan tidak mampu mengurangi ketergantungan secara signifikan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjajaki ekspor ikan patin 600 hingga 700 ton ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji. Rencana tersebut masih dalam tahap negosiasi dan menunggu persetujuan otoritas setempat.

Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengatakan Indonesia sebelumnya pernah mengekspor ikan patin untuk kebutuhan haji dan kini berupaya kembali memasuki pasar tersebut.

"Kalau untuk haji yang itu kurang lebih sekitar, kalau kemarin ya, sekitar kalau 200 ribu jamaah, itu kita diminta sekitar 600 sampai 700 ton," ujar Machmud di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (19/2).

Ia menjelaskan ekspor ikan patin Indonesia sempat dilakukan pada 2019 sebelum pandemi covid-19, dengan volume lebih dari 300 ton dalam bentuk fillet dan potongan.

Setelah sempat terhenti, pemerintah kini kembali berupaya memenuhi persyaratan ekspor agar produk perikanan nasional dapat masuk ke pasar Arab Saudi.

"Kita pernah ekspor patin ke Arab Saudi tahun 2019 sebelum covid, sekitar hampir 300 ton untuk kebutuhan haji. Mudah-mudahan syarat-syarat ini segera bisa selesai sehingga kita bisa melakukan ekspor patin lagi," ujarnya.

Machmud menjelaskan ikan patin menjadi salah satu komoditas yang banyak dikonsumsi jamaah haji di Arab Saudi selain daging, ayam, dan telur. Selama ini, pasokan ikan patin untuk kebutuhan tersebut sebagian besar berasal dari Vietnam.

Selain patin, Indonesia juga telah mengekspor produk perikanan lain seperti tuna dan cakalang kaleng ke Arab Saudi yang digunakan untuk konsumsi jamaah haji dan umrah.

Ia menilai potensi ekspor ikan patin ke Arab Saudi cukup besar, terutama untuk kebutuhan umrah yang jumlahnya lebih tinggi dibanding musim haji, tergantung pada menu konsumsi yang disiapkan bagi jamaah.

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengatakan pemerintah telah membentuk tim terpadu ekosistem pangan haji dan umrah yang melibatkan KKP untuk mempercepat proses ekspor produk budidaya ke Arab Saudi.

Ia menyebut pemerintah saat ini masih bernegosiasi dengan otoritas Saudi Food and Drug Authority (SFDA) terkait persyaratan ekspor produk perikanan budidaya.

"Kita saat ini sedang bernegosiasi dengan Saudi Arabia FDA atau SFDA untuk bisa memasukkan ikan produk budidaya. Memang kita belum mendapatkan approval, namun seluruh persyaratan yang diminta sudah kita penuhi," kata Ishartini.

Menurutnya, komunikasi dengan otoritas Arab Saudi terus dilakukan dan pemerintah optimistis produk budidaya Indonesia dapat segera masuk ke pasar negara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjajaki peluang ekspor ikan patin hasil budidaya ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji dan umrah.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini mengatakan ikan patin berpeluang menjadi salah satu menu pangan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia di Tanah Suci.

Ishartini menjelaskan, rencana ekspor produk perikanan budi daya tersebut merupakan bagian dari pengembangan ekosistem pangan haji dan umrah yang tengah disusun pemerintah.

“Untuk ekspor hasil budidaya [ikan patin] ke Arab Saudi, Pak Menko Pangan [Zulkifli Hasan] sudah menyusun tim untuk ekosistem pangan haji dan umrah, salah satu anggotanya adalah KKP,” kata Ishartini dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Saat ini, ujar dia, KKP bersama pemangku kepentingan terkait masih melakukan proses negosiasi dengan otoritas Arab Saudi, termasuk SaudiFood and Drug Authority(SFDA), untuk memperoleh persetujuan masuknya produk ikan budidaya Indonesia ke pasar Arab Saudi.

Meski demikian, dia mengakui hingga kini Indonesia belum memperoleh persetujuan resmi dari otoritas setempat. Namun, seluruh persyaratan yang diminta oleh SFDA disebut telah dipenuhi oleh pihak terkait di dalam negeri.

“Memang kita belum mendapatkanapproval. Namun demikian ini sudah di dalam proses. Seluruh persyaratan yang diminta oleh SFDA sudah kita penuhi,” tuturnya.

Adapun, pemenuhan persyaratan tersebut melibatkan lintas unit di KKP, mulai dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), hingga Badan Mutu sebagai otoritas kompeten yang berhubungan langsung dengan otoritas Arab Saudi.

Ishartini berharap produk perikanan budidaya Indonesia, termasuk ikan patin, dapat segera mengantongi persetujuan dan masuk ke pasar Arab Saudi.

“Jadi kita tinggal menunggu saja. Mudah-mudahan dengan adanya tim terpadu untuk ekosistem haji dan umrah ini, produk budidaya bisa segera memasuki pasar Saudi Arabia,” tuturnya.

Pernah Ekspor ke Arab Saudi

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengatakan Indonesia sejatinya pernah mengekspor ikan patin ke Arab Saudi pada 2019, khususnya untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji.

“Kita itu pernah ekspor patin ke Arab Saudi tahun 2019 sebelum Covid-19. Itu pernah ekspor untuk hajian sekitar hampir 300 ton. Kita ekspor patin dalam bentuk fillet dan cut portion,” ujarnya.

Sayangnya, ekspor tersebut sempat terhenti akibat pandemi. Adapun saat ini pemerintah kembali menggenjot ekspor patin ke Arab Saudi agar protein pangan bagi jemaah haji dan umrah dapat dipasok dari Indonesia.

Dari sisi potensi volume, Machmud menyebut kebutuhan ikan patin untuk jemaah haji diperkirakan berkisar 600–700 ton, dengan asumsi jumlah jemaah sekitar 200.000 orang.

“Tapi kalau misalkan untuk umrah, itu akan lebih besar lagi. Akan lebih besar lagi. Jadi tergantung dari menunya karena menu itu kan bergiliran, tidak hanya ikan, ada konsumsi yang lain juga,” terangnya.

Dia menjelaskan, konsumsi pangan jemaah haji di Arab Saudi tidak hanya mencakup daging, ayam, dan telur, tetapi juga ikan. Menurutnya, ikan patin menjadi salah satu yang paling banyak digunakan.

Selain ikan patin, menu jemaah haji dan umrah juga mencakup produk perikanan lain seperti tuna kaleng dan cakalang kaleng. Namun, untuk ikan patin, pasokan saat ini masih didominasi oleh Vietnam.

Machmud menuturkan, pada musim haji 2019, ikan patin yang dikonsumsi jemaah berasal dari Indonesia dengan volume ekspor mencapai sekitar 300 ton. Setelah pandemi, pemerintah kembali berupaya masuk ke pasar tersebut meski terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

“Mudah-mudahan syarat-syarat ini segera bisa selesai, sehingga kita bisa melakukan ekspor patin lagi ke Arab Saudi sana, karena yang dikonsumsi itu patin,” sambungnya.

Di sisi lain, Machmud menyebut Indonesia juga pernah mengekspor produk perikanan lain seperti tuna dan cakalang kaleng ke Arab Saudi dan digunakan untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji dan umrah. Kendati demikian, Indonesia tetap menghadapi persaingan dengan negara lain.

“Kalau untuk tuna kaleng, Indonesia sudah ekspor ke sana. Cakalang dan tuna kaleng juga sudah digunakan untuk haji dan umroh. Memang ada saingan, untuk tuna kaleng itu ada dari Thailand,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengungkapkan urgensi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai MBG merupakan program yang lebih mendesak, bahkan dibandingkan penciptaan lapangan pekerjaan.

“Pada waktu saya ditanya mengapa MBG penting? Apakah MBG itu penting sekali? Apakah MBG lebih penting daripada memberi lapangan kerja? Saya mengatakan, MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja,” kata Rachmat saat menghadiri agenda Prasasti Economic Forum 2026 di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (29/1/2026).

Ia melanjutkan, MBG dan penciptaan lapangan pekerjaan sejatinya merupakan dua program yang sama-sama penting. Kendati demikian, jika dibandingkan, menurut dia, MBG memiliki tingkat urgensi yang lebih tinggi.

“MBG penting, lapangan kerja penting. Tetapi MBG lebih mendesak. Ada yang bilang tolong kasih ‘kail’, jangan ‘ikan’. Kalau dikasih ‘kail’, sudah keburu mati,” ujar Rachmat melalui analogi.

Pemerintah diketahui mengalokasikan anggaran besar untuk program prioritas MBG. Pada 2025, dana yang dialokasikan untuk MBG sebesar Rp 71 triliun, dengan realisasi mencapai Rp 51,5 triliun atau sekitar 72,5 persen dari pagu anggaran.

Sementara itu, pada 2026, anggaran MBG meningkat signifikan menjadi Rp 335 triliun dengan target penerima mencapai 82,9 juta orang.

Adapun terkait penciptaan lapangan pekerjaan, pemerintah menargetkan 19 juta lapangan kerja sepanjang masa jabatan lima tahun ke depan. Namun, hingga saat ini realisasinya masih terbilang terbatas di tengah berbagai tantangan, baik ketidakpastian global maupun kondisi domestik berupa tren pelemahan daya beli.

Bappenas menyatakan komitmennya untuk mendukung realisasi MBG secara lebih optimal. Bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Bappenas memperkuat pelaksanaan program MBG melalui kerja sama lintas sektor sebagai bagian dari arah kebijakan dan strategi transformasi sistem pangan dan gizi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah poin penting dalam KTT G20 Leaders Summit Johannesburg, Afrika Selatan, yang dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Airlangga menyampaikan KTT G20 kali ini mengambil tema Solidarity, Equality, dan Sustainability. Dalam KTT G20 itu, Wapres Gibran mengikuti dua sesi Leaders Summit.

Sesi pertama, lanjutnya, membahas tentang ekonomi inklusif, berkelanjutan, serta pembiayaan pembangunan. Sementara itu, sesi kedua mengangkat topik pengurangan risiko bencana, perubahan iklim, transisi energi, dan sistem pangan.

Berdasarkan catatan Airlangga, Wapres menyampaikan beberapa poin penting. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi global harus kuat, stabil, dan inklusif dengan pembiayaan internasional yang mudah diakses, dapat diprediksi, setara khususnya bagi negara-negara berkembang.

“Upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara a.l. penghapusan utang, mekanisme pembiayaan yang inovatif, pembiayaan campuran, dan transisi hijau,” paparnya dalam konferensi pers, Minggu (23/11/2025).

Airlangga juga menyampaikan bahwa Wapres Gibran menyampaikan contoh solusi digital sederhana yang dilakukan Indonesia dan berbiaya rendah. Salah satunya, sistem pembayaran dengan QR yang kini sudah diadopsi beberapa negara lain di Asean, bahkan negara lain di Asia termasuk Jepang dan Korea.

Wapres, kata Airlangga, juga mendorong dialog di G20 mengenai kecerdasan artifisial (AI) dengan mempertimbangkan teknologi keuangan yang semakin maju.

Airlangga menambahkan Wapres menegaskan ketahanan pangan bukan hanya agenda ekonomi, tapi juga kebutuhan mendasar dan investasi strategis mengingat 270 juta penduduk dunia kelaparan.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi contoh nyata yang turut mendorong pemanfaatan produk lokal, pemberdayaan petani, peternak serta perluasan kegiatan ekonomi yang supply chain-nya dapat mencapai seluruh pelosok Indonesia,” paparnya.

Airlangga juga melaporkan KTT G20 juga membahas mengenai pengurangan risiko bencana, tak hanya bencana alam tetapi juga bencana akibat tindakan manusia seperti yang terjadi di Gaza, Ukraina, Sudan, Sahel dan banyak wilayah lain.

“Berbagai peristiwa itu menegaskan perlunya menempatkan kemanusiaan di pusat tata kelola global dan mendorong G20 sebagai teladan."

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah poin penting dalam KTT G20 Leaders Summit Johannesburg, Afrika Selatan, yang dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Airlangga menyampaikan KTT G20 kali ini mengambil tema Solidarity, Equality, dan Sustainability. Dalam KTT G20 itu, Wapres Gibran mengikuti dua sesi Leaders Summit.

Sesi pertama, lanjutnya, membahas tentang ekonomi inklusif, berkelanjutan, serta pembiayaan pembangunan. Sementara itu, sesi kedua mengangkat topik pengurangan risiko bencana, perubahan iklim, transisi energi, dan sistem pangan.

Berdasarkan catatan Airlangga, Wapres menyampaikan beberapa poin penting. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi global harus kuat, stabil, dan inklusif dengan pembiayaan internasional yang mudah diakses, dapat diprediksi, setara khususnya bagi negara-negara berkembang.

“Upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara a.l. penghapusan utang, mekanisme pembiayaan yang inovatif, pembiayaan campuran, dan transisi hijau,” paparnya dalam konferensi pers, Minggu (23/11/2025).

Airlangga juga menyampaikan bahwa Wapres Gibran menyampaikan contoh solusi digital sederhana yang dilakukan Indonesia dan berbiaya rendah. Salah satunya, sistem pembayaran dengan QR yang kini sudah diadopsi beberapa negara lain di Asean, bahkan negara lain di Asia termasuk Jepang dan Korea.

Wapres, kata Airlangga, juga mendorong dialog di G20 mengenai kecerdasan artifisial (AI) dengan mempertimbangkan teknologi keuangan yang semakin maju.

Airlangga menambahkan Wapres menegaskan ketahanan pangan bukan hanya agenda ekonomi, tapi juga kebutuhan mendasar dan investasi strategis mengingat 270 juta penduduk dunia kelaparan.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi contoh nyata yang turut mendorong pemanfaatan produk lokal, pemberdayaan petani, peternak serta perluasan kegiatan ekonomi yang supply chain-nya dapat mencapai seluruh pelosok Indonesia,” paparnya.

Airlangga juga melaporkan KTT G20 juga membahas mengenai pengurangan risiko bencana, tak hanya bencana alam tetapi juga bencana akibat tindakan manusia seperti yang terjadi di Gaza, Ukraina, Sudan, Sahel dan banyak wilayah lain.

“Berbagai peristiwa itu menegaskan perlunya menempatkan kemanusiaan di pusat tata kelola global dan mendorong G20 sebagai teladan."