JAKARTA - Pimpinan MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas insiden penilaian dalam final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Diketahui, kejadian ini menjadi sorotan dan viral di media sosial.

Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menegaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi total terhadap kinerja dewan juri dan sistem perlombaan. Dia mengaku menyayangkan insiden tersebut dan menekankan pentingnya juri bersikap objektif serta responsif terhadap keberatan peserta di lapangan

"Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," kata Akbar dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Atas kejadian ini, Akbar menyatakan segera melakukan evaluasi penuh atas pelaksanaan ajang ini. Ia juga mengakui adanya unsur kelalaian panitia dan juri, misal perihal teknis tata suara dan mekanisme banding dalam lomba sehingga bisa meminimalisir kesalahan seperti ini. Dia juga mendengar, peristiwa serupa pernah terjadi tahun lalu di provinsi lain.

"Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini," ujarnya.

Sebelumnya, LCC Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu, 9 Mei 2026 di Pontianak diikuti sembilan sekolah menengah atas di Kalimantan Barat. Tiga peserta final adalah SMAN 1 Sanggau, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Pontianak,

Keramaian di media sosial terjadi pada saat sesi rebutan jawaban, dengan pertanyaan "DPR dalam memilih anggota BPK, wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?”

Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertama kali. "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," ujar seorang siswi dari Grup C.

Dewan juri kemudian memberikan nilai minus 5 untuk jawaban Grup C ini. Kemudian, pertanyaan dilempar lagi ke grup yang lain. Grup B yang berasal dari SMAN 1 Sambas menyambar jawaban.

"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," jawab seorang peserta dari Grup B.

Juri kemudian menyatakan bahwa jawaban Grup B adalah benar. "Inti jawaban sudah benar. Nilai sepuluh."

Jawaban juri ini membuat peserta dari Grup C memprotes. "Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti Regu B."

Menanggapi protes tersebut, juri menyebut Grup C tidak menyebutkan adanya 'pertimbangan DPD'. Peserta dari Grup C lalu membantah pernyataan juri. Bahkan, dia secara terbuka meminta penonton atau audiens memberikan kesaksian.

Meski Grup C sudah memprotes, juri tetap menyatakan jawaban yang disampaikan Grup C tetap keliru. Pembawa acara pun meminta agar peserta menerima keputusan dewan juri. Bahkan, seorang juri lainnya mengingatkan agar peserta menjawab dengan artikulasi yang jelas. Dia mengatakan keputusan dewan juri final dan mengikat.

PALU - Ratusan warga Kota Palu diajak nonton bareng (nobar) Film "Teman Tegar: Maira - Whisper From Papua" dalam rangkaian Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Bioskop XXI Palu Grand Mall, Jumat, 17 April 2026.

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan Anggota MPR RI Nilam Sari Lawira sengaja dirangkai dengan pemutaran Film Maira. Film tersebut dianggap memiliki nilai yang dapat mengajarkan masyarakat untuk peduli terhadap alam.

"Bukan tanpa alasan film ini diputar. Menjaga bangsa adalah menjaga seluruh makhluk, termasuk alam dan lingkungan," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat.

Film Teman Tegar: Maira - Whisper from Papua, berfokus pada kisah persahabatan dan perjuangan menjaga lingkungan di Papua. Film ini mengikuti Maira (Elisabeth Sisauta), gadis lokal yang mencintai hutan, dan Tegar (M Aldifi Tegarajasa), anak kota yang berkunjung.

Ceritanya berfokus pada perjuangan Maira dan Tegar melindungi hutan Papua dari ancaman ekspansi besar-besaran. Film ini menonjolkan pesan tentang cinta alam, persahabatan, dan kearifan lokal.

Sementara, Nilam Sari Lawira menuturkan kegiatan ini sebagai bentuk implementasi empat pilar kebangsaan salah satunya peduli dan menjaga alam serta lingkungan untuk kelangsungan masa depan bangsa.

Dia mengajak masyarakat memulai dengan peduli lingkungan sekitar seperti ikut melestarikan mangrove sebagai penjaga di tepi Teluk Palu.

"Di daerah kita ini banyak hutan-hutan, gunung-gunung yang sudah tergerus karena tetangga kita Kalimantan membutuhkan pasir-pasir kita, batu-batu kita. Itu tidak apa-apa, tapi harus dikelola dengan bijak. Misalnya setelah diolah, ditanami pohon lagi," ungkapnya.

Dia berharap pemutaran Film Maira memberikan pelajaran dan menambah kesadaran kepada anak muda untuk ikut menjaga bumi. "Kita mulai dari langkah kecil dengan tidak buang sampah sembarangan tapi konsisten tentu itu akan memberikan dampak signifikan," ucapnya.

JAKARTA - Anggota MPR Ida Fauziyah menekankan bahwa tantangan terbesar bangsa saat ini bukan lagi sekadar fisik, melainkan serangan terhadap nalar publik melalui disrupsi teknologi. Menurutnya, percepatan digital yang tidak dibarengi dengan literasi kebangsaan yang kuat berpotensi besar memicu penyalahgunaan platform digital yang berujung pada polarisasi sosial.

"Teknologi adalah alat, namun nilai-nilai kebangsaan adalah kompasnya. Kita melihat bagaimana penyalahgunaan digital seringkali memecah belah masyarakat melalui hoaks dan narasi kebencian. Di sinilah 4 Pilar Kebangsaan harus hadir sebagai penyaring utama informasi sebelum kita konsumsi atau bagikan," kata Ida Fauziyah dalam Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) di Pendopo Jakarta Selatan, Minggu (12/4/2026).

Anggota Komisi VI DPR ini juga menyoroti pentingnya peran kaum terpelajar, khususnya alumni IAIN Sunan Ampel, untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan di ruang siber. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika.

"Masyarakat harus didorong untuk menjadikan Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa sebagai filter digital. Jika informasinya memecah belah, maka itu bukan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Persatuan harus tetap menjadi harga mati di tengah gempuran teknologi yang kian masif," katanya.

Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran Alumni Majelis Alumni Fakultas Syariah dan Hukum (Mafash) IAIN Sunan Ampel Surabaya wilayah Jabodetabek ini diharapkan mampu memperkuat imunitas masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta Selatan, agar tetap solid dan cerdas dalam menggunakan media sosial tanpa kehilangan karakter sebagai bangsa yang toleran dan menjunjung tinggi musyawarah.

Acara ditutup dengan diskusi interaktif dan komitmen bersama dari seluruh peserta untuk terus menyebarkan narasi positif dan edukasi kebangsaan demi menjaga stabilitas nasional di era transformasi digital.

JAKARTA - Empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan sebuah landasan ideologi dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keempatnya lahir dari pemikiran para pendiri bangsa.

"Empat pilar kebangsaan merupakan landasan kita dalam berbangsa dan bernegara," kata Anggota MPR RI Ida Fauziyah dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan Bersama Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).

Ida Fauziyah mengatakan, empat pilar kebangsaan bukan sekadar konsep, melainkan landasan utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan antarbangsa. Di tengah bangsa yang majemuk, maka empat pilar kebangsaan merupakan kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia.

"Empat pilar ini bukan sekadar konsep, tetapi fondasi utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia," katanya.

Untuk itu, legislator asal Dapil Jakarta II ini mengajak masyarakat khususnya kader PKB di Jakarta Selatan agar terus mengamalkan 4 pilar tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

"Mari kita terus mengamalkan nilai-nilai 4 pilar ini dalam kehidupan kita sehari-hari, di masyarakat, di pemerintahan dan lain-lain," katanya.

JAKARTA - Anggota DPR dari Partai Demokrat Zulfikar Achmad (ZA) menilai akan pentingnya sosialisasi 4 Pilar MPR secara berkala dan terus menerus kepada masyarakat. Empat pilar itu yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Hal ini sebagai upaya mengingatkan bahwa landasan tersebut merupakan fondasi berdirinya NKRI. “Tugas kami bagian dari MPR adalah memperkuat fondasi Indonesia dalam balutan 4 Pilar MPR. Sosialisasi 4 Pilar MPR ini yang perlu dijelaskan secara detail, sehingga pokok – pokok yang terkandung dalam 4 pilar melekat dalam sanubari dan jati diri setiap warga negara Indonesia untuk menjaga keutuhan Indonesia,” ujar ZA, Senin (2/2/2026).

Dia menceritakan perjalanan selama dua periode menjabat Bupati Bungo dalam memajukan daerah. Upaya itu tidak lepas dari dirinya dalam mencintai tanah yang telah membesarkan dirinya hingga saat ini. Rasa nasionalis tingginya untuk mengabdikan diri sebagai bupati dan sekarang sebagai anggota DPR merupakan bentuk implementasi yang kuat pada negara.

Sehingga di kesempatan kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang dilaksanakan di Jambi dapat menjadi dorongan dan kesempatan untuk generasi muda dalam mengabdikan dirinya pada Tanah Air dalam berbagai aspek.

“Rasa nasionalisme itu harus ditunjukkan sedari dini sehingga memotivasi diri untuk menjalankan kehidupan yang dapat membantu dalam perubahan di Tanah Air. Meskipun kecil dilakukan namun besar pengaruhnya, ini yang harus diingat. Kita boleh besar dan sukses di luar negeri tapi tidak melupakan Tanah Air yang harus kita dorong dalam perubahan dan peningkatan sumber daya manusianya,” kata ZA.