JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI,Ma'ruf Cahyono pada Kamis, 25 Juni 2026. Pemeriksaan ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat MPR RI.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, selama pemeriksaan tersebut penyidik mencecar Ma'ruf terkait penerimaan uang selama ia menjabat Sekjen MPR.

"Dalam pemeriksaan ini penyidik mengkarifikasi terkait penghasilan resmi serta adanya penerimaaan-penerimaan uang selama yang bersangkutan menjabat sebagai Sekjen MPR," kata Budi, Jumat (26/6/2026).

Kendati begitu, Budi tidak menyebutkan besaran uang yang diterima tersebut. Berbeda dengan pernyataan KPK tersebut, Ma'ruf seusai pemeriksaan mengklaim pertanyaan yang ia terima sekadar tugas yang ia emban. "Ya ditanya baru identitas, kan baru pertama (pemeriksaan), jadi baru ditanya-tanya tentang tugas," kata Ma'ruf.

Berdasarkan hitungan sementara, jumlah gratifikasi dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp17 miliar. Menurutnya, tidak ada pertanyaan tentang hal tersebut. "Nggak, nggak nyampe kaya gitu tadi, maksudnya gak nyampe pertanyaan kaya gitu," ujarnya.

Lihat video: Model Cakep Eks Staf Ahli DPR Dipanggil KPK, Diduga Terkait TPPU



Dalam kesempatan ini, Ma’ruf mengaku akan kooperatif dalam proses penyidikan kasus ini. "Belum tu, belum ada (jadwal pemanggilan lagi), saya nanti nunggu ngikutin aja, pokoknya kita patuh aja," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring mendorong pengembangan potensi "Ekonomi Utara" atau Indonesia bagian utara di bidang pariwisata, perdagangan, dan jasa.

Dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, Tifatul mengatakan bahwa selama ini perhatian pemerintah masih terlalu dominan bertumpu pada Indonesia kawasan selatan.

Padahal, jika ekonomi Indonesia ingin maju maka kawasan utara Indonesia harus digarap sungguh-sungguh dan lebih serius.

Ia menjelaskan sejumlah wilayah yang dapat menjadi bagian penting dari pengembangan Ekonomi Utara, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua.

Khusus untuk Kepulauan Riau, ia mengatakan bahwa wilayah tersebut memiliki posisi strategis karena berdekatan dengan Selat Malaka, yaitu salah satu jalur pelayaran terpadat di dunia.

Menurutnya, lebih dari 95 persen kapal yang melintas dari Samudra Pasifik ke Atlantik maupun sebaliknya melewati jalur penting ini.

"Selama ini Singapura yang mengambil keuntungan lebih banyak dari kapal-kapal yang lewat. Arus peti kemas Singapura pada 2024 saja mencapai 41,12 juta TEU (satuan setara dua puluh kaki) dalam satu tahun. Karena Selat Hormuz ditutup maka sekarang naik lagi ke 65 juta TEU," katanya.

Oleh karena itu, apabila koneksi transportasi di wilayah utara Indonesia dibangun, maka orang akan lebih tertarik datang ke wilayah tersebut.

Terlebih, wilayah itu juga memiliki keindahan alam yang tidak kalah dengan Bali yang berada di Indonesia bagian selatan.

"Kalau koneksi transportasinya bagus, tentu orang akan berbondong-bondong datang. Dari sisi keindahan alam, daerah-daerah Utara tidak kalah cantik. Ada Danau Toba, ada Sabang, pantai-pantai di Aceh seperti Lhoknga, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Bunaken, Raja Ampat, dan Maluku Utara," katanya.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Kepulauan Riau berada pada posisi pintu gerbang utara Indonesia.

Provinsi tersebut juga memiliki peluang mengambil peran dalam pelayanan sektor peti kemas, jasa pelabuhan, maupun pengisian bahan bakar kapal.

"Kepulauan Riau ini pintu gerbang utara. Batam hanya sekitar 40 menit dari Singapura. Di sampingnya ada Karimun yang juga strategis dan lebih dekat ke Selat Malaka. Karimun bisa mengambil bagian, misalnya untuk peti kemas atau pengisian bahan bakar kapal-kapal yang melintas," katanya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ribuan calon jemaah umrah gagal berangkat ke Tanah Suci meskipun telah melunasi biaya perjalanan. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Dalam kasus ini, total kerugian yang dialami para calon jemaah umrah diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Di balik angka tersebut, terdapat ribuan harapan, doa, dan kerinduan menuju Baitullah yang hingga hari ini masih menunggu kepastian.

Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus yang menimpa para calon jemaah umrah tersebut.

"Tentu kita sangat menyesalkan kembali terjadinya tragedi ini. Sesuai UU terbaru, Kementerian Haji dan Umrah wajib ikut terlibat aktif mencarikan solusi, bahkan mendorong adanya kompensasi dan/atau ganti rugi bagi para jemaah sebagaimana amanat Pasal 97 UU Nomor 14 Tahun 2025," ujar Hidayat, Minggu (31/5/2026).

Keprihatinan serupa juga disampaikan Owner dan CEO Jannah Firdaus Tour & Travel, Mr. Wael Ahmed. Menurut Wael, setiap muslim yang telah berniat memenuhi panggilan Allah SWT berhak mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman, dan terpercaya.

Lihat video: DUGAAN PENIPUAN, AGEN PERJALANAN UMRAH DIGERUDUK



"Bagi kami, setiap kerinduan menuju Kakbah layak diperjuangkan. Jemaah telah menyiapkan waktu, biaya, tenaga, dan harapan besar untuk menjadi tamu Allah. Karena itu, kami ingin menjadi bagian dari solusi agar kerinduan tersebut tidak berhenti di tengah jalan," ujarnya.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap jemaah yang terdampak, Jannah Firdaus meluncurkan Program Solidaritas Umrah, sebuah program khusus yang dirancang untuk membantu jemaah yang belum dapat berangkat sesuai jadwal sebelumnya. Program ini lahir dari semangat ukhuwah Islamiyah dan tanggung jawab moral untuk membantu sesama muslim.

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa." (QS. Al-Maidah: 2) Ayat tersebut menjadi landasan utama hadirnya program solidaritas yang diinisiasi Jannah Firdaus.

Menurut Wael, pihaknya siap memfasilitasi keberangkatan hingga 500 jemaah terdampak secara bertahap melalui kuota khusus yang telah disiapkan.

"Kami siap membantu dan memberangkatkan jemaah yang terdampak. Ini bukan sekadar program, tetapi bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral untuk membantu saudara-saudara muslim yang masih menyimpan harapan besar menuju Baitullah," katanya.

Melalui Program Solidaritas Umrah, jemaah terdampak akan memperoleh berbagai kemudahan dan keuntungan khusus, antara lain:

• Diskon khusus Rp2 juta hingga Rp5 juta per jemaah.

• Prioritas pemilihan jadwal keberangkatan.

• Pendampingan administrasi secara intensif.

• Program manasik umrah eksklusif.

• Perlengkapan umrah lengkap.

• Pendamping ibadah berpengalaman.

• Layanan customer care hingga keberangkatan.

• Akses komunitas pembinaan pasca-umrah.

Program ini diperuntukkan bagi jemaah yang dapat menunjukkan bukti bahwa mereka merupakan jemaah terdampak dan belum dapat berangkat sesuai jadwal sebelumnya.

Dokumen yang diperlukan meliputi:

• Bukti pendaftaran umrah.

• Bukti pembayaran.

• Dokumen pendukung lainnya yang relevan.

• Mengikuti proses verifikasi data oleh tim Jannah Firdaus.

“Setelah proses verifikasi selesai, jemaah dapat memilih paket serta jadwal keberangkatan yang tersedia sesuai kebutuhan mereka,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polemik penilaian dalam final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat memaksa MPR RI mengambil langkah dengan mengulang babak final. Keputusan itu diambil setelah publik menyoroti ketidakadilan penilaian dewan juri terhadap jawaban peserta yang dinilai serupa, tetapi menghasilkan skor berbeda.

Kontroversi tersebut bermula saat sesi cepat tepat final yang diikuti SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau. Pertanyaan mengenai lembaga yang menjadi pertimbangan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memicu protes setelah jawaban dari dua peserta dinilai berbeda.

Perwakilan Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjawab bahwa anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan Presiden. Jawaban itu justru diberi pengurangan nilai minus lima oleh juri.

Tak lama kemudian, pertanyaan yang sama diberikan kepada peserta lain. Perwakilan Grup B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban serupa dan memperoleh nilai penuh.

“Inti jawabannya sudah benar, nilai 10,” ujar Kepala Biro Pengkajian Konstitusi di Sekjen MPR, Dyastasita Widya Budi.

Perbedaan penilaian itu langsung memicu protes dari peserta SMAN 1 Pontianak. Mereka mempertanyakan alasan pengurangan nilai karena merasa telah menyampaikan substansi jawaban yang sama.

Dewan juri berdalih jawaban peserta tidak terdengar jelas, khususnya pada penyebutan unsur DPD. Namun, peserta membantah alasan tersebut dan kembali mengulangi jawaban yang sebelumnya telah disampaikan. Situasi semakin memanas setelah peserta meminta penonton menjadi saksi atas jawaban yang dia lontarkan.

Alih-alih melakukan koreksi penilaian, pembawa acara menyatakan bahwa keputusan juri bersifat final dan menyebut protes peserta hanya berdasarkan perasaan semata.

Di tengah polemik itu, salah satu juri, Kepala Bagian Sekretaris Badan Sosialiasi, Indri Wahyuni, menjelaskan bahwa persoalan utama terletak pada artikulasi jawaban peserta.

“Kan sudah diperingatkan dari awal, artikulasi itu penting. Jadi biasakan menjawab dengan artikulasi yang jelas. Dewan juri kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai artikulasi kalian tidak terdengar dengan jelas, maka dewan juri berhak memberikan nilai minus lima,” ujarnya.

Cuplikan video perdebatan tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu kritik publik terhadap objektivitas penyelenggaraan lomba kebangsaan yang digelar MPR RI itu.

Final LCC di Kalbar Diulang

Desakan evaluasi pun bermunculan. Sorotan publik tidak hanya tertuju pada keputusan juri, tetapi juga pada tata kelola perlombaan yang dinilai tidak memiliki mekanisme keberatan dan verifikasi jawaban yang memadai.

Merespons polemik itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan final LCC Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat akan diulang.

“Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang. Pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Rabu (13/5/2026).

Muzani mengatakan perlombaan ulang nantinya akan menggunakan juri independen. Selain itu, pimpinan MPR RI disebut akan mengawasi langsung jalannya perlombaan dari awal hingga akhir.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada peserta yang menyampaikan keberatan atas hasil penilaian.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya, dan kami mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka menjadi contoh demokrasi yang baik,” ujarnya.

Di sisi lain, Sekretariat Jenderal MPR RI Siti Fauziah menyatakan telah menonaktifkan dewan juri dan MC yang bertugas dalam kegiatan tersebut. Selain itu, evaluasi menyeluruh disebut akan dilakukan terhadap mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, hingga tata kelola keberatan dalam perlombaan.

Terkait sanksi administratif, dia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah unsur yang harus dipenuhi untuk memberikan sanksi administratif sesuai aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN)

"Kalau sanksi administrasi lainnya itu ada aturannya. Ada prosesnya. Nah itu dalam tahap ini, karena baru hari ini kita komunikasi dengan pimpinan MPR, jadi nanti itu kita lihat aturan-aturan yang berlaku dari BKN. Apakah ada unsur-unsur yang bisa keterkaitan dengan aturan yang ada di BKN," jelasnya.

Dalam klarifikasinya, MPR RI mengakui adanya kelalaian dewan juri yang menyebabkan kontroversi dalam pelaksanaan lomba.

Dua Sekolah Tolak Pengulangan Final

Di tengah keputusan pengulangan final, SMAN 1 Pontianak memilih tidak akan mengikuti pelaksanaan ulang final LCC sebagaimana disampaikan MPR RI.

Dalam pernyataan sikap resminya, SMAN 1 Pontianak menyebut langkah protes yang dilakukan sejak awal semata-mata untuk memperoleh klarifikasi dan memastikan mekanisme perlombaan berjalan transparan serta akuntabel.

Sekolah itu juga menegaskan tidak pernah bermaksud menyerang kredibilitas lembaga maupun membatalkan hasil perlombaan.

“SMAN 1 Pontianak menyatakan tidak akan terlibat dalam pelaksanaan lomba LCC yang diulang, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh MPR RI,” tulis pihak sekolah dilansir dari akun Instagram @smansaptk.informasi.

Sikap serupa juga disampaikan oleh SMAN 1 Sambas. Dalam keterangan resminya, pihak sekolah meyakini bahwa peserta LCC 4 Pilar dari SMAN 1 Sambas telah berkompetisi sesuai tata tertib yang telah ditetapkan panitia dan disepakati seluruh peserta lomba.

Pihak sekolah mengapresiasi langkah MPR, tetapi menyayangkan abainya penyelenggara dalam meluruskan informasi terkait polemik ini sehingga SMAN 1 Sambas terus-menerus terpojok.

"SMAN 1 Sambas menolak pertandingan final ulang tingkat Provinsi Kalimantan Barat," tulis pihak sekolah sebagaimana disampaikan di @smansa_sambas.

Pihak sekolah juga membantah mengintervensi pelaksanaan lomba sehingga SMAN 1 Sambas lebih unggul. Mereka mendesak pihak penyelenggara untuk memulihkan kembali nama baik SMAN 1 Sambas dan memberikan jaminan keamanan terkait kondisi psikis murid.

Pihak sekolah berharap seluruh pihak dapat menahan diri, menghormati proses yang sedang berlangsung, dan mengedepankan penyelesaian yang bijaksana, objektif, serta berkeadilan.

Hari‑hari ini kita sering mendengar ungkapan “viralin saja”. Dahulu, viralitas dianggap sebagai obat mujarab untuk mempromosikan produk karena mampu meningkatkan word of mouth. Namun kini, logika yang sama juga bekerja untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait kebijakan publik.

Pekan lalu, kita menyaksikan bagaimana kasus lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR menjadi viral, mencuri perhatian publik, hingga membuat Ketua MPR turun tangan. Ribuan komentar dari potongan video dari kegiatan tersebut dan analisis spontan memenuhi ruang publik digital kita.

Menurut (Papacharissi, 2016) teknologi digital memang mempertemukan kita, tetapi cerita dalam ruang digitallah yang membuat kita terhubung. Cerita itu dimulai dari unggahan potongan video pendek tentang lomba cerdas cermat yang dianggap tidak adil. Unggahan tersebut mempertemukan berbagai kalangan yang memiliki kepekaan terhadap isu keadilan, transparansi, dan profesionalisme.

Di sinilah social media affordances (Boyd, 2010) mulai bekerja. Akhirnya mekanisme khas warganet mengambil alih ruang publik digital: tanpa menunggu klarifikasi, pemeriksaan secara massal langsung berjalan, suara dibandingkan, kesimpulan dibangun dan tersebar menjangkau publik yang lebih luas.

Dampaknya, narasi dominan di ruang publik digital tersebut mendorong Ketua MPR turun tangan. Bahkan siswa SMA Negeri 1 Pontianak, Josepha Alexandra, kemudian menjadi simbol keberanian menyampaikan pendapat dan berpikir kritis—suatu kualitas yang sering dianggap semakin jarang ditemukan.

Di sisi lain, juri dan panitia lomba menerima kecaman keras dari warganet. Pada akhirnya, diputuskan bahwa lomba cerdas cermat tersebut akan diulang, beserta berbagai konsekuensi lain dari viralitas ini.

Bergesernya Struktur Kekuasaan di Ruang Publik

Berbagai peristiwa yang viral akhir akhir ini, memberi pelajaran baru bagi kita semua, khususnya para pengelola negara. Kejadian ini menjadi bukti bahwa ruang publik digital telah mengubah struktur kekuasaan dan dominasi, sebagaimana disampaikan oleh Siapera et al. (2018).

Dominasi narasi kini bergeser dari otoritas ke warganet. Hal ini dimungkinkan oleh apa yang disebut sebagai social media affordances oleh Boyd (2010), persistence, replicability, scalability searchability yang membuat kasus ini menjadi meledak.

• Persistence, di mana ekspresi dan kritik publik terhadap aktor aktor dalam kegiatan lomba cerdas cermat terekam dan tersimpan dalam ruang digital sehingga secara konsisten dapat dilihat dan didengar.
• Replicability, merujuk pada praktik mereplikasi dan mengedit ulang potongan video, komentar dan ekspresi setiap aktor yang terlibat untuk memperkuat argumen. Bahkan video “suara peserta tidak terdengar” bertahan dan terus diputar ulang.
• Scalability, merujuk pada praktik kritik yang skalanya sangat luas lintas platform.
• Searchability, merujuk pada praktik mencari bukti tambahan, termasuk rekaman lain, komentar saksi dan perbandingan teknis.

Networked Framing: Bingkai Tandingan yang Menantang Otoritas

Analisis jejaring pasangan kata dari 15 ribu percakapan di X menunjukkan bahwa dalam kelompok kata terbesar, kata “juri” memiliki nilai betweenness centrality tertinggi dan paling banyak terhubung dengan kata lain, baik dalam kelompoknya maupun lintas kelompok.

Artinya, kata ini memegang peran sentral dalam percakapan mengenai lomba Cerdas Cermat MPR. Kata tersebut terhubung dengan berbagai kata bernada kritik seperti “goblog”, “tolol”, “budeg”, hingga “kompeten”.

Kelompok kata kedua berkaitan dengan keberanian Josepha Alexandra, yang dipuji karena kekritisan dan keberaniannya bersuara. Kelompok berikutnya menggambarkan kegiatan lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR.

Selanjutnya, perbincangan mengenai kinerja juri—terutama terkait artikulasi peserta—menjadi kelompok kata dominan yang terhubung erat dengan diskursus tentang polemik lomba. Bahkan nama juri Indri Wahyuni muncul sebagai satu kelompok kata tersendiri.

Perbincangan masif ini membentuk counter‑narrative terhadap otoritas, menunjukkan bahwa framing tidak lagi dimonopoli oleh lembaga negara atau media arus utama.

Networked framing bekerja nyata dalam peristiwa ini: warganet membangun counter‑frame yang menggeser narasi dari “kesalahan teknis biasa” menjadi “ketidakadilan struktural”, dari “keputusan juri final” menjadi “keputusan yang harus diaudit ulang”. Frame tandingan ini menyebar karena jejaring sosial memperkuat resonansi emosional—marah, kecewa, solidaritas terhadap peserta.

Dulu, lembaga seperti MPR, panitia, atau juri memegang otoritas tunggal dalam menentukan hasil. Kini, warganet turut membangun framing narasi: mereka memeriksa, menilai, dan menuntut transparansi. Kekuasaan menjadi terdistribusi, bukan lagi hierarkis. Konsekuensinya, institusi dipaksa merespons bukan karena prosedur formal, tetapi karena tekanan jaringan.

Pelajaran penting dari peristiwa ini adalah bahwa warganet tidak hanya menyampaikan opini, tetapi juga menghasilkan emosi bersama (collective affect) melalui aliran storytelling yang menyatukan publik—sebagaimana dijelaskan Papacharissi & de Fatima Oliveira (2012).

Emosi bersama ini memperkuat frame: dari curiga, menjadi marah, lalu menuntut perubahan. Publik bergerak karena emosi yang terhubung melalui jejaring digital. Situasi ini menunjukkan pergeseran dominasi institusi dalam memproduksi narasi: dari otoritas formal menuju otoritas jaringan.

Saatnya Otoritas Belajar dari Jejaring Digital

Dalam habitat informasi digital saat ini, institusi sudah saatnya belajar dan menyesuaikan. Tidak lagi gagap akan kelahiran informasi baru, pertumbuhan informasi yang sangat cepat dan distribusi yang tidak mengenal batas geografis.

Meskipun ruang digital ini tidak selalu rapi, tidak sepenuhnya terkoordinasi. Namun di sinilah kecerdasan kolektif tumbuh dalam ruang demokrasi digital, tidak sepenuhnya rapi namun efektif.

Saatnya otoritas memahami bahwa komunikasi publik harus responsif, bukan defensive. Karena jejaring digital memungkinkan narasi publik dibentuk bersama, bukan dari atas ke bawah.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan telah menegur juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Kalimantan Barat yang dinilai tidak adil dalam memberikan penilaian kepada peserta lomba.

"Sudah, tadi kita panggil, sudah kita tegur," katanya kepada awak media, Rabu (13/5/2026).

MPR RI juga telah menonaktifkan juri dalam perlombaan tersebut sehingga tidak dapat menjadi juri sampai waktu tertentu. Terkait sanksi administratif, menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah pemberian sanksi administratif harus ditelaah.

Dia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah unsur yang harus dipenuhi untuk memberikan sanksi administratif sesuai aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kalau sanksi administrasi lainnya itu ada aturannya. Ada prosesnya. Nah itu dalam tahap ini, karena baru hari ini kita komunikasi dengan pimpinan MPR, jadi nanti itu kita lihat aturan-aturan yang berlaku dari BKN. Apakah ada unsur-unsur yang bisa keterkaitan dengan aturan yang ada di BKN," ucapnya.

MPR telah memutuskan agar laga final LCC di Kalimantan Barat diulang dan akan digelar dalam jangka waktu dekat. Selain itu, juri yang akan dihadirkan merupakan juri independen.

Siti menyampaikan bahwa juri dalam perlombaan ulang terdiri dari unsur akademisi dan dinas terkait. Siti menjelaskan, penilaian juri yang dianggap tidak adil karena adanya kendala teknis.

"Jadinya memang ada beberapa hal yang mungkin saya tidak mengungkapkan lebih jauhnya, karena ada beberapa aturan-aturan gitu kan, yang akhirnya mungkin kendala teknis sound dan lain-lainnya itu yang kita akan juga evaluasi," tambahnya.

MPR mengapresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan catatan atas jalannya perlombaan dan berjanji akan mengevaluasi acara perlombaan agar berlangsung secara kompetitif.

Polemik LCC Empat Pilar MPR

LCC Empat Pilar di Kalimantan Barat mencuat di permukaan publik usai juri dianggap tidak adil dalam memberikan penilaian. Babak final tingkat Provinsi Kalimantan Barat diikuti oleh SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.

Saat itu, perlombaan masuk dalam sesi yang mengharuskan peserta cepat menjawab usai diberikan pertanyaan. MC memberikan pertanyaan yang secara garis besar terkait lembaga yang menjadi pertimbangan DPR dalam memilih anggota BPK.

Salah satu perwakilan Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjawab, "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," jelas perwakilan Grup C.

Setelahnya, juri memberikan nilai -5. Pertanyaan disampaikan ulang oleh MC, perwakilan Grup B dari SMAN 1 Sambas menjawab sama seperti yang disampaikan perwakilan Grup C. Juri pun memberikan nilai 10

"Inti jawabannya sudah benar, nilai 10," kata salah satu juri.

Sontak hal ini membuat perwakilan dari Grup C memprotes keputusan juri, musabab jawaban yang dirinya lontarkan sama seperti Grup B.

Alasan juri memberikan nilai yang berbeda karena jawaban dari Grup C tidak memuat unsur DPD. Namun pernyataan ini dibantah oleh Grup C, dengan mengucapkan ulang jawaban. Perwakilan Grup C sampai meminta pendapat dari para penonton untuk memberikan kesaksian.

Namun, alih-alih mendapatkan koreksi, MC menyampaikan bahwa dewan juri yang hadir berkompeten dan menilai protes dari Grup C hanya sekadar perasaan saja.

Di sela-sela MC berbicara, salah satu juri melontarkan pernyataan kepada perwakilan Grup C.

"Begini ya kan sudah diperingatkan dari awal, artikulasi itu penting. Jadi biasakan menjawab dengan artikulasi yang jelas. Dewan juri kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai kalian tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya...itu berarti dewan juri berhak memberikan nilai -5," kata Indri Wahyuni Kepala Bagian Sekretaris Badan Sosialiasi.

JAKARTA - Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Liyanto menghormati dan memahami keputusan SMAN 1 Pontianak yang tak akan mengikuti final ulang Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu diungkapkan Abraham saat Pimpinan MPR RI bertemu dengan perwakilan SMAN 1 Pontianak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2026) pagi.

Pimpinan MPR RI yang menerima perwakilan SMAN 1 Pontianak yakni Hidayat Nur Wahid (HNW) dan Eddy Soeparno. "Tadi pagi jam 8 Pimpinan MPR yang diwakili oeh Pak Hidayat Nur Wahid, Pak Eddy Soeparno, saya dan Ibu Sekjen serta jajaran telah bertemu dan menerima kunjungan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah SMAN 1 Pontianak, Ibu Indang dan Pak Eko, di Ruang Nusantara V Kantor MPR RI," ungkap Abraham saat dihubungi, Kamis (14/5/2026).

Dalam pertemuan itu, Abraham mengaku, perwakilan SMAN 1 Pontianak telah menyampaikan sikap untuk tak ikut final ulang LCC 4 Pilar MPR RI. Ia pun menghormati dan memahami keputusan tersebut. "Mereka telah menyampaikan hal tersebut kepada kami dan kami sangat menghargai dan memahami," ujar Abraham.

Abraham menyampaikan, pihaknya akan melapor pada Pimpinan MPR RI terkait keputusan SMAN 1 Pontianak dalam rapat gabungan pada Senin (18/5/2026). "Kebetulan agenda Pimpinan MPR ada rapat gabungan pada hari Senin tanggal 18 Mei. Jadi kami akan sampai kan itu dalam rapat dan diskusi nanti," pungkasnya.

Sebelumnya, SMAN 1 Pontianak menegaskan tidak pernah memiliki maksud menganulir hasil Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar Tingkat Kalimantan Barat yang belakangan menjadi polemik. Penegasan itu disampaikan pihak sekolah melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun Instagram @smansaptk.informasi, Kamis (14/5/2026).

Pihak sekolah menyebut, langkah yang dilakukan sebelumnya semata-mata untuk memperoleh kejelasan terkait penilaian lomba melalui proses klarifikasi. SMAN 1 Pontianak menekankan upaya tersebut dilakukan demi terciptanya pelaksanaan lomba yang transparan, objektif, dan akuntabel.

"Sejak awal, SMAN 1 Pontianak tidak memiliki maksud untuk menganulir hasil lomba, melainkan semata-mata untuk memperoleh kejelasan melalui klarifikasi terhadap poin-poin yang dipersoalkan," demikian isi pernyataan tersebut.

Kepala Sekolah SMAN 1 Pontianak, Indang Maryati, mengatakan persoalan tersebut telah direspons MPR melalui permohonan maaf dan komitmen perbaikan menyeluruh. Selain itu, pihak sekolah menegaskan langkah yang ditempuh bukan untuk menyerang ataupun menjatuhkan kredibilitas lembaga, penyelenggara lomba, maupun individu tertentu.

SMAN 1 Pontianak juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak atas perhatian, dukungan, serta kepedulian dalam menyikapi persoalan tersebut.

Dalam pernyataannya, sekolah turut menghormati hasil lomba yang telah ditetapkan dan mendukung penuh SMAN 1 Sambas sebagai perwakilan Kalimantan Barat pada ajang LCC 4 Pilar Tingkat Nasional. SMAN 1 Pontianak pun memastikan tidak akan mengikuti pelaksanaan lomba ulang yang sebelumnya diputuskan oleh MPR.

JAKARTA - SMAN 1 Pontianak menyatakan tidak akan terlibat dalam pelaksanaan ulang Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar Tingkat Kalimantan Barat yang sebelumnya diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Pernyataan sikap itu disampaikan pihak sekolah melalui unggahan akun Instagram resmi @smansaptk.informasi, Kamis (14/5/2026).

Dalam pernyataannya, Kepala Sekolah SMAN 1 Pontianak Indang Maryati menyebut persoalan tersebut telah direspons MPR RI melalui permohonan maaf dan komitmen perbaikan menyeluruh.

Pihak sekolah menegaskan langkah yang diambil sebelumnya merupakan bagian dari ikhtiar memperoleh konfirmasi dan klarifikasi demi terciptanya pelaksanaan lomba yang transparan, objektif, dan akuntabel.

SMAN 1 Pontianak juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak atas perhatian, dukungan, dan kepedulian dalam menyikapi persoalan tersebut.

Selain itu, sekolah menegaskan langkah yang dilakukan bukan untuk menyerang ataupun menjatuhkan kredibilitas lembaga, penyelenggara lomba, maupun individu tertentu.

"Sejak awal, SMAN 1 Pontianak tidak memiliki maksud untuk menganulir hasil lomba, melainkan semata-mata untuk memperoleh kejelasan melalui klarifikasi terhadap poin-poin yang dipersoalkan," demikian isi pernyataan tersebut.

Sekolah juga menyatakan menghormati hasil lomba yang telah ditetapkan dan mendukung penuh SMAN 1 Sambas sebagai perwakilan Kalimantan Barat pada ajang LCC 4 Pilar tingkat nasional.

"SMAN 1 Pontianak menyatakan tidak akan terlibat dalam pelaksanaan lomba LCC yang diulang, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh MPR RI," tulis pihak sekolah.

SMAN 1 Pontianak turut menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan mengajak semua pihak menyelesaikan persoalan dengan semangat kebersamaan, saling menghargai, serta menjunjung nilai persatuan.

Pihak sekolah juga memohon dukungan seluruh pihak untuk menciptakan iklim pendidikan yang kondusif, aman, dan nyaman bagi semua. "Sampai Jumpa di LCC 4 Pilar 2027," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan Final LCC 4 Pilar Tingkat Kalimantan Barat akan digelar ulang seusai muncul polemik terkait penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba.

"Lomba cerdas cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final, akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - MPR RI akan melaksanakan ulang final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar di Kalimantan Barat setelah juri dinilai tidak adil dalam memberikan nilai kepada peserta.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani, Rabu (13/5/2026). Muzani menjelaskan bahwa pihaknya sedang menyiapkan waktu yang tepat agar lomba tersebut dapat dilaksanakan ulang.

"Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang.

Pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya," kata Muzani di Kompleks Parlemen.

Muzani melanjutkan, nantinya juri yang dihadirkan dalam perlombaan ulang merupakan juri independen. Tak hanya itu, pimpinan MPR akan mengawasi langsung rangkaian lomba dari awal sampai akhir.

Muzani berjanji akan melakukan evaluasi terhadap setiap penyelenggaraan acara yang digelar oleh MPR. Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat karena telah mengawasi jalannya perlombaan.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya, dan kami mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka menjadi contoh demokrasi yang baik," ujarnya.

Polemik LCC Empat Pilar MPR

LCC Empat Pilar di Kalimantan Barat mencuat di permukaan publik usai juri dianggap tidak adil dalam memberikan penilaian. Babak final tingkat Provinsi Kalimantan Barat diikuti oleh SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.

Saat itu, perlombaan masuk dalam sesi yang mengharuskan peserta cepat menjawab usai diberikan pertanyaan. MC memberikan pertanyaan yang secara garis besar terkait lembaga yang menjadi pertimbangan DPR dalam memilih anggota BPK.

Salah satu perwakilan Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjawab, "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," jelas perwakilan Grup C.

Setelahnya, juri memberikan nilai -5. Pertanyaan disampaikan ulang oleh MC, perwakilan Grup B dari SMAN 1 Sambas menjawab sama seperti yang disampaikan perwakilan Grup C. Juripun memberikan nilai 10

"Inti jawabannya sudah benar, nilai 10," kata salah satu juri.

Sontak hal ini membuat perwakilan dari Grup C memprotes keputusan juri, musabab jawaban yang dirinya lontarkan sama seperti Grup B.

Alasan juri memberikan nilai yang berbeda karena jawaban dari Grup C tidak memuat unsur DPD. Namun pernyataan ini dibantah oleh Grup C, dengan mengucapkan ulang jawaban. Perwakilan Grup C sampai meminta pendapat dari para penonton untuk memberikan kesaksian.

Namun, alih-alih mendapatkan koreksi, MC menyampaikan bahwa dewan juri yang hadir berkompeten dan menilai protes dari Grup C hanya sekadar perasaan saja.

Di sela-sela MC berbicara, salah satu juri melontarkan pernyataan kepada perwakilan Grup C.

"Begini ya kan sudah diperingatkan dari awal, artikulasi itu penting. Jadi biasakan menjawab dengan artikulasi yang jelas. Dewan juri kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai kalian tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya...itu berarti dewan juri berhak memberikan nilai -5," kata Indri Wahyuni Kepala Bagian Sekretaris Badan Sosialiasi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong kesiapan Indonesia untuk menjadi pusat pengembangan Carbon Capture and Storage (CCS) di kawasan Asia-Pasifik dalam forum Asia Carbon Capture 2026 di Crowne Plaza Kuala Lumpur City Centre, Malaysia.

Dalam forum tersebut, Eddy menekankan bahwa transisi energi tidak hanya berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi ekonomi nasional serta penguatan ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika global.

"Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang besar. Di satu sisi kita memiliki sumber daya energi fosil yang melimpah, tetapi di sisi lain masih menghadapi ketergantungan impor energi, terutama BBM dan elpiji. Karena itu, transisi energi harus menjadi bagian dari strategi ketahanan ekonomi nasional," ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan Indonesia sedang berada pada fase penting transformasi ekonomi dengan target pertumbuhan hingga 8 persen. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan investasi besar serta perubahan sistem energi menuju arah yang lebih berkelanjutan.

Eddy juga menyoroti potensi energi terbarukan Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar 3.600 gigawatt.

Selain itu, Indonesia dinilai memiliki kapasitas penyimpanan karbon yang sangat besar, mencapai sekitar 600 gigaton CO₂, sehingga membuka peluang strategis dalam pengembangan CCS regional.

"Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat CCS regional. Kapasitas penyimpanan karbon yang besar, posisi geografis strategis, serta meningkatnya kebutuhan dekarbonisasi di Asia menjadikan Indonesia sangat kompetitif untuk kerja sama CCS lintas negara," katanya.

Ia menambahkan potensi ekonomi karbon Indonesia pada tahun 2030 diperkirakan dapat mencapai 21 miliar dolar AS yang berasal dari sektor kehutanan, energi terbarukan, pengelolaan sampah menjadi energi, hingga CCS dan CCUS.

Menurut Eddy, peluang tersebut harus diiringi dengan kepastian regulasi serta tata kelola yang kuat agar dapat menarik investasi.

Eddy mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mendorong regulasi terkait CCS, ekonomi karbon, dan waste-to-energy sebagai bagian dari penguatan ekosistem energi hijau.

"Potensi besar ini harus diiringi tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor, dan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, serta sektor keuangan agar dapat diterjemahkan menjadi investasi nyata," ujarnya.

Eddy menegaskan Indonesia berkomitmen menjadi bagian dari solusi global terhadap perubahan iklim, sekaligus memastikan transisi energi memberi manfaat ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

"Indonesia ingin menjadi bagian dari solusi global terhadap perubahan iklim, sekaligus memastikan bahwa transisi energi memberikan manfaat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan nasional," katanya.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - MPR RI bakal mengevaluasi segala teknis pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI, termasuk penggunaan speaker. Langkah ini buntut polemik LCC 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat (Kalbar).

Sekjen MPR RI Siti Fauziah mengatakan, polemik LCC di Kalbar buntut adanya kendala teknis, termasuk speaker. Untuk itu, pihaknya akan melakukan sejumlah evaluasi dalam pelaksanaan LCC.

"Itu adalah kendala teknis. Jadinya memang ada beberapa hal yang mungkin saya tidak mengungkapkan lebih jauh, karena ada beberapa aturan-aturan gitu kan, Yang akhirnya mungkin kendala teknis sound dan lain-lainnya itu yang kita akan juga evaluasi," ujar Siti di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/5/2026).

Meski demikian, pihaknya akan mengevaluasi segala aspek dalam penyelenggaraan LCC 4 Pilar MPR RI. "Tadi disampaikan Pak Ketua bahwa kita akan mengevaluasi semuanya," ucapnya.

Sebelumnya, MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas polemik pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang ramai diperbincangkan di media sosial.

MPR mengakui adanya kelalaian dewan juri yang memicu polemik terkait penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba. “MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Kalimantan Barat,” bunyi keterangan resmi dikutip Selasa (12/5/2026).

Sebagai tindak lanjut, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) yang bertugas dalam kegiatan tersebut.

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ( MPR RI ), Ahmad Muzani , turut merespon soal tak adanya permintaan maaf dari pihak juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI. Muzani berkata, permintaan maaf juri telah tertuang dalam sikap MPR RI secara kelembagaan.

"Ya, di lembaga MPR kan sudah disampaikan, salah satu pimpinan kita sudah menyampaikan permohonan maaf. Jadi itu sudah mewakili keseluruhan termasuk juri, karena ini adalah kegiatan lembaga, bukan kegiatan orang perorang," kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/5/2026).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI, Siti Fauziah menambahkan, pihaknya telah membahas permintaan maaf juri secara internal. Namun, ia berkata, permintaan maaf itu telah terwakili dengan sikap kelembagaan MPR RI

"Jadi memang tadi sempat dibahas, ya, juri ini adalah perwakilan dari kesekretariatan. Jadi seperti rilis mungkin yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu, itu permohonan maaf dari kesekretariatan yang dalam arti kata saya menyampaikan permohonan maaf untuk kegiatan tersebut," ucap Siti.

"Jadi sudah tadi disampaikan itu sudah mewakili dari satu kegiatan. Artinya bukan personal lagi, tapi itu adalah kelembagaan kesekretariatan yang langsung meminta maaf," pungkasnya.

Sebelumnya, MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas polemik pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Dalam keterangannya, MPR RI mengakui adanya kelalaian dewan juri yang memicu polemik terkait penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba.

“MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat,” bunyi keterangan resmi dikutip Selasa (12/5/2026).

Sebagai tindak lanjut, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) yang bertugas dalam kegiatan tersebut.

“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” lanjut keterangan tersebut.