JAKARTA - Pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS ) berkapasitas 100 GW sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan swasembada dan kemandirian energi Indonesia. Untuk mewujudkan ambisi ini, kesiapan sumber daya manusia (SDM) di tingkat lokal menjadi syarat mutlak.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM) menegaskan penguatan kapasitas SDM harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan infrastruktur energi terbarukan . Terutama untuk memastikan keberlanjutan operasional PLTS di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) Edi Wibowo menegaskan, transisi energi bukan sekadar membangun infrastruktur. Tetapi juga memastikan kesiapan SDM untuk mengoperasikan dan memelihara sistem energi secara berkelanjutan.

”Dari pengalaman di lapangan, banyak infrastruktur energi yang sudah terbangun namun tidak berjalan optimal karena tidak bisa merawatnya. Ini yang harus kita pecahkan lebih dulu,” katanya dalam forum Bincang Energi bertajuk “Menuju 100 GW: Membangun Ekosistem Listrik Desa melalui Pengembangan Kapasitas Lokal dan Pemeliharaan Berkelanjutan” yang diselenggarakan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) bersama Renewable Energy Skills Development Project (RESD) di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, masyarakat lokal harus dilibatkan sejak awal proyek dimulai, dilatih dan disertifikasi untuk mengoperasikan dan memelihara sistem, bukan baru dilatih setelah semuanya terpasang. ”Tantangan kita sekarang adalah memastikan ekosistem pelatihan dan sertifikasi bisa bergerak secepat laju pembangunannya,” tegasnya.

Pencapaian target 100 GW tidak hanya berkaitan dengan kapasitas terpasang. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana listrik dapat menjangkau desa dan daerah terpencil serta memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Selama ini, sejumlah proyek listrik desa beroperasi di bawah kapasitas atau bahkan terbengkalai pasca-instalasi. Tantangan utamanya mencakup minimnya anggaran pemeliharaan jangka panjang, keterbatasan akses suku cadang, serta belum memadainya sistem pemantauan jarak jauh (remote monitoring).

Plt Ketua Umum METI, Norman Ginting mengatakan, pencapaian target 100 GW membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem energi terbarukan yang kuat. METI percaya target 100 GW bisa dicapai jika seluruh ekosistem bergerak bersama.

Menurutnya, tantangan mencapai target 100 GW harus dapat kita atasi bersama. Mulai dari masalah ketersediaan lahan, keterbatasan teknis intermitensi, kesiapan infrastruktur, pembiayaan, kepastian hukum, kebijakan dan peraturan, rantai pasok industri, serta yang tak kalah penting adalah persiapan sumber daya manusia. ”Kapasitas sumber daya manusia adalah syarat mutlak keberhasilan 100 GW, baik kuantitas maupun kualitas,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari upaya penguatan SDM energi terbarukan, BPSDM ESDM bersama Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs SECO mengembangkan Renewable Energy Skills Development Project (RESD). Sejak dimulai pada 2020, program ini telah menghasilkan lebih dari 950 sarjana terapan dan teknisi energi terbarukan yang kompeten. Pada Fase 2 (2025–2028), cakupan kemitraan RESD diperluas menjadi 19 politeknik dan lembaga pelatihan vokasi di seluruh Indonesia.

Team Leader RESD, Dian Elvira Rosa, menegaskan keberlanjutan pemanfaatan PLTS di daerah sangat bergantung pada kapasitas masyarakat setempat. Masyarakat setempat tidak cukup hanya menerima infrastruktur PLTS. Mereka harus mampu mengoperasikan dan merawatnya secara mandiri.

“Inilah tujuan kami melalui program spesialisasi energi terbarukan dan pelatihan teknisi PLTS di 19 politeknik dan balai pelatihan vokasi yang didukung oleh Pemerintah Swiss dan Indonesia melalui proyek RESD,” jelasnya.

JAKARTA - Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hunian ramah lingkungan terus meningkat seiring meningkatnya perhatian terhadap isu perubahan iklim dan kebutuhan energi yang lebih bersih. Kondisi ini mendorong pengembang kawasan hunian mulai mengadopsi konsep energi hijau sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan .

Topik tersebut menjadi pembahasan dalam ICONTalks Season 4 Episode 4 bertajuk "Membangun Hunian Masa Depan dengan Energi Hijau" yang menghadirkan Direktur PT Menara Santosa, Herman Santosa.

Dalam diskusi, Herman menjelaskan bahwa pengembangan kawasan hunian saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu menghadirkan lingkungan yang berkelanjutan melalui pemanfaatan energi ramah lingkungan. SmartHome Plus, Solusi Rumah Cerdas Terintegrasi dari PLN Icon Plus

Menurutnya, kebutuhan masyarakat dalam memilih tempat tinggal juga mengalami perubahan. Selain mempertimbangkan lokasi strategis dan fasilitas, calon penghuni kini semakin memperhatikan efisiensi energi, keberlanjutan, serta dukungan terhadap gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.

Salah satu implementasi konsep tersebut adalah penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap sebagai sumber energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di kawasan perumahan.

Pemanfaatan PLTS Atap dinilai mampu mendukung efisiensi energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis fosil, sehingga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat transisi energi nasional.

PLN Icon Plus Dukung PLN Dalam Kehandalan Infrastruktur EV



Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar karena berada di wilayah tropis dengan paparan sinar matahari sepanjang tahun. Potensi tersebut membuka peluang pemanfaatan energi surya di berbagai sektor, termasuk kawasan residensial yang kini mulai mengusung konsep green living.

Dalam implementasinya, PLN Icon Plus bersama Icon Green berkolaborasi menghadirkan solusi PLTS Atap di kawasan hunian sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi energi hingga tingkat masyarakat.

Selain menghasilkan energi yang lebih bersih, penerapan teknologi energi hijau juga dinilai mampu meningkatkan nilai kawasan dan memperkuat citra hunian modern yang siap menghadapi kebutuhan masa depan.

Melalui berbagai inovasi digital dan energi hijau, PLN Icon Plus menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi yang mendukung terciptanya kawasan hunian yang lebih cerdas, efisien, serta berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Beijing (ANTARA) - Di dalam paviliun energi bersih di Pameran Rantai Pasokan Internasional China (China International Supply Chain Expo/CISCE) keempat di Beijing, sebuah pajangan silinder menjulang menawarkan visi masa depan yang mencolok: peralatan ekstraksi minyak lepas pantai yang berdampingan secara harmonis dengan kehidupan laut.

Stan yang dihadirkan oleh China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) itu menandai pergeseran besar bagi China sebagai produsen energi terbesar di dunia Melalui pajangan tersebut, bahan bakar fosil tradisional tidak lagi identik dengan emisi karbon tinggi dan degradasi lingkungan.

Presiden CNOOC, Huang Yongzhang, menekankan bahwa pembangunan rendah karbon kini menjadi konsensus global, seraya menyoroti komitmen perusahaan itu untuk berkolaborasi dengan mitra internasional di seluruh rantai nilai guna mendorong transformasi ini.

Transisi hijau perusahaan tersebut mencerminkan pergeseran yang lebih luas di sektor energi China menuju pertumbuhan ramah lingkungan yang didorong oleh teknologi.

Selain energi tradisional, paviliun itu menyoroti bagaimana kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) muncul sebagai mesin baru untuk pengurangan biaya dan pengembangan berkualitas tinggi di sektor energi bersih.

Shenglong Electric, sebuah perusahaan swasta yang berkembang pesat dan berspesialisasi dalam jaringan pintar dan manajemen energi cerdas, meluncurkan switchgear tegangan rendah generasi berikutnya yang didukung AI dan sistem manajemen energi cerdas berbasis replika digital (digital twin).

Menurut Hu Jia, seorang insinyur di Shenglong, teknologi AI bertindak sebagai "otak cerdas" di balik peralatan energi bersih. Switchgear baru ini memungkinkan pengguna untuk memantau sistem distribusi daya melalui antarmuka tunggal, memungkinkan prediksi kegagalan, pemeliharaan, dan penghematan energi berbasis AI yang dapat mengurangi biaya operasional hingga 60 persen. Sistem manajemen energi cerdasnya secara signifikan mengurangi konsumsi energi bangunan.

Peralatan perusahaan itu kini banyak digunakan dalam proyek-proyek global, seperti pabrik minyak nabati di Brasil, perguruan tinggi putri di Niger, dan pabrik material baru di Indonesia. Dengan produk dan layanan yang mencakup lebih dari 50 negara dan kawasan, Shenglong menghadirkan solusi energi cerdas China ke dunia, memungkinkan transisi hijau setempat.

Sementara itu, Ming Yang Smart Energy Group, penyedia solusi energi bersih global terkemuka, memamerkan inovasinya di bidang energi angin, surya, dan penyimpanan energi. Dengan memanfaatkan data ladang angin lepas pantai yang ekstensif, perusahaan tersebut, yang mengoperasikan lebih dari 20.000 turbin angin di seluruh dunia, telah mengembangkan teknologi turbin angin terapung terkemuka di dunia.

Seorang perwakilan perusahaan mencatat bahwa turbin perusahaannya telah mendapatkan daya tarik yang kuat di pasar-pasar Amerika Selatan, Jepang, dan Vietnam, sekaligus memperdalam kehadirannya di Eropa dan Timur Tengah, yang ditandai dengan kemitraan terbaru di Arab Saudi.

Secara kolektif, para peserta pameran di paviliun tersebut, termasuk raksasa energi milik negara, produsen peralatan, dan mitra internasional, telah menghadirkan sebuah ekosistem komprehensif industri energi bersih China, yang mencakup pengembangan sumber daya, manufaktur, dan kolaborasi lintas perbatasan.

Menurut Liang Changxin, seorang pejabat senior di Administrasi Energi Nasional (National Energy Administration/NEA) China, China telah membangun sistem energi terbarukan terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Konsumsi energi nonfosil negara itu telah memimpin dunia selama 11 tahun berturut-turut, dengan energi terbarukan menyumbang lebih dari 60 persen kapasitas daya terpasang. Instalasi tenaga angin dan surya telah melampaui tenaga termal, menyumbang lebih dari setengah penambahan baru global.

Bertumpu pada skala domestik yang masif ini, China kini mengubah kekuatan industrinya menjadi kolaborasi global. Saat ini, negara tersebut bekerja sama dalam proyek energi hijau dengan lebih dari 100 negara dan kawasan, menyediakan lebih dari 80 persen komponen fotovoltaik dan 70 persen peralatan tenaga angin untuk dunia. Dampaknya tidak luput dari perhatian para pakar internasional.

"Ketika saya pertama kali terjun ke bidang ini, tenaga surya fotovoltaik, penyimpanan baterai, dan tenaga angin terlalu mahal untuk dianggap serius," kata Ned Ekins-Daukes, Dekan Fakultas Teknik Fotovoltaik dan Energi Terbarukan di Universitas New South Wales di Australia.

"Namun, saat ini, China telah membangun manufaktur dan rantai pasokan yang sangat efisien sehingga teknologi-teknologi tersebut kini menyediakan listrik dengan biaya paling murah. Teknologi itu telah menjadi fondasi transisi energi global, memungkinkan negara-negara di setiap tahap pembangunan mendapatkan manfaat dari perangkat keras yang terjangkau ini untuk menggerakkan perekonomian mereka," tambahnya. Selesai

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Energi bersih yang andal akan menjadi faktor penting dalam menarik investasi industri....

Dieng, Jawa Tengah (ANTARA) - PT Geo Dipa Energi (Persero) mengungkapkan energi bersih yang andal seperti panas bumi menjadi faktor penting dalam menarik investasi.

"Energi bersih yang andal akan menjadi faktor penting dalam menarik investasi industri, memperkuat kawasan ekonomi serta mendukung pertumbuhan industri yang membutuhkan pasokan energi rendah emisi," ujar Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) Yudistian Yunis, di Dieng, Jawa Tengah, Kamis

Menurut dia, di tengah meningkatnya kebutuhan energi saat ini, tuntutan pembangunan rendah karbon, energi panas bumi memiliki peranan yang semakin strategis.

"Panas bumi memiliki keunggulan sebagai energi bersih yang mampu beroperasi sepanjang waktu, sehingga menjadi salah satu fondasi penting dalam sistem energi masa depan Indonesia," katanya pula.

Dengan kata lain, pengembangan panas bumi tidak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga membuka peluang bagi tumbuhnya ekonomi hijau, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas serta meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di tingkat global.

Sebagai informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan pemanfaatan panas bumi tak hanya untuk transisi energi, tetapi sebagai penggerak ekonomi baru untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Pengembangan SDM dan Kewirausahaan Benny Indra Batubara mengatakan, energi baru terbarukan bukan hanya solusi teknis, tetapi juga penggerak ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan, pemanfaatan langsung panas bumi memiliki peluang besar mendukung sektor pertanian, pengolahan hasil bumi, budi daya perikanan, pariwisata berbasis geothermal, hingga penguatan industri kecil dan menengah.

Sejumlah praktik serupa telah berkembang di berbagai wilayah seperti Ciater dan Kamojang, menunjukkan panas bumi mampu menjadi sumber nilai tambah ekonomi masyarakat.

Sebagai negara dengan sekitar 40 persen potensi panas bumi dunia, Indonesia memiliki peluang besar memanfaatkan energi tersebut untuk pembangunan berkelanjutan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Tulus Abadi,

Pegiat Perlindungan Konsumen dan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI)

BAK bahan pangan, energi listrik adalah infrastruktur vital bagi masyarakat, apalagi di era yang serba elektronik dan digitalisasi perekonomian. Oleh sebab itu, pasokan listrik yang andal adalah menjadi keniscayaan. Dan sebaliknya, gangguan pasokan listrik, akan melambatkan bahkan melumpuhkan produktivitas ekonomi masyarakat.

Relevan dengan ini, beberapa hari terakhir di Pulau Jawa sistem listriknya sempat endut-endutan. Pemadaman bergilir dimana-mana, kisaran 4-5 jam. Memang masih jauh jika dibandingkan dengan black out di Sumatera bulan lalu.

Namun jika dicermati, persoalan listrik di Jawa tampaknya lebih cimplicated, mengingat pemadaman bergilir aliran listrik di Pulau Jawa, terbukti bukan hanya karena adanya gangguan teknis saja (kerusakan mesin pembangkit), tetapi justru dipicu oleh masalah yang lebih besar di sisi hulu, yakni gangguan pasokan batubara ke pembangkit batubara milik PT PLN. Saat ini kebutuhan pembangkit batubara mencapai 154 juta metrik ton, tetapi PLN baru berkontrak dengan pihak produsen batubara hanya 134 juta metrik ton.

Jadi masih minus sekitar 20 juta metrik ton. Selain itu ada keengganan produsen batubara untuk menjual batubara ke PLN via penugasan/DMO, karena harga DMO-nya diklaim terlalu rendah (70 US$ per metrik ton) daripada harga internasional. Belum lagi kebutuhan batubara kualitas medium calorie bagi pembangkit PLN, yang juga sulit diwujudkan.

Fenomena pemadaman bergilir di Pulau Jawa adalah sinyal negara belum mampu dalam mewujudkan kemandirian energi primer (security supply). Ironisnya fenomena itu justru dipicu oleh tekanan kuat oligarki batubara kepada negara. Ini jelas fenomena yang ironis, bahkan tragis; sebab Indonesia sebagai eksportir batubara terbesar di dunia dan penghasil batu bara ketiga terbesar di dunia, tetapi untuk kebutuhan nasional justru termarginalisasikan. Hak asasi warga negara untuk mendapatkan energi listrik yang terus menerus dengan kualitas yang baik, akhirnya tercampakkan. Pemadaman bergilir di Pulau Jawa makin eskalatif, baik luasnya zona maupun lamanya jam pemadaman.

Di saat negara lain fokus pada pengamanan pasokan energi primer untuk kepentingan nasional, justru Indonesia mengarusutamakan energi primer untuk keperluan ekspor, dan potensi minus untuk kebutuhan nasional. Oleh sebab itu, demi mengusung kepentingan nasional dan masyarakat Indonesia, plus demi tegaknya implementasi Pasal 33 UUD 1945, maka negara tak boleh menyerah/kalah dengan oligarki batu bara tersebut.

Yakni, DMO batu bara untuk nasional-PLN tetap sebesar 25 persen jika perlu ditambah, dengan kualitas kalori yang baik/medium, dengan harga tetap 70 US$ per ton. Mungkin saat ini biaya operasional per ton batubara cukup tinggi (10-12 persen), tetapi toh untuk keperluan DMO produsen batubara masih tetap mendulang untung, belum lagi masih untung besar untuk kepentingan ekspor batubara.

Bahkan, merujuk pada dinamika geo politik global dan krisis iklim, seharusnya pada titik tertentu negara via Kementerian ESDM harus berani melakukan moratorium ekspor batu bara. Tata ulang kebijakan ekspor batu bara dan tingkatkan untuk kebutuhan nasional. Plus keseriusan negara untuk mengembangkan energi baru terbarukan (green energy), sebagai wujud konsistensi menuju net zero emission pada 2060.

Saat ini pemerintah mengklaim terjadi peningkatan bauran energi, yakni mencapai 17,89 persen. Tentu ini khabar yang menggembirakan, sebab target bauran energi sampai 2026 adalah 14 persen. Bauran energi ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil khususnya batu bara (coal). Sementara sumber energi baru terbarukan di Indonesia sangat melimpah, seperti energi angin, energi matahari, biomasa, geo termal, bahkan energi gelombang laut.

Energi listrik yang andal dan terus-menerus, adalah hak asasi warga negara, apalagi seiring era yang serba elektronik dan digitalisasi ekonomi, keberlangsungan dan keandalan energi listrik adalah keniscayaan. Negara bertanggungjawab untuk mewujudkan hal tersebut. Sebaliknya gangguan pasokan energi listrik, akan mendulang kerugian sosial ekonomi yang sangat masif, bahkan bisa mengancam keamanan nasional yang berujung pada krisis politik. Pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa dan pulau lain di Indonesia, di tengah melimpahnya pasokan batu bara nasional adalah seperti idiom: listrik mati di lumbung batu bara.

Hal ini tidak terjadi. Negara tidak boleh kalah/menyerah dengan oligarki batu bara. Namun. di sisi lain pemerintah juga harus adil, terkait utang pada PLN sebesar Rp 111 triliun mustinya harus segera dilunasi. Dan kemudian PLN bisa membayar utangnya sebesar Rp 77 triliun kepada pengusaha batu bara. Setelah persoalan persoalan hulu tersebut terselesaikan, maka muaranya PLN harus mampu memasok energi listrik yang andal kepada masyarakat, tanpa fenomena endut-endutan voltasenya, tanpa byar pet, dan tanpa black out pula.

Pengembangan ini membutuhkan strategi pendanaan dan dukungan luas agar target nol emisi 2060 tercapai.

Jakarta (ANTARA) - Muslims for Shared Action on Climates Impact (MOSAIC) mengungkapkan, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berbasis komunitas membutuhkan pendanaan yang besar, untuk itu perlu adanya terobosan dalam mewujudkannya.

"Pengembangan ini membutuhkan strategi pendanaan dan dukungan luas agar target nol emisi 2060 tercapai," kata Bendahara Umum Mosaic Hidayat Tri Sutardjo, di Jakarta, Rabu, saat diskusi “Potensi Keuangan Islam untuk Pendanaan PLTS Berbasis Komunitas”

Menurut dia, energi baru terbarukan belum dimanfaatkan secara maksimal, dan bahkan hingga saat ini masih mengandalkan batu bara untuk mendapatkan energi listrik.

Padahal, kata dia lagi, Indonesia memiliki banyak sumber energi baru terbarukan, meskipun investasi awal pada energi ini membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Hidayat mengatakan bahwa Mosaic saat ini berupaya mencari pendanaan terutama yang berbasis pada keuangan Islam, mengingat manfaat energi baru terbarukan begitu besar.

Ia menambahkan bahwa terdapat hambatan terbesar dalam akselerasi energi terbarukan dan seringkali terletak pada aspek ketergantungan pada batu bara, sehingga membutuhkan kebijakan kuat dan perubahan bertahap.

"Kemudian minimnya literasi masyarakat akibat kurangnya edukasi membuat dukungan terhadap produk dan kebijakan ekonomi hijau masih rendah," ujarnya.

Selain itu, tingginya biaya investasi berupa infrastruktur energi hijau, sehingga dibutuhkan strategi pendanaan dan dukungan luas.

Untuk itu, Mosaic mencoba membedah bagaimana kebijakan, teknologi, dan instrumen keuangan syariah dapat berkolaborasi untuk mempermudah akses komunitas dalam mengadopsi teknologi panel surya.

"Kami berharap diskusi ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret, kolaborasi baru, dan langkah nyata yang dapat segera diimplementasikan," katanya menambahkan.

Program Direktur Mosaic Aldy Permana mengatakan, investasi yang dibutuhkan untuk membuat PLTS berkapasitas 1 megawatt dibutuhkan biaya sekitar Rp22 miliar dan itu dapat bertahan 20 tahun.

Ada juga biaya pemeliharaan sekitar Rp330 juta per tahun, sehingga pembiayaan syariah dapat menjadi salah satu sumber untuk pengembangan PLTS berbasis komunitas.

"Ini sebagai salah satu upaya untuk mendukung upaya pemerintah dalam membangun 100 Gigawatt (GW) PLTS," katanya pula.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Energi matahari yang berpotensi 207,8 gigawatt baru dimanfaatkan sekitar 0,07 persen, sementara panas bumi baru 8,9 persen.

Jakarta (ANTARA) - Muslims for Shared Action on Climates Impact (MOSAIC) menyatakan bahwa pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia perlu terus ditingkatkan, salah satunya dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berbasis komunitas.

"Energi matahari yang berpotensi 207,8 gigawatt baru dimanfaatkan sekitar 0,07 persen, sementara panas bumi baru 8,9 persen," kata Bendahara Umum MOSAIC Hidayat Tri Sutardjo, di Jakarta, Rabu.

Hidayat mengatakan bahwa cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan listrik tenaga surya mencapai 100 gigawatt (GW) perlu didukung dengan lompatan besar.

Untuk itu, MOSAIC bersama beberapa lembaga lain terus mengupayakan mendukungnya. Salah satu upaya yaitu melalui penelitian dan diskusi antarlembaga untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Bahkan, lanjut Hidayat, pihaknya mengupayakan dengan membangun PLTS berbasis komunitas dan saat ini sedang diupayakan untuk pendanaan terutama dari kalangan umat Islam.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan proyek-proyek skala industri besar semata. Kita perlu menyentuh akar rumput. Di sinilah pentingnya konsep PLTS berbasis Komunitas," ujarnya pada saat diskusi “Potensi Keuangan Islam untuk Pendanaan PLTS Berbasis Komunitas”.

Ia mengungkapkan kenapa harus komunitas? Karena ketika masyarakat memiliki dan mengelola energinya sendiri, kemandirian ekonomi akan tercipta.

Selain itu, transisi energi tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga menjadi alat pemberdayaan kesejahteraan sosial. Dan proyek PLTS berbasis komunitas tersebut membutuhkan pembiayaan yang lebih bankable sekaligus berdampak sosial.

"Celah pembiayaan yang besar membuka ruang bagi keuangan Islam untuk hadir sebagai solusi nyata, melalui skema blanded finance yang mengintegrasikan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf dengan instrumen seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Yayasan Rumah Energi memperkuat komitmen untuk mendorong peran koperasi sebagai penggerak utama transisi energi berbasis komunitas guna mendukung target nasional pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).

“Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi target nasional pembangunan 100 GW PLTS yang ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN),” kata Direktur Eksekutif Rumah Energi Sumanda Tondang dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui diseminasi "Handbook Praktis Panduan Pengembangan PLTS Berbasis Koperasi Hijau" serta pembacaan rekomendasi kebijakan hasil rangkaian lokakarya "Readiness of Indonesia Solar Energy Series (RISE Series): Green Cooperative Workshop Series toward Indonesia's 100 GW Solar PV Target".

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan mencakup kebutuhan penyederhanaan regulasi, pengembangan skema blended finance untuk model bisnis koperasi berbasis energi terbarukan, peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, hingga penguatan integrasi koperasi dalam agenda dekarbonisasi dan transisi energi nasional.

Kemenkop dan Rumah Energi juga menandatangani nota kesepahaman tentang Pengembangan Model Bisnis Koperasi Berbasis Energi Terbarukan.

Sumanda mengatakan Rumah Energi sejak 2021 telah mengembangkan pendekatan koperasi hijau melalui berbagai kajian, program pendampingan, serta pengembangan model bisnis energi terbarukan berbasis koperasi.

“Kerja sama ini menjadi fondasi penting untuk mempercepat implementasi berbagai model tersebut sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai aktor utama dalam mendukung transisi energi Indonesia,” ujarnya.

Menurut dia, kerja sama tersebut dapat mempercepat implementasi model-model yang telah dikembangkan sekaligus memperkuat kontribusi koperasi dalam mendukung agenda transisi energi nasional.

Dalam kerangka kebijakan tersebut, koperasi diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat.

Kemenkop dan Rumah Energi berharap kerja sama tersebut dapat mempercepat pengembangan ekosistem koperasi hijau yang mampu menjadi pelaku utama dalam pengembangan energi terbarukan, mendukung ketahanan energi nasional, menciptakan peluang ekonomi baru di tingkat lokal, serta berkontribusi terhadap pencapaian target pengurangan emisi Indonesia.

Dalam Lokakarya 3 yang menjadi bagian dari RISE Series, para pemangku kepentingan melakukan kajian terhadap model bisnis PLTS berbasis koperasi yang telah dikembangkan Rumah Energi dalam proyek Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia melalui Model Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat.

Model bisnis tersebut disusun berdasarkan hasil studi lapangan pada tiga lokasi percontohan, yakni Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Fajar Sidik di Blanakan, Subang, Jawa Barat; Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan di Pasuruan, Jawa Timur; dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Gili Genting di Sumenep, Jawa Timur.

Kajian lapangan menunjukkan pengembangan PLTS berbasis koperasi memiliki prospek yang menjanjikan apabila didukung oleh skema pembiayaan yang tepat, model bisnis produktif yang kuat, serta dukungan regulasi yang memadai.

Dalam sesi consultative review, panelis dari kalangan investor, pengembang proyek, Institute for Essential Services Reform (IESR), Kementerian Koperasi, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan masukan terhadap aspek kelayakan teknis, finansial, serta kesiapan implementasi model bisnis yang telah dikembangkan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menambah pasokan minyak mentah melalui kedatangan kapal tanker MT Gamkonora yang segera tiba di Cilacap, Jawa Tengah. Kapal tanker tersebut membawa sekitar 450.000 barel minyak mentah (crude oil) untuk mendukung kebutuhan energi dalam negeri.

"Pasokan minyak yang dibawa MT Gamkonora akan menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan bahan baku bagi operasional kilang nasional. Kehadiran muatan tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan produksi BBM guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat, sektor industri, serta berbagai aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Roberth mengatakan bahwa kedatangan MT Gamkonora merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah dinamika industri energi global yang terus berkembang. MT Gamkonora sebelumnya bertolak dari Arzew, Aljazair, pada 14 Mei 2026 sebelum melanjutkan pelayaran menuju Indonesia. Selama perjalanan, operasional kapal dipantau secara berkelanjutan untuk memastikan keamanan muatan, keselamatan pelayaran, dan ketepatan waktu kedatangan. Pengawasan dilakukan secara terintegrasi guna menjaga keandalan distribusi energi dari titik asal hingga tiba di lokasi tujuan.

Roberth menegaskan, Pertamina Patra Niaga telah melakukan berbagai persiapan operasional untuk memastikan proses penerimaan muatan dapat berjalan lancar. Persiapan tersebut meliputi koordinasi dengan pengelola terminal, otoritas pelabuhan, instansi terkait, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses bongkar muat dan distribusi lanjutan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan crude oil dapat segera disalurkan sesuai kebutuhan operasional kilang.

Kesiapan dalam menerima pasokan energi strategis, imbuh dia, merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat koordinasi dan kesiapan operasional di seluruh rantai logistik energi guna memastikan setiap pasokan dapat diterima dan dikelola secara optimal.

“Ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pasokan, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur, armada, serta sistem logistik yang mendukung distribusinya. Kami terus memastikan seluruh aspek tersebut berjalan secara optimal agar pasokan energi nasional tetap aman, andal, dan berkelanjutan,” tuturnya.

Melalui pengelolaan pasokan yang terencana, armada yang andal, serta koordinasi operasional yang kuat, tegas dia, Pertamina Patra Niaga menjaga komitmen untuk terus mendukung ketahanan energi nasional.

"Kehadiran MT Gamkonora menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat tetap terjaga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pasokan energi yang aman, stabil, dan berkelanjutan," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi melihat penguatan pelayanan publik serta percepatan transformasi energi bersih sebagai langkah penting yang dapat semakin memperkuat reputasi Pertamina di tingkat kawasan maupun global.

Pernyataan tersebut ia sampaikan seiring masuknya Pertamina dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 Tahun 2026.

“Posisi ini menjadi branding penting bagi Pertamina dalam konteks reputasi internasional. Bagaimana pun, Pertamina adalah perusahaan minyak global, sehingga masuk dalam Fortune Southeast Asia 500 Tahun 2026 memiliki nilai yang sangat strategis,” kata Tulus dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Tulus kembali menegaskan pengakuan internasional tersebut jangan membuat Pertamina terlena atas usaha yang sudah dilakukan selama ini. Ia mengingatkan capaian ini sudah seharusnya menjadi pendorong bagi Pertamina untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Status perusahaan kelas dunia itu harus diwujudkan dalam pelayanan yang dirasakan langsung oleh konsumen di dalam negeri,” ujarnya.

Terkait pelayanan selama ini, Tulus menilai secara umum Pertamina telah mampu menjaga keandalan distribusi energi.

Menurut Tulus, peningkatan kualitas pelayanan menjadi kunci agar reputasi Pertamina semakin baik di tengah sorotan publik, termasuk setelah penyesuaian harga BBM yang dilakukan belum lama ini.

Selain memastikan ketersediaan energi, perusahaan juga perlu memperkuat komitmennya terhadap agenda keberlanjutan dan transisi energi.

“Dalam isu transisi energi untuk memitigasi perubahan iklim global, Pertamina perlu memanfaatkan momentum pengakuan internasional ini untuk memperkuat perannya sebagai korporasi energi yang berkomitmen pada pengembangan green energy,” ucap dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kebijakan mandatori biodiesel B50 dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Program pencampuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis sawit tersebut juga berpotensi memberikan manfaat terhadap devisa negara dan pengurangan emisi.

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono mengatakan, penggunaan B50 dapat menekan angka impor energi. Berkurangnya kebutuhan impor solar juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah.

“Kalau yang disampaikan demikian, memang itu akan menurunkan angka impor. Salah satu dampaknya nanti juga bisa terhadap apresiasi nilai tukar rupiah,” ujar Hendry saat dihubungi, Kamis (18/06/2026).

Peneliti UI: Implementasi Biodiesel B50 Perlu Penguatan Produksi Sawit di Sektor Hulu



Pemerintah memperkirakan penerapan B50 dapat membuat Indonesia menghentikan impor solar dan menghemat devisa hingga Rp157 triliun. Menurut Hendry, target tersebut dapat dicapai selama pemerintah telah menghitung secara cermat kebutuhan bahan baku, kapasitas industri biodiesel, serta skema pembiayaannya.

Ia menilai mandatori B50 juga dapat menjadi salah satu proyek penting dalam mewujudkan ketahanan energi. Meski swasembada energi tidak hanya bergantung pada biodiesel, peningkatan penggunaan bahan bakar berbasis sumber daya domestik dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

“Kalau nanti B50 digunakan dan sektor industri juga menggunakan B50, itu bisa menjadi salah satu pilot project bagi ketahanan energi,” ucapnya.

Lebih jauh Hendry menambahkan, penerapan B50 juga dapat mendorong pertumbuhan industri biodiesel nasional. Peningkatan permintaan bahan bakar nabati dapat membuka investasi baru, meningkatkan utilisasi pabrik biodiesel, serta menciptakan efek berganda terhadap sektor perkebunan dan industri pengolahan sawit.

“Indonesia juga berpeluang menjadi pionir dalam penerapan biodiesel dengan campuran tinggi. Sejumlah negara masih menerapkan kadar biodiesel lebih rendah, seperti Malaysia yang berada di kisaran B10 hingga B20, Thailand sekitar B20, serta sejumlah negara Eropa yang menggunakan campuran sekitar 7 sampai 10 persen,” ungkapnya.

Aspek lingkungan juga perlu dijaga dari sisi hulu. Hendry mengingatkan peningkatan kebutuhan sawit sebaiknya dipenuhi melalui peningkatan produktivitas dan teknologi, bukan dengan pembukaan perkebunan secara masif yang berisiko menimbulkan deforestasi dan utang karbon.

Sementara itu, pakar energi Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Rishal Asri menilai langkah pemerintah menaikkan mandatori dari B40 menjadi B50 sudah tepat dari sisi ekonomi. Kebijakan tersebut dapat mengurangi beban impor dan subsidi, meski penerapannya tetap membutuhkan pengawasan teknis.

“Tindakan yang dilakukan pemerintah sudah benar. Mengurangi subsidi dengan pencampuran bahan baku sampai B50 itu benar secara ekonomi,” ujar Rishal.

Dari sisi lingkungan, peningkatan kandungan bahan bakar nabati dapat menurunkan emisi hasil pembakaran. Berkurangnya kandungan diesel fosil dalam bahan bakar membuat kadar karbon monoksida dan hidrokarbon yang dihasilkan kendaraan juga lebih rendah.

“Secara hasil penelitian, emisinya otomatis berkurang karena kandungan dieselnya semakin berkurang. Kadar karbon monoksida dan hidrokarbonnya berkurang,” kata Rishal.

Pemerintah resmi menetapkan implementasi mandatori biodiesel B50 secara nasional mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional sekaligus menghentikan impor bahan bakar solar. Adapun, perjalanan panjang transisi energi ini mencakup beberapa tahapan utama:

Tahap Awal B20: Dimulai sejak tahun 2016, pemerintah secara bertahap mewajibkan pencampuran 20% biodiesel pada solar. Peningkatan ke B30: Mandatori ditingkatkan menjadi 30% pada awal 2020 setelah melalui serangkaian uji coba yang sukses.

Peningkatan ke B35: Implementasi campuran 35% mulai berlaku secara menyeluruh pada Februari 2023. Uji coba B50: Uji coba lapangan intensif dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah komando Menteri Bahlil dan Pertamina hingga awal 2026 untuk memastikan kesiapan performa mesin dan infrastruktur penyaluran.

Implementasi Penuh B50: Berdasarkan hasil evaluasi uji coba yang positif, pemerintah memastikan B50 siap diberlakukan serentak per 1 Juli 2026.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, implementasi program B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun. Selain aspek ekonomi, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat menambah lapangan kerja nasional dengan target penyerapan lebih dari 2,2 juta orang tenaga kerja.

Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 ditargetkan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 46,72 juta ton CO2 pada tahun 2026. Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian uji coba di sektor otomotif rampung pada Juni 2026, sementara sektor strategis lainnya seperti alat berat dan perkeretaapian akan selesai bertahap hingga akhir tahun.

Dengan hasil uji sementara yang menunjukkan performa andal dan aman, B50 siap memperkuat kemandirian energi nasional.

JAKARTA - Peran biogas di Indonesia mendapatkan atensi yang lebih besar sebagai bagian dari upaya pencapaian target Net Zero Emission sesuai Paris Agreement tahun 2015. Kesepakatan ini jauh sebelum perang Amerika Serikat dan Israel versus Iran.

Ketua Asosiasi Biogas Indonesia (ABgI) Muhammad Abdul Kholiq mengatakan, kelebihan biogas pada aspek pengolahan dan pemanfaatan limbah organik menjadi energi terbarukan. Penerapan teknologi biogas membawa beberapa manfaat antara lain pengurangan beban cemaran lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pemanfaatan biogas sebagai energi terbarukan.

“Pengolahan limbah organik di antaranya limbah pabrik kelapa sawit atau POME, limbah pabrik tapioka, dan limbah organik lainnya, menjadi biogas berarti pengurangan beban pencemaran ke lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan perolehan biogas sebagai energi terbarukan," ujar Abdul, Jumat (19/6/2026).

Biogas dari digester atau reaktor biogas skala kecil dengan bahan baku antara lain kotoran hewan ternak, limbah tahu, dan limbah organik lainnya. Biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk kompor biogas di dapur warga.

Biogas skala besar skala industri dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti gas alam atau batu bara, until pembangkit listrik (PLTBg), co-firing, dan BioCNG atau compressed biomethane (CBM).

ABgI bersama mitra dan pemangku kepentingan terkait proaktif menyelenggarakan kegiatan diseminasi dan sosialisasi potensi dan praktek penerapan teknologi biogas dan berbagai bentuk pemanfaatan biogas.

Dari aspek bahan baku, potensi biogas di Indonesia sangat besar. Saat ini, dari sekitar 1.000 pabrik kelapa sawit (PKS) baru sekitar 10% (atau kurang) yang sudah memiliki instalasi biogas. Belum lagi potensi bahan baku potensial lainnya seperti limbah pabrik tapioka dan industri agro lainnya, limbah pertanian, kotoran hewan ternak, dan juga sampah organik (dari pasar, dari dapur, dan sebagainya).

Beberapa negara yang cukup marak penerapan teknologi biogas antara lain China, India, dan Nepal untuk digester biogas skala kecil. "Kita boleh bangga telah membangun 45-50 ribuan digester biogas, namun India menargetkan 60 ribuan digester biogas dalam setahun," ucapnya.

Untuk biogas skala besar banyak diterapkan di berbagai negara Eropa seperti Jerman, Austria, Belanda, dan lainnya, juga USA dan beberapa negara di Amerika Latin, Afrika, serta Asia.

Menurut Abdul, tantangan pengembangan biogas antara lain fokus pemilik PKS lebih ke minyak sawit atau CPO (panen kebun maksimal dan efisiensi pabrik), lokasi PKS jauh dari jaringan listrik, kemampuan SDM operator instalasi biogas.

“Untuk pengembangan biogas di Indonesia perlu penguatan ekosistem dan sinergi antarpihak. Pemerintah, industri atau swasta baik pengembang maupun user, lembaga pendanaan baik perbankan maupun nonperbankan, termasuk pendanaan hijau/green financing, akademik dan lembaga riset, dan juga media perlu bahu-membahu, bekerja sama mendorong penerapan teknologi biogas yang lebih masif di Indonesia," ujarnya.