Jakarta (ANTARA) - Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi melihat penguatan pelayanan publik serta percepatan transformasi energi bersih sebagai langkah penting yang dapat semakin memperkuat reputasi Pertamina di tingkat kawasan maupun global.

Pernyataan tersebut ia sampaikan seiring masuknya Pertamina dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 Tahun 2026.

“Posisi ini menjadi branding penting bagi Pertamina dalam konteks reputasi internasional. Bagaimana pun, Pertamina adalah perusahaan minyak global, sehingga masuk dalam Fortune Southeast Asia 500 Tahun 2026 memiliki nilai yang sangat strategis,” kata Tulus dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Tulus kembali menegaskan pengakuan internasional tersebut jangan membuat Pertamina terlena atas usaha yang sudah dilakukan selama ini. Ia mengingatkan capaian ini sudah seharusnya menjadi pendorong bagi Pertamina untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Status perusahaan kelas dunia itu harus diwujudkan dalam pelayanan yang dirasakan langsung oleh konsumen di dalam negeri,” ujarnya.

Terkait pelayanan selama ini, Tulus menilai secara umum Pertamina telah mampu menjaga keandalan distribusi energi.

Menurut Tulus, peningkatan kualitas pelayanan menjadi kunci agar reputasi Pertamina semakin baik di tengah sorotan publik, termasuk setelah penyesuaian harga BBM yang dilakukan belum lama ini.

Selain memastikan ketersediaan energi, perusahaan juga perlu memperkuat komitmennya terhadap agenda keberlanjutan dan transisi energi.

“Dalam isu transisi energi untuk memitigasi perubahan iklim global, Pertamina perlu memanfaatkan momentum pengakuan internasional ini untuk memperkuat perannya sebagai korporasi energi yang berkomitmen pada pengembangan green energy,” ucap dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dalam gangguan sistem kelistrikan berskala besar, proses pemulihan memang tidak bisa dilakukan sekaligus karena harus menjaga keseimbangan sistem kelistrikan secara bertahap

Jakarta (ANTARA) - Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi, menilai respons cepat PLN dalam memulihkan gangguan kelistrikan di sejumlah wilayah Sumatera menunjukkan fokus utama perusahaan untuk segera mengembalikan layanan listrik kepada masyarakat.

“Dalam gangguan sistem kelistrikan berskala besar, proses pemulihan memang tidak bisa dilakukan sekaligus karena harus menjaga keseimbangan sistem kelistrikan secara bertahap,” ujar Tulus dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, PLN menjelaskan bahwa gangguan kelistrikan yang terjadi pada Jumat (22/5) dipicu gangguan pada jaringan transmisi 275 kV di Muara Bungo, Jambi.

Menurut Tulus, respons cepat manajemen dan petugas lapangan PLN menjadi faktor penting dalam mempercepat normalisasi pasokan listrik di Sumatra.

"Yang terpenting pascakejadian, manajemen dan tim lapangan PLN langsung bergerak melakukan pemulihan infrastruktur kelistrikan sehingga masyarakat bisa kembali menikmati layanan listrik," katanya.

Ia menilai gangguan sistem kelistrikan berskala besar berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat dan layanan publik sehingga proses pemulihan perlu menjadi prioritas utama. Saat ini, pasokan listrik di wilayah terdampak juga sudah berangsur normal.

"Dalam situasi seperti ini, yang paling penting adalah memastikan layanan listrik dapat kembali normal secara bertahap dan aman bagi masyarakat," ujarnya.

Tulus menegaskan peristiwa ini perlu menjadi momentum penguatan bersama untuk terus meningkatkan keandalan infrastruktur ketenagalistrikan nasional agar sistem semakin tangguh menghadapi potensi gangguan di masa mendatang.

"Hal paling penting sekarang adalah memastikan sistem kelistrikan semakin kuat dan andal sehingga kejadian serupa dapat diminimalkan," katanya.

Sementara itu PT PLN (Persero) menyampaikan sistem kelistrikan di Sumatera yang sempat mengalami "blackout" atau pemadaman total pada Jumat (22/5), kini telah kembali normal.

“Alhamdulillah, berkat kerja keras tanpa henti seluruh personel di lapangan serta dukungan dari Kementerian ESDM dan berbagai pihak di Daerah, sistem kelistrikan Sumatera kini telah kembali normal,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Minggu (24/6).

PLN menyelesaikan pemulihan sistem kelistrikan di Sumatra pascagangguan meluas pada jaringan transmisi interkoneksi Sumatera. Hingga Minggu pukul 06.00 WIB, PLN telah menormalkan 176 gardu induk yang sempat terdampak. Sejalan dengan proses penormalan tersebut, pasokan listrik kepada pelanggan kembali pulih secara bertahap.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengumumkan delapan program Quick Wins yang ditargetkan tuntas dalam 100 hari kerja pertama direksi baru sebagai upaya meningkatkan respons layanan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menyampaikan apresiasi atas langkah tersebut karena dinilai menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai dasar inovasi layanan.

“Ini langkah yang sangat bagus dan positif, karena menjadikan masyarakat sebagai basis utama dalam instrumen inovasi yang dilakukan” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Sebagai informasi, delapan Quick Wins tersebut terdiri atas empat program Customer Centric dan empat program Collaborative. Program Customer Centric dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan fundamental peserta JKN yang dirumuskan melalui penyerapan aspirasi masyarakat.

Sementara itu, program Collaborative dijalankan untuk memperluas jangkauan layanan terintegrasi melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Salah satu inovasi yang dikembangkan dalam Quick Wins Respons Cepat Solutif adalah layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) selama 24 jam. Layanan ini mencakup sejumlah kebutuhan prioritas peserta yang ditargetkan dapat direspons dalam waktu kurang dari lima menit, seperti penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali kepesertaan JKN, serta perubahan data.

Menurut Tulus, penyediaan layanan PANDAWA selama 24 jam tersebut dinilai mampu menjawab mayoritas kebutuhan peserta JKN, terutama dalam hal kemudahan akses layanan administrasi secara cepat dan praktis.

Namun demikian, ia menilai sinergi antarlembaga masih perlu diperkuat, khususnya terkait proses reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Upaya edukasi kepada masyarakat dinilai penting agar pemahaman mengenai tugas dan kewenangan masing-masing instansi semakin jelas.

“Di sisi lain perlu diperkuat juga sinergi antarlembaga. Misalnya terkait reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), diharapkan upaya edukasi juga perlu digalakkan baik oleh Kementerian Sosial maupun dari BPJS Kesehatan supaya masyarakat memahami tupoksi masing-masing instansi,” kata Tulus.

Ia menambahkan, masyarakat menaruh harapan besar terhadap kinerja direksi baru BPJS Kesehatan. Program Quick Wins diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit.

“Rumah sakit agar benar-benar memanusiawikan pelayanan peserta BPJS Kesehatan, memperbaiki infrastruktur, sumber daya manusia, dan proses bisnis rumah sakit, sebab itulah yang menjadi kebutuhan dan keluhan peserta BPJS Kesehatan. Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga diharapkan bisa lebih sering ‘menyapa’ peserta dalam berbagai kesempatan.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di bidang ekonomi yang disiarkan sepanjang Selasa (17/2) masih hangat serta relevan untuk disimak kembali pada Rabu pagi ini.

Mulai dari soal pergerakan Angkutan Lebaran 2026 secara nasional yang berpeluang melampaui angka survei hingga penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penyelamatan Pangan.

Berikut rangkuman berita pilihan.

Menhub: Pergerakan Angkutan Lebaran 2026 berpeluang melampaui survei

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pergerakan Angkutan Lebaran 2026 secara nasional berpeluang lebih tinggi dari angka survei.

"Angka prakiraan pergerakan masyarakat pada periode Lebaran 2026 sebesar 143,9 juta orang, atau ada penurunan sekitar 1,75 persen dibandingkan 2025 sebesar 146,4 juta orang," ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Bandarlampung, Selasa.

Baca selengkapnya.

FKBI ajak konsumsi kebutuhan pokok secara wajar selama Ramadhan

Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mengajak masyarakat mengonsumsi kebutuhan pokok secara wajar dan sesuai kebutuhan selama bulan Ramadhan dalam rangka menjaga stabilitas pasar.

"Agar masyarakat berkonsumsi secara wajar sesuai kebutuhan, jangan berlebih-lebihan, jangan pula melakukan panic buying. Konsumsi yang melebihi kewajaran adalah menjurus pada perilaku egois, dan pasar bisa terdistorsi, seperti harga yang melambung, bahkan kelangkaan pasokan barang," ujar Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya.

Dua investor asing masuk di Lombok Tengah pada awal 2026

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat dua investor asing asal Maroko dan Australia pada awal 2026 masuk untuk melakukan investasi pembangunan akomodasi pendukung pariwisata di daerah setempat.

"Di awal 2026 ini, sementara ada dua investor asing yang melakukan investasi di Lombok Tengah," kata Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2T) Kabupaten Lombok Tengah Helmi Qazwaini di Lombok Tengah, Selasa.

Baca selengkapnya.

Mentrans sebut situasi di Rempang cenderung aman dan damai

Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan situasi di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, cenderung aman dan damai.

“Selama satu tahun terakhir ini kan situasinya juga lebih cenderung, damai, peaceful, sehingga menghadirkan iklim investasi yang juga cukup nyaman untuk semuanya. Itu yang nanti akan kami terus bangun,” ujarnya usai perayaan Imlek 2557/2026 di Batam yang dikutip pada Selasa.

Baca selengkapnya.

Bapanas susun Rancangan Perpres tentang Penyelamatan Pangan

Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA) menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penyelamatan Pangan.

"Untuk tahun ini Badan Pangan Nasional kembali diberikan amanah untuk menyusun (Rancangan) Perpres tentang Penyelamatan Pangan," ujar Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Yusra Egayanti dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Konsumsi yang melebihi kewajaran adalah menjurus pada perilaku egois, dan pasar bisa terdistorsi, seperti harga yang melambung

Jakarta (ANTARA) - Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mengajak masyarakat mengonsumsi kebutuhan pokok secara wajar dan sesuai kebutuhan selama bulan Ramadhan dalam rangka menjaga stabilitas pasar.

"Agar masyarakat berkonsumsi secara wajar sesuai kebutuhan, jangan berlebih-lebihan, jangan pula melakukan panic buying. Konsumsi yang melebihi kewajaran adalah menjurus pada perilaku egois, dan pasar bisa terdistorsi, seperti harga yang melambung, bahkan kelangkaan pasokan barang," ujar Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Tulus juga mengajak agar masyarakat dalam berkonsumsi juga mengarusutamakan aspek kualitas dan kesehatan, seperti tanggal kedaluwarsa, kandungan zat berbahaya, bahkan kandungan gula, garam dan lemak yang tinggi.

FKBI juga mengimbau agar para pelaku usaha, seperti distributor dan pedagang besar jangan menggunakan aji mumpung, dengan mengenakan harga yang tinggi, apalagi melakukan penimbunan sehingga mengacaukan harga kebutuhan pokok.

"Pihak pedagang dari kalangan UKM dan UMKM juga harus punya kesadaran untuk memproduksi dan memasarkan produk makanan/minuman yang memenuhi standar, tidak melakukan kontaminasi dengan zat zat berbahaya dan terlarang, seperti metanil yellow, formalin, boraks, dan lain-lain," kata Tulus.

Masyarakat Indonesia segera memasuki momen puasa Ramadhan. Selama sebulan penuh, masyarakat akan meningkatkan berbagai aktivitas, baik aktivitas ibadah maupun aktivitas ekonomi, juga akan meningkat tajam, seiring dengan permintaan berbagai komoditas selama Ramadan.

Fenomena ini akan berdampak positif, karena akan menggerakkan sektor riil. Namun di sisi lain, fenomena ini berpotensi melanggar hak-hak konsumen.

FKBI berharap selama puasa Ramadhan dan jelang Idul Fitri, tidak terjadi distorsi pasar, sehingga bisa mengganggu daya beli masyarakat. Di sisi yang lain masyarakat juga musti mengarusutamakan aspek kesehatan dan pola konsumsi yang wajar, sesuai kebutuhan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026