JAKARTA - Pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS ) berkapasitas 100 GW sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan swasembada dan kemandirian energi Indonesia. Untuk mewujudkan ambisi ini, kesiapan sumber daya manusia (SDM) di tingkat lokal menjadi syarat mutlak.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM) menegaskan penguatan kapasitas SDM harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan infrastruktur energi terbarukan . Terutama untuk memastikan keberlanjutan operasional PLTS di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) Edi Wibowo menegaskan, transisi energi bukan sekadar membangun infrastruktur. Tetapi juga memastikan kesiapan SDM untuk mengoperasikan dan memelihara sistem energi secara berkelanjutan.

”Dari pengalaman di lapangan, banyak infrastruktur energi yang sudah terbangun namun tidak berjalan optimal karena tidak bisa merawatnya. Ini yang harus kita pecahkan lebih dulu,” katanya dalam forum Bincang Energi bertajuk “Menuju 100 GW: Membangun Ekosistem Listrik Desa melalui Pengembangan Kapasitas Lokal dan Pemeliharaan Berkelanjutan” yang diselenggarakan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) bersama Renewable Energy Skills Development Project (RESD) di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, masyarakat lokal harus dilibatkan sejak awal proyek dimulai, dilatih dan disertifikasi untuk mengoperasikan dan memelihara sistem, bukan baru dilatih setelah semuanya terpasang. ”Tantangan kita sekarang adalah memastikan ekosistem pelatihan dan sertifikasi bisa bergerak secepat laju pembangunannya,” tegasnya.

Pencapaian target 100 GW tidak hanya berkaitan dengan kapasitas terpasang. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana listrik dapat menjangkau desa dan daerah terpencil serta memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Selama ini, sejumlah proyek listrik desa beroperasi di bawah kapasitas atau bahkan terbengkalai pasca-instalasi. Tantangan utamanya mencakup minimnya anggaran pemeliharaan jangka panjang, keterbatasan akses suku cadang, serta belum memadainya sistem pemantauan jarak jauh (remote monitoring).

Plt Ketua Umum METI, Norman Ginting mengatakan, pencapaian target 100 GW membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem energi terbarukan yang kuat. METI percaya target 100 GW bisa dicapai jika seluruh ekosistem bergerak bersama.

Menurutnya, tantangan mencapai target 100 GW harus dapat kita atasi bersama. Mulai dari masalah ketersediaan lahan, keterbatasan teknis intermitensi, kesiapan infrastruktur, pembiayaan, kepastian hukum, kebijakan dan peraturan, rantai pasok industri, serta yang tak kalah penting adalah persiapan sumber daya manusia. ”Kapasitas sumber daya manusia adalah syarat mutlak keberhasilan 100 GW, baik kuantitas maupun kualitas,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari upaya penguatan SDM energi terbarukan, BPSDM ESDM bersama Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs SECO mengembangkan Renewable Energy Skills Development Project (RESD). Sejak dimulai pada 2020, program ini telah menghasilkan lebih dari 950 sarjana terapan dan teknisi energi terbarukan yang kompeten. Pada Fase 2 (2025–2028), cakupan kemitraan RESD diperluas menjadi 19 politeknik dan lembaga pelatihan vokasi di seluruh Indonesia.

Team Leader RESD, Dian Elvira Rosa, menegaskan keberlanjutan pemanfaatan PLTS di daerah sangat bergantung pada kapasitas masyarakat setempat. Masyarakat setempat tidak cukup hanya menerima infrastruktur PLTS. Mereka harus mampu mengoperasikan dan merawatnya secara mandiri.

“Inilah tujuan kami melalui program spesialisasi energi terbarukan dan pelatihan teknisi PLTS di 19 politeknik dan balai pelatihan vokasi yang didukung oleh Pemerintah Swiss dan Indonesia melalui proyek RESD,” jelasnya.

JAKARTA - Sebagai wujud komitmen berkelanjutan dalam mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, adaptif, dan berdaya saing internasional, PT Pegadaian resmi melepas 7 (tujuh) karyawan terbaiknya untuk melanjutkan studi magister (S2) di berbagai universitas terkemuka dunia. pelepasan ini menandai dimulainya Program Beasiswa Internal Jenjang Magister Luar Negeri Batch IV Tahun 2026. Acara pelepasan para penerima beasiswa (awardee) tersebut diselenggarakan di Pegadaian Tower Jakarta, pada Jumat (26/06).

Melalui program Pegadaian Global Education & Mastery Scholarship yang merupakan investasi kemanusiaan (human capital investment) ini, Pegadaian memberikan dukungan penuh (full scholarship) kepada talenta internal (Insan Pegadaian) terpilih untuk menimba ilmu dan membawa pulang praktik bisnis terbaik skala global.

Direktur Human Capital PT Pegadaian (Persero) Tribuana Tunggadewi menegaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam mencetak pemimpin masa depan (future leaders). Pengalaman akademik di kancah internasional diharapkan mampu memperluas perspektif, memperkaya pengetahuan, serta menstimulasi inovasi yang mumpuni demi mendukung transformasi bisnis Pegadaian yang semakin dinamis dan kompleks di masa mendatang.

“Pegadaian Global Education & Mastery Scholarship merupakan wujud komitmen perusahaan dalam membangun future leaders yang berwawasan global, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan. Kami meyakini bahwa investasi pada human capital adalah investasi jangka panjang yang akan melahirkan talenta-talenta unggul, membawa pulang praktik bisnis terbaik dunia, memperkaya perspektif organisasi, serta mengakselerasi transformasi Pegadaian untuk terus tumbuh, berdaya saing, dan semakin MengEMASkan Indonesia.” Tambah Dewi.

Tujuh perwakilan Insan Pegadaian yang diberangkatkan pada Batch IV ini berasal dari berbagai divisi strategis serta unit kerja daerah, dengan fokus studi yang linier terhadap kebutuhan pengembangan bisnis perusahaan, mulai dari hukum finansial, teknologi informasi, kecerdasan buatan (AI), hingga manajemen lingkungan.

Ketujuh Insan Pegadaian tersebut berhasil diterima di berbagai universitas terkemuka dunia, diantaranya Imperial College London di United Kingdom, University of Edinburgh yang berada di Skotlandia, serta Australian National University dan University of Melbourne yang berada di Australia.

Seluruh awardee tersebut telah melewati rangkaian proses seleksi yang sangat ketat, transparan, dan komprehensif selama hampir satu tahun, yang dimulai sejak April 2025 hingga Maret 2026.

Tahapan seleksi tersebut meliputi seleksi administrasi dan rekam jejak kinerja, tes kemampuan bahasa asing standarisasi internasional, tes etika (ethics) dan penilaian potensi diri (assessment), serta wawancara mendalam langsung dengan jajaran Direksi Pegadaian, serta mendapatkan penerimaan resmi (Letter of Acceptance) dari universitas luar negeri yang dituju.

Proses penyaringan yang panjang ini sengaja diterapkan untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki integritas tinggi serta kesiapan mental untuk menjadi representasi positif perusahaan di lingkungan akademik internasional.

Keberangkatan para peserta menuju negara tujuan studi masing-masing akan dilaksanakan secara bertahap pada periode Juli hingga September 2026, menyesuaikan dengan kalender akademik yang berlaku di Australian National University, University of Melbourne, University of Edinburgh, dan Imperial College London. Melalui bekal pendidikan tinggi global ini, Pegadaian optimis dapat terus memperkuat daya saing korporasi di tingkat nasional maupun global, yang nantinya akan memberikan kontribusi berkelanjutan untuk Perusahaan dan tanah air. Bersama Danantara, Pegadaian Selalu Hadir Melayani Sepenuh Hati untuk MengEMASkan Indonesia.

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tetap relevan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) menuju bonus demografi 2030 dan visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah diminta segera melakukan pembenahan tata kelola agar program prioritas tersebut tidak kehilangan kepercayaan publik akibat berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.

Guru Besar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof Sri Yunanto mengatakan MBG merupakan salah satu janji politik utama Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia melalui perbaikan gizi dan nutrisi.

Menurut dia, program tersebut lahir dari kebutuhan jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan mampu bersaing ketika Indonesia memasuki periode bonus demografi.

“Pak Prabowo melihat persoalan gizi sebagai isu penting karena berkaitan dengan kualitas generasi Indonesia pada 2030 dan 2045. Kita juga masih menghadapi masalah stunting sehingga kebutuhan nutrisi menjadi sangat penting untuk menciptakan generasi yang produktif,” kata Sri Yunanto di Jakarta, dikutip Jumat (26/6/2026).

Ia menilai MBG tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan manusia yang lebih luas, termasuk layanan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga pembangunan sekolah unggulan seperti Sekolah Garuda. Berbagai program tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Meski demikian, Sri Yunanto mengakui pelaksanaan MBG menghadapi tantangan serius, terutama terkait tata kelola. Berbagai isu yang beredar di masyarakat, mulai dari dugaan pemotongan anggaran, prosedur yang tidak standar, hingga kasus hukum yang menyeret pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), dinilai berpotensi merusak tujuan besar program tersebut.

“Jangan sampai ide yang baik menjadi rusak karena implementasi yang tidak baik. Yang harus dibenahi sekarang adalah tata kelola dan pengawasannya,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah perlu segera mengambil langkah tegas untuk membersihkan pelaksanaan program prioritas nasional dari praktik korupsi maupun penyimpangan lainnya. Penegakan hukum, kata dia, harus berjalan beriringan dengan pembenahan sistem pengelolaan agar masyarakat kembali percaya terhadap program tersebut.

Ia juga menilai pemerintah perlu menempatkan figur yang kompeten dan memiliki integritas untuk memimpin pelaksanaan program sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat segera diatasi. “Program prioritas harus dikelola oleh orang-orang yang mampu memastikan tujuan program tercapai. Jangan sampai ada kepentingan lain yang justru merusak program yang sebenarnya baik,” katanya.

Di tengah munculnya kritik terhadap MBG, Sri Yunanto menilai penghentian total program bukan pilihan yang tepat. Namun, kondisi fiskal yang sedang menghadapi tekanan perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan sasaran penerima manfaat.

Menurut dia, pemerintah dapat mengambil jalan tengah dengan melakukan refocusing atau penajaman target penerima manfaat kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. “Tidak harus seluruh anak sekolah menerima program ini. Kelompok yang perlu diprioritaskan adalah masyarakat miskin, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya yang memang membutuhkan intervensi gizi,” ujarnya.

Ia menilai pendekatan tersebut dapat menjaga tujuan utama program sekaligus mengurangi beban anggaran negara di tengah keterbatasan fiskal. Selain perbaikan tata kelola dan penajaman sasaran, Sri Yunanto menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap dampak program MBG yang telah berjalan sejak 2024.

Menurut dia, pemerintah harus mampu menunjukkan secara terbuka apakah program tersebut benar-benar berhasil meningkatkan status gizi masyarakat, mengurangi stunting, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan sektor UMKM.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah bukti. Apakah status gizi meningkat, apakah lapangan kerja bertambah, apakah UMKM berkembang. Semua itu harus diukur secara objektif,” katanya.

Ia menyarankan evaluasi dilakukan oleh lembaga independen dengan melibatkan akademisi, ahli gizi, ekonom, dan berbagai pihak terkait agar hasilnya dapat dipercaya publik. Hasil evaluasi tersebut, lanjut dia, perlu dipublikasikan secara transparan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah sekaligus menjawab berbagai kritik yang berkembang.

Sri Yunanto juga mengapresiasi keputusan pemerintah menghentikan sementara distribusi MBG selama masa libur sekolah. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah bersedia merespons kondisi fiskal dan berbagai masukan yang berkembang di masyarakat.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut belum cukup untuk menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai efektivitas program. “Yang lebih penting adalah mengukur dampaknya secara jujur dan terbuka. Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat apa hasil yang sudah dicapai dan bagaimana perbaikan tata kelola dilakukan,” katanya.

Dia mendorong BGN membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan perguruan tinggi dan para ahli untuk melakukan evaluasi serta pengawasan program secara berkala. Pendekatan yang terbuka akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur.

“Di era keterbukaan seperti sekarang, pemerintah harus sering menjelaskan perkembangan program kepada publik. Jika tata kelola diperbaiki, dampaknya terbukti positif, dan hasilnya disampaikan secara transparan, masyarakat akan lebih mudah menerima dan mendukung program tersebut,” ujar Sri Yunanto.

JAKARTA - Indonesia menghadapi masalah besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Di satu sisi, jumlah lulusan terus meningkat setiap tahun. Namun di sisi lain, kualitas keterhubungan dengan dunia kerja justru melemah.

Ketua Umum Ikatan Teknisi dan Teknolog Rekayasa Indonesia (Iterati) Andi Taufan Marimba mengatakan, hanya 64% pekerja muda bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka. Sedangkan 22,36% mengalami overeducation terlalu tinggi untuk pekerjaan yang mereka jalani. Artinya terjadi pemborosan sumber daya yang tidak sesuai dengan pemanfaatan di dunia kerja.

Dalam Kongres I Iterati 2026 bahwa persoalan ini sudah berada pada titik kritis dan membutuhkan intervensi yang nyata. “Solusi tidak cukup hanya dengan menambah jumlah lulusan atau memperluas akses pendidikan. Namun, yang dibutuhkan adalah reposisi total dari sistem pendidikan berbasis gelar menuju ekosistem berbasis kompetensi,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Andi Taufan menyebut sertifikasi profesi harus menjadi mata uang utama, bukan sekadar pelengkap. Pendidikan vokasi harus terhubung langsung dengan kebutuhan industri, bukan berjalan di jalur yang tidak beririsan. Selain itu, yang paling penting adalah negara harus memiliki peta talenta yang jelas siapa yang memiliki kompetensi apa dan dibutuhkan di mana.

“Artinya, hampir separuh talenta muda Indonesia tidak benar-benar berada di jalur yang tepat. Ini bukan sekadar masalah pilihan karier. Ini adalah kegagalan sistemik. Mismatch pendidikan telah menjelma menjadi bom waktu yang menggerus produktivitas nasional,” jelasnya.

Lihat video: Hasil Tes Kompetensi Akademik 2025 Rendah, Komisi X DPR RI Minta Evaluasi



Andi Taufan menambahkan, lulusan yang tidak bekerja sesuai bidangnya cenderung kehilangan momentum kompetensi, sementara mereka yang overeducated menghadapi stagnasi dan menjadi kurang berdaya guna. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat daya saing ekonomi nasional.

“Lebih mengkhawatirkan lagi, fenomena ini terjadi di tengah tuntutan transformasi industri yang semakin kompleks. Dunia kerja membutuhkan teknisi dan teknolog yang siap pakai, adaptif, dan kompeten. Namun, sistem pendidikan masih terlalu berfokus pada output ijazah, bukan pada relevansi kompetensi,” ungkapnya.

“Kita sedang memproduksi lulusan, bukan membangun keahlian dan kompetensi. Masalahnya bukan karena Indonesia kekurangan talenta, tetapi karena talenta yang ada tidak ditempatkan, dilatih, dan dikembangkan dengan tepat,” tambah dia.

Andi Taufan menambahkan, kurikulum yang tertinggal dari kebutuhan industri, minimnya integrasi pelatihan berbasis praktik, serta sistem sertifikasi yang belum terstandar lintas sektor semakin memperlebar jurang antara pendidikan dan dunia kerja.

“Akibatnya, industri kesulitan mencari tenaga kerja yang siap, sementara lulusan kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai. Paradoks ini tidak bisa dibiarkan,” jelasnya.

Andi Taufan menegaskan penguatan peran teknisi dan teknolog merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. “Kami ingin memastikan teknisi dan teknolog Indonesia memiliki standar kompetensi yang kuat dan diakui di lapangan, bukan hanya di atas kertas,” ujarnya.

Sebagai langkah nyata, Citiasia dan Iterati melakukan penandatanganan nota kesepahaman sebagai langkah awal untuk mendorong berbagai program bersama dalam pengembangan kapasitas, sertifikasi, dan pemetaan talenta SDM teknologi di Indonesia.

“Jika Indonesia ingin melompat dalam peta ekonomi global, maka memperbaiki ketimpangan pendidikan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa itu, bonus demografi hanya akan berubah menjadi beban demografi,” katanya.

Dalam forum tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan pentingnya penguatan pendidikan vokasi dan sistem kompetensi untuk mendukung transformasi ekonomi berbasis teknologi.

Sedangkan CEO Citiasia, Fitrah R. Kautsar, menyampaikan, ketika mismatch dibiarkan, maka tidak hanya kehilangan peluang di masa sekarang, tetapi juga masa depan. “Kita harus berhenti mengukur kualitas SDM hanya dari ijazah dan mulai menilai dari kompetensi nyata yang dapat digunakan dan teruji,” tandas Fitrah.

JAKARTA - Muktamar XXI Mathla’ul Anwar yang berlangsung pada 11-13 April 2026 di Kota Serang, Banten menetapkan KH Jazuli Juwaini sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA) periode 2026-2031. Penetapan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan organisasi sekaligus penanda dimulainya arah baru kepemimpinan dalam menjawab tantangan umat di era disrupsi global.

Proses pemilihan berlangsung demokratis dan dinamis di Hotel Le Dian, Kota Serang. Terpilihnya Jazuli Juwaini tidak hanya menjadi hasil dari proses demokrasi organisasi, tetapi juga mencerminkan harapan besar para muktamirin terhadap kepemimpinan yang mampu membawa Mathla’ul Anwar lebih adaptif, progresif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Jazuli Juwaini menyampaikan rasa syukur sekaligus komitmennya untuk mengemban amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. “Dengan memohon ridho Allah SWT, saya menerima amanah ini dengan penuh kesungguhan. Insya Allah akan saya jalankan sebaik-baiknya untuk kemajuan Mathla’ul Anwar ke depan,” ujarnya, Senin (14/4/2026).

Sebagai Ketua Umum terpilih, Jazuli menegaskan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya. Menurutnya, kualitas SDM merupakan fondasi utama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

“Penguatan SDM menjadi prioritas utama. Mathla’ul Anwar harus mampu melahirkan generasi unggul yang tidak hanya kuat di tingkat nasional, tetapi juga mampu bersaing secara global,” tegasnya.

Jazuli juga menekankan pentingnya pembenahan manajemen organisasi secara menyeluruh dengan pendekatan profesionalisme. Struktur kepengurusan ke depan akan dibangun berdasarkan prinsip kapasitas dan tanggung jawab, guna memastikan efektivitas organisasi dalam menjalankan perannya.

Lihat video: Nasaruddin Umar: Presiden Prabowo Undang Ormas Islam ke Istana



Selain itu, Jazuli menegaskan komitmennya untuk memperkuat tiga pilar utama Mathla’ul Anwar, yakni pendidikan, dakwah, dan sosial, sebagai basis gerakan dalam membangun peradaban umat.

“Risalah tiga—pendidikan, dakwah, dan sosial—akan kita kokohkan sebagai kekuatan utama organisasi dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam struktur kepemimpinan hasil Muktamar, KH. Embay Mulya Syarief ditetapkan sebagai Ketua Majelis Amanah PBMA periode 2026-2031, yang diharapkan menjadi penopang nilai, arah, dan kesinambungan visi organisasi ke depan.

Muktamar XXI Mathla’ul Anwar sendiri tidak hanya menjadi forum pemilihan kepemimpinan, tetapi juga ruang strategis untuk merumuskan arah kebijakan organisasi ke depan. Berbagai isu penting dibahas, mulai dari penguatan kelembagaan, kaderisasi, hingga respons terhadap dinamika global seperti digitalisasi, perubahan sosial, dan tantangan ekonomi umat.

Dalam konteks tersebut, Jazuli menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas organisasi. Ia menilai bahwa tantangan umat dan bangsa tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antara organisasi, pemerintah, dan masyarakat.

“Ketidakpastian global tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak. Sinergi adalah kunci untuk menghadapi persoalan umat, bangsa, dan negara,” jelasnya.

Rangkaian Muktamar XXI berlangsung dengan partisipasi luas dari kader dan pengurus Mathla’ul Anwar dari seluruh Indonesia. Suasana forum berlangsung khidmat, dinamis, dan mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi.

Ketua OC Muktamar XXI Mathla’ul Anwar, Asep Rohmatullah memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, aman, dan kondusif.

“Seluruh tahapan Muktamar berjalan sesuai rencana. Dinamika yang ada dapat diselesaikan dengan baik melalui komunikasi dan koordinasi yang konstruktif,” ujarnya.

Muktamar ini juga menegaskan posisi Mathla’ul Anwar sebagai organisasi keagamaan yang memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan umat, khususnya melalui penguatan pendidikan berbasis madrasah, dakwah yang moderat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Ke depan, Mathla’ul Anwar diharapkan mampu semakin memperkuat perannya sebagai kekuatan peradaban yang tidak hanya menjaga nilai, tetapi juga menghadirkan solusi atas berbagai persoalan umat dan bangsa.

“Ini bukan hanya pergantian kepemimpinan, tetapi momentum konsolidasi untuk memperkuat peran umat dalam membangun peradaban dan kemandirian bangsa,” demikian ditegaskan dalam penutup Muktamar.

Dengan kepemimpinan baru, Mathla’ul Anwar diharapkan mampu melangkah lebih progresif, memperkuat kapasitas internal, serta memperluas kontribusi nyata bagi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah.

JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti berbagai praktik baik yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dalam menurunkan tingkat pengangguran. Hal ini terlihat dalam kegiatan Presentasi Kepala Daerah pada Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah dimensi penurunan tingkat pengangguran yang dilakukan secara daring dari Command Center BSKDN pada Rabu, 1 April 2026.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang penilaian, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran bersama antardaerah untuk saling berbagi pengalaman dan strategi yang terbukti efektif.

“Melalui forum ini, kita dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dari daerah yang berhasil menurunkan pengangguran. Ini penting agar dapat direplikasi dan diadaptasi oleh daerah lain sesuai dengan karakteristik masing-masing,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan presentasi, sejumlah daerah menunjukkan berbagai pendekatan inovatif dalam menangani pengangguran. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, misalnya, menampilkan praktik baik melalui penguatan pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri, seperti pelatihan operator alat berat yang disesuaikan dengan permintaan kawasan industri.

Selain itu, Maluku Utara juga mendorong hilirisasi sektor unggulan, seperti komoditas cengkeh dan perikanan, guna meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru. Dukungan terhadap UMKM juga diperkuat melalui akses pembiayaan, pendampingan, hingga fasilitasi agar produk lokal mampu naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Kabupaten Alor menunjukkan praktik baik melalui pengembangan program berbasis potensi lokal, seperti program “Tripalawa” yang mengintegrasikan sektor pertanian, pariwisata, dan perikanan sebagai penggerak ekonomi daerah. Upaya ini diperkuat dengan pemberian kemudahan investasi di sektor unggulan serta dorongan kewirausahaan bagi masyarakat, termasuk lulusan pendidikan tinggi, agar tidak bergantung pada sektor formal.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor juga memberikan pelatihan dan pendampingan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar memiliki keterampilan yang memadai, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, Yusharto menekankan, keberhasilan penurunan pengangguran tidak hanya dilihat dari capaian angka, tetapi juga dari kualitas kebijakan, inovasi yang dihasilkan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

“Yang kita dorong adalah kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata. Inovasi dan kolaborasi menjadi faktor penting dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan,” pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda. Perpres tersebut diteken Presiden Prabowo pada 20 November 2025.

Dikutip dari laman situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Minggu (22/2/2026), penyelenggaraan SMA Unggul Garuda merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus untuk memenuhi kepentingan nasional melalui penyiapan sumber daya manusia unggul, terutama di bidang sains dan teknologi.

Melalui SMA Unggul Garuda, para peserta didik dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik pada bidang-bidang unggulan yang mendukung prioritas pembangunan nasional.

“SMA Unggul Garuda adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan unggul dan inklusif untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul di bidang sains dan teknologi serta dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik,” disebutkan dalam Perpres yang dapat diakses pada laman JDIH Kemensetneg.

Penyelenggaraan SMA Unggul Garuda bertumpu pada pilar tiga pilar. Pertama, penyeimbang akses, dengan memberikan akses bagi peserta didik dari berbagai latar belakang daerah dan sosial ekonomi untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Kedua, inkubator pemimpin, melalui pembentukan dan penguatan karakter kepemimpinan masa depan Indonesia. Ketiga, prestasi akademik dan pengabdian kepada masyarakat, melalui penyediaan pendidikan berkualitas tinggi dan pembinaan peserta didik untuk memiliki jiwa pelayanan dan pengabdian terhadap masyarakat.

Penyelenggaraan sekolah ini dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Dalam penyelenggaraannya, SMA Unggul Garuda terdiri atas SMA Unggul Garuda baru dan SMA Unggul Garuda transformasi.

SMA Unggul Garuda Baru

SMA Unggul Garuda baru adalah SMA Unggul Garuda yang dibangun baru dan dikelola oleh pemerintah pusat dengan kriteria khusus dalam rangka mempersiapkan lulusan dengan kompetensi unggul di bidang sains dan teknologi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik.

“Kurikulum SMA Unggul Garuda baru mengacu pada standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menggunakan kurikulum pengayaan [yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi],” disebutkan pada Pasal 10 ayat (1).

SMA Unggul Garuda baru terbuka bagi calon peserta didik yang berasal dari seluruh Indonesia, yang penerimaannya mempertimbangkan aspek kemampuan akademis, latar belakang ekonomi, asal geografis, dan daya tampung sekolah.

“Seleksi penerimaan peserta didik baru SMA Unggul Garuda baru sebagaimana dimaksud meliputi jalur beasiswa dan jalur reguler,” bunyi Pasal 16.

SMA Unggul Garuda Transformasi

Sementara itu, SMA Unggul Garuda transformasi adalah SMA Unggul Garuda yang meliputi SMA atau madrasah aliyah (MA) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat dengan pengayaan sehingga peserta didiknya dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik.

“SMA Unggul Garuda Transformasi dipilih dari SMA/MA yang memenuhi kriteria paling sedikit (1) berlokasi di Indonesia, memiliki akreditasi A, dan memiliki prestasi di tingkat regional, nasional, dan/atau internasional,” ketentuan pada Pasal 18 ayat (1).

SMA/MA ini diberikan pengayaan oleh Kemendiktisaintek meliputi setidaknya program pelatihan manajemen sekolah, pelatihan guru dan tenaga kependidikan, dan pembinaan peserta didik SMA Unggul Garuda transformasi.

Pendanaan serta Pemantauan dan Evaluasi

Di dalam Perpres Nomor 116 Tahun 2025 juga dituangkan mengenai ketentuan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SMA Unggul Garuda yang diamanatkan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) dan dilaporkan kepada Presiden.

“Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SMA Unggul Garuda paling sedikit enam bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan,” ketentuan Pasal 20 ayat (1).

Terkait pendanaan, pada Pasal 21 ditegaskan bahwa penyelenggaraan SMA Unggul Garuda dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BANDUNG - Yayasan Cakra Inti Indonesia terus memperkuat perannya dalam pembangunan sumber daya manusia unggul. Mereka memfasilitasi penerimaan mahasiswa baru program pendidikan tinggi bagi siswa Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) dan Pendidikan Pembentukan Perwira Khusus (Diktupasus) TNI AD T.A 2026.

Program ini dirancang sebagai langkah strategis yayasan dalam rangka memperluas akses pendidikan tinggi yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pengembangan kapasitas, peningkatan kompetensi, serta jenjang karier aparatur negara. Hal ini sejalan dengan kebutuhan organisasi dan tantangan nasional. TNI AD Siapkan Pasukan Perdamaian Gaza, Fokus Kesehatan dan Zeni

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 7.907 mahasiswa telah difasilitasi dan didampingi Yayasan Cakra Inti Indonesia dalam menjalani proses pendidikan tinggi. Upaya ini merupakan kontribusi nyata yayasan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas SDM , serta menanamkan nilai kepedulian sosial, integritas, dan profesionalisme.

Mahasiswa binaan Yayasan Cakra Inti Indonesia berasal dari berbagai institusi strategis nasional, antara lain berasal dari instansi TNI, Polri, Kementerian-kementerian, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga instansi lainnya. Secapa AD merupakan lembaga pendidikan militer di lingkungan TNI AD yang bertugas membentuk bintara-bintara terpilih menjadi perwira yang profesional, tangguh, dan berintegritas.

Peserta pendidikan direkrut dari prajurit berpangkat sersan kepala, sersan mayor, hingga pembantu letnan dua, yang setelah menyelesaikan pendidikan akan dilantik menjadi Perwira TNI AD dengan pangkat letnan dua. Markas Secapa AD berlokasi di Jalan Hegarmanah Nomor 152, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.

Komandan Secapa, Mayjen TNI Abdul Rahman Said, mengatakan, pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk perwira TNI AD yang adaptif dan profesional. Menurutnya, tantangan tugas TNI Angkatan Darat ke depan semakin kompleks dan dinamis.

Oleh karena itu, perwira tidak hanya dituntut unggul dalam kemampuan militer, tetapi juga memiliki kapasitas intelektual, manajerial, dan kepemimpinan yang kuat. ”Sinergi pendidikan militer dengan pendidikan tinggi ini diharapkan dapat memperkuat kualitas perwira TNI AD secara menyeluruh,” katanya dalam siaran tertulis, Senin (16/2/2026).

Ia menegaskan kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan yayasan yang kredibel merupakan langkah strategis dalam menyiapkan perwira TNI AD yang profesional, modern, dan berdaya saing tinggi.

Ketua Yayasan Cakra Inti Indonesia, Mubarok mengatakan, memfasilitasi pendidikan tinggi bagi siswa Pendidikan Pembentukan Perwira dan Diktupasus TNI AD merupakan bagian dari komitmen yayasan dalam mendukung pembangunan nasional. Yayasan Cakra Inti Indonesia berkomitmen untuk terus membuka akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan, khususnya bagi para siswa pendidikan TNI AD.

”Kami meyakini bahwa perwira yang memiliki kompetensi akademik, integritas, dan kepedulian sosial akan menjadi aset strategis bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

Ia menambahkan Yayasan telah mengimplementasikan program dan sistem pelayanan pendidikan berbasis kampus digital. Tujuannya mempermudah layanan akademik dan administrasi mahasiswa secara cepat, transparan, dan efisien melalui perangkat digital dan smartphone, tanpa mengganggu tugas dan kewajiban kedinasan peserta pendidikan.

Melalui berbagai inisiatif dan kolaborasi nasional tersebut, Yayasan Cakra Inti Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis dalam pembangunan pendidikan nasional serta mencetak generasi unggul. Dengan demikian mereka mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertahanan, pembangunan, dan kemajuan bangsa Indonesia.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi strategis pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dia menyatakan dampaknya lebih terasa dalam jangka panjang dibandingkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Hal itu disampaikan Esther berdasarkan hasil riset INDEF bekerjasama dengan United Nation, Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). Esther menjelaskan bahwa hasil simulasi menggunakan Model Overlapping Generation Indonesia (OG-IDN) untuk mengukur dampak realokasi anggaran melalui MBG terhadap indikator makroekonomi.

“MBG bukan kebijakan yang didesain untuk mendorong lonjakan pertumbuhan dalam waktu singkat. Ini adalah investasi modal manusia yang manfaatnya baru optimal ketika generasi penerima memasuki usia produktif,” kata Esther di Jakarta, dikutip Kamis (12/2/2026).

Esther menjelaskan, urgensi MBG tidak dapat dilepaskan dari persoalan gizi nasional yang masih menjadi tantangan struktural. Meski angka stunting menunjukkan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir, lajunya melambat dan masih berada di atas ambang batas rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Selain itu, masalah anemia pada ibu hamil, risiko kekurangan energi kronis (KEK), serta beban gizi ganda pada anak dan remaja juga masih tinggi di sejumlah wilayah. “Persoalan gizi berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan produktivitas jangka panjang. Tanpa intervensi serius, kita akan terus menghadapi jebakan produktivitas rendah,” ujarnya.

Ia menambahkan, posisi Indonesia dalam Human Capital Index (HCI) masih tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN. Menurutnya, perbaikan gizi sejak dini menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, literasi, dan numerasi yang selama ini menjadi pekerjaan rumah besar sektor pendidikan.

Dalam kajian INDEF, MBG dimodelkan sebagai transfer non-tunai kepada anak usia 0–18 tahun. Besaran transfer disimulasikan sekitar Rp799.371 per anak per tahun (harga 2025), dengan asumsi pembiayaan dilakukan melalui realokasi belanja sehingga tidak menambah defisit APBN.

Esther menjelaskan, dampak terhadap produktivitas tenaga kerja terjadi melalui dua jalur utama. “Pertama melalui kanal kesehatan, yang mulai terlihat sekitar dua tahun setelah implementasi, dan kedua melalui kanal pendidikan yang efeknya muncul sekitar enam tahun kemudian,” ujarnya.

Secara total, peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam simulasi mencapai sekitar 0,7 persen pada tahun keenam.

Berdasarkan hasil model OG-IDN, Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat secara moderat dengan puncak kenaikan sekitar 0,15–0,17 persen pada awal 2040-an, saat kohort penerima MBG memasuki pasar kerja.

Namun, dalam jangka panjang, PDB kembali ke lintasan keseimbangan semula. Hal serupa terjadi pada stok modal dan investasi yang hanya meningkat pada fase awal transisi. “Efeknya tidak permanen pada level output, tetapi yang paling konsisten adalah peningkatan konsumsi rumah tangga dan kesejahteraan antargenerasi,” kata Esther.

Konsumsi rumah tangga tercatat meningkat sekitar 0,04–0,05 persen dalam jangka panjang, menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan lintas kohort. Dari sisi pasar tenaga kerja, simulasi menunjukkan adanya penurunan kecil dan sementara pada penawaran tenaga kerja, terutama di kelompok pendapatan terbawah. Namun besarnya kurang dari 0,06 persen dan dinilai tidak signifikan secara struktural.

“Ini lebih merupakan efek kesejahteraan, bukan disinsentif kerja. Ketika kondisi rumah tangga membaik, ada penyesuaian jam kerja, tetapi sangat kecil dan tidak mengganggu pasar tenaga kerja,” jelasnya.

Upah riil juga tidak menunjukkan perubahan struktural. Perbedaan antara skenario dengan dan tanpa MBG sangat tipis dan kembali konvergen dalam jangka panjang. Esther menegaskan, selama MBG dibiayai melalui realokasi anggaran dan bukan ekspansi defisit, keberlanjutan fiskal tetap terjaga.

Rasio utang terhadap PDB dalam simulasi tidak mengalami perubahan struktural dan tetap berada di kisaran sekitar 50 persen dalam jangka panjang. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB maupun rasio belanja pemerintah terhadap PDB juga tidak menunjukkan pergeseran permanen.

“Desain fiskal netral adalah kunci. Jika pembiayaan dilakukan lewat utang baru, maka tentu implikasinya akan berbeda,” katanya. Esther menekankan, agar dampak MBG lebih optimal, pemerintah perlu mempersempit sasaran program, terutama pada kelompok usia dan wilayah dengan risiko gizi tertinggi.

Selain itu, MBG perlu diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar peningkatan modal manusia benar-benar terkonversi menjadi produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi.

“MBG tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada sinergi dengan kebijakan pendidikan, vokasi, dan pasar kerja,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar evaluasi program tidak hanya berfokus pada serapan anggaran, melainkan pada indikator outcome dan impact jangka panjang seperti perbaikan status gizi, capaian pendidikan, dan produktivitas tenaga kerja.

“Ini investasi generasi. Hasilnya memang tidak instan, tetapi jika dikelola tepat sasaran dan konsisten, dampaknya akan terasa pada daya saing Indonesia ke depan,” kata Esther.

Terkait hasil survei kepuasan publik 72,8 persen terhadap Program MBG, Eshter menilai angka tersebut perlu dibaca secara komprehensif, terutama dari sisi metodologi dan tata kelola program di lapangan. Esther mengatakan, angka kepuasan publik memang menunjukkan adanya penerimaan masyarakat terhadap tujuan program. Namun, menurutnya, validitas temuan survei tetap harus ditopang oleh transparansi metode dan kualitas implementasi kebijakan.

“Survei kepuasan publik harus dilihat dari jumlah sampel, sebaran responden, margin of error, serta metode pengumpulan datanya. Tanpa itu, angka 72,8 persen bisa menimbulkan tafsir yang berbeda-beda,” ujar Esther.

Esther menambahkan, tingginya tingkat kepuasan tidak otomatis meniadakan persoalan di lapangan. Ia menilai wajar apabila dalam program berskala nasional seperti MBG masih muncul kasus-kasus teknis, termasuk dugaan keracunan atau keterlambatan distribusi.

“Program dengan cakupan jutaan penerima tentu memiliki tantangan implementasi. Kepuasan mayoritas masyarakat tidak berarti 100 persen tanpa kendala,” katanya.

Menurutnya, pemberitaan negatif yang muncul di media bisa saja merepresentasikan kasus spesifik di daerah tertentu, bukan gambaran keseluruhan program. Namun demikian, kasus-kasus tersebut tetap harus menjadi bahan evaluasi serius.

Lebih jauh, Esther menekankan pentingnya pembenahan kelembagaan dalam pengelolaan MBG. Ia mengingatkan bahwa model sentralisasi penuh berpotensi menimbulkan persoalan pada tahap distribusi dan pengawasan.

“Jika seluruh proses terlalu terpusat, risiko yang muncul adalah panjangnya rantai distribusi dan lemahnya pengawasan di tingkat akhir. Ini bisa meningkatkan potensi masalah kualitas makanan,” jelasnya.

Esther menilai pendekatan desentralisasi terbatas dapat menjadi solusi, terutama dengan melibatkan komite sekolah, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal dalam pengawasan maupun penyediaan makanan. “Pelibatan komite sekolah dan orang tua dapat memperkuat kontrol sosial. Pengawasan menjadi lebih dekat dan respons terhadap masalah bisa lebih cepat,” ujarnya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa desentralisasi tanpa standar nasional yang ketat dapat memunculkan ketimpangan kualitas antarwilayah. Oleh karena itu, INDEF mendorong penerapan model tata kelola hibrida. Pemerintah pusat tetap memegang kendali pada aspek anggaran, standar gizi, dan sistem audit, sementara pelaksanaan teknis dapat melibatkan aktor lokal dengan pengawasan berlapis.

Ia menambahkan, transparansi anggaran dan sistem pelaporan digital juga penting untuk memastikan akuntabilitas program tetap terjaga. Menurut Esther, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari angka survei, tetapi dari konsistensi pelaksanaan, minimnya insiden, serta dampaknya terhadap perbaikan gizi dan ekonomi lokal.

“Survei adalah indikator persepsi. Tetapi tata kelola yang baik adalah fondasi keberlanjutan program,” ujarnya.

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung tujuan pendidikan nasional dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Intervensi gizi sejak dini, khususnya pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, hingga anak usia sekolah dan remaja, dipandang sebagai fondasi penting dalam meningkatkan kapasitas belajar dan kualitas hidup masyarakat di masa depan.

Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Leni Sri Rahayu mengatakan bahwa salah satu tujuan utama MBG adalah menyediakan makanan bergizi gratis sesuai kebutuhan kelompok sasaran. Khususnya kelompok 3B (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui), anak usia sekolah, dan remaja.

“Program ini menyediakan satu kali makan utama, baik pagi maupun siang, dengan harapan dapat meningkatkan akses penerima manfaat terhadap makanan bergizi yang layak,” kata Leni di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Menurutnya, jika pelaksanaan MBG mengikuti standar gizi yang telah ditetapkan, maka program tersebut berpotensi signifikan meningkatkan status gizi masyarakat. Namun, ia menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) berkelanjutan untuk memastikan program berjalan efektif dan sesuai target.

Dengan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terus bertambah perlu dipersiapkan evaluasi pelaksanaan agar Program MBG sesuai dengan tujuan seperti standar gizi, serta waktu distribusi. Sejauh ini pengawasan tata kelola MBG harus terus diperkuat dengan berbagai dinamika yang terjadi.

Hal itu penting karena dengan alokasi anggaran yang besar, harus ada indikator keberhasilan sampai program MBG bisa berjalan dengan baik. Leni menjelaskan pemenuhan gizi yang optimal berperan besar dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, serta dalam meningkatkan konsentrasi dan kapasitas belajar.

Anak dengan status gizi baik memiliki kesiapan fisik dan kognitif yang lebih optimal untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah.

“Jika dilihat dari tujuan dan dampaknya, program MBG tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan, justru saling memperkuat. Keduanya bertujuan mengoptimalkan kapasitas individu agar mampu belajar secara optimal dan hidup mandiri di masa depan,” ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya pemenuhan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Periode ini disebut sebagai masa emas perkembangan otak, di mana gizi berperan dalam pembentukan struktur dan fungsi otak, termasuk perkembangan sel saraf dan koneksi antarneuron.

“Kekurangan gizi pada 1.000 HPK berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif dan perkembangan motorik saat anak memasuki usia sekolah,” jelasnya.

Berbagai penelitian, lanjut Leni, menunjukkan anak yang mengalami kekurangan gizi cenderung memiliki konsentrasi belajar yang rendah dan prestasi akademik yang tidak optimal.

Leni juga mengingatkan bahwa gizi buruk dan stunting merupakan masalah gizi kronis yang terjadi akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang dan infeksi berulang, terutama pada periode awal kehidupan. Kondisi ini sangat krusial jika terjadi pada dua tahun pertama kehidupan, yang merupakan fase penting pertumbuhan otak.

“Gangguan gizi pada masa ini dapat menimbulkan hambatan perkembangan otak yang bersifat permanen. Dampaknya bukan hanya kesehatan, tetapi juga kemampuan kognitif dan kemampuan belajar anak,” ujarnya. Dia menekankan bahwa pencegahan stunting jauh lebih penting dibandingkan upaya kuratif, karena dampak jangka panjangnya sulit diperbaiki.

Leni mengutip laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebutkan anak dengan stunting memiliki skor IQ sekitar 11 poin lebih rendah dibandingkan anak dengan status gizi normal. Kondisi ini berimplikasi langsung pada prestasi belajar, kesiapan sekolah, dan kualitas hasil pendidikan.

“Jika masalah gizi buruk dan stunting tidak ditangani secara serius, ini bisa mengganggu sistem pendidikan nasional karena kemampuan belajar peserta didik menjadi lebih rendah, sehingga menghambat peningkatan kualitas SDM secara keseluruhan,” katanya.

Menurut Leni, pemenuhan gizi yang kuat memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, gizi meningkatkan daya tahan tubuh, konsentrasi, dan kesiapan belajar. Namun, dampak paling fundamental terletak pada pembentukan kualitas SDM secara berkelanjutan.

“Anak dengan status gizi baik memiliki kapasitas kognitif dan potensi belajar lebih tinggi, sehingga mampu mengikuti pembelajaran secara efektif dan mencapai prestasi yang lebih baik. Ini menjadi salah satu determinan utama dalam pembentukan SDM berkualitas,” jelasnya.

Ia menambahkan SDM dengan prestasi belajar baik memiliki peluang lebih besar untuk mandiri, mengembangkan keterampilan, serta beradaptasi dan bersaing di dunia kerja dan masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan gizi harus dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang bagi daya saing individu dan bangsa.

Dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan, Leni menilai kemudahan pengangkatan karyawan MBG sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat dipertimbangkan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi mereka dalam mendukung keberlangsungan program.

Namun, ia menekankan kebijakan tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku agar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel tetap terjaga. “Kebijakan pengangkatan karyawan SPPG sebagai PPPK perlu mengikuti regulasi yang ada, sehingga akuntabilitas tetap terjaga,” katanya.

Meski demikian, Leni menegaskan peningkatan kualitas SDM tidak dapat dicapai hanya melalui intervensi gizi. Penguatan sektor pendidikan harus berjalan beriringan dengan program gizi.

Ia menekankan sinergi antara intervensi gizi dan penguatan sistem pendidikan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing global.

KALSEL - Presiden Prabowo Subianto tiba di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Senin, 12 Januari 2026 sekitar pukul 11.00 WITA. Kehadiran Presiden di Banjarbaru yakni untuk meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 Provinsi.

Setibanya di Banjarbaru, Prabowo langsung menuju Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS). Di sana, Presiden akan meresmikan Sekolah Rakyat yang menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi pendidikan nasional.

Acara peresmian ini tidak hanya menjadi simbol pembangunan fisik sarana pendidikan, tetapi juga penegasan komitmen negara pada kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat dirancang sebagai ruang belajar yang layak, terjangkau, dan inklusif, sekaligus instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Di Kalimantan Selatan, kehadiran Presiden Prabowo disambut dengan antusiasme tinggi oleh masyarakat. Dari Bandara hingga menuju BBPPKS, masyarakat tampak memadati jalur yang dilalui Presiden untuk memberikan sambutan hangat dan menyapa Presiden dengan lambaian tangan. Presiden pun membalas sapaan tersebut dengan menyapa dari atap mobil yang menciptakan suasana akrab dan penuh kehangatan.

Melalui peresmian ini, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan manusia melalui pendidikan menjadi prioritas utama. Agenda ini turut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia dari kota hingga pelosok negeri.

Lihat video: LIVE Pemerintah Berikan Pendidikan Gratis dan Berkualitas Sekolah Rakyat



Sebelumnya, Presiden Prabowo beserta rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada pukul 08.30 WIB. Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kota Banjarbaru yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

JAKARTA - Berhasil kembangkan talenta Sumber Daya Manusia (SDM), PT Mitra Tours And Travel raih penghargaan dalam ajang Top Human Capital Awards 2025. Pemberian penghargaan tersebut diselenggarakan di Hotel Raffles Jakarta, Selasa 4 November 2025.

Dalam penghargaan nasional yang diikuti lebih dari 130 perusahaan lintas industri ini, PT Mitra Tours And Travel berhasil memperoleh pengakuan sebagai salah satu perusahaan yang dianggap berhasil dalam mengelola dan memanfaatkan Human Capital Management System (HCMS). Hal itu sebagai pendorong utama pertumbuhan bisnis dengan berhasil meraih penghargaan Top Human Capital Awards 2025.

Tak hanya itu, CEO PT Mitra Tours And Travel Moh Devry Farany juga dianugerahi penghargaan sebagai The Most Committed Top Leader on Human Capital 2025. Penghargaan itu berkat komitmen dan kepemimpinannya dalam menjadikan manajemen SDM sebagai bagian integral dari strategi bisnis perusahaan.

Ajang Top Human Capital Awards 2025 mengusung tema “The Role of Talent Mobility and HCMS as Strategic Business Partner,” menekankan pentingnya integrasi pengelolaan SDM dengan arah strategis perusahaan.

Dalam hal ini, PT Mitra Tours And Travel dinilai menonjol dalam implementasi HCMS yang menyeluruh, mulai dari penguatan talent mobility, digitalisasi sistem HR, hingga pengembangan kompetensi karyawan yang selaras dengan visi bisnis perusahaan.

“Penghargaan ini bukan hanya bentuk apresiasi, tapi juga pengingat keberhasilan perusahaan berawal dari pekerja di dalamnya. Kami terus berkomitmen mengembangkan talenta terbaik, membangun budaya kerja kolaboratif, dan memastikan sistem manajemen SDM kami mampu mendorong inovasi serta daya saing bisnis di era digital,” ujar CEO PT Mitra Tours And Travel Moh Devry Farany, Rabu (5/11/2025).

Menurut Devry, pihaknya telah menerapkan pendekatan people-centric organization di seluruh lini bisnisnya. Upaya ini dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital dalam proses HR, peningkatan kapabilitas kepemimpinan di setiap level organisasi, serta pembentukan budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan dan pembelajaran berkelanjutan.

Dewan Juri Top Human Capital Awards 2025 menilai PT Mitra Tours And Travel berhasil menjadikan HCMS sebagai enabler dalam transformasi bisnis. Kinerja sistem SDM di perusahaan ini menunjukkan keselarasan yang kuat antara strategi pengembangan talenta dengan tujuan pertumbuhan bisnis.

Selain itu, perusahaan juga dinilai unggul dalam penerapan talent mobility yang efektif, memastikan setiap individu berada di posisi yang tepat untuk berkontribusi maksimal terhadap pencapaian target perusahaan.

Ketua Dewan Juri Budi W. Soetjipto menyampaikan integrasi antara HCMS dan strategi bisnis merupakan contoh penerapan ideal. “HCMS bukan lagi sekadar sistem administratif, tetapi menjadi mitra strategis dalam mendorong inovasi, ketangkasan organisasi, dan keberlanjutan bisnis,” ujarnya.

Prestasi ini juga menjadi cerminan kepemimpinan Devry Farany yang konsisten dalam memperkuat peran SDM di tengah dinamika industri pariwisata dan perjalanan yang terus berubah. Di bawah arahannya, perusahaan tidak hanya berfokus pada ekspansi bisnis, tetapi juga pada penguatan kualitas talenta, efisiensi operasional, dan kesejahteraan karyawan. “Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh Perwira Mitra Tours And Travel,” kata Devry.

Devry menambahkan keberhasilan ini adalah hasil kerja keras, kolaborasi, dan komitmen bersama dalam membangun perusahaan yang berdaya saing tinggi. "Ke depan, kami akan terus mengembangkan sistem SDM yang lebih adaptif, digital, dan berorientasi masa depan,” ucapnya.