Jakarta: Transisi energi di Indonesia makin terasa nyata. Bukan cuma soal teknologi, tapi juga keterlibatan masyarakat.

Salah satu buktinya datang dari Sukabumi, Jawa Barat. Tanaman sorgum kini bukan hanya jadi komoditas pertanian, tapi juga sumber energi hijau.

Melalui kegiatan Ceremonial Panen Raya Tanaman Sorgum dan Pengiriman Perdana Biomassa Sorgum Dust sebagai Co-firing PLTU Pelabuhan Ratu, PLN Indonesia Power (PLN IP) menunjukkan langkah konkret menuju energi bersih berbasis masyarakat dengan tema "Dari Ladang Menjadi Cahaya".

Kegiatan yang digelar oleh Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu ini berlangsung di Perkebunan Sorgum Cilegok, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi pada 18 Juni 2026.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menegaskan program ini merupakan wujud nyata sinergi antara sektor energi dan pertanian dalam mendukung ketahanan energi sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Program biomassa sorgum ini menjadi bukti bahwa transisi energi tidak harus mengorbankan kepentingan masyarakat. Justru sebaliknya, kami ingin memastikan masyarakat di sekitar wilayah operasi turut merasakan manfaat ekonomi dari setiap langkah transformasi energi yang kami jalankan," ujar Bernadus dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Juni 2026.

Kegiatan ini menandai keberhasilan inisiatif yang telah berjalan sejak tahun 2025, mulai dari tahap penanaman hingga tercapainya masa panen raya.

Langkah strategis ini juga merupakan gerakan transformatif yang memadukan sektor pertanian dan energi guna memperkuat rantai pasok biomassa berbasis masyarakat.

Pemanfaatan tanaman sorgum memberikan nilai tambah yang luas. Bulirnya mendukung ketahanan pangan, sedangkan batang dan daunnya diolah menjadi sorgum dust untuk bahan bakar pendamping (co-firing) batu bara di PLTU Pelabuhan Ratu.
Melalui sinergi antara BUMN, pemerintah daerah, dan para petani, program ini turut menjawab tantangan kepastian pasar dengan hadirnya PLN sebagai off-taker yang jelas bagi hasil panen masyarakat.

Bernadus menambahkan, keberhasilan program ini di Pelabuhan Ratu menjadi model yang dapat direplikasi di unit-unit PLN Indonesia Power lainnya.

"Kami berkomitmen untuk terus memperluas program biomassa berbasis masyarakat ini, sejalan dengan upaya kami mempercepat pencapaian target Net Zero Emissions sekaligus mewujudkan ekonomi sirkular yang mandiri di berbagai wilayah operasi," tegasnya.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintah mengejar kapasitas energi surya 100 gigawatt dalam 3 tahun membutuhkan dukungan modal besar untuk mengatasi sejumlah tantangan mulai dari sisi infrastruktur listrik, hingga kesiapan industri domestik yang masih terbatas.

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen Indonesia untuk mempercepat peralihan menuju energi hijau di tengah ketidakpastian global. Hal ini ditempuh dengan mengejar pasokan energi terbarukan, termasuk surya berkapasitas 100 gigawatt (GW).

Dalam Forum Bisnis Indonesia–Jepang di Tokyo akhir Maret lalu, Prabowo menjelaskan, dalam sektor energi, Indonesia berambisi untuk mengakselerasi mempercepat energi baru terbarukan, khususnya tenaga surya.

“Dalam tiga tahun ke depan, kami ingin mencapai 100 gigawatt energi surya. Bagi kami, ini mendesak melihat situasi global saat ini,” ujarnya, dikutip Minggu (19/4/2026).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, komposisi kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis EBT pada 2025 mencapai 15,6 gigawatt (GW) atau 15,7% dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional sebesar 107,5 GW.

Komposisi kapasitas terpasang Pembangkit berbasis EBT pada 2025 didominasi oleh pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas sebesar 7.587 megawatt (MW) atau setara 48,54% dari total kapasitas EBT nasional.

Menyusul di belakangnya adalah pembangkit listrik tenaga bioenergi (PLTBio) dengan kapasitas terpasang sebesar 3.148 MW pada 2025, dengan kontribusi sekitar 20,14% terhadap total nasional.

Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan target pemerintah terbilang cukup ambisius.

Dia menjelaskan, realisasi target tersebut akan membutuhkan investasi besar dan dukungan menyeluruh. Hal ini terutama dari sisi pendanaan dan reformasi sistem kelistrikan.

Bhima mengatakan, percepatan kapasitas energi surya tidak hanya bergantung pada pembangunan pembangkit, tetapi juga kesiapan transmisi dan jaringan listrik milik PT PLN (Persero).

Dia menjelaskan, hambatan utama saat ini terletak pada keterbatasan jaringan listrik yang menyulitkan integrasi energi surya, khususnya di tingkat masyarakat dan kawasan industri.

Kondisi tersebut membuat insentif bagi masyarakat maupun pelaku usaha untuk membangun panel surya masih terbatas, termasuk dalam mekanisme jual beli listrik dari pembangkit mandiri.

“Selain itu, masih ada hambatan birokrasi di PLN untuk melakukan pemasangan instalasi panel surya atap,” katanya saat dihubungi.

Di sisi lain, percepatan pembangunan dalam waktu singkat berisiko meningkatkan ketergantungan impor panel surya dan komponen pendukungnya. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat industri dalam negeri, termasuk peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai produsen panel surya, modul, dan baterai penyimpanan energi.

Bhima menilai pengembangan energi surya seharusnya berjalan seiring dengan agenda industrialisasi hijau untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi dominasi impor.

“Sehingga konten impornya tidak dominan, bisa di-shifting ke produksi manufaktur domestik,” ujarnya.

Dia menambahkan, momentum krisis energi dan kenaikan harga minyak global seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat transisi energi, termasuk melalui dukungan pembiayaan perbankan.

Salah satu opsi yang diusulkan Bhima adalah mengalihkan sebagian saldo anggaran lebih (SAL) untuk pembiayaan energi surya dan industrinya.

“Paling tidak 30%–40% untuk pembiayaan panel surya termasuk industri panel suryanya,” katanya.

Selain itu, Bhima menekankan perlunya dukungan pembiayaan dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk penguatan infrastruktur jaringan dan transmisi PLN.

Reformulasi subsidi energi juga dinilai menjadi kunci, dengan mengalihkan sebagian subsidi dari energi fosil seperti batu bara ke energi surya.

Bhima mengakui target 100 gigawatt dalam 3 tahun akan sulit tercapai. Namun, pencapaian setengah dari target tersebut dinilai akan berdampak signifikan terhadap bauran energi nasional.

Peningkatan kapasitas tersebut juga berpotensi menekan konsumsi batu bara serta mengurangi beban subsidi impor bahan bakar minyak secara drastis.

“Kalau paling tidak mencapai 50 gigawatt saja dalam 2–3 tahun ke depan itu sebenarnya bauran energi terbarukannya akan naik signifikan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Futura Energi Global Tbk. (FUTR) merombak jajaran direksi dan komisaris usai melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), Senin (10/11/2025). RUPSLB ini dilakukan usai Aurora Dhana Nusantara atau Ardhantara mengakuisisi FUTR.

Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham telah menyetujui untuk mengangkat mantan Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi (Purn) Sutanto menjadi Komisaris Utama FUTR menggantikan Khairiansyah Salman selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen. Kemudian Harry Maryanto Supoyo sebagai Komisaris, dan Anggara Suryawan sebagai Direktur Utama (CEO).

Direktur Utama FUTR Anggara Suryawan mengatakan, dengan perpaduan figur senior berintegritas tinggi dan profesional pasar modal berpengalaman, FUTR menegaskan posisinya sebagai emiten energi dengan kepemimpinan kredibel, independen, dan berorientasi global.

"Kombinasi Sutanto, Supoyo, dan Anggara diyakini akan membawa FUTR ke fase pertumbuhan baru dan dapat menjadi katalis transformasi energi hijau di Indonesia dengan tata kelola dan visi kelas dunia," kata Anggara dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/11/2025).

Anggara melanjutkan fokus perseroan saat ini tetap pada geothermal karena proyek tersebut sudah dimiliki dan akan menjadi fondasi utama pertumbuhan ke depan.

Menurutnya, reaktivasi eksplorasi geothermal akan mulai dilakukan pada kuartal I/2026. Selain itu, manajemen FUTR juga akan membuat floating solar PV di Bali pada kuartal II/2026.

“Fokus FUTR yang pertama tetap di geotermal karena kami sudah memiliki aset itu. Jadi program pertama adalah reaktivasi eksplorasi geotermal yang akan dimulai di kuartal I/2025. Kami juga akan menunjuk konsultan untuk melakukan studi dan menyusun drilling program,” ujarnya.

Anggara melanjutkan, tahap awal eksplorasi geotermal akan dimulai dengan pengembangan kapasitas 30 megawatt di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah, dengan estimasi investasi sekitar US$120 juta.

"Proses pengeboran ditargetkan dapat dimulai pada akhir tahun depan, setelah penyusunan studi kelayakan dan persiapan teknis selesai," ujar Anggara.

Lebih lanjut dia menjelaskan selain geotermal, FUTR juga akan mengeksekusi proyek PLTS terapung (floating solar PV) di kawasan Danau Nusa Dua, Bali, yang direncanakan mulai berjalan pada kuartal kedua 2026.

Proyek PLTS Bali ini merupakan pengembangan dari area showcase G20 yang sudah memiliki infrastruktur awal dan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

“PLTS itu relatif lebih cepat, hanya sekitar enam bulan dari persetujuan sampai operasional, karena sifatnya tinggal integrasi ke grid,” jelasnya.

FUTR juga membidik peluang dekarbonisasi berbasis hutan (carbon absorbance) di kawasan Indonesia Timur, tepatnya di sekitar Sulawesi, dengan luas lahan mencapai 70.000 hektare. Area tersebut saat ini tengah dalam proses sertifikasi karbon internasional.

Dengan proyek dekarbonisasi ini, FUTR menargetkan untuk mulai masuk ke bursa karbon pada tahun 2027, sejalan dengan visi jangka panjang perusahaan menuju bisnis energi hijau dan rendah emisi.

“Sekarang sedang dalam tahap sertifikasi, bahkan sudah ada pihak luar negeri yang berminat membeli kredit karbonnya. Tapi kami ingin sebagian tetap dijual di dalam negeri karena banyak perusahaan lokal yang juga wajib membeli,” ungkapnya.

Anggara melanjutkan seluruh proyek tersebut masih dalam tahap pengembangan sehingga belum akan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan tahun depan. Namun, tuturnya, manajemen optimistis potensi jangka panjangnya akan sangat menguntungkan karena berbasis energi terbarukan tanpa biaya bahan bakar.

"Ke depannya, ini akan menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan berkelanjutan FUTR dan mendukung transisi energi nasional," kata Anggara.

Menurutnya, FUTR ke depan akan fokus pada penguatan portofolio dan penyiapan aset-aset berpendapatan (revenue generating assets) untuk menopang kinerja jangka menengah.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Toyota Motor Corporation menyampaikan komitmen untuk menanamkan investasi sebesar Rp2,5 triliun di Indonesia untuk mengembangkan industri bioetanol, seiring kebijakan pemerintah yang menargetkan penerapan mandatory blending E10 pada 2027. Fasilitas ini nantinya akan memproduksi 60.000 kiloliter bioetanol per tahun.

Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu dengan CEO Toyota Motor Corporation untuk kawasan Asia Masahiko Maeda di Jepang pada Jumat (7/11/2025).

Todotua menyatakan bahwa langkah Toyota sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian energi dan transisi menuju ekonomi hijau melalui pengembangan biofuel. Apalagi, harga impor BBM semakin tinggi.

"Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan mandatory blending bioethanol dalam bensin sebesar 10% [E10] yang akan mulai diterapkan pada tahun 2027, kami melihat potensi besar kerja sama dengan Toyota untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi bioethanol di kawasan," ujar Todotua dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa kebutuhan bahan bakar dalam negeri yang mencapai lebih dari 40 juta kiloliter per tahun akan mendorong permintaan bioetanol hingga sekitar 4 juta kiloliter pada 2027. Oleh karena itu, sambungnya, pembangunan pabrik pendukung harus dimulai sejak sekarang agar Indonesia tidak kehilangan momentum.

Sebagai proyek percontohan, Toyota dan Pertamina New Renewable Energy (NRE) akan memulai kerja sama pengembangan pabrik bioetanol di Lampung. Fasilitas tersebut direncanakan memiliki kapasitas produksi 60.000 kiloliter per tahun, dengan target pembentukan perusahaan patungan (joint venture) pada awal 2026.

“Bahan bakunya juga tidak hanya dari perusahaan tapi juga melibatkan petani dan koperasi tani setempat sehingga juga dapat menggerakan perekonomian di daerah," klaim Todotua.

Selain meningkatkan pasokan energi bersih, proyek ini diharapkan memperluas lapangan kerja serta memperkuat rantai pasok biomassa dalam negeri.

Toyota melalui asosiasi riset Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels (RABIT) juga tengah mengembangkan teknologi bioetanol generasi kedua berbasis biomassa non-pangan, seperti limbah pertanian dan tanaman sorgum.

Teknologi tersebut dinilai relevan dengan karakter agrikultur Indonesia yang memiliki beragam bahan baku potensial, seperti tebu, padi, singkong, kelapa sawit, dan aren.

Sementara itu, Maeda mengklaim bahwa Toyota telah berhasil memiliki teknologi mesin kendaraan yang efisien dan ramah lingkungan dengan penggunaan bahan bakar E20, bahkan dari riset yang dikembangkan bahan bakar hijau tersebut telah diujicobakan dalam mobil balap Super Formula.

“Mesin dengan bahan bakar E20 dan Hybrid EV merupakan teknologi yang matching untuk digunakan dalam industri mobility saat ini” ujar Maeda.

Adapun negara seperti Brazil sedang mengkaji kebijakan E100, yang artinya 100% bahan bakar berasal dari bioetanol. Kebijakan serupa juga diambil oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, RRT, India, Perancis, Thailand dan Filipina yang sudah menerapkan kebijakan E10—E20.

Jepang merupakan salah satu mitra ekonomi utama Indonesia. Sejak berlakunya Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada 2008, nilai perdagangan kedua negara terus meningkat mencapai US$35,7 miliar.

Sementara dalam lima tahun terakhir, investasi Jepang di Indonesia mencapai US$18,89 miliar, menjadikannya investor asing terbesar keempat dengan pertumbuhan rata-rata tahunan 12,4%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) mulai berpartisipasi aktif dalam pengembangan energi panas bumi (geothermal) pada tahun ini melalui PT Toka Tindung Geothermal (TTG), perusahaan patungan antara perseroan dengan PT Hormat Geothermal Indonesia.

Investor Relation ARCI Fredric mengatakan proyek ini telah mengantongi izin panas bumi dan ditetapkan Pemerintah sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Proyek ini menandai diversifikasi portofolio energi hijau perseroan," ujarnya, Senin (3/11/2025).

Saat ini, perseroan melalui TTG menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan kapasitas terpasang sebesar 40 Megawatt (MW) di wilayah Toka Tindung, Sulawesi Utara.

Dalam tahap pengembangannya, proyek ini turut didukung oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) melalui program Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM) yang bekerja sama dengan World Bank.

Dia menilai langkah kolaboratif antara Ormat dan SMI dalam mendorong pembiayaan berbasis mitigasi risiko tersebut dapat mempercepat eksplorasi dan penguatan infrastruktur energi bersih di wilayah Toka Tindung.

Adapun ARCI berhasil membukukan laba bersih sebesar US$71 juta, berbalik dari rugi US$4 juta sepanjang sembilan bulan berjalan tahun ini dibandingkan dengan pada periode yang sama tahun lalu.

Dengan asumsi kurs per 30 September 2025 sesuai laporan keuangan ARCI sebesar Rp16.666 per dolar AS, laba bersih perseroan per kuartal III/2025 itu setara dengan Rp1,17 triliun.

Peningkatan produksi dan penjualan emas dari tambang utama di Sulawesi Utara menjadi motor utama pertumbuhan kinerja Perseroan.

Hingga akhir Kuartal III/2025, ARCI mencatatkan total produksi emas sebesar 90.000 ons (koz), meningkat 23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 73 koz.

Kinerja positif tersebut dinilai Frederic dipicu oleh stabilitas operasional di tambang utama Sulawesi Utara serta keberhasilan implementasi program efisiensi dan optimalisasi fasilitas pengolahan.

Momentum tersebut juga diperkuat oleh tren kenaikan harga emas dunia sepanjang tahun, yang berada pada level menguntungkan dan memberikan dorongan positif terhadap pendapatan serta margin usaha perseroan.

Perseroan berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan produksi sebesar 25%, meningkatkan gold grade dan gold recovery, serta mengembangkan proyek underground dan fokus pada eksplorasi.

"Kami optimistis seluruh target tersebut dapat terealisasi hingga akhir tahun 2025. Terlebih, per Oktober 2025, volume produksi kami telah melampaui 100 koz, atau lebih tinggi dibandingkan total produksi sepanjang tahun 2024,” tambah Fredric.

Selain meningkatkan produksi, lanjutnya, perseroan juga akan mengembangkan potensi baru. Salah satunya melalui program undergroundmining yang sedang dikembangkan pada tahun ini.