Bisnis.com, JAKARTA- Indonesia sejauh ini bisa meredam lonjakan harga minyak mentah imbas perang di Timur Tengah, tetapi peristiwa ini mengingatkan agar pemerintah bisa menyusun strategi tahan banting terhadap gejolak pasokan energi global. Program percepatan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati alias BBN kembali menguat.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia cepat-cepat merespons dampak pasokan minyak mentah yang bakal cekak dalam waktu ke depan. Menteri Bahlil mengungkapkan pemerintah meminta mandatori penggunaan BBN berlari.

Biodiesel kembali mendapatkan sorotan utama. Sejauh ini selaku produsen minyak sawit terbesar di dunia, sekaligus pengguna bahan bakar campuran sawit dengan porsi tertinggi, Indonesia cukup percaya diri.

Tahun ini, Bahlil mengatakan mandatori biodiesel yang sebelumnya 35% (B35), harus dikerek hingga 50% (B50). Strategi ini diharapkan berhasil menjaga agar harga energi terkendali, selagi pemerintah mengulur waktu menghabiskan porsi subsidi selama harga minyak melonjak.

Di lain sisi, BBN tidak sekadar biodiesel yang dapat dimanfaatkan berbagai moda maupun mesin berbasis solar. Indonesia masih punya potensi mengembangkan bioetanol, kartu truf lain menjaga pasokan energi berbasis sumber terbarukan.

Selepas dua dekade lalu, wacana pengembangan bioetanol tidak pernah gol. Mandatori awal sebesar 5% ditenggat sejak 2016, dan pada tahun ini seharusnya memasuki fase campuran entanol 20% (E20). Target demikian merujuk Permen ESDM No.12/2015, hanya sedikit direalisasikan hingga sekarang.

Berbarengan dengan itu, berbagai negara lain telah mengadopsi campuran etanol dengan porsi kian besar. Etanol telah membuat negara seperti Brasil berhasil, memperkuat ketahanan energi sekaligus memangkas emisi karbon.

Indonesia seperti melompat di tempat. Target selalu menyundul, tetapi realisasi kebijakan tetap mandul.

Hal ini terungkap dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) pada Februari lalu di Wisma Bisnis Indonesia. Para narasumber yang hadir antara lain CEO Pertamina New & Renewable Energy John Anis, Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara, dan Ketua Umum Asosiasi Produsen Spiritus dan Etanol (Apsendo) Izmirta Rachman.

Diskusi itu sepakat bahwa pengembangan bioetanol akan memegang peran vital dalam mencapai kedaulatan energi. Brasil menunjukan efek tersebut, di mana negara berhasil mendorong pemanfaatan tebu sebagai campuran energi. Kini, seluruh jenis BBM di Brasil mengandung campuran etanol.

Brasil sukses memangkas karbon 1,34 miliar ton setara CO2, dan menghemat US$261 miliar devisa saban tahun dari pengembangan bioetanol. Brasil terus ketagihan, akan mengerek mandatori etanol, serta menargetkan produksi 50 miliar liter bioetanol per tahun dari saat ini 36,83 miliar liter.

Selain mengandalkan tebu, Brasil juga menanam jagung untuk etanol. Target ekspansi itupun mendatangkan investasi segar. Baru-baru ini saja, seperti dikutip dari valorinternational.globo.com, Brasil menjaring sedikitnya US$23 miliar untuk ekspansi bioetanol berbasis jagung.

Jejak yang sama mulai diikuti India, Filipina, hingga Amerika Serikat. Negara-negara tersebut kian menggebu menggenjot produksi etanol.

BIOETANOL BELUM TERLAMBAT

Meski terbilang lamban, tak ada kata terlambat untuk mengalihkan pandangan kepada bioetanol. Seperti diungkap Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiyani kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Merespons potensi kelangkaan minyak mentah, Eniya menjawab singkat pertanyaan dari Bisnis soal masa depan EBT, wabilkhusus bioetanol. “Kalau bioetanol itu berbasis pada harga molasesnya. Saat ini molases di harga kurang dari Rp1.000/kg akan lebih menguntungkan jika diolah menjadi Bahan Bakar Bioetanol. Dan ini molases dari lokal,” jelas Eniya.

Belakangan pemerintah menerbitkan beleid baru soal BBN, Kepmen No.114/2026 yang secara langsung mengganti kebijakan sebelumnya. Dalam beleid itu, pemerintah mengejar mandatori E10 mulai 2028, untuk sejumlah wilayah secara bertahap.

Namun lagi-lagi, banyak persoalan teknis yang merintangi realisasi. Untuk mengebut penggunaan E10, misalnya, dibutuhkan sedikitnya 5 juta kiloliter etanol. Padahal kemampuan produksi dalam negeri baru sekitar 63.000 kiloliter.

Hambatan ini berasal dari keengganan produsen menceburkan diri ke dalam industri bioetanol. Sikap itu, seperti dikatakan Ketua Apsendo Izmirta Rachman, karena harga yang tidak kompetitif.

“Harga bioetanol saja ditetapkan sekitar Rp7.900 per liter etanol, dengan formulasi yang tidak diubah sejak lama,” ungkapnya kepada Bisnis baru-baru ini.

Belum lagi pasokan bahan baku itu harus bersaing dengan industri lain, seperti sektor makanan dan minuman, hingga farmasi. “Jangan salahkan kalau bahan baku ini tetap diekspor, karena tidak ada yang mengurusi tata niaga tersebut,” ucap Izmirta.

Persoalan lainnya adalah banjir impor etanol, terutama yang berasal dari Amerika Serikat. Kesepakatan dagang RI-AS, telah membebaskan tarif impor yang membuat produsen lokal juga kewalahan.

Izmirta menyampaikan untuk merealisasikan kebijakan bioetanol dalam mengemban misi ketahanan energi, dibutuhkan otoritas yang menggabungkan berbagai kewenangan kementerian. Salah satu yang layak dicontoh adalah Filipina melalui National Biofuels Board (NBB).

Lembaga ini akan mengkoordinasikan tata niaga, penetapan harga, hingga menjaga rantai pasok bahan baku. “Hal inilah yang tiada di Indonesia, jadi di atas kertas kebijakan bioetanol terdapat target, tetapi sulit direalisasi. Produsen was-was, apakah produksi diserap seluruhnya, sedangkan ketetapan harga tida sesuai,” kata Izmirta.

Di luar itu, persoalan bioetanol inipun harus dilihat dalam kerangka pelestarian lingkungan. Sebagaimana Brasil, apakah kelak Indonesia bisa menjaga keseimbangan antara produksi bahan baku yang berasal dari tanaman, tanpa harus melibas banyak hutan? Semoga bisa.

Bisnis.com, SURABAYA — PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) melalui subholding PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) bekerja sama membangun pabrik bioetanol di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pembangunan ini ditandai dengan peletakan batu pertama pada Jumat (6/2/2026).

Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara, Mahmudi, mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk dukungan SGN terhadap penguatan hilirisasi energi dan pangan nasional dalam rangkaian proyek hilirisasi fase pertama yang dijalankan Danantara secara serentak di berbagai daerah.

“SGN siap mendukung pasokan bahan baku bioetanol berupa molases. Untuk kapasitas produksi sekitar 100 kiloliter per hari, kebutuhan molases diperkirakan mencapai 120.000 ton per tahun,” ujarnya dikutip Sabtu (7/2/2026).

Mahmudi menyebut produksi molases SGN saat ini mendekati 700.000 ton per tahun yang berasal dari lima pabrik gula SGN di wilayah Banyuwangi dan sekitarnya. Dengan ketersediaan tersebut, pasokan bahan baku dinilai mencukupi untuk mendukung operasional pabrik bioetanol secara berkelanjutan.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar menyatakan dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan pabrik tersebut karena dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyambut baik pembangunan pabrik bioetanol ini. Kami berharap pengelolaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan melibatkan masyarakat lokal,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, mengatakan Banyuwangi dipilih sebagai lokasi awal pengembangan bioetanol karena memiliki dukungan sumber daya yang memadai. Pabrik ini dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 10 hektare.

“Kami melihat bioetanol sebagai bagian penting dari transisi energi. Proyek ini merupakan kolaborasi antara Pertamina, PTPN, dan SGN untuk memperkuat ekosistem energi bersih nasional,” ujarnya.

Sekretaris Perusahaan PT SGN, Yunianta, menambahkan keterlibatan SGN dalam proyek ini merupakan komitmen perusahaan dalam mendukung hilirisasi berbasis tebu sekaligus memperluas peran industri gula dalam ekosistem energi terbarukan nasional.

Pembangunan pabrik bioetanol ini merupakan bagian dari enam proyek hilirisasi nasional yang dijalankan Danantara, mencakup sektor energi, pertanian, pangan, dan mineral, dengan tujuan meningkatkan nilai tambah komoditas strategis serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui program mandatori bioetanol untuk campuran bensin sebanyak 5% (E5) berjalan lambat dan jauh dari target.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengungkapkan bahwa salah satu biang kerok lambatnya program tersebut adalah regulasi cukai yang kaku, yang mana etanol untuk bahan bakar diperlakukan sama dengan etanol untuk minuman beralkohol.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Ellen Setiadi menilai bahwa secara teknis, etanol yang digunakan untuk energi seharusnya dikecualikan karena peruntukannya untuk pembakaran mesin, bukan konsumsi manusia.

"Etanol itu masuk golongan yang kena cukai. Padahal dia bukan untuk diminum, dia hanya digunakan untuk dibakar. Kalau rigid kita baca UU Cukai, dia masuk golongan etanol yang harus dikenakan cukai," ujarnya dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12/2025).

Ellen menegaskan bahwa persoalan fiskal ini menjadi hambatan serius di sisi hilir, selain masalah ketersediaan bahan baku di sisi hulu. Akibatnya, realisasi produksi bioetanol oleh PT Pertamina (Persero) masih sangat minim, yakni baru mencapai 150.000 kiloliter (KL).

"Target E5 ini persoalannya belum sepenuhnya bisa kita berhasilkan. Hulunya masalah, hilirnya masalah. Ini yang sedang kita selesaikan," tambahnya.

Isu Pangan vs Energi

Di sisi hulu, Ellen menepis kekhawatiran bahwa pengembangan bioetanol akan berebut bahan baku dengan sektor pangan (gula). Dia menjelaskan, basis produksi E5 menggunakan molase atau tetes tebu, yang merupakan produk sampingan dari gilingan tebu.

Oleh sebab itu, anak buah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu menekankan semakin tinggi produksi gula nasional, ketersediaan molase justru semakin melimpah.

"Secara teknikal angka hitungannya tidak masalah, ini bisa kita penuhi. Memang ada penggunaan lainnya untuk MSG atau kosmetik, tapi rasanya tidak akan berebut dengan pangan," jelas Ellen.

Guna mengamankan pasokan hulu, pemerintah tengah memacu ekspansi lahan tebu. Strategi ini mencakup pengembangan lahan di Merauke oleh pihak swasta serta optimalisasi lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) melalui SugarCo.

Ellen menyebut target perluasan lahan SugarCo dibidik mencapai 500.000 hingga 700.000 hektare, naik signifikan dari posisi saat ini yang berkisar 200.000 hektare. Dengan demikian, bahan baku di sisi hilir untuk produksi diharapkan bisa terjamin

Lebih lanjut, dia menyatakan pemerintah berambisi mereplikasi kesuksesan program biodiesel (Solar) ke sektor bioetanol (Bensin). Ellen memaparkan, implementasi B40 yang akan ditingkatkan menjadi B50 pada tahun depan diproyeksikan membuat Indonesia surplus solar hingga 4 juta KL, sekaligus menghapus ketergantungan impor.

"Jadi keberhasilan kita di solar, kita ingin copy juga di etanol. Tapi metodenya berbeda, masalahnya juga tidak sama," pungkasnya.

Target 2026

Sementari itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan mandatory atau kewajiban penerapan bahan bakar minyak (BBM) campuran bioetanol 5% atau E5 dilaksanakan pada 2026.

Saat ini, E5 memang sudah mulai dijual dalam bentuk produk Pertamax Green 95. Namun, penggunaan E5 belum bersifat wajib. Untuk itu, Kementerian ESDM bakal mengeluarkan keputusan menteri (kepmen) yang mengatur kewajiban penerapan E5.

Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, saat ini kementerian tengah menggodok beleid terkait mandatory E5 tersebut.

"Iya paling [mandatory E5 diterapkan] 2026, karena 2025 sudah setengah jalan," kata Eniya di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Kendati demikian, Eniya menyebut, mandatory E5 itu tidak akan langsung mencakup skala nasional. Menurutnya, pada tahap awal akan dilakukan di tingkat regional, yakni Pulau Jawa.

Dia menjelaskan, hal ini dilakukan lantaran pasokan bioetanol masih terbatas. Dia menyebut saat ini baru ada tiga perusahaan yang mampu memproduksi bioetanol untuk bahan bakar.

Bisnis.com,JAKARTA — Pertamina New & Renewable Energy (NRE) meluncurkan proyek percontohan (pilot project) pengembangan bioetanol berbasis aren di Kamojang, Garut, Jawa Barat.
Adapun pabrik bioetanol itu memiliki kapasitas produksi sekitar 300 liter bioetanol per hari dan 300 hingga 500 kilogram gula aren per hari.
CEO Pertamina NRE John Anis menuturkan, inovasi ini memanfaatkan nira aren sebagai bahan baku. Nira aren yang dimanfaatkan berasal dari hutan aren yang dikelola oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Baru Bojong, Desa Bojong, Garut.
"Untuk pengembangan bioetanol, Pertamina melakukan riset terhadap berbagai macam tanaman untuk menjadi bahan baku, salah satunya aren. Aren merupakan salah satu tanaman yang memiliki potensi besar untuk dibudidayakan dalam skala besar di Indonesia," kata John melalui keterangan resmi dikutip Minggu (23/11/2025).
Menurutnya, pengembangan aren sebagai bahan baku bioetanol memiliki sejumlah manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Manfaat itu di antaranya mendukung ekonomi lokal dan pembukaan lapangan pekerjaan baru; pemanfaatan lahan marginal karena aren dapat tumbuh di lahan yang kurang produktif; dan menurunkan ketergantungan terhadap energi fosil dan mengurangi impor bahan bakar fosil.
Di samping itu, pemanfaatan aren untuk bioetanol turut berkontribusi pada penurunan emisi melalui pemanfaatannya bahan bakar nabati (BBN). Dalam proyek percontohan ini, Pertamina NRE berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Lebih lanjut, John juga menegaskan bahwa pengembangan bioetanol berbasis aren ini merupakan bagian dari strategi Pertamina NRE dalam mengembangkan bioetanol multi feedstock. Secara paralel, Pertamina NRE juga tengah mengembangkan bioetanol berbasis molases tebu, sorgum, singkong, jagung, hingga limbah pertanian seperti limbah sawit, bagase tebu, batang sorgum, dan jerami padi.
Dia menambahkan bahwa dalam peta jalan bioetanol berbasis aren yang disusun oleh Pertamina, proyek percontohan ini bertujuan untuk menguji produk bioetanol skala laboratorium. Tahap berikutnya adalah pengujian produk bioetanol skala road test, pengujian skala pilot, pengujian skala komersial, dan replikasi dalam skala industri.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, proyek percontohan ini didorong oleh Kementerian Kehutanan dengan pembentukan tim kerja percepatan pengembangan aren. Hal ini dilakukan dalam mendukung swasembada pangan dan energi nasional melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 440 tahun 2025.
Dia menjelaskan bahwa di situasi geopolitik yang tidak menentu, setiap negara pada akhirnya akan mendahulukan kepentingan domestiknya masing-masing walaupun harus mengorbankan negara lain, termasuk kebutuhan energi di dalam negeri.
"Untuk itu kita sangat perlu menjajaki potensi sumber energi domestik, salah satunya aren sebagai bahan baku BBN. Indonesia memiliki potensi aren yang besar untuk dikembangkan menjadi BBN,” ujar Raja Juli.
Raja Juli menyebut, secara teori untuk 1 hektar lahan aren dapat memproduksi 24.000 etanol per tahun. Kita memiliki sekitar 125 juta hektar yang berpotensi untuk digarap sebagai Perkebunan aren, sehingga berpotensi menghemat biaya impor bahan bakar minyak (BBM).
Dia menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan, pemerintah berencana menanam aren di lahan seluas 1,2 juta hektare, dengan potensi bioetanol 28,8 juta kiloliter per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meresmikan Pilot Bioethanol Aren di lingkungan Pertamina Geothermal Energy (PGE) Kamojang, Jawa Barat pada Rabu (19/11/2025).

Menurutnya, inisiatif ini menjadi langkah strategis Pemerintah dalam mempercepat pengembangan bioenergi hijau berbasis aren, selaras dengan agenda transisi energi Presiden Prabowo Subianto.

"Langkah besar ini membuktikan bahwa kekayaan hutan Indonesia dapat menghasilkan energi bersih yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya dalam forum tersebut.

Raja Antoni menjelaskan bahwa keunggulan aren telah lama menjadi perhatian Presiden Prabowo, terutama dalam konteks ketahanan energi nasional. Kondisi geopolitik global yang tidak stabil membuat Indonesia harus memperkuat kemampuan mandiri dalam penyediaan energi.

"Pak Presiden cukup clear menyampaikan cita-cita beliau tentang pentingnya ketahanan energi. Oleh karena itu ketahanan energi menjadi program pasti yang harus dilaksanakan terutama oleh pihak yang memiliki kewajiban mengimplementasikan program Pak Prabowo ini," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan produksi bioetanol aren kini dapat diuji secara utuh, mulai dari penyadapan nira, pengolahan, hingga penggunaannya sebagai bahan bakar.

Menurutnya, aren merupakan komoditas unggul karena dapat tumbuh di bawah tegakan hutan dan di lereng-lereng yang tidak cocok bagi tanaman lain.

“Dengan produktivitasnya yang tinggi dan ketersediaannya yang stabil, aren dapat menjadi salah satu pilar pemenuhan kebutuhan bioetanol nasional… masyarakat akan memiliki insentif kuat menjaga tutupan hutan dan mencegah alih fungsi lahan,” katanya.

Raja Antoni menyebut keberhasilan bioetanol aren sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Pilot ini mengolah nira aren yang dipasok dari kelompok Perhutanan Sosial dan koperasi desa, sehingga manfaat ekonominya langsung dirasakan di tingkat akar rumput.

Pada kesempatan itu, Menteri Kehutanan itu juga melakukan pengisian bahan bakar Bioethanol Aren ke mobil yang telah disiapkan, sebelum menjajal langsung performa kendaraan tersebut.

Menhut Raja Antoni menambahkan bahwa program ini akan diperkuat dengan Training for the Trainers Program Percepatan Aren untuk menyiapkan instruktur nasional dari berbagai provinsi. Program ini menggandeng Pertamina, PNRE, PGE, BRIN, serta tim percepatan aren yang dipimpin Penasehat Utama Menhut, Willie Smits.

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri bioetanol di Indonesia tengah bersiap mengambil peran lebih besar dalam mendukung program energi bersih pemerintah, termasuk lewat BBM campur etanol 10% (E10). Namun di tengah potensi besar yang dimiliki, sektor ini masih menghadapi sejumlah kendala yang membuat langkah pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif belum maksimal.

Sedikitnya ada enam tantangan utama yang saat ini dihadapi industri bioetanol nasional.

"Pemanfaatan hasil produksi pabrik bioetanol fuel grade yang ada saat ini masih rendah," ujar Ketua Umum Asosiasi Produsen Spiritus dan Ethanol Indonesia (APSENDO) Izmirta Rachman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Kapasitas produksi yang tersedia belum terserap secara optimal karena minimnya permintaan dan dukungan kebijakan yang kuat di hilir. Lebih jauh, Izmirta menyoroti regulasi yang masih menjadi batu sandungan. "Bioetanol untuk bahan bakar masih termasuk Barang Kena Cukai (BKC)," katanya.

Status ini membuat biaya produksi menjadi tidak kompetitif dibandingkan bahan bakar konvensional. Selain itu, program pemerintah yang sebenarnya sudah diatur juga belum berjalan sepenuhnya di lapangan.

"Progam mandatori bioetanol belum berjalan maksimal sesuai peraturan yang berlaku," ujarnya.

Persoalan lain muncul dari sisi harga. Formula harga yang ditetapkan pemerintah belum mampu mencerminkan keekonomian industri.

"Formula harga bioetanol untuk energi, yang ditetapkan pemerintah belum mencapai keekonomisan, tidak ada insentif baik fiskal maupun non fiskal. Dilepas dengan mekanisme pasar (bisnis to bisnis)," jelasnya.

Dari sisi bahan baku, industri juga belum sepenuhnya efisien. Kondisi ini menyebabkan distribusi bahan baku dari luar Jawa menjadi tidak efisien dan menambah biaya logistik.

"Penyerapan bahan baku molases belum maksimal karena semua pabrik pengguna molases berada di Pulau Jawa," katanya.

Di sisi lain, pasar domestik juga masih dibanjiri produk impor. Ia menilai kebijakan tarif yang lebih adil bisa membantu melindungi produsen dalam negeri agar mampu bersaing secara sehat.

"Masih banyak impor bioetanol ke Indonesia, karena kebijakan tarif yang tidak berimbang seperti dengan Pakistan," tutur Izmirta.

Izmirta menyebut, kapasitas industri bioetanol nasional saat ini mencapai sekitar 300 ribu kiloliter per tahun, dengan lima perusahaan yang sudah siap mendukung produksi bioetanol fuel grade untuk bahan bakar.

"Empat perusahaan berada di Pulau Jawa dan satu di luar Jawa," ujarnya.

Beberapa di antaranya adalah PT Energi Agro Nusantara dengan kapasitas 30.000 KL per tahun, PT Molindo Raya Industrial 10.000 KL per tahun, PT Indo Acidatama 3.000 KL per tahun, dan PT Madu Baru 7.500 KL per tahun. Sementara di luar Jawa, PT Indonesia Etanol Industry memiliki kapasitas 20.000 KL per tahun.

Foto: Paparan Ketua Umum Asosiasi Produsen Spiritus dan Ethanol Indonesia (APSENDO) Izmirta Rachman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (12/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Komisi VII DPR RI Channel) Paparan Ketua Umum Asosiasi Produsen Spiritus dan Ethanol Indonesia (APSENDO) Izmirta Rachman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (12/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Komisi VII DPR RI Channel)

Bisnis.com, JAKARTA — Toyota Motor Corporation menyampaikan komitmen untuk menanamkan investasi sebesar Rp2,5 triliun di Indonesia untuk mengembangkan industri bioetanol, seiring kebijakan pemerintah yang menargetkan penerapan mandatory blending E10 pada 2027. Fasilitas ini nantinya akan memproduksi 60.000 kiloliter bioetanol per tahun.

Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu dengan CEO Toyota Motor Corporation untuk kawasan Asia Masahiko Maeda di Jepang pada Jumat (7/11/2025).

Todotua menyatakan bahwa langkah Toyota sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian energi dan transisi menuju ekonomi hijau melalui pengembangan biofuel. Apalagi, harga impor BBM semakin tinggi.

"Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan mandatory blending bioethanol dalam bensin sebesar 10% [E10] yang akan mulai diterapkan pada tahun 2027, kami melihat potensi besar kerja sama dengan Toyota untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi bioethanol di kawasan," ujar Todotua dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa kebutuhan bahan bakar dalam negeri yang mencapai lebih dari 40 juta kiloliter per tahun akan mendorong permintaan bioetanol hingga sekitar 4 juta kiloliter pada 2027. Oleh karena itu, sambungnya, pembangunan pabrik pendukung harus dimulai sejak sekarang agar Indonesia tidak kehilangan momentum.

Sebagai proyek percontohan, Toyota dan Pertamina New Renewable Energy (NRE) akan memulai kerja sama pengembangan pabrik bioetanol di Lampung. Fasilitas tersebut direncanakan memiliki kapasitas produksi 60.000 kiloliter per tahun, dengan target pembentukan perusahaan patungan (joint venture) pada awal 2026.

“Bahan bakunya juga tidak hanya dari perusahaan tapi juga melibatkan petani dan koperasi tani setempat sehingga juga dapat menggerakan perekonomian di daerah," klaim Todotua.

Selain meningkatkan pasokan energi bersih, proyek ini diharapkan memperluas lapangan kerja serta memperkuat rantai pasok biomassa dalam negeri.

Toyota melalui asosiasi riset Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels (RABIT) juga tengah mengembangkan teknologi bioetanol generasi kedua berbasis biomassa non-pangan, seperti limbah pertanian dan tanaman sorgum.

Teknologi tersebut dinilai relevan dengan karakter agrikultur Indonesia yang memiliki beragam bahan baku potensial, seperti tebu, padi, singkong, kelapa sawit, dan aren.

Sementara itu, Maeda mengklaim bahwa Toyota telah berhasil memiliki teknologi mesin kendaraan yang efisien dan ramah lingkungan dengan penggunaan bahan bakar E20, bahkan dari riset yang dikembangkan bahan bakar hijau tersebut telah diujicobakan dalam mobil balap Super Formula.

“Mesin dengan bahan bakar E20 dan Hybrid EV merupakan teknologi yang matching untuk digunakan dalam industri mobility saat ini” ujar Maeda.

Adapun negara seperti Brazil sedang mengkaji kebijakan E100, yang artinya 100% bahan bakar berasal dari bioetanol. Kebijakan serupa juga diambil oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, RRT, India, Perancis, Thailand dan Filipina yang sudah menerapkan kebijakan E10—E20.

Jepang merupakan salah satu mitra ekonomi utama Indonesia. Sejak berlakunya Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada 2008, nilai perdagangan kedua negara terus meningkat mencapai US$35,7 miliar.

Sementara dalam lima tahun terakhir, investasi Jepang di Indonesia mencapai US$18,89 miliar, menjadikannya investor asing terbesar keempat dengan pertumbuhan rata-rata tahunan 12,4%.

Bisnis.com, JAKARTA- Perlombaan negara-negara dunia memburu energi alternatif ramah lingkungan kini membidik produksi bioetanol dalam skala besar. Selain tinggi oktan, bioetanol juga mengandung emisi karbon rendah, Indonesia mengincar penerapan campuran etanol 10% (E10) terhadap BBM pada tahun depan.

Indonesia tidak sendirian dalam memburu kesuksesan transisi energi lewat kehadiran bioetanol. Di dunia, penggunaan etanol sebagai bahan bakar alternatif sudah lazim.

Sebut saja negara seperti Brasil yang berhasil mengawinkan sektor pertanian tebu dengan kebutuhan industri. Brasil memproduksi etanol secara besar-besaran, menjadikan negara tersebut tidak bergantung terhadap impor minyak demi kebutuhan transportasi maupun industri.

Begitupun Amerika Serikat, Eropa, India, dan Thailand. Jika Brasil telah mampu menawarkan E80 untuk sektor transportasi, negara-negara lainnya menuju penerapan E20.

Bagaimana dengan Indonesia? Sejauh ini penerapan E5 saja masih sebatas proyek pilot, kehadiran BBM Green 95 dalam fase uji coba.

Namun belakangan, seiring kesuksesan Brasil dan tren negara lain memburu bioetanol, Indonesia ikut bergerak. Bahkan sebagaimana disampaikan pemerintah, Indonesia akan menerapkan E10 pada 2026.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani mengungkapkan pemerintah menargetkan produksi 1,2 juta kiloliter etanol pada 2028 atau lebih cepat.

“Maka itu, didorong pemakaian sekarang bioetanol,” ungkap Eniya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Untuk menggolkan proyek bioetanol, pemerintah akan mengatur harga. “Harga bioetanol setiap bulan dikeluarkan oleh ESDM. Saat ini jika pemakan sebagai bahan bakar ada masalah cukai yang masih diterapkan, dan saat ini dalam proses pembahasan untuk bisa menurunkan harga komersialnya,” jelas Eniya.

Lebih jauh, dia menekankan pemerintah akan memprioritaskan bahan baku etanol berasal dari dalam negeri. “Perlu didongkrak dengan pabrik dari swasta, tidak hanya Pertamina. Semua nanti bisa bermitra,” cetusnya.

Sebaliknya, momok produksi massal bioetanol adalah kesanggupan penyediaan bahan baku tanpa mengganggu sektor pangan. Bioetanol yang kini umumnya diproduksi berbasis tebu secara massif akan menambah beban sektor pangan.

MOLASE & LIMBAH

Hal inipula yang disorot pemerintah. Menurut Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Edi Wibowo, produksi E10 hanya akan menggunakan molase tebu.

Molase merupakan cairan kental berwarna cokelat tua yang merupakan hasil samping dari proses pembuatan gula.

Oleh karena itu, dia menilai pembuatan E10 tak akan menggerus produksi gula. "Molase itu kayak produk samping dari gula tadi. Gulanya terdapat [tetap diproduksi]. Nah ini [molases] untuk sampingnya bisa diolah lagi [menjadi E10]," ucap Edi di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (30/10/2025).

Dia lantas mencontohkan produksi gula di Brasil pun tak tergerus. Padahal, negara itu telah mencampurkan bioetanol dengan bensin hingga 27% atau E27. Bahkan, kata dia, Brasil bakal meningkatkan campuran bioetanol hingga 100% atau E100. "Makanya disebut molase pakai fleksibel engine, kan? Sekarang E27 mandatory-nya sampai E100 di Brasil," ucap Edi.

Pengembangan bioetanol berbasis material non pangan pun masuk dalam isu global. Salah satu yang menyorot potensi besar itu adalah Toyota Motor Corporation (TMC).

TMC secara serius mengejar inovasi agar kemunculan bioetanol tak mengusik kepentingan pangan. President Carbon Neutral Engineering Development Center Keiji Kaita mengatakan perusahaan tengah menggelar penelitian bioetanol berbasis nonpangan. Mayoritas sumber bahan baku itu berasal dari limbah tanaman atau sisa produksi. “Sisa perasan tebu, mungkin juga batang atau daun jagung yang dibuang para petani,” ungkapnya seusai kegiatan Toyota Global Workshop, di Tokyo, pada Jumat (31/10/2025).

Dia meyakini keberadaan bioetanol sejalan dengan komitmen transisi energi dari pemerintah. “Tidak hanya untuk mengikis karbon, tetapi hal itu membantu mengurangi impor bahan bakar,” jelas Kaita.

Bisnis.com, TOKYO — Isu karbon kembali menggelinding di arena Japan Mobility Show 2025, tetapi tak lagi berpusar pada elektrifikasi otomotif. Kini produsen besar melirik energi alternatif yang tak mendisrupsi manufaktur, salah satunya bioetanol.

Produsen otomotif seperti Toyota Motor Corporation yang belakangan memposisikan diri sebagai perusahaan mobilitas, bahkan tengah memburu pengembangan energi alternatif.

Salah satu yang diusung ialah bahan bakar berbasis nabati alias biofuel. Indonesia sendiri telah akrab dengan penggunaan biofuel seperti biodiesel yang kini diklaim membantu pemerintah mengerem impor BBM.

Namun, kini terbuka peluang lebih besar penggunaan masif biofuel seiring dengan pengenalan etanol sebagai bahan bakar kendaraan. Di dunia, penggunaan bioetanol telah lazim dilakukan.

Negara seperti Brasil telah mapan menjadikan bioetanol sebagai penopang utama kebutuhan energi untuk transportasi.

Keberhasilan Brasil layak diadopsi berbagai negara. Bioetanol diyakini bakal banyak membantu negara berkembang dalam memangkas emisi karbon.

Terutama berkaitan dengan ongkos industri yang harus ditanggung. Lewat penggunaan bioetanol, rantai pasok industri terutama berkaitan komponen mesin bisa bertahan, tidak ditanggalkan selayaknya kendaraan listrik.

Namun sebaliknya, produksi bioetanol besar-besaran kembali mencuatkan isu pangan. Sejauh ini bahan baku bioetanol mayoritas menggunakan bahan pangan, seperti jagung, hingga tebu.

Persoalan inilah yang dipecahkan Toyota Motor Corporation (TMC). TMC secara serius mengejar inovasi agar kemunculan bioetanol tak mengusik kepentingan pangan.

President Carbon Neutral Engineering Development Center Keiji Kaita mengatakan perusahaan tengah menggelar penelitian bioetanol berbasis nonpangan. Mayoritas sumber bahan baku itu berasal dari limbah tanaman atau sisa produksi.

“Sisa perasan tebu, mungkin juga batang atau daun jagung yang dibuang para petani,” ungkapnya seusai kegiatan Toyota Global Workshop, di Tokyo, pada Jumat (31/10/2025).

Dia meyakini keberadaan bioetanol sejalan dengan komitmen transisi energi dari pemerintah. “Tidak hanya untuk mengikis karbon, tetapi hal itu membantu mengurangi impor bahan bakar,” jelas Kaita.

Lebih jauh, proyek penelitian oleh TMC itu ikut mendukung target penggunaan E10 yang telah dilontarkan presiden.

“Kami juga telah bekerja sama dengan Pertamina,” kata Kaita.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah telah mengeluarkan target E10 sebanyak 1,2 juta kiloliter etanol pada 2028.

“Itu sesuai arahan Pak Menteri, atau lebih cepat dari 2028,” ungkapnya kepada Bisnis.

Untuk misi tersebut, Eniya menjelaskan saat ini Pertamina selaku perusahaan pelat merah telah menyusun peta jalan. “Tidak hanya Pertamina, namun nanti bisa bermitra dengan Pertamina,” ungkapnya.

Dia menegaskan untuk bahan baku bioetanol, pemerintah meminta seluruhnya berasal dari dalam negeri.

Pemerintah pun tengah berupaya membereskan hambatan produksi dan komersialisasi bioetanol. “Harga Bioetanol setiap bulan dikeluarkan oleh ESDM. Saat ini jika pemakaian sebagai bahan bakar ada masalah cukai yg masih diterapkan, dan saat ini dalam proses pembahasan untuk bisa menurunkan harga komersialnya,” tutup Eniya.