REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Oki Muraza menekankan pentingnya sinergi antarsubholding dan unit bisnis Pertamina untuk mendukung ketahanan energi nasional, terutama di tengah tingginya kebutuhan energi di Pulau Jawa.

Pesan tersebut disampaikan Oki saat melakukan Management Walkthrough (MWT) ke sejumlah area operasi Pertamina di Jawa, antara lain Early Production Facilities (EPF) Struktur Akasia Prima (AKP) di Lapangan Jatibarang yang dioperasikan PT Pertamina EP, Onshore Processing Facility (OPF) Balongan yang dioperasikan PHE Offshore North West Java (ONWJ), dan Pertamina Patra Niaga Kilang Balongan, Jumat (5/6/2026).

Menurut Oki, seluruh entitas di lingkungan Pertamina harus bergerak dalam semangat One Pertamina agar berbagai tantangan operasional dapat diselesaikan secara bersama-sama. “Pertamina adalah satu kesatuan. Kalau ada masalah, kita selesaikan bersama-sama. Kita cari solusinya bersama dengan semangat One Pertamina,” kata Oki.

Ia menilai Pulau Jawa merupakan wilayah dengan kebutuhan energi terbesar di Indonesia sehingga diperlukan kolaborasi yang kuat dari sektor hulu hingga hilir. Sinergi tersebut tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan produksi minyak, tetapi juga memastikan pasokan gas bumi bagi masyarakat dan industri tetap terjaga.

“Klaster Jawa memiliki kebutuhan energi yang sangat besar. Karena itu, seluruh lini harus bersinergi, mulai dari hulu hingga hilir, baik dalam memenuhi kebutuhan minyak maupun gas bumi,” ujarnya.

Kilang Balongan merupakan kilang dengan kompleksitas paling tinggi yang dimiliki oleh Pertamina. Kilang dengan kapasitas pengolahan mencapai 150 ribu barrel per hari ini mampu menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi. Produk BBM yang dihasilkannya terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan BBM di Jawa Bagian Barat.

Sementara lapangan Jatibarang adalah bagian dari aset strategis hulu migas Pertamina EP, salah satu anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi, dengan wilayah operasi yang mencakup tiga kabupaten, yakni Indramayu, Cirebon, dan Majalengka. Pengembangan struktur Akasia Prima di lapangan ini merupakah salah satu langkah untuk memperkuat pencapaian ketahanan energi nasional.

Selanjutnya, OPF Balongan merupakan fasilitas pemrosesan gas yang berada di Balongan, Kabupaten Indramayu. Fasilitas yang beroperasi sejak 2014 ini memroses gas bumi hasil produksi dari lapangan lepas pantai PHE ONWJ sebelum disalurkan ke konsumen. Fasilitas ini memiliki kapasitas pemrosesan gas bumi sampai 40 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Dalam kunjungan tersebut, Oki juga mengingatkan pentingnya percepatan eksekusi program kerja yang telah direncanakan perusahaan. Menurut dia, berbagai target dan strategi telah disusun sehingga seluruh insan Pertamina perlu fokus pada implementasi dan penyelesaian pekerjaan secara bertahap.

“Target sudah ada, program kerja sudah ada, strateginya juga sudah ada. Banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama dan diselesaikan satu per satu,” katanya.

Di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung, Oki menilai optimalisasi potensi energi domestik menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan energi sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan.

Ia menegaskan Pertamina memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan nasional.

“Dalam situasi yang tidak menentu seperti saat ini, kita harus memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam negeri. Ini menjadi sangat penting karena kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga Pertamina sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar Oki.

Melalui kegiatan Management Walkthrough, Pertamina berupaya mempererat kolaborasi antarfungsi dan antarsubholding, mempercepat penyelesaian tantangan operasional, serta mengoptimalkan produksi energi nasional guna mendukung kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

PT Pertamina (Persero) atau Pertamina menjaga pasokan energi nasional pada momen Ramadan dan Idulfitri 2026 lewat berbagai langkah penguatan (build-up) pasokan energi, seperti BBM dan LPG, yang dimonitor secara ketat melalui Pertamina Digital Hub, yakni sistem pengawasan dan pengendalian pasokan energi Pertamina yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Pertamina Digital Hub juga menjadi salah satu strategi untuk menjaga level cadangan energi, agar konsisten tersedia setiap waktu.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menjelaskan, pemanfaatan teknologi tinggi menjadi salah satu cara Pertamina dalam mengawasi pengelolaan energi secara real time. Pertamina Digital Hub pun sudah terkoneksi dengan seluruh bisnis Pertamina, sehingga semua aktivitas maupun proses bisnis dapat jelas terpantau.

"Pada fasilitas ini, Pertamina mampu memetakan kondisi pasokan dan cadangan energi di setiap rantai pasok secara kontinyu, mulai dari sektor hulu, pengolahan, pengapalan dan pengangkutan, hingga distribusi ke SPBU-SPBU Pertamina. Kami memiliki akses terhadap data dan kamera pengawasan, bahkan pergerakannya setiap detik," kata Baron.

Pada sektor hulu, operasional dipastikan berjalan sesuai standar, sehingga target operasional dari masing-masing entitas tetap terjaga.

Pada sektor hilir, Pertamina mampu memonitor pergerakan kapal yang membawa produk ataupun minyak mentah, atau proyeksi ketibaan pengadaan produk atau minyak mentah tersebut, untuk kemudian diolah di enam kilang Pertamina. Optimalisasi operasional kilang dalam negeri ini terus dilakukan guna mendukung ketahanan energi nasional.

Penggunaan teknologi tinggi juga diakui mempermudah Pertamina memonitor ketersediaan produk di outlet penjualan, seperti BBM di SPBU. Kini, Pertamina dapat memantau awak mobil tangki dalam proses distribusi ke SPBU, serta mengecek jumlah stok di masing-masing SPBU.

"Melalui satu dashboard terpadu, Pertamina dapat mengidentifikasi pergerakan konsumsi BBM dan LPG di setiap wilayah, sehingga langkah antisipatif dapat dilakukan lebih dini apabila terjadi peningkatan permintaan, kondisi cuaca ekstrem, maupun dinamika global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok energi," ujar Baron.

Ia menambahkan, transformasi digital Pertamina merupakan kunci menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Sesuai aturan pemerintah, Pertamina telah mengamankan cadangan energi nasional di atas level minimum, yakni berkisar 21-23 hari. Bahkan, pada produk tertentu, cadangannya mencapai 35 hari.

"Acuan cadangan pemerintah menjadi ambang batas pengamanan yang harus selalu dipertahankan. Selama distribusi dan suplai berjalan normal, stok terus mengalami pergerakan, sehingga Pertamina terus menjaga cadangan di atas level minimum. Ini menjadi langkah mitigasi risiko dan bentuk komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi," pungkas Baron.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) tengah mempercepat pemulihan distribusi energi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir dan longsor dalam beberapa hari terakhir. Gangguan akses jalan akibat bencana menyebabkan distribusi energi terganggu.

Saat ini Pertamina mengoperasikan 54 Stasiun Pengisian Bulk LPG (SPBE) serta 556 Agen LPG yang tersebar di tiga provinsi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan energi masyarakat di tengah keterbatasan akses logistik.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga suplai energi di tengah kondisi darurat.

“Pertamina Patra Niaga bersama Pertamina Group bergerak bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pemulihan dan menjamin suplai energi tetap tersedia bagi masyarakat. Di tengah kondisi yang penuh tantangan ini, kami berusaha mengupayakan distribusi LPG berjalan seoptimal mungkin,” ujar Roberth dalam keterangan resmi, Minggu (30/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa dari total 71 SPBE yang berada di wilayah terdampak, sebagian besar masih bisa beroperasi secara normal. Pertamina terus mempertahankan operasional SPBE agar pasokan LPG ke masyarakat tidak terputus.

Salah satu fasilitas yang tetap beroperasi adalah SPPBE Gunungsitoli, yang pada 29 November berhasil menyalurkan lebih dari 12 ribu tabung LPG 3 kilogram ke wilayah Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunungsitoli, hingga Nias Induk. Sehari sebelumnya, distribusi mencapai 11.760 tabung.

Selain itu, Pertamina memastikan 565 agen LPG tetap melayani masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana, terdiri dari 39 agen di Aceh, 368 agen di Sumatera Utara, dan 149 agen di Sumatera Barat.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, mengungkapkan bahwa situasi geografis dan cuaca ekstrem menjadi tantangan besar bagi petugas di lapangan. Ia menyebut banyak titik vital yang terputus karena longsor maupun banjir.

Menurut Fahrougi, hambatan tersebut meliputi jalan nasional dan provinsi yang terputus, longsor aktif yang menghalangi mobil tangki dan armada agen, banjir yang menutup jalur lintas timur dan barat, serta jembatan yang mengalami penurunan struktur sehingga hanya dapat dilalui kendaraan kecil.

Meski begitu, Pertamina meningkatkan langkah mitigasi untuk memastikan energi tetap tersalurkan. “Pertamina melakukan koordinasi intensif dengan Pemda, BPBD, dan instansi terkait untuk percepatan pembukaan akses. Pemantauan kami lakukan 24 jam melalui Satgas demi memastikan titik-titik kritis tetap terlayani,” tegas Fahrougi.

Di tengah tantangan distribusi LPG, Pertamina juga menyalurkan dukungan BBM untuk alat berat yang menangani longsor di wilayah Tapanuli dan Sibolga. Sebanyak 8.000 liter Dexlite dipasok untuk operasional eskavator yang membersihkan material longsor.

BBM tersebut dikirim menggunakan jeriken agar dapat mencapai lokasi terdampak yang sulit dilalui kendaraan besar, terutama di ruas jalan lintas Tapanuli Utara – Tapanuli Tengah – Tapanuli Selatan – Sibolga yang menjadi jalur utama distribusi logistik dan mobilitas warga.

Fahrougi berharap dukungan BBM ini mempercepat pemulihan akses serta membantu penyaluran bantuan. Ia menegaskan, pasokan tersebut diharapkan dapat memulihkan aktivitas masyarakat, memudahkan penyaluran bantuan logistik serta pendistribusian BBM dan LPG.

seluruh kompensasi tahun 2024 telah dilunasi hingga Juni 2025, sementara pembayaran kompensasi tahun 2025 mulai direalisasikan

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) menerima kompensasi selisih harga bahan bakar minyak (BBM) untuk kuartal I 2025 pada Oktober 2025 dari Kementerian Keuangan.

“Pada Oktober 2025, Pertamina telah menerima pembayaran kompensasi untuk kuartal I 2025,” ujar Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini dalam keterangan resminya yang diterima di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Emma menyampaikan pembayaran kompensasi tersebut mendukung kinerja keuangan Pertamina.

Ia menuturkan seluruh kompensasi tahun 2024 telah dilunasi hingga Juni 2025, sementara pembayaran kompensasi tahun 2025 mulai direalisasikan.

“Kami mengapresiasi dukungan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, serta Danantara,” ucapnya.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga menerbitkan PMK No. 73 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran BBM dan Tarif Tenaga Listrik, yang memungkinkan pembayaran kompensasi dilakukan setiap bulan dan memberikan fleksibilitas pembayaran dalam valuta asing.

“Kebijakan ini akan memperkuat likuiditas kami ke depan, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan fiskal negara,” kata Emma.

Berdasarkan catatan terakhir, Kemenkeu telah merealisasikan pembayaran subsidi dan kompensasi energi senilai Rp192,2 triliun per 3 Oktober 2025.

Nilai realisasi itu setara 49 persen dari pagu Rp394,3 triliun dan telah diterima oleh 42,4 juta pelanggan.

Dari jumlah itu, sebanyak Rp123 triliun merupakan subsidi energi yang dibayarkan setiap bulan kepada badan usaha yang mendapatkan penugasan, yaitu PLN dan Pertamina. Sedangkan Rp69,2 triliun sisanya merupakan pembayaran kompensasi energi.

Wakil Menkeu Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025, di Jakarta, Selasa (14/10), mengatakan pembayaran kompensasi energi tahun 2024 telah dilakukan pada bulan Juni 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dan Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria juga telah menyepakati angka kompensasi energi untuk triwulan I dan triwulan II tahun 2025.

Kementerian Keuangan akan menerapkan skema baru tersebut mulai tahun anggaran 2026.

Setiap bulan, negara akan membayar 70 persen dari kompensasi energi dan 30 persen sisanya akan dihitung pada bulan September.

Purbaya menjelaskan bahwa dengan skema terbaru pembayaran kompensasi energi, baik Pertamina dan PLN akan memiliki arus kas yang lebih baik.

“Nanti kalau itu kurang, sisanya dibayar di September semua. Jadi 9 bulan pertama dibayar di bulan September,” ujar Purbaya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengubah skema pembayaran kompensasi energi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan PT Pertamina (Persero) mulai tahun depan. Perubahan ini bertujuan memperbaiki arus kas dua badan usaha milik negara (BUMN) tersebut agar tidak terlalu bergantung pada pinjaman perbankan.

Saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (23/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ingin membantu arus keuangan PLN dan Pertamina sehingga mereka tidak perlu banyak meminjam ke perbankan.

Sebelumnya, skema pembayaran kompensasi energi dilakukan secara triwulanan dengan besaran 100%. Mulai 2026, Purbaya berencana membayar kompensasi tersebut setiap bulan, tetapi hanya sebesar 70% terlebih dahulu.

“Itu akan membantu keuangan Pertamina dan PLN karena kan paling enggak short term cash-nya terpenuhi di situ. Jadi mereka enggak harus pinjam terlalu banyak ke perbankan dengan semua yang harus dibayar oleh mereka. Bukan tambah yang harus dibayar,” terangnya kepada wartawan, dikutip Jumat (24/10/2025).

Dalam skema baru tersebut, pembayaran sebesar 70% akan dilakukan setiap bulan hingga September, sedangkan sisa 30% akan dibayarkan setelah hasil audit keuangan keluar.

Purbaya memastikan perubahan skema pembayaran kompensasi itu tidak akan memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan hanya mengubah alur arus kas (cash flow).

“Nanti setiap bulan kami bayar 70% terus sampai bulan September nanti di situ diaudit. Nanti hasil audit yang 30% kurangnya dibayar semua di situ,” terang pria yang juga mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Berdasarkan catatan, belakangan ini Purbaya telah melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo serta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk membahas implementasi skema tersebut.

Sebelumnya, Kemenkeu telah merealisasikan pembayaran subsidi dan kompensasi energi senilai Rp192,2 triliun per 3 Oktober 2025. Nilai realisasi itu setara 49% dari pagu Rp394,3 triliun dan telah diterima oleh 42,4 juta pelanggan.

Dari jumlah tersebut, Rp123 triliun merupakan subsidi energi yang dibayarkan setiap bulan kepada badan usaha yang mendapatkan penugasan, yaitu PLN dan Pertamina. Sementara itu, Rp69,2 triliun sisanya merupakan pembayaran kompensasi energi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025), menuturkan bahwa pembayaran kompensasi energi tahun 2024 telah dilakukan pada Juni 2025.

Adapun Menkeu Purbaya bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria telah menyepakati angka kompensasi energi untuk triwulan I dan triwulan II tahun 2025.