nilai pagu indikatif tersebut lebih rendah sekitar 39,97 persen dibandingkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2026 sehingga memerlukan penyesuaian program prioritas

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp59,83 triliun pada 2027 guna memperkuat program infrastruktur konektivitas nasional.

Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2027 diusulkan sebesar Rp89,07 triliun untuk mendukung target pembangunan.

Usulan tersebut terdiri atas anggaran dukungan manajemen sebesar Rp3,02 triliun dan program infrastruktur konektivitas sebesar Rp84,07 triliun sesuai kebutuhan Rencana Strategis (Renstra) 2027.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan, pagu indikatif Ditjen Bina Marga ditetapkan sebesar Rp29,24 triliun. Artinya dari usulan dan pagu indikatif,l maka terjadi kekurangan sekitar Rp59,83 triliun.

Roy menjelaskan nilai pagu indikatif tersebut lebih rendah sekitar 39,97 persen dibandingkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2026 sehingga memerlukan penyesuaian program prioritas.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sejak 22 Mei 2026.

"Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan optimal, Ditjen Bina Marga telah mengajukan usulan tambahan melalui surat Menteri PU kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tanggal 22 Mei 2026 perihal pemanfaatan pagu indikatif Kementerian PU tahun 2027 dan kebutuhan belum tertampung," kata Roy.

Ia mengatakan Surat Bersama Pagu Indikatif mengatur pembagian anggaran berdasarkan sumber pendanaan, termasuk belanja wajib yang bersifat mengikat untuk mendukung Proyek/Kegiatan Prioritas Nasional (PKPN) serta pembayaran wajib.

Berdasarkan pagu indikatif tersebut, alokasi Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri atas dukungan manajemen sebesar Rp2,54 triliun dan program infrastruktur konektivitas sebesar Rp26,70 triliun.

Sumber pendanaan program infrastruktur konektivitas berasal dari rupiah murni sebesar Rp11,78 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp12,15 triliun, serta Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp2,76 triliun.

Ia mengungkapkan rupiah murni sebesar Rp11,78 triliun dimanfaatkan untuk dukungan PKPN rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera sebesar Rp4,24 triliun dan pengembangan kawasan pangan terintegrasi sebesar Rp2,23 triliun.

Selanjutnya sumber pendanaan tersebut juga ditujukan untuk pembayaran wajib Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dengan sistem Available Payment (KPBU-AP) sebesar Rp1,46 triliun dan Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL) sebesar Rp928 miliar.

Berikutnya digunakan untuk proyek multiyears contract (MYC) Rp145 miliar; penggantian dana talangan tanah Rp97 miliar; infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) jembatan gantung Rp1,07 triliun; kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan Rp521 miliar.

"Serta operasi dan pemeliharaan jalan nasional sebesar Rp1,07 triliun. Jadi untuk preservasi sementara dialokasikan hanya Rp1,07 triliun," bebernya.

Untuk MYC commited, alokasi dalam pagu indikatif diprioritaskan pada penuntasan pekerjaan fisik MYC tahun terakhir dan pengawasan kegiatan bersumber dana SBSN, sedangkan pekerjaan fisik MYC commited lainnya belum dapat dialokasikan.

"Selanjutnya, alokasi dukungan manajemen sebesar Rp2,54 triliun di mana sebesar 82 persen atau Rp2,08 triliun akan digunakan untuk pemenuhan belanja pegawai dan sisanya untuk belajar barang operasional," kata Roy.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

konsolidasi BUMN logistik merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing logistik nasional melalui sinergi antarpelaku logistik milik negara

Jakarta (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendukung konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) logistik sebagai langkah memperkuat integrasi rantai pasok nasional, meningkatkan efisiensi dan konektivitas distribusi.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar menyampaikan konsolidasi BUMN logistik merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing logistik nasional melalui sinergi antarpelaku logistik milik negara.

“Kami menyambut baik proses konsolidasi ini sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem logistik nasional yang lebih terintegrasi," kata Achmad dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Pelindo melalui anak usahanya, PT Pelindo Sinergi Lokaseva, bersama sejumlah entitas logistik BUMN melaksanakan penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan Konsolidasi Logistik BUMN di Pos Bloc Jakarta, Selasa (30/6).

Langkah strategis itu merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah melalui BPI Danantara dalam mendorong transformasi sektor logistik nasional.

"Melalui kolaborasi yang semakin erat antar-BUMN, kami optimistis konektivitas rantai pasok nasional akan semakin kuat, biaya logistik dapat ditekan, serta layanan kepada pelanggan menjadi lebih efektif dan kompetitif,” ujar Achmad.

Achmad menambahkan Pelindo berkomitmen untuk mengawal proses transisi tersebut agar berjalan sesuai roadmap yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia.

"Ini dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem logistik nasional yang lebih efisien, terintegrasi dan kompetitif," ucapnya.

Senior Director Corporate Strategy PT Danantara Aset Manajemen, Aurelius Altius Rosimin menyampaikan konsolidasi logistik BUMN merupakan langkah strategis yang sejalan dengan arahan strategis Presiden Prabowo Subianto untuk membangun perusahaan BUMN yang lebih fokus, efisien, sehat dan berdaya saing.

“Melalui konsolidasi kapabilitas, aset dan jaringan perusahaan, hasil penggabungan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi, meningkatkan kualitas layanan, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi negara,” ujar Aurelius.

Pada tahap awal konsolidasi, struktur kepemilikan saham perusahaan konsolidasi terdiri atas 74,47 persen Pelindo Group, 9,24 persen PT Pos Indonesia (Persero), 9,37 persen PT Krakatau Bandar Samudera, dan 6,92 persen entitas lainnya.

Sebagai pemegang saham mayoritas pada tahap awal konsolidasi, Pelindo memegang peran strategis dalam mengawal proses integrasi hingga terbentuknya holding logistik nasional.

Peran tersebut menjadi bagian dari komitmen Pelindo untuk memastikan proses transisi berjalan sesuai roadmap yang telah ditetapkan sekaligus memperkuat sinergi antarpelaku logistik BUMN.

Prosesi penandatanganan dihadiri oleh jajaran pimpinan BPI Danantara, pemegang saham, Direksi BUMN, serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses konsolidasi logistik nasional.

Sebagai bagian dari proses konsolidasi, tujuh entitas logistik BUMN akan bergabung dalam satu entitas sebagai fondasi pembentukan holding logistik nasional.

Ketujuh entitas tersebut meliputi PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Prima Indonesia Logistik (PIL) dari Pelindo Group, PT Pos Logistik Indonesia (POSLOG), PT Sarana Bandar Logistik (SBL), PT KBN Prima Logistik (KPL), PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS), serta PT Krakatau Jasa Logistik (KJL).

Dalam proses tersebut, PT Multi Terminal Indonesia ditunjuk sebagai entitas penerima penggabungan atau surviving entity.

Sebagai bagian dari Pelindo Group, PT Pelindo Sinergi Lokaseva (PSL) mendukung penuh implementasi konsolidasi tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat integrasi layanan logistik nasional.

Sejalan dengan fokus perusahaan sebagai penyedia solusi logistik terintegrasi dan pengelola kawasan, PSL memandang konsolidasi ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi layanan sekaligus memperluas konektivitas antara pelabuhan, kawasan industri dan hinterland.

Direktur Utama PT Pelindo Sinergi Lokaseva, Faruq Hidayat, mengatakan sebagai bagian dari Pelindo Group dan pemegang saham PT MTI, PSL akan mengoptimalkan perannya dalam mendukung implementasi konsolidasi, khususnya melalui penguatan layanan port-related logistics dan konektivitas port-to-hinterland.

Menurut dia, langkah konsolidasi itu membawa harapan besar bagi dunia logistik Indonesia, termasuk bagi PSL. Perusahaan siap memperkuat sinergi layanan logistik melalui konektivitas yang semakin terintegrasi, mulai dari pelabuhan hingga kawasan hinterland.

Konsolidasi logistik BUMN diharapkan memperkuat jaringan distribusi nasional melalui integrasi layanan yang lebih efisien, mengoptimalkan aset dan operasional, menekan biaya logistik, serta meningkatkan daya saing dunia usaha nasional.

Ke depan, konsolidasi logistik BUMN diharapkan menjadi katalis dalam mewujudkan ekosistem logistik nasional yang semakin efisien, terintegrasi dan kompetitif.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jika kondisi ini terus dibiarkan, Indonesia berisiko kehilangan para penjaga pengetahuan tradisional yang selama ini menjadi roh utama batik Nusantara

Kudus (ANTARA) - Perajin batik yang tergabung Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI) menggelar pameran "Seni Batik Puspa Nuswantara" di Jakarta pada 8-12 Juli 2026 sebagai upaya memperkuat pasar batik nasional di tengah maraknya tekstil bermotif batik dan produk tiruan batik.

"Pameran akan digelar International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, mengusung tema 'Rupa Makna Tambal Nusantara' ini. Hadir sebagai ruang promosi, edukasi, apresiasi, dan konsolidasi bagi perajin, pengusaha batik, komunitas budaya, akademisi, media, pemerintah, serta masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan batik asli Indonesia," kata Ketua Umum APPBI Komarudin Kudiya melalui rilis yang diterima di Kudus, Selasa.

Ia mengungkapkan pameran tersebut diselenggarakan di tengah tantangan besar yang sedang dihadapi dunia perbatikan nasional.

Karena di balik setiap helai batik terdapat proses panjang yang melibatkan keterampilan, ketekunan, rasa, serta pengetahuan tradisional para perajin, mulai dari penciptaan motif, pencantingan, pewarnaan, hingga penyelesaian akhir, kini menghadapi menghadapi tekanan serius akibat membanjirnya tekstil bercorak batik, kain bermotif batik, dan produk tiruan batik yang diproduksi secara massal dengan teknologi cetak modern.

Produk-produk tersebut, kata dia, sering dipasarkan dengan harga murah dan menggunakan istilah "batik" tanpa penjelasan yang benar mengenai proses pembuatannya. Kondisi ini membuat masyarakat semakin sulit membedakan antara batik tulis, batik cap, batik kombinasi, dan tekstil bermotif batik.

Fenomena tersebut menimbulkan dampak langsung bagi para perajin batik tradisional. Karena perajin mengalami penurunan pesanan, berkurangnya produksi, melemahnya pendapatan, bahkan sebagian mulai meninggalkan profesi membatik karena tidak mampu bersaing dengan produk tekstil bercorak batik yang diproduksi secara industri.

"Jika kondisi ini terus dibiarkan, Indonesia berisiko kehilangan para penjaga pengetahuan tradisional yang selama ini menjadi roh utama batik Nusantara. Untuk itulah, APPBI menghadirkan pagelaran 'Seni Batik Puspa Nuswantara 2026' sebagai ikhtiar nyata untuk membangkitkan kesadaran publik, memperkuat ekonomi perajin, serta menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap batik asli Indonesia," ujarnya.

Tema "Rupa Makna Tambal Nusantara" dipilih, kata dia, sebagai simbol keberagaman, kekuatan, dan harapan. "Rupa" merepresentasikan kekayaan visual batik dari berbagai daerah, "makna" menegaskan nilai filosofi di balik setiap motif, sedangkan "tambal" menjadi metafora kebersamaan untuk merajut kembali kekuatan perajin batik Nusantara.

Sebagai pagelaran seni dan budaya, Puspa Nuswantara 2026 akan menghadirkan sejumlah agenda penting. Di antaranya, menampilkan batik koleksi dari Pakualaman Yogyakarta sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan batik keraton dan kekayaan estetika batik klasik yang memiliki nilai sejarah, simbolik, dan budaya yang tinggi.

Berbagai motif batik khas Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, koleksi Muria Batik Kudus juga ikut dalam pameran tersebut. Termasuk dari Kabupaten Pati, batik Lasem Kabupaten Rembang, serta dari Semarang, Jateng.

Nantinya juga ada peluncuran batik Puspawicitra karya GKBRAA Paku Alam X, sebagai bagian dari semangat Puspa Nuswantara dalam mempertemukan tradisi, penciptaan, dan keberlanjutan batik sebagai warisan budaya yang terus hidup dan berkembang.

Puspa Nuswantara 2026 juga akan menghadirkan Bedah Buku "Batik Tiga Negeri" karya Komarudin Kudiya dan Afif Syakur. Agenda ini menjadi upaya memperkuat literasi batik nasional, khususnya dalam memahami perjalanan, karakter, dan makna Batik Tiga Negeri sebagai salah satu warisan batik yang kaya narasi lintas daerah, warna, dan tradisi.

Selain itu, ada lelang batik, pertunjukan fesyen, diskusi dari komunitas cinta berkain Indonesia, pasar batik rakyat, serta penampilan karya fesyen dari perguruan tinggi swasta di Jakarta dan Bandung.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, Insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memperkuat infrastruktur pertanian sebagai upaya mitigasi menghadapi potensi dampak fenomena El Nino Godzilla terhadap produksi pangan nasional.

"Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, Insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya," kata Amran dalam pernyataan pers usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Dia menuturkan upaya tersebut meliputi pembangunan embung, irigasi pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, hingga program cetak sawah baru.

Amran menjelaskan optimalisasi lahan dilakukan terutama pada lahan rawa yang sebelumnya hanya dapat dipanen satu kali dalam setahun menjadi dua hingga tiga kali panen.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan program cetak sawah guna memperluas areal tanam dan menjaga produksi pangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Amran juga melaporkan kondisi pangan nasional kepada Presiden. Stok beras saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton, sementara potensi produksi dari tanaman padi yang masih bertumbuh (standing crop) diperkirakan sekitar 10-11 juta ton.

Di samping itu, ketersediaan beras yang berada di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai sekitar 12,5 juta ton.

Berdasarkan perhitungan tersebut, Amran menyebut cadangan pangan nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 10-11 bulan ke depan.

"Jadi beliau memberikan arahan, memberikan petunjuk, ditindaklanjuti, diwaspadai El Nino Godzilla," kata Amran.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/6) menegaskan sektor pangan merupakan fondasi penting bagi ketahanan dan kedaulatan bangsa.

Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan produksi pangan tetap berjalan optimal di tengah tantangan iklim.

“Pangan bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi kebutuhan strategis bangsa. Menjaga pangan berarti menjaga kedaulatan dan masa depan negara,” ujar Suwandi.

Suwandi mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pertanian menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional lima tahun ke depan, khususnya untuk mendukung swasembada pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan biofuel, dan hilirisasi pertanian.

Menurutnya, Indonesia memasuki musim kemarau tahun ini dengan kesiapan yang jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

Berbagai program penguatan produksi telah dijalankan, mulai dari optimalisasi lahan, cetak sawah, pembangunan dan pengembangan irigasi perpompaan, penyediaan benih unggul, hingga penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dia juga menegaskan kondisi iklim tahun ini tidak dapat disamakan dengan fenomena El Nino kuat yang terjadi pada 2015 maupun 2023. Berdasarkan pemantauan data iklim dari BMKG dan satelit NOAA, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung dalam kondisi yang lebih terkendali.

“Karena itu, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, bukan menimbulkan kekhawatiran berlebihan,” katanya.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang telah bekerja sama dengan People’s Bank of China (PBOC) untuk memperkuat nilai tukar rupiah.

Menurut Dasco, kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) yang ditandatangani pada 11 Juni 2026 di Shanghai, China, merupakan langkah konkret.

"Kesepakatan itu membuat transaksi antara Indonesia, China Daratan dan Hong Kong bisa lakukan dengan menggunakan rupiah atau renminbi tanpa harus menggantungkan pada dolar Amerika Serikat," kata Dasco di Jakarta, Minggu.

Selain itu, Dasco juga menyampaikan bahwa dalam memorandum of understanding (MoU) itu telah disepakati penerapan QRIS lintas batas Indonesia dengan China. Dengan begitu, transaksi antara pengusaha China dan Indonesia bisa menggunakan QRIS antaranegara.

"Sistem ini sudah melibatkan 191 penyedia layanan di China dan 24 di Indonesia semuanya terhubung," katanya.

Ia juga mengatakan bahwa penandatanganan MoU tentang local currency transaction (LCT) diperluas hingga mencakup wilayah Hong Kong.

Dengan disepakati perjanjian antara Bank Indonesia dengan People’s Bank of China, transaksi ekspor dan impor Indonesia dengan China bisa dilakukan tanpa bergantung lagi dengan dolar Amerika Serikat.

"Ini upaya yang sangat serius mengurangi kebutuhan dollar Amerika Serikat untuk transaksi dagang, termasuk digunakannya QRIS lintas negara antara Indonesia-China. Hal ini dilakukan BI untuk memperkuat rupiah," katanya.

Sebelumnya, pada Kamis (11/6), Bank Indonesia dan People's Bank of China (PBOC) memperdalam kerja sama bilateral untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal (LCT) dalam transaksi bilateral serta memperkuat konektivitas pembayaran lintas batas antara Indonesia dan China.

Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan bahwa kerja sama keuangan memperkuat transaksi mata uang lokal antara Indonesia dan China, mengembangkan infrastruktur keuangan, serta memperluas kerja sama antarbank sentral, termasuk pembentukan RMB Clearing Bank di Indonesia.

Sementara itu, Gubernur PBOC Pan Gongsheng menambahkan bahwa China dan Indonesia, sebagai ekonomi utama dan mitra strategis di kawasan, memiliki tanggung jawab bersama untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meminta organisasi Kamar dagang dan industri (Kadin) daerah setempat untuk terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha dalam rangka mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan daya saing ekonomi.

"Pemkab Bekasi menaruh harapan besar agar Kadin mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha guna mewujudkan optimalisasi pembangunan daerah," kata Sekda Kabupaten Bekasi Endin Samsudin saat membuka Musyawarah Kabupaten (Mukab) VII Kadin Bekasi, Senin.

Endin menilai keberadaan Kadin strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong investasi, memperkuat iklim usaha dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terlebih posisi Kabupaten Bekasi selaku kawasan industri terbesar di Indonesia sehingga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi skala nasional.

Menurut dia keberhasilan pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah namun perlu kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas dan seluruh elemen masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Kadin menjadi mitra penting menghadirkan serta membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

Dia menekankan agenda Mukab VIII Kadin Kabupaten Bekasi menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan perkembangan dunia usaha ke depan.

Ia berharap forum musyawarah ini dapat menghasilkan kepemimpinan Kadin yang amanah, profesional dan mampu menjawab berbagai tantangan, mulai dari dinamika ekonomi global, transformasi digital, penguatan industri hijau hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Kami berharap Mukab ini menghasilkan kepemimpinan yang mampu membawa Kadin semakin maju serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi," katanya.

Sekda turut mengajak seluruh peserta untuk menjadikan forum tersebut sebagai ruang musyawarah demokratis, sejuk dan penuh semangat kebersamaan. Perbedaan pandangan dinilai hal wajar dalam proses organisasi, namun harus tetap diarahkan pada tujuan bersama demi kemajuan daerah.

Ketua Kadin Kabupaten Bekasi periode 2021-2026 Heri Noviar mengatakan Mukab VIII merupakan momentum penting bagi organisasi untuk melakukan evaluasi sekaligus menyusun langkah strategis dalam menghadapi tantangan dunia usaha yang terus berkembang.

Dia menegaskan selama masa menjabat, Kadin Kabupaten Bekasi terus berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, dunia industri, asosiasi usaha dan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan investasi di Kabupaten Bekasi.

"Melalui Mukab VIII ini kami berharap lahir kepemimpinan yang mampu melanjutkan program-program organisasi, menjaga soliditas anggota serta memperkuat peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong kemajuan Kabupaten Bekasi," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Sekitar 45 persen kebutuhan material dan peralatan masih berasal dari luar negeri sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Jakarta (ANTARA) - Institusi Galangan Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) berharap adanya dukungan bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk kebutuhan industri galangan kapal guna memperkuat daya saing serta menjaga keberlanjutan sektor maritim nasional.

"Khusus untuk pemakaian bahan bakar industri di galangan kapal, harapannya bisa mendapatkan BBM subsidi dari pemerintah," kata Ketua Umum (Iperindo) Anita Puji Utami dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan saat ini industri galangan kapal nasional menghadapi tantangan yang semakin berat akibat kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Kondisi tersebut diperparah oleh meningkatnya harga energi dan berbagai bahan baku yang digunakan dalam proses pembangunan kapal baru maupun reparasi kapal.

Anita mengatakan tekanan terhadap industri galangan kapal semakin terasa seiring meningkatnya ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Menurutnya eskalasi konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat serta dampaknya terhadap jalur perdagangan internasional, khususnya di kawasan Selat Hormuz, telah memicu kenaikan harga berbagai komoditas dan material yang dibutuhkan industri galangan kapal.

"Dampak tersebut dirasakan langsung oleh pelaku usaha yang masih bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri," katanya.

Data yang dihimpun Iperindo menunjukkan harga solar B40 mengalami kenaikan hingga 89,19 persen. Selain itu, harga LPG 12 kilogram meningkat 16,16 persen dan LPG 50 kilogram naik 26,51 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Kenaikan juga terjadi pada berbagai material utama produksi. Harga plat baja sebagai bahan pokok pembangunan kapal tercatat naik antara 7 hingga 12,60 persen. Sementara harga cat kapal mengalami kenaikan sekitar 21 persen yang turut menambah beban biaya operasional galangan.

Oleh karena itu, dia berharap khusus untuk pemakaian bahan bakar industri di galangan kapal, pemerintah bisa memberikan BBM subsidi.

Tidak hanya itu, lanjut Anita mengatakan, komponen pendukung lainnya seperti zinc anode dan aluminium anode juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 12,87 persen dan 13,61 persen.

Harga oli untuk kebutuhan operasional mesin dan peralatan galangan naik antara 15 hingga 40 persen, sedangkan bahan plastik meningkat sekitar 30 hingga 50 persen.

Anita menjelaskan industri galangan kapal nasional saat ini masih memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap komponen impor. "Sekitar 45 persen kebutuhan material dan peralatan masih berasal dari luar negeri sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing," katanya.

Menurutnya, banyak kontrak pekerjaan yang ditandatangani ketika nilai tukar dolar masih berada pada tingkat yang lebih rendah. Namun saat proses pengadaan dan pelunasan material dilakukan, pelaku usaha harus membayar dengan kurs dolar yang jauh lebih tinggi sehingga terjadi pembengkakan biaya yang tidak sedikit.

Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia itu menjelaskan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan memastikan kualitas layanan kepada pengguna jasa, sejumlah galangan kapal terpaksa melakukan penyesuaian tarif reparasi kapal.

Kenaikan tarif tersebut diperkirakan mencapai sekitar 20 persen sebagai langkah untuk mengimbangi lonjakan biaya produksi yang terus terjadi.

Sementara itu, untuk proyek pembangunan kapal baru yang saat ini masih berjalan, para pelaku industri tengah melakukan pembahasan dan negosiasi dengan pemilik kapal atau owner terkait kemungkinan penerapan eskalasi biaya.

Iperindo berharap pemerintah dapat memberikan perhatian dan dukungan terhadap kondisi yang dihadapi industri galangan kapal nasional.

"Agar sektor strategis ini tetap mampu bertahan, menjaga daya saing, serta mendukung pertumbuhan industri maritim Indonesia," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Semakin lemahnya rupiah kali ini bukan sekadar fluktuasi harian, namun harusnya dibaca sebagai bagian sinyal bahwa pasar butuh kepastian arah kebijakan

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Universitas Jember, Jawa Timur, Adhitya Wardhono PhD mengatakan pemerintah perlu memperkuat sinyal disiplin fiskal, terutama terkait defisit, utang, dan kualitas belanja saat rupiah melemah di kisaran Rp18.000 per dolar AS.

"Kemudian belanja pemerintah perlu diarahkan ke sektor produktif yang memperkuat kapasitas ekspor, substitusi impor, energi, pangan, dan produktivitas," katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu.

Menurutnya, pelemahan rupiah bukan hanya soal dolar AS yang menguat, namun sinyal bahwa pasar sedang menguji tiga hal yaitu ketahanan eksternal Indonesia, kredibilitas fiskal, dan konsistensi kebijakan moneter.

"Semakin lemahnya rupiah kali ini bukan sekadar fluktuasi harian, namun harusnya dibaca sebagai bagian sinyal bahwa pasar butuh kepastian arah kebijakan," tuturnya.

Nilai tukar pada dasarnya adalah harga yang mencerminkan bagaimana pasar menilai kondisi ekonomi suatu negara. Ketika rupiah melemah secara signifikan meskipun pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen dan inflasi masih terkendali di 2,42 persen, terdapat paradoks yang perlu dijelaskan.

Rupiah tetap tertekan menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar likuiditas valuta asing jangka pendek, tetapi juga menyangkut ekspektasi pasar, risiko global, dan persepsi terhadap arah kebijakan domestik.

"Rupiah sempat menyentuh rekor rendah sekitar Rp18.021 pada perdagangan Kamis (4/6). Pelemahan itu terjadi di tengah kekhawatiran pasar terhadap perang Iran maupun faktor domestik seperti tata kelola fiskal pemerintah," katanya.

Adhitya menyarankan agar pemerintah juga perlu menjaga komunikasi publik karena pernyataan yang meremehkan pelemahan rupiah dapat memperburuk persepsi pasar.

"Dalam kondisi rupiah tertekan, komunikasi pejabat publik adalah bagian dari kebijakan ekonomi. Pernyataan yang kurang tepat bisa mendapatkan penalti yang lebih mahal daripada intervensi pasar," ujarnya.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unej itu menjelaskan bahwa kondisi rupiah sudah masuk fase tekanan serius, sehingga pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang memperkuat sinyal disiplin fiskal agar rupiah tidak terus melemah.

"Selama migas masih defisit dan impor energi tinggi, rupiah tetap rentan terhadap kenaikan harga minyak dan gejolak geopolitik," katanya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pertamina berkomitmen untuk terus mempertajam scenario planning dan strategi transformasi bisnisnya

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) memperkuat pengembangan ekosistem energi dan mobilitas berkelanjutan di sektor transportasi darat, laut, dan udara secara nasional melalui berbagai inisiatif transisi energi terintegrasi.

"Ini sebagai bentuk komitmen mendukung target net zero emission Indonesia tahun 2060, sehingga Pertamina terus mempercepat pengembangan ekosistem energi dan mobilitas berkelanjutan di seluruh sektor transportasi nasional," kata Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia menekankan hal itu dalam acara Studium Generale Sustainability bertajuk “Global Insights for Local Action: Bridging Academia and Industry in Energy Transition” yang diselenggarakan Universitas Pertamina di Jakarta.

Kegiatan Studium Generale Sustainability merupakan kuliah umum yang menghadirkan akademisi global, pelaku industri, serta pemangku kepentingan lintas sektor untuk memperkuat pemahaman generasi muda mengenai tantangan dan peluang transisi energi.

Forum itu menjadi wadah kolaborasi antara dunia akademik dan industri dalam mendorong pengembangan solusi nyata menuju pembangunan rendah karbon dan mobilitas berkelanjutan di Indonesia.

Agung menjelaskan perusahaan mengambil peran aktif dalam transisi energi jangka panjang melalui kesiapan teknologi, penguatan ekosistem, serta sinergi lintas sektor.

Upaya itu diarahkan untuk mendukung pencapaian target net zero emission Indonesia pada tahun 2060, sebagaimana menjadi komitmen kuat Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Di sektor transportasi darat, Pertamina tidak hanya memperkuat ekosistem kendaraan listrik (EV) melalui pembangunan charging station dan battery swapping bersama Indonesia Battery Corporation (IBC).

Pertamina juga tengah membangun pabrik bioetanol terintegrasi di Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Proyek itu menyatu dengan kawasan perkebunan tebu lokal untuk menjamin pasokan bahan baku secara berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan energi domestik.

Sementara di sektor transportasi laut, Pertamina mendorong efisiensi energi melalui pemanfaatan dual fuel, pengembangan green ammonia, hingga inovasi pemasangan panel surya di dek kapal untuk mendukung kebutuhan kelistrikan armada secara mandiri.

Lebih lanjut pada sektor penerbangan (udara), Pertamina melalui Pelita Air turut mendukung penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Bahan bakar ramah lingkungan ini memanfaatkan bahan baku used cooking oil atau minyak jelantah, yang menjadi solusi konkret pengurangan emisi karbon di industri aviasi global.

"Pertamina berkomitmen untuk terus mempertajam scenario planning dan strategi transformasi bisnisnya," ucapnya.

Agung menegaskan seluruh proses transformasi ini akan dijalankan secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan demi menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi masa depan.

Sejalan dengan hal tersebut, Acting Rector Universitas Pertamina, Djoko Triyono, menegaskan transisi energi membutuhkan kolaborasi erat antar pemangku kepentingan agar mampu menghadirkan solusi yang relevan dengan kebutuhan nasional.

Menurutnya transisi energi tidak dapat dijalankan sendiri oleh industri maupun pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi erat antara akademisi, industri, pemerintah, dan masyarakat untuk menghadirkan solusi yang relevan dengan kebutuhan lokal.

"Universitas Pertamina berkomitmen menjadi jembatan yang menghubungkan riset, inovasi, pengembangan SDM, dan aksi nyata guna mendukung terciptanya ekosistem energi berkelanjutan di Indonesia,” ujar Djoko.

Guru Besar dari University of Southern California (USC) Sol Price, Prof. Marlon Boarnet, yang hadir sebagai pembicara utama memaparkan dunia saat ini memang sedang berada di fase awal transformasi mobilitas hijau.

Menurut Prof. Marlon, komoditas seperti biofuel dan drop-in fuels memegang peran sangat krusial sebagai jembatan transisi. Sementara untuk sektor yang lebih sulit didekarbonisasi seperti pelayaran laut, dibutuhkan solusi energi dengan kerapatan (densitas) tinggi seperti green ammonia.

Ia juga mengingatkan transisi energi bukan lagi sekadar masalah kepatuhan terhadap regulasi, melainkan sudah menjadi transformasi industri global yang wajib dihadapi lewat kolaborasi erat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan alokasi dana Rp4 triliun dari Presiden Prabowo Subianto digunakan untuk memperkuat keselamatan perkeretaapian melalui peningkatan fasilitas perlintasan serta pembangunan flyover dan underpass di berbagai daerah.

Ditemui usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, Menhub mengatakan anggaran Rp4 triliun tersebut dinilai lebih dari cukup untuk mendukung berbagai program peningkatan keselamatan perkeretaapian.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Perhubungan, kebutuhan anggaran yang diperlukan saat ini diperkirakan sekitar Rp800 miliar khusus untuk mengatasi perlintasan sebidang yang bermasalah.

"Bukan kurang. Presiden menganggarkan Rp4 triliun, tapi setelah perhitungan kami itu, kurang lebih hanya membutuhkan sekitar Rp800 miliar untuk perlintasan sebidang," kata Menhub.

Sementara itu, sisa alokasi dana dari anggaran yang telah disiapkan Presiden tersebut akan diselaraskan dengan program pembangunan infrastruktur pendukung keselamatan, termasuk flyover dan underpass di sejumlah titik prioritas.

Pembangunan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang sekaligus meningkatkan keamanan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

Kementerian Perhubungan telah mengidentifikasi 1.638 lokasi yang memerlukan penguatan fasilitas keselamatan guna mendukung operasional perkeretaapian yang lebih andal.

"Jadi nanti mungkin sisa dananya yang Rp4 triliun itu juga kita akan sinkronkan dengan pembangunan flyover dan underpass. Itu banyak yang perlu dipasang 1.638 titik," jelas Menhub.

Pemerintah berharap dukungan anggaran tersebut dapat mempercepat peningkatan standar keselamatan perkeretaapian nasional sekaligus menghadirkan layanan transportasi yang lebih aman, nyaman, dan terpercaya bagi masyarakat.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI tersebut, Menhub menyebutkan bahwa pihaknya bersama PT KAI, Danantara, BP BUMN, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah melaksanakan Kick Off Penanganan Perlintasan Sebidang pada 5 Mei 2026.

Melalui kegiatan itu, kata Menhub, seluruh pihak menyatakan komitmen bersama untuk melakukan penutupan terhadap 172 perlintasan sebidang yang dinilai berisiko tinggi, sekaligus mempercepat peningkatan keselamatan pada titik-titik prioritas nasional.

Untuk peningkatan keselamatan pada 1.638 lokasi perlintasan sebidang prioritas tersebut, total investasi yang akan dialokasikan sebesar Rp842,48 miliar.

Komponennya adalah untuk kebutuhan petugas penjaga perlintasan, sebesar Rp603,9 miliar, untuk pembangunan pos jaga sebesar Rp158,1 miliar dan fasilitas pendukung mekanikal dan elektrikal, sebesar Rp60,9 miliar.

Saat ini, terdapat 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar, dan 903 perlintasan tidak terdaftar. Berdasarkan evaluasi, terdapat 172 perlintasan yang direkomendasikan untuk ditutup karena lebar jalan kurang dari 2 meter.

Sementara, sebanyak 1.638 lokasi prioritas perlu dilakukan peningkatan keselamatan. Peningkatan tersebut meliputi penyediaan petugas penjaga, bangunan pos jaga, fasilitas pendukung, alat komunikasi, serta perlengkapan keselamatan lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran MB baru ini menjadi langkah penting dalam memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) meningkatkan kapasitas Dermaga Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sehingga layanan penyeberangan dan distribusi logistik antardaerah dapat berlangsung lebih lancar dan efisien.

Corporate Secretary PT ASDP Windy Andale mengatakan upaya itu dilakukan dengan mengoperasikan kembali jembatan penghubung dermaga dan kapal (moveable bridge/MB) Pelabuhan Bajoe setelah revitalisasi menyeluruh rampung dilakukan.

"Kehadiran MB baru ini menjadi langkah penting dalam memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa," kata Windy dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan operasional MB ditandai dengan pelaksanaan Uji Sandar pada Kamis ini, setelah sebelumnya ASDP menyelesaikan tahapan commissioning dan uji beban bersama para pemangku kepentingan.

Revitalisasi dilakukan melalui penggantian total struktur MB dan sistem hidrolik dengan peningkatan kapasitas dari sebelumnya 30 ton menjadi 50 ton.

Tidak hanya itu, ASDP juga memperkuat jembatan trestle menuju MB guna memastikan operasional pelabuhan berjalan lebih aman, stabil dan andal dalam jangka panjang.

Penyegaran fasilitas pelabuhan melalui pengecatan turut dilakukan untuk menghadirkan lingkungan pelabuhan yang lebih nyaman dan representatif.

Windy mengatakan revitalisasi MB di Pelabuhan Bajoe merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan transportasi penyeberangan yang semakin berkualitas.

“Perbaikan MB ini diharapkan dapat meningkatkan kelancaran operasional, keselamatan, serta kenyamanan masyarakat pengguna jasa penyeberangan,” ujar Windy.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Selama proses revitalisasi berlangsung, ASDP melaksanakan berbagai program sosial seperti pembagian sembako dan pelatihan kewirausahaan bagi warga Bajoe.

Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman mengapresiasi keterlibatan sekitar 25 orang masyarakat setempat dalam proses pekerjaan revitalisasi MB dan fasilitas pelabuhan di daerah tersebut.

Bupati menilai Pelabuhan Bajoe memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan mobilitas masyarakat.

“Kami berterima kasih kepada ASDP atas perbaikan dermaga ini. Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga dan memeliharanya,” kata Andi Asman.

Bupati berharap konektivitas Pelabuhan Bajoe dapat terus diperluas melalui penambahan rute penyeberangan menuju berbagai wilayah lainnya.

Sementara itu, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bajoe, Anom S. Panatagama menjelaskan dermaga hasil revitalisasi dirancang memiliki daya tahan hingga 20 tahun ke depan.

“Kami bersyukur seluruh proses perbaikan dapat diselesaikan sesuai target dan siap mendukung kelancaran layanan penyeberangan masyarakat,” ujar Anom.

Saat ini, ASDP Cabang Bajoe melayani dua lintasan komersial, yakni Bajoe–Kolaka dan Siwa–Tobaku, serta dua lintasan perintis Maccini Baji–Sabutung dan Maccini Baji–Balanglompo.

Selain penguatan infrastruktur, ASDP juga terus meningkatkan aspek keamanan pelabuhan melalui latihan gabungan simulasi penanganan ancaman bom pada 16 Mei 2026 bersama Polres Bone, Detasemen Gegana Sulawesi Selatan, Batalyon C Pelopor Brimob, dan Polsek Kawasan Pelabuhan.

Langkah itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan serta koordinasi penanganan kondisi darurat di lingkungan pelabuhan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - BPJS Kesehatan senantiasa menghadirkan akses layanan kesehatan yang semakin mudah bagi peserta Program JKN. Penguatan pelayanan dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito menjelaskan bahwa sejalan dengan kick off HUT ke-58 BPJS Kesehatan yang mengusung tema “Jaminan Kesehatan Berkualitas, dengan Gotong Royong Sehat Bersama”, pihaknya berupaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penguatan layanan di berbagai fasilitas kesehatan.

Menurutnya, kemudahan akses layanan menjadi bagian penting agar peserta JKN dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal tanpa terkendala jarak maupun biaya.

“Bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118, semangat gotong royong dan persatuan juga menjadi penguat komitmen BPJS Kesehatan bersama seluruh stakeholder dalam menghadirkan layanan kesehatan yang semakin merata. Salah satu penguatan layanan yang dilakukan BPJS Kesehatan ialah melalui perluasan layanan kesehatan canggih, termasuk layanan kateterisasi jantung (cathlab), kemoterapi, hingga radioterapi," ujar Pujo di Bandung, Rabu (20/5/2026).

Penguatan layanan kesehatan canggih menjadi bagian penting agar peserta dapat memperoleh penanganan medis yang optimal tanpa harus menghadapi kendala akses maupun biaya. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung penanganan peserta lebih cepat, terutama pada kasus kegawatdaruratan.

“Perluasan layanan cathlab merupakan komitmen BPJS Kesehatan dalam menghadirkan kemudahan layanan bagi peserta JKN. Dengan jumlah peserta JKN yang telah mencapai lebih dari 285 juta jiwa atau 98 persen lebih dari seluruh penduduk Indonesia, diharapkan peserta dapat memperoleh akses layanan jantung yang lebih dekat, lebih cepat, dan merata sehingga peluang keselamatan peserta juga semakin besar,” ungkap Pujo.

Penyakit kardiovaskular menjadi kelompok penyakit dengan pembiayaan tertinggi pada tahun 2025 dengan pembiayaan JKN mencapai Rp11,83 triliun. Dia menjelaskan, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan biaya lebih dari Rp3,5 triliun untuk pelayanan cathlab, dengan jumlah kasus mencapai lebih dari 138 ribu kasus atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2021.

Penguatan upaya pencegahan kecurangan, lanjut dia, menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan Program JKN. Pada tahun 2025, BPJS Kesehatan berhasil melakukan efisiensi melalui penguatan pencegahan fraud sebesar Rp6,5 triliun atau sekitar 3,4 persen dari total biaya pelayanan kesehatan. Menurutnya, efisiensi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dalam memastikan dana gotong royong peserta dimanfaatkan secara optimal.

BPJS Kesehatan juga mendorong upaya promotif preventif melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) Muda. Menurut Pujo, Prolanis Muda ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat usia produktif terhadap pentingnya menjaga kesehatan sejak dini, terutama dalam mencegah penyakit kronis seperti diabetes melitus dan hipertensi yang dapat memicu penyakit jantung dan stroke.

“Selain fokus pada upaya kuratif, BPJS Kesehatan juga mendorong masyarakat agar semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Dengan menerapkan pola hidup sehat, menjaga pola makan, dan rutin berolahraga, risiko penyakit kronis dapat dicegah sehingga masyarakat tetap sehat dan produktif,” jelasnya.

BPJS Kesehatan juga memperpanjang kerja sama dengan Universitas Padjadjaran dalam impelementasi Kurikulum Jaminan Sosial di lingkungan perguruan tinggi. Pujo menambahkan, BPJS Kesehatan memiliki big data yang dapat dimanfaatkan akademisi, peneliti, dan masyarakat untuk penelitian serta kebijakan berbasis bukti. Hal ini dapat menjadi ruang berbagi masukan, pengalaman, dan strategi implementasi terkait pelaksanaan Program JKN, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan dunia akademik.

"Penguatan akses layanan kesehatan dan upaya promotif preventif tersebut juga menjadi bagian dari dukungan BPJS Kesehatan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Masyarakat yang sehat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan produktif menyambut Indonesia Emas 2045," ucap Pujo.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat mengatakan, perluasan akses dan peningkatan mutu layanan menjadi langkah strategis yang perlu dikawal bersama. Peran seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, fasilitas kesehatan, akademisi, organisasi profesi, hingga mitra kerja BPJS Kesehatan yang selama ini telah mendukung pelaksanaan Program JKN dinilai menjadi fondasi penting dalam menghadirkan layanan kesehatan yang semakin mudah, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Momentum ini menjadi pengingat bahwa semangat persatuan dan gotong royong harus dijaga dalam memperkuat ekosistem JKN. Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh aspek pembiayaan dan kepesertaan, tetapi juga kualitas layanan, integritas tata kelola, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Stevanus.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benyamin Paulus Octavianus dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa penguatan layanan kesehatan Program JKN harus mampu memastikan pelayanan yang mudah diakses, bermutu, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, layanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi kesehatan canggih, tetapi juga ketepatan dalam pemberian pelayanan sesuai kebutuhan medis pasien.

“Pemberian layanan kesehatan harus dilakukan berdasarkan indikasi medis yang jelas, diagnosis yang tepat, serta dilaksanakan secara efektif dan efisien. Keberhasilan pelayanan kesehatan bukan tentang semakin banyak tindakan medis yang dilakukan, melainkan bagaimana memberikan tindakan yang tepat kepada pasien yang tepat pada waktu yang tepat,” ujar Benyamin.

Ia menambahkan, seluruh pihak memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan dalam ekosistem JKN, mulai dari memastikan akses pelayanan bagi masyarakat, menjaga mutu pelayanan kesehatan, mempertahankan keberlanjutan pembiayaan, hingga menjamin keselamatan pasien. Baginya, pelayanan kesehatan canggih memang sangat penting, namun seluruh implementasinya harus didukung indikasi klinis yang kuat, tata kelola yang baik, serta pengawasan mutu yang berkelanjutan.

“Dengan semangat gotong royong dan komitmen bersama, saya yakin kita dapat menghadirkan layanan Program JKN yang semakin berkualitas, adil, dan mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia,” ucap Benyamin.

Selain itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional yang diwakili oleh Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Agus Taufiqurrohman, menuturkan bahwa Program JKN merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, Program JKN bentuk komitmen negara dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak dan berkesinambungan.

"Pelayanan canggih pada Program JKN harus dirasakan secara merata, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga hingga wilayah terpencil, terdepan, dan tertinggal (3T). Diperlukan kolaborasi dan komitmen seluruh pihak dalam rangka menjaga keberlanjutan penyelenggaraan Program JKN," tegas Agus.