REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan pemerintah turut memiliki andil dalam kasus pemadaman listrik. Huda menyebut pemadaman listrik yang terjadi tidak lepas dari praktik ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan PT PLN (Persero).

"PLN menanggung kompensasi dan subsidi di hulu dan hilir," ujar Huda saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Di hulu, kata Huda, praktik pembelian batu bara oleh PLN kerap menjadi beban karena perusahaan harus membeli dengan harga tertentu. Sementara di sisi hilir, terdapat kompensasi pemakaian listrik yang harus ditanggung terlebih dahulu oleh PLN. "Sehingga beban bagi PLN sangat berat untuk menanggung penugasan pemerintah," sambung Huda.

Di sisi lain, lanjut Huda, kompensasi yang dibayarkan pemerintah juga tidak langsung dilunasi. Huda mengatakan kinerja keuangan PLN mengalami penurunan cukup tajam sehingga memengaruhi cash flow atau arus kas perusahaan. "Saya menduga pemadaman listrik ini juga dipengaruhi oleh arus kas PLN yang buruk," ungkapnya.

Selain itu, Huda mendorong investigasi menyeluruh terkait kasus tersebut. Ia meminta adanya penelusuran terkait kapasitas dan pasokan batu bara sebagai sumber energi utama pembangkit listrik PLN. "Apakah ada permainan dalam stok batu bara sehingga tidak tersalurkan kepada pembangkit, itu juga harus ditelusuri," kata Huda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Institute for Development of Economics and Finance Green Transition Initiative (INDEF GTI) Imaduddin Abdullah mengatakan lonjakan piutang pemerintah kepada PT PLN (Persero) tercatat mencapai Rp 110,74 triliun pada akhir 2025. Imaduddin menyebut nilai tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan posisi akhir 2024 yang sebesar Rp 43,29 triliun.

"Ini piutang PLN kepada pemerintah, bukan utang PLN. Pemerintah yang memiliki tagihan," ujar Imaduddin saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Imaduddin mengatakan persoalan utama yang muncul dari membengkaknya piutang tersebut adalah tekanan terhadap cash flow atau arus kas PLN. Sebagian besar dukungan pemerintah yang seharusnya diterima perusahaan belum berubah menjadi kas dan justru menumpuk sebagai tagihan.

"Masalah intinya ada pada arus kas. Sekitar sepertiga dukungan pemerintah pada 2025 tidak masuk sebagai kas, melainkan menjadi tagihan yang belum dibayarkan. Akibatnya, likuiditas PLN tertekan dan ruang untuk melakukan investasi menjadi semakin sempit," ucap Imaduddin.

Imaduddin menjelaskan kondisi tersebut memang tidak secara langsung menjadi penyebab pemadaman listrik. Namun, lanjut dia, keterbatasan kas dapat memperbesar risiko gangguan pasokan listrik karena mempersempit kemampuan PLN dalam menjalankan operasional secara optimal.

"Ketika kas PLN tertahan dalam bentuk piutang, ruang perusahaan untuk pengadaan energi primer dan pemeliharaan pembangkit menjadi lebih terbatas," lanjut Imaduddin.

Dia menilai persoalan tersebut bersifat struktural karena sistem ketenagalistrikan nasional masih sangat bergantung pada batu bara. Imaduddin menyampaikan ketergantungan ini membuat PLN terus menghadapi persoalan harga batu bara melalui skema domestic market obligation (DMO).

"Selama sistem masih bergantung pada batu bara, PLN akan terus terjebak dalam tarik-menarik harga DMO. Jika harga DMO dinaikkan, pada dasarnya beban biaya hanya berpindah ke neraca PLN. Jadi, kebijakan tersebut tidak benar-benar menyelesaikan masalah," sambungnya.

Oleh karena itu, Imaduddin mendorong percepatan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT), terutama pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi tekanan keuangan PLN. Dia menyebut PLTS tidak memiliki biaya bahan bakar yang berfluktuasi, tidak terikat pada mekanisme DMO, dan biaya operasionalnya relatif lebih stabil.

"Sehingga tidak terus-menerus melahirkan selisih biaya yang pada akhirnya menjadi piutang," ucap dia.

Imaduddin menyoroti adanya paradoks dalam upaya transisi energi nasional. PLN membutuhkan investasi besar untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara. Namun, di sisi lain, kemampuan investasi perusahaan justru tergerus akibat besarnya dana yang masih tertahan dalam bentuk piutang kepada pemerintah.

"Ironinya, untuk lepas dari batu bara butuh investasi besar, tetapi kemampuan investasi itu tergerus oleh kas yang tertahan dalam piutang," kata Imaduddin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Piutang PT PLN (Persero) kepada pemerintah tercatat sebesar Rp 110,74 triliun hingga 31 Desember 2025. Dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PLN 2025 yang telah diaudit, nilai tersebut melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan posisi akhir 2024 yang sebesar Rp 43,29 triliun.

Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, piutang dari pemerintah tercatat sebesar Rp 110,738 triliun dan menjadi salah satu komponen terbesar dalam aset lancar PLN. Nilai tersebut meningkat signifikan dari Rp 43,291 triliun pada 2024 dan Rp 22,447 triliun pada 2023.

Dalam catatan laporan keuangan dijelaskan, piutang dari pemerintah terdiri atas piutang kompensasi, piutang subsidi listrik, dan piutang pemerintah lainnya terkait program diskon listrik. Rinciannya, piutang kompensasi mencapai Rp 84,865 triliun, piutang subsidi listrik sebesar Rp 12,264 triliun, serta piutang pemerintah lainnya yang berasal dari program diskon listrik sebesar Rp 13,609 triliun. Total seluruh komponen tersebut mencapai Rp 110,738 triliun.

PLN menjelaskan, piutang kompensasi merupakan tagihan kepada pemerintah atas pendapatan kompensasi yang belum dibayarkan untuk menutup selisih antara tarif listrik yang ditetapkan pemerintah dan tarif yang dihitung berdasarkan biaya penyediaan tenaga listrik. Sebagai operator penyedia listrik nasional, PLN wajib menerapkan tarif listrik yang telah ditetapkan pemerintah meskipun pada beberapa golongan pelanggan tarif tersebut tidak mengalami penyesuaian.

Dalam Catatan 16 disebutkan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2022, PLN mencatat pendapatan dan piutang kompensasi berdasarkan estimasi manajemen yang kemudian akan ditetapkan sebagai kebijakan dana kompensasi oleh Menteri Keuangan setelah melalui reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Finalisasi nilai kompensasi dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain kompensasi, PLN juga masih memiliki piutang subsidi listrik sebesar Rp 12,264 triliun. Dalam Catatan 37 dijelaskan, subsidi listrik merupakan selisih negatif antara harga jual tenaga listrik kepada pelanggan bersubsidi dan biaya pokok penyediaan listrik yang ditanggung pemerintah.

Pada 2025, PLN membukukan pendapatan subsidi listrik sebesar Rp 87,461 triliun, sementara realisasi penerimaan tunai subsidi mencapai Rp 81,036 triliun sehingga masih menyisakan piutang subsidi pada akhir tahun.

Komponen baru yang turut memperbesar piutang pemerintah pada 2025 adalah piutang terkait program diskon listrik sebesar Rp 13,609 triliun.

Dalam Catatan 36 dijelaskan, angka tersebut berasal dari kebijakan pemerintah berupa diskon penjualan tenaga listrik pada Januari dan Februari 2025 yang terlebih dahulu ditanggung PLN dan kemudian menjadi tagihan kepada pemerintah.

Meski nilai piutang kepada pemerintah meningkat tajam, PLN menyatakan tidak terdapat risiko gagal bayar. Dalam pengungkapan risiko kredit pada Catatan 55, manajemen menegaskan piutang dari pemerintah diyakini dapat dipulihkan seluruhnya sesuai jangka waktu yang ditetapkan pemerintah. PLN juga menyatakan tidak ada risiko wanprestasi atau gagal bayar dari pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengubah skema pembayaran kompensasi energi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan PT Pertamina (Persero) mulai tahun depan. Perubahan ini bertujuan memperbaiki arus kas dua badan usaha milik negara (BUMN) tersebut agar tidak terlalu bergantung pada pinjaman perbankan.

Saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (23/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ingin membantu arus keuangan PLN dan Pertamina sehingga mereka tidak perlu banyak meminjam ke perbankan.

Sebelumnya, skema pembayaran kompensasi energi dilakukan secara triwulanan dengan besaran 100%. Mulai 2026, Purbaya berencana membayar kompensasi tersebut setiap bulan, tetapi hanya sebesar 70% terlebih dahulu.

“Itu akan membantu keuangan Pertamina dan PLN karena kan paling enggak short term cash-nya terpenuhi di situ. Jadi mereka enggak harus pinjam terlalu banyak ke perbankan dengan semua yang harus dibayar oleh mereka. Bukan tambah yang harus dibayar,” terangnya kepada wartawan, dikutip Jumat (24/10/2025).

Dalam skema baru tersebut, pembayaran sebesar 70% akan dilakukan setiap bulan hingga September, sedangkan sisa 30% akan dibayarkan setelah hasil audit keuangan keluar.

Purbaya memastikan perubahan skema pembayaran kompensasi itu tidak akan memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan hanya mengubah alur arus kas (cash flow).

“Nanti setiap bulan kami bayar 70% terus sampai bulan September nanti di situ diaudit. Nanti hasil audit yang 30% kurangnya dibayar semua di situ,” terang pria yang juga mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Berdasarkan catatan, belakangan ini Purbaya telah melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo serta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk membahas implementasi skema tersebut.

Sebelumnya, Kemenkeu telah merealisasikan pembayaran subsidi dan kompensasi energi senilai Rp192,2 triliun per 3 Oktober 2025. Nilai realisasi itu setara 49% dari pagu Rp394,3 triliun dan telah diterima oleh 42,4 juta pelanggan.

Dari jumlah tersebut, Rp123 triliun merupakan subsidi energi yang dibayarkan setiap bulan kepada badan usaha yang mendapatkan penugasan, yaitu PLN dan Pertamina. Sementara itu, Rp69,2 triliun sisanya merupakan pembayaran kompensasi energi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025), menuturkan bahwa pembayaran kompensasi energi tahun 2024 telah dilakukan pada Juni 2025.

Adapun Menkeu Purbaya bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria telah menyepakati angka kompensasi energi untuk triwulan I dan triwulan II tahun 2025.