Jakarta, CNBC Indonesia - Sebuah truk ringan menerobos pasar tradisional di Kota Bucheon, Korea Selatan, pada Kamis (13/11/2025), dan melaju sejauh sekitar 150 meter di jalur sempit yang dipenuhi lapak pedagang, sebelum akhirnya berhenti. Insiden mengerikan itu menewaskan dua orang dan melukai 18 lainnya.

Peristiwa terjadi di pasar yang berlokasi sekitar 20 kilometer di sebelah barat Seoul, ibu kota Korea Selatan. Dalam konferensi pers yang disiarkan televisi, seorang pejabat pemadam kebakaran mengatakan bahwa dua korban yang sempat mengalami henti jantung di lokasi kejadian kemudian dinyatakan meninggal dunia, sebagaimana dikonfirmasi oleh kantor berita Yonhap.

Pejabat itu menjelaskan truk sempat mundur sejauh 28 meter sebelum melaju kencang ke arah pasar terbuka, menabrak sejumlah kios dan pengunjung yang sedang berbelanja. "Pengemudi menyalahkan lonjakan kecepatan mendadak sebagai penyebab insiden," ujarnya.

Rekaman kamera pengawas (CCTV) yang ditayangkan stasiun televisi Korea memperlihatkan suasana pasar yang awalnya normal, dengan para pembeli lalu lalang di antara deretan lapak. Beberapa detik kemudian, sebuah truk biru tiba-tiba melaju kencang di jalur sempit itu dan menghantam salah satu kios, menimbulkan kepanikan di antara para pedagang dan pengunjung.

Polisi telah menangkap pengemudi truk, seorang pria berusia 60-an tahun, dan saat ini masih melakukan pemeriksaan untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan tersebut.

"Hasil pemeriksaan awal menunjukkan pengemudi tidak dalam pengaruh alkohol," kata pejabat kepolisian dalam keterangan resminya.

Kendaraan yang terlibat akan diserahkan kepada tim penyidik untuk diperiksa lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya kerusakan mekanis pada sistem pedal gas atau transmisi.

Pasar tradisional di Bucheon dikenal sebagai salah satu area perdagangan yang ramai, terutama menjelang musim dingin, di mana banyak pedagang menjajakan bahan makanan dan pakaian.

Pemerintah kota Bucheon menyatakan akan melakukan evaluasi keselamatan di seluruh pasar tradisional dan memperketat pembatasan kendaraan yang dapat melintas di sekitar area tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2023 akan mengalami sedikit perubahan dari hasil evaluasi yang dilakukan sejak berlaku pada 1 Maret 2025.

"Yang jelas kelihatannya akan direvisi sedikit," kata Purbaya seusai konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Meski begitu, Purbaya mengaku belum bisa mengungkapkan detail dari revisi yang akan dilakukan terhadap PP 8/2025. PP itu sebelumnya meningkatkan kewajiban penempatan DHE SDA dari para eksportir sebesar 100% ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Purbaya hanya bisa menekankan bahwa Kementerian Keuangan telah memasukkan poin-poin revisi PP 8/2025 ke Kementerian Sekretariat Negara untuk ditetapkan aturan barunya dalam waktu dekat.

"Ini begitu keluar kami akan umumkan dengan cepat sebetulnya. Kami sudah diskusikan dengan BI, OJK, dan LPS tapi belum bisa ke publik," tegas Purbaya.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan, kebijakan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) selama ini memang tak mampu memperkuat cadangan devisa (cadev) Indonesia.

Permasalahan ini lah yang kemudian membuat Presiden Prabowo Subianto beberapa hari terakhir meminta jajaran menterinya untuk segera mengevaluasi ketentuan DHE yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2023.

Mulanya, Destry mengungkapkan bahwa kebijakan wajib parkir dolar hasil ekspor di dalam negeri itu telah dipenuhi secara baik oleh para eksportir. Tingkat kepatuhan terhadap ketentuan PP 8/2025 dari para eksportir itu pun ia sebut telah mencapai 95%.

"Tingkat kepatuhan dari eksportir dalam menjalankan atau memenuhi PP itu sangat tinggi, 95%. Artinya seluruh ekspor dari DHE SDA yang mereka terima masuk ke reksus (rekening khusus) penempatan DHE SDA," tutur Destry saat konferensi pers hasil rapat dewan gubernur BI secara daring, Rabu (22/10/2025).

Lalu, Destry juga menegaskan, dari hasil penempatan DHE yang dilakukan para eksportir di reksus, mayoritas juga telah melakukan konversi ke rupiah, yang membuat pasokan valas di pasar keuangan ikut meningkat.

"Kalau kita lihat dari penggunaannya memang untuk konversi itu mayoritas, ada sekitar 78,2%. Jadi artinya, dengan mereka konversi tentunya akan ada penambahan valas, dolar dalam hal ini di pasar valas kita," papar Destry.

Kendati begitu, Ia mengingatkan yang menjadi persoalan ialah penambahan likuiditas valas itu tidak serta merta meningkatkan cadangan devisa alias cadev di Indonesia, karena valas itu dipakai langsung di pasar valas domestik sebagai tambahan pasokan semata.

"Oleh karena itu kami melihat bahwa penerapan PP Nomor 8 sejauh ini memang memberikan dampak positif, namun kalau kita lihat dalam 2 bulan terakhir karena outflow yang begitu besar, sehingga itu yang disampaikan Pak Gubernur itu juga sebabkan kita harus gunakan cadangan devisa kita untuk intervensi termasuk adanya pembayaran untuk dividen repatriasi dan pinjaman," papar Destry.

Jakarta, CNBC Indonesia - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan, kebijakan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) selama ini memang tak mampu memperkuat cadangan devisa (cadev) Indonesia.

Permasalahan ini lah yang kemudian membuat Presiden Prabowo Subianto beberapa hari terakhir meminta jajaran menterinya untuk segera mengevaluasi ketentuan DHE yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2023.

Mulanya, Destry mengungkapkan bahwa kebijakan wajib parkir dolar hasil ekspor di dalam negeri itu telah dipenuhi secara baik oleh para eksportir. Tingkat kepatuhan terhadap ketentuan PP 8/2025 dari para eksportir itu pun ia sebut telah mencapai 95%.

"Tingkat kepatuhan dari eksportir dalam menjalankan atau memenuhi PP itu sangat tinggi, 95%. Artinya seluruh ekspor dari DHE SDA yang mereka terima masuk ke reksus penempatan DHE SDA," tutur Destry saat konferensi pers hasil rapat dewan gubernur BI secara daring, Rabu (22/10/2025).

Lalu, Destry juga menegaskan, dari hasil penempatan DHE yang dilakukan para eksportir di reksus, mayoritas juga telah melakukan konversi ke rupiah, yang membuat pasokan valas di pasar keuangan ikut meningkat.

"Kalau kita lihat dari penggunaannya memang untuk konversi itu mayoritas, ada sekitar 78,2%. Jadi artinya, dengan mereka konversi tentunya akan ada penambahan valas, dolar dalam hal ini di pasar valas kita," papar Destry.

Kendati begitu, Ia mengingatkan yang menjadi persoalan ialah penambahan likuiditas valas itu tidak serta merta meningkatkan cadangan devisa alias cadev di Indonesia, karena valas itu dipakai langsung di pasar valas domestik sebagai tambahan pasokan semata.

"Oleh karena itu kami melihat bahwa penerapan PP Nomor 8 sejauh ini memang memberikan dampak positif, namun kalau kita lihat dalam 2 bulan terakhir karena outflow yang begitu besar, sehingga itu yang disampaikan Pak Gubernur itu juga sebabkan kita harus gunakan cadangan devisa kita untuk intervensi termasuk adanya pembayaran untuk dividen repatriasi dan pinjaman," tegas Destry.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memimpin pertemuan bersama beberapa anggota Kabinet Merah Putih, membahas stimulus ekonomi, di Kediamannya, di Jalan Kertanegara, Minggu, malam (12/10/2025). Salah satu yang dibahas adalah evaluasi penerapan Devisa Hasil Ekspor (DHE)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang ikut dalam rapat itu, mengatakan saat ini pemerintah masih meninjau penerapan aturan itu. Dia belum bisa memastikan apakah aturan penerapan DHE yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 ini akan direvisi.

Dari aturan ini eksportir di sektor tambang kecuali migas, perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100% DHE di sistem keuangan nasional selama 12 bulan. Tujuannya untuk memperkuat cadangan devisa dan perekonomian Indonesia.

"DHE akan ditinjau lagi, saya gak tahu apakah akan direvisi, saya gak begitu detail," kata Purbaya, di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (13/10/2025).

Namun Purbaya mengakui bahwa penerapan DHE belum mencapai hasil yang diinginkan terhadap Cadangan Devisa.

"Tapi kelihatannya hasilnya belum betul-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita. Jadi BI mungkin akan lihat lagi," katanya.

Saat dikonfirmasi kembali apakah aturan DHE ini akan direvisi, Purbaya mengaku belum mengetahui, meski dia mengikuti rapat tersebut.

"Saya gak tahu. Ikut tapi kayanya gak denger deh," jawabnya.

Lebih lanjut, Purbaya, menjelaskan nantinya pemerintah akan melakukan diskusi kembali mengenai aturan DHE, dimana keputusan akhir akan diumumkan oleh Presiden Prabowo.

"Mereka akan diskusikan lagi, biar aja nanti pak presiden yang umumin, saya nggak ngerti itu," tutur Purbaya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, juga melihat penerapan mandatori yang diterapkan dari Maret 2025 dinilai belum optimal. Menurutnya Evaluasi akan dilakukan pemerintah untuk melihat sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE.

"Sudah. Tapi memang perlu juga kita terus pelajari. Karena dari yang sudah diterapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi untuk malam ini," Kata Prasetyo usai rapat, Minggu (12/10/2025) malam.

Ketika ditanya alasan yang menjadi kendala penerapan DHE belum optimal, Prasetyo menjawab hal ini masih dipelajari.

"Ya masih ada beberapa yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Makanya itu yang diminta segera untuk dipelajari kembali," tutur Prasetyo.