REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menilai penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam berjalan efektif. Berdasarkan pemantauan, tingkat kepatuhan eksportir dalam menempatkan DHE mencapai 95 persen.

“Sejak diberlakukannya PP Nomor 8 Tahun 2025, tingkat kepatuhan eksportir dalam menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam sangat tinggi, sekitar 95 persen,” ujar Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, dalam Taklimat Media Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2025, Rabu (22/10/2025).

Destry menjelaskan, dari total DHE yang masuk ke rekening khusus (reksus), sekitar 78,2 persen telah dikonversi ke rupiah. Langkah itu dinilai membantu menambah pasokan valuta asing di pasar domestik sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Namun, peningkatan pasokan valas tersebut tidak serta merta menambah cadangan devisa karena sebagian besar dana hasil konversi digunakan untuk memenuhi kebutuhan transaksi valuta asing di dalam negeri.

“Tambahan pasokan valas digunakan untuk menambah suplai di pasar domestik, sehingga dampak positifnya lebih terasa pada stabilitas pasar,” katanya.

Ia menambahkan, penerapan PP Nomor 8 Tahun 2025 sejauh ini memberikan hasil positif bagi stabilitas sistem keuangan. Meski begitu, dalam dua bulan terakhir terjadi tekanan karena outflow besar akibat repatriasi dividen dan pembayaran pinjaman luar negeri.

“Kondisi ini juga menyebabkan kami harus menggunakan sebagian cadangan devisa untuk melakukan intervensi di pasar, termasuk menghadapi pembayaran dividen dan pinjaman,” ujar Destry.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, pengelolaan DHE menjadi bagian penting dari strategi menjaga stabilitas eksternal di tengah ketidakpastian global. Ia memastikan BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam pengelolaan devisa dan kebijakan moneter.

“Sinergi kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar,” kata Perry.

BI menilai efektivitas kebijakan DHE yang tinggi memberikan ruang tambahan bagi stabilitas rupiah dan likuiditas dalam negeri. Kebijakan itu juga mendukung langkah BI dalam menjaga pasokan valuta asing di tengah fluktuasi pasar global.

Jakarta, CNBC Indonesia - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan, kebijakan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) selama ini memang tak mampu memperkuat cadangan devisa (cadev) Indonesia.

Permasalahan ini lah yang kemudian membuat Presiden Prabowo Subianto beberapa hari terakhir meminta jajaran menterinya untuk segera mengevaluasi ketentuan DHE yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2023.

Mulanya, Destry mengungkapkan bahwa kebijakan wajib parkir dolar hasil ekspor di dalam negeri itu telah dipenuhi secara baik oleh para eksportir. Tingkat kepatuhan terhadap ketentuan PP 8/2025 dari para eksportir itu pun ia sebut telah mencapai 95%.

"Tingkat kepatuhan dari eksportir dalam menjalankan atau memenuhi PP itu sangat tinggi, 95%. Artinya seluruh ekspor dari DHE SDA yang mereka terima masuk ke reksus penempatan DHE SDA," tutur Destry saat konferensi pers hasil rapat dewan gubernur BI secara daring, Rabu (22/10/2025).

Lalu, Destry juga menegaskan, dari hasil penempatan DHE yang dilakukan para eksportir di reksus, mayoritas juga telah melakukan konversi ke rupiah, yang membuat pasokan valas di pasar keuangan ikut meningkat.

"Kalau kita lihat dari penggunaannya memang untuk konversi itu mayoritas, ada sekitar 78,2%. Jadi artinya, dengan mereka konversi tentunya akan ada penambahan valas, dolar dalam hal ini di pasar valas kita," papar Destry.

Kendati begitu, Ia mengingatkan yang menjadi persoalan ialah penambahan likuiditas valas itu tidak serta merta meningkatkan cadangan devisa alias cadev di Indonesia, karena valas itu dipakai langsung di pasar valas domestik sebagai tambahan pasokan semata.

"Oleh karena itu kami melihat bahwa penerapan PP Nomor 8 sejauh ini memang memberikan dampak positif, namun kalau kita lihat dalam 2 bulan terakhir karena outflow yang begitu besar, sehingga itu yang disampaikan Pak Gubernur itu juga sebabkan kita harus gunakan cadangan devisa kita untuk intervensi termasuk adanya pembayaran untuk dividen repatriasi dan pinjaman," tegas Destry.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berambisi untuk menarik duit dolar yang disimpan oleh para konglomerat dari luar negeri ke dalam negeri.

Isu ini mengemuka di tengah wacana pembentukan family office dan implementasi kewajiban parkir Devisa Hasil Ekspor alias DHE Sumber Daya Alam (SDA) 100%.

Sekadar catatan, Presiden Prabowo Subianto belum puas dengan implementasi kebijakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025.

Sejak penerapannya pada Maret 2025, Kepala Negara menilai dampaknya belum optimal kepada cadangan devisa (cadev). Hal itu menjadi salah satu pembahasan pada rapat terbatas (ratas) Kabinet Merah Putih di rumah pribadi Presiden, Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10/2025).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang turut hadir di rapat tersebut, menyebut aturan yang berlaku sejak kuartal I/2025 itu belum banyak berdampak ke cadev.

"Kelihatannya hasilnya belum betuk-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita," terangnya saat ditemui wartawan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut ratas kemarin malam khusus membahas soal sistem keuangan dan perbankan nasional. Salah satunya adalah evaluasi PP No.8/2025 terkait dengan DHE SDA.

Menurut Prasetyo, pemerintah menyoroti bahwa pemberlakukan PP itu belum berdampak besar kepada cadev. Per akhir September 2025, Bank Indonesia (BI) melaporkan cadev sebesar US$148,7 miliar. Jumlahnya mengalami penurunan dalam tiga bulan berturut-turut yakni pada Juni, Juli dan Agustus 2025.

"Karena dari yang sudah kita terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi untuk malam hari ini," terangnya kepada wartawan di Kertanegara, Minggu (12/10/2025) malam.

Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan bahwa pemerintah melihat ada beberapa hal yang diduga menyebabkan cadev belum optimal. Untuk itu, pemerintah akan memelajari ulang penerapan DHE SDA itu.

"Makanya itu yang diminta untuk segera untuk dipelajari kembali," ungkapnya.

Bisnis sudah mencoba mengonfirmasi hal tersebut ke Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso. Namun belum ada respons yang diberikan hingga berita ini dinaikkan.

BI Klaim Aturan DHE Efektif

Sebelumnya, pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI September 2025, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebut penerapan DHE SDA pada Maret lalu cukup efektif. Hal itu, terangnya, ditunjukkan dengan tingkat konversi dolar AS mencapai 87%.

Menurut Destry, hal itu menunjukkan bahwa eksportir sudah lebih banyak membawa uangnya yang berdenominasi dolar dan dikonversi ke rupiah sejak penerapan PP itu.

"Kami juga merasakan di pasar di mana suplai dolarnya sudah semakin membaik," katanya, Rabu (17/9/2025).

Destry memerinci bahwa penempatan pada instrumen SVBI untuk dolar terus mengalami peningkatan ke level US$4,4 miliar. Sementara itu, untuk SUVBI, juga sudah berada di level US$522 juta.

Adapun local currency transacton (LCT), sambungnya, sudah mencapai US$16,4 miliar pada Agustus 2025 atau lebih tinggi dari sepanjang 2024 sebesar US$12,55 miliar.

"Jadi kita masih ada waktu September, Oktober, November, Desember, empat bulan di mana peluang LCT naik akan semakin besra sehingga ini menyebabkan mata uang yang berada di market lebih balance," terangnya.

Arahan Prabowo Segera Ditindaklanjuti

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan mengevaluasi kebijakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% selama 12 bulan.

Kendati tidak disebut secara spesifik, sulit untuk tidak mengaitkan evaluasi DHE itu dengan sorotan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Trump pernah mempersoalkan kebijakan DHE saat menjatuhkan tarif 32% kepada Indonesia.

Adapun keputusan untuk mengevaluasi wajib DHE disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Minggu (12/10/2025) malam.

Airlangga mengaku pengusaha tidak ada menyampaikan keluhan berarti dari kebijakan wajib parkir DHE SDA 100% itu. Hanya saja, permasalahan ada di dalam sistem.

"DHE kendalanya bukan dari pengusaha, kendalanya dari kita melihat transfer dananya kemarin terdisrupsi," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Ketika dikonfirmasi apakah disrupsi tersebut karena permasalahan di sistem perbankan atau serapan penempatan dana pengusaha yang belum optimal, Airlangga tidak mau memberi keterangan lebih lanjut. Dia meminta setiap pihak bersabar karena akan ada keterangan lebih lanjut.

"Nanti kita evaluasi dan disampaikan," ujar politisi Partai Golkar itu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berambisi untuk menarik duit dolar yang disimpan oleh para konglomerat dari luar negeri ke dalam negeri.

Isu ini mengemuka di tengah wacana pembentukan family office dan implementasi kewajiban parkir Devisa Hasil Ekspor alias DHE Sumber Daya Alam (SDA) 100%.

Sekadar catatan, Presiden Prabowo Subianto belum puas dengan implementasi kebijakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025.

Sejak penerapannya pada Maret 2025, Kepala Negara menilai dampaknya belum optimal kepada cadangan devisa (cadev). Hal itu menjadi salah satu pembahasan pada rapat terbatas (ratas) Kabinet Merah Putih di rumah pribadi Presiden, Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10/2025).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang turut hadir di rapat tersebut, menyebut aturan yang berlaku sejak kuartal I/2025 itu belum banyak berdampak ke cadev.

"Kelihatannya hasilnya belum betuk-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita," terangnya saat ditemui wartawan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut ratas kemarin malam khusus membahas soal sistem keuangan dan perbankan nasional. Salah satunya adalah evaluasi PP No.8/2025 terkait dengan DHE SDA.

Menurut Prasetyo, pemerintah menyoroti bahwa pemberlakukan PP itu belum berdampak besar kepada cadev. Per akhir September 2025, Bank Indonesia (BI) melaporkan cadev sebesar US$148,7 miliar. Jumlahnya mengalami penurunan dalam tiga bulan berturut-turut yakni pada Juni, Juli dan Agustus 2025.

"Karena dari yang sudah kita terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi untuk malam hari ini," terangnya kepada wartawan di Kertanegara, Minggu (12/10/2025) malam.

Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan bahwa pemerintah melihat ada beberapa hal yang diduga menyebabkan cadev belum optimal. Untuk itu, pemerintah akan memelajari ulang penerapan DHE SDA itu.

"Makanya itu yang diminta untuk segera untuk dipelajari kembali," ungkapnya.

Bisnis sudah mencoba mengonfirmasi hal tersebut ke Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso. Namun belum ada respons yang diberikan hingga berita ini dinaikkan.

BI Klaim Aturan DHE Efektif

Sebelumnya, pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI September 2025, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebut penerapan DHE SDA pada Maret lalu cukup efektif. Hal itu, terangnya, ditunjukkan dengan tingkat konversi dolar AS mencapai 87%.

Menurut Destry, hal itu menunjukkan bahwa eksportir sudah lebih banyak membawa uangnya yang berdenominasi dolar dan dikonversi ke rupiah sejak penerapan PP itu.

"Kami juga merasakan di pasar di mana suplai dolarnya sudah semakin membaik," katanya, Rabu (17/9/2025).

Destry memerinci bahwa penempatan pada instrumen SVBI untuk dolar terus mengalami peningkatan ke level US$4,4 miliar. Sementara itu, untuk SUVBI, juga sudah berada di level US$522 juta.

Adapun local currency transacton (LCT), sambungnya, sudah mencapai US$16,4 miliar pada Agustus 2025 atau lebih tinggi dari sepanjang 2024 sebesar US$12,55 miliar.

"Jadi kita masih ada waktu September, Oktober, November, Desember, empat bulan di mana peluang LCT naik akan semakin besra sehingga ini menyebabkan mata uang yang berada di market lebih balance," terangnya.

Arahan Prabowo Segera Ditindaklanjuti

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan mengevaluasi kebijakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% selama 12 bulan.

Kendati tidak disebut secara spesifik, sulit untuk tidak mengaitkan evaluasi DHE itu dengan sorotan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Trump pernah mempersoalkan kebijakan DHE saat menjatuhkan tarif 32% kepada Indonesia.

Adapun keputusan untuk mengevaluasi wajib DHE disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Minggu (12/10/2025) malam.

Airlangga mengaku pengusaha tidak ada menyampaikan keluhan berarti dari kebijakan wajib parkir DHE SDA 100% itu. Hanya saja, permasalahan ada di dalam sistem.

"DHE kendalanya bukan dari pengusaha, kendalanya dari kita melihat transfer dananya kemarin terdisrupsi," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Ketika dikonfirmasi apakah disrupsi tersebut karena permasalahan di sistem perbankan atau serapan penempatan dana pengusaha yang belum optimal, Airlangga tidak mau memberi keterangan lebih lanjut. Dia meminta setiap pihak bersabar karena akan ada keterangan lebih lanjut.

"Nanti kita evaluasi dan disampaikan," ujar politisi Partai Golkar itu.