Bisnis.com, JAKARTA - Rencana implementasi biodieselB50 mulai 1 Juli 2026 menempatkan industri pertambangan pada fase adaptasi baru.

Meski uji coba pemerintah menunjukkan hasil positif, pelaku usaha masih mengantisipasi dampak terhadap biaya perawatan alat berat, konsumsi bahan bakar, hingga produktivitas operasional.

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, uji coba teknis B50 telah dilakukan pada berbagai kendaraan, mulai dari alat berat pertambangan, kapal, kereta api, hingga alat-alat pertanian. Dia menyebut, hasil uji teknis B50 sejauh ini menunjukkan hasil positif.

"Hasilnya [uji teknis B50] sangat menggembirakan sampai dengan hari ini. Kadar airnya untuk perbandingan dengan B40, B50 itu lebih sedikit dan ini sudah dilakukan uji coba di berbagai kendaraan seperti alat berat, kereta api, serta beberapa kendaraan lain," jelas Bahlil saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (18/6/2026).

Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menambahkan, manfaat program biodiesel telah terlihat sejak penerapan B40 pada 2025.

"Pada 2026 ini dengan implementasi B50 diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun," ujar Dwi.

Menurut Dwi, penghematan devisa tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pada 2025, implementasi B40 tercatat mampu mengurangi kebutuhan impor bahan bakar sehingga menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp133 triliun.

Antisipasi Tekanan Biaya

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani menuturkan, pelaku usaha saat ini mencermati potensi tambahan biaya yang dapat muncul ketika porsi biodiesel kembali ditingkatkan menjadi B50.

Menurutnya, tekanan biaya operasional telah dirasakan industri sejak pemerintah meningkatkan campuran biodiesel menjadi B40.

"Kekhawatiran utama pelaku usaha lebih pada aspek operasional dan biaya," kata Gita saat dihubungi Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Dia menjelaskan biaya bahan bakar menjadi perhatian utama karena merupakan salah satu komponen terbesar dalam operasional pertambangan. Kegiatan tambang sangat bergantung pada alat berat yang beroperasi dalam durasi panjang, menghadapi beban kerja tinggi, dan beroperasi pada kondisi lapangan yang berat.

Akibatnya, perubahan karakteristik maupun harga bahan bakar akan langsung memengaruhi biaya produksi perusahaan tambang.

Gita memaparkan, dalam operasional pertambangan, konsumsi bahan bakar menjadi salah satu pos biaya terbesar karena digunakan untuk menggerakkan berbagai alat berat, mulai dari ekskavator hingga truk angkut. Oleh karena itu, setiap kenaikan biaya bahan bakar berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap keseluruhan biaya produksi.

Sementara itu, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) menyatakan siap mengikuti ketentuan implementasi B50. Corporate Communication ADRO Karina Novianti mengatakan, perusahaan akan tetap mengedepankan aspek operasional yang andal, keselamatan, dan efisiensi.

"Perusahaan juga akan memastikan kelancaran operasional dengan adanya program ini," kata Karina.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy mengatakan, secara umum pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak guna mencapai kemandirian energi nasional melalui program B50.

Dia menuturkan, industri pertambangan selama ini telah melakukan berbagai penyesuaian terhadap alat berat seiring peningkatan campuran biodiesel dari tahun ke tahun. Namun, evaluasi terhadap implementasi B40 menunjukkan adanya sejumlah dampak yang mulai dirasakan pelaku usaha.

Menurutnya, penggunaan B40 telah menyebabkan kenaikan biaya pemeliharaan dan perbaikan alat berat, sekaligus menurunkan kinerja peralatan tambang. Kondisi tersebut terjadi karena kandungan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) yang menjadi bahan utama biodiesel memiliki sifat higroskopis atau mudah menyerap air.

"Sifat higroskopis FAME membuat bahan bakar lebih mudah menyerap kelembapan dari udara. Kandungan air yang tinggi di dalam sistem bahan bakar berpotensi menurunkan efisiensi pembakaran, memicu korosi pada komponen mesin, serta mempercepat kerusakan injektor dan penyumbatan filter bahan bakar," jelasnya.

Selain itu, biodiesel juga memiliki karakteristik sebagai pelarut yang kuat. Kondisi tersebut menyebabkan endapan kotoran yang selama ini menempel pada tangki dan saluran bahan bakar terlepas dan terbawa aliran bahan bakar sehingga meningkatkan risiko penyumbatan filter.

Perhapi menilai peningkatan kandungan FAME menjadi 50% berpotensi memperbesar dampak tersebut. Terlebih, sebagian besar alat berat yang digunakan industri pertambangan sejak awal tidak dirancang untuk menggunakan biodiesel dengan kandungan tinggi.

Sudirman mengatakan, produsen alat berat global dari China, Korea Selatan, Jepang, Jerman, hingga Amerika Serikat umumnya tidak memberikan garansi apabila peralatan dioperasikan menggunakan bahan bakar di luar spesifikasi yang direkomendasikan.

"Hal ini tentunya akan menjadi risiko perusahaan tambang maupun perusahaan jasa pertambangan yang mengoperasikan alat berat tersebut," ujarnya.

Tekanan biaya juga diperkirakan semakin besar. Berdasarkan laporan Asosiasi Perusahaan Jasa Pertambangan Indonesia (Pertaabi), transisi dari B35 ke B40 pada tahun lalu telah menyebabkan peningkatan biaya pemeliharaan dan perbaikan alat sekitar 17%.

Di sisi lain, hasil uji coba yang dihimpun Asosiasi Pemasok Energi, Batubara dan Mineral Indonesia (Aspindo) menunjukkan penggunaan B50 berpotensi membuat konsumsi bahan bakar lebih boros sekitar 7% hingga 10% dibandingkan B40.

Tambahan biaya itu dinilai semakin membebani industri mengingat bahan bakar merupakan salah satu komponen terbesar dalam operasional pertambangan. Porsinya diperkirakan mencapai 30% hingga 35% dari total biaya operasional perusahaan tambang.

Selain konsumsi yang lebih tinggi, biaya logistik pengadaan biodiesel juga menjadi perhatian. Sebab, sebagian besar lokasi tambang berada di wilayah terpencil yang membutuhkan biaya transportasi lebih mahal dari fasilitas produksi biodiesel.

Atas dasar itu, Perhapi meminta pemerintah mengevaluasi kembali rencana implementasi B50 sebelum diterapkan secara penuh. Menurut Sudirman, kenaikan biaya operasional dan potensi penurunan performa alat berat dapat berdampak pada produktivitas hingga produksi sektor pertambangan secara keseluruhan.

Sebagai alternatif, Perhapi mengusulkan penggunaan hydrotreated vegetable oil (HVO) sebagai campuran bahan bakar diesel menggantikan FAME. Meski memiliki harga yang lebih tinggi, HVO dinilai lebih aman bagi performa dan umur mesin alat berat.

Sudirman menjelaskan, HVO diproduksi melalui proses hidrogenasi yang menghasilkan hidrokarbon murni setara solar fosil. Berbeda dengan FAME, HVO memiliki sifat higroskopis yang sangat rendah sehingga tidak mudah menyerap air dan dinilai lebih kompatibel dengan mesin-mesin alat berat yang digunakan di sektor pertambangan.

Kesiapan Pemasok

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Promosi dan Komunikasi Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Catra de Thouars memastikan industri siap menyesuaikan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan program B50.

Adapun, hingga saat ini, pihaknya masih menanti terbitnya spesifikasi resmi produk B50 dari pemerintah sebagai acuan teknis produksi.

Catra mengatakan, karakteristik B50 pada prinsipnya tidak akan jauh berbeda dibandingkan B40. Namun, kepastian mengenai perubahan spesifikasi dan kualitas produk baru dapat diketahui setelah pemerintah menerbitkan standar resmi yang akan menjadi acuan industri.

Dari sisi pasokan, Aprobi memastikan industri siap menyesuaikan kapasitas dan proses produksi sesuai ketentuan yang nantinya ditetapkan pemerintah. Penyesuaian tersebut akan dilakukan setelah rincian spesifikasi B50 diterbitkan.

Menurut Catra, industri masih akan mengevaluasi kebutuhan teknis yang diperlukan untuk menghasilkan biodiesel sesuai standar baru. Penyesuaian itu dapat mencakup penggunaan katalis tambahan, peningkatan kualitas bahan baku, hingga perubahan pada proses produksi.

Catra juga memastikan sistem pengawasan mutu biodiesel nasional telah memadai untuk mendukung implementasi program baru tersebut.

"Untuk pengawasan mutu pastinya laboratorium-laboratorium kami di pabrik sudah tersertifikasi semua. Fasilitas dan tangki penyimpanan juga sudah memadai," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara berkomitmen untuk mengawal stabilitas pasar modal nasional di tengah dinamika pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Strategi komunikasi yang solid dan kebijakan yang terukur kini menjadi fokus utama demi mempertahankan kepercayaan investor global maupun domestik.

Langkah Danantara untuk bergerak menenangkan pelaku pasar bergulir setelah rencana implementasi eksportir tunggal komoditas melalui DSI sempat memicu tekanan besar pada saham-saham sektor tambang dan komoditas.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga perdagangan Selasa (26/5/2026), IDX Energy yang mencerminkan kinerja saham emiten pertambangan mencatatkan penurunan paling dalam sepanjang tahun berjalan 2026 dengan kontraksi mencapai 35,86% secara year to date (YtD).

Pelaku pasar sebelumnya mengkhawatirkan kebijakan ini dapat mengarah pada kontrol harga dan pemangkasan margin produsen, jika pemerintah menerapkan skema harga tetap seperti model Domestic Market Obligation (DMO).

Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir, menjelaskan bahwa pergerakan instrumen di pasar modal memang sangat sensitif dan berkaitan erat dengan fluktuasi nilai tukar mata uang.

Oleh karena itu, dia menyatakan pembentukan sentimen positif menjadi faktor penting agar tidak memicu gejolak lanjutan di pasar keuangan.

“Sekarang kita juga harus juga membangun confidence yang ada. Nah itu dari sisi komunikasi menjadi penting, dari sisi policy juga lebih penting,” ujar Pandu dalam sebuah diskusi, dikutip Kamis (28/5/2026).

Pandu menilai, kecemasan pasar atau risiko koreksi yang sempat membayangi awal mula pengumuman DSI merupakan hal wajar dalam mekanisme pasar.

Berkaca dari sentimen indeks global seperti MSCI yang volatilitasnya kini sudah mereda, Danantara Indonesia optimistis pasar akan segera memberikan respons positif seiring dengan kejelasan fungsi lembaga.

Untuk memastikan ekosistem investasi tetap kondusif, Danantara terus mengintensifkan koordinasi dengan regulator dan jajaran pemerintah.

Langkah tersebut dilakukan agar seluruh aktivitas komersial para pelaku usaha di lapangan tetap berjalan normal tanpa hambatan (business as usual) menjelang implementasi tenggat per 1 Juni mendatang.

Untuk membangun kepastian di tengah pelaku pasar, Pandu menuturkan bahwa Danantara telah merancang garis waktu kerja DSI secara ketat.

Adapun, fase awal eksekusi dan review atas ekosistem perdagangan komoditas dijadwalkan berjalan mulai 1 Juni sampai dengan September 2026.

Setelah melewati masa transisi tersebut, DSI ditargetkan untuk memulai aksi operasional penuh atau full action untuk aktivitas membeli dan menjual komoditas ke pasar global per 1 Januari 2027.

Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan depresiasi rupiah, sentimen rebalancing indeks global, dan kenaikan BI Rate memaksa para pelaku pasar untuk menata ulang portofolio saham. Di tengah situasi pasar yang menantang, investor disarankan cermat memilah sektor penopang guna mengamankan keuntungan.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta Utama, menjelaskan bahwa strategi mengoleksi defensive value stock menjadi pilihan paling rasional saat ini. Investor pun dituntut beralih ke emiten dengan kriteria fundamental kokoh dan memiliki posisi neraca keuangan yang bersih.

Kriteria utama dalam menyusun daftar saham pilihan kali ini adalah emiten dengan rasio utang valuta asing yang rendah. Selain itu, kekuatan posisi kas internal menjadi kunci agar kinerja perusahaan tidak terbebani cost of capital.

“Sektor perbankan masih cukup menarik sebagai pilihan karena fundamentalnya yang solid. Selain itu, tingkat biaya dana atau cost of fund industri ini relatif masih terjaga,” ujar Nafan saat dihubungi, Rabu (20/5/2026).

Selain perbankan, saham-saham di sektor komoditas seperti pertambangan dan energi masuk ke dalam radar rekomendasi. Daya tarik sektor ini ditopang oleh tingkat price-to-earnings (PE) serta nilai buku (PBV) yang masih murah.

Nafan menambahkan sektor telekomunikasi juga berpotensi menahan laju koreksi portofolio investasi karena diuntungkan tingkat permintaan terhadap infrastruktur berbasis konektivitas yang tetap tinggi di masyarakat.

Bagi pemodal yang ingin melakukan rotasi, beralih dari saham siklikal ke saham nonsiklikal seperti konsumer konsumen adalah langkah defensif yang tepat.

Sektor konsumer, kata Nafan, dinilai kuat menghadapi tekanan inflasi barang impor karena memiliki kekuatan menentukan harga (pricing power).

Sebaliknya, investor disarankan mulai mengurangi porsi investasi pada kelompok growth stock serta lini bisnis yang sensitif bunga. Sektor teknologi dan properti menjadi dua lini utama yang paling perlu diwaspadai untuk sementara.

Untuk diketahui, Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) 50 basis poin menjadi 5,25%. Adapun, suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility juga naik masing-masing menjadi 4,25% dan 6%.

Kondisi tersebut menjadi sentimen baru bagi pasar modal domestik di tengah derasnya arus keluar dana asing dan tekanan isu rebalancing indeks MSCI.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten telekomunikasi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) menggenjot implementasi jaringan 5G untuk kebutuhan operasional otonom di sektor pertambangan.

Langkah ini menjadi salah satu strategi utama perseroan dalam mendongkrak pendapatan business-to-business (B2B) sekaligus menjawab tantangan lonjakan harga solar lewat pemanfaatan armada truk listrik otonom yang diklaim mampu meningkatkan efisiensi hingga 80%.

Segmen korporasi ini diproyeksikan mampu berkontribusi hingga 20% terhadap total pendapatan perseroan. Pada kuartal I/2026, XLSMART membukukan total pendapatan Rp11,84 triliun atau tumbuh 38% secara tahunan (year-on-year/YoY), dengan laba bersih yang dinormalisasi melonjak 254% YoY menjadi Rp1,37 triliun. Capaian positif ini diraih lewat transformasi model bisnis yang fokus pada pendapatan berulang (recurring business).

Direktur & Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSmart Andrijanto Muljono mengungkapkan pertumbuhan solid pada awal tahun ini merupakan hasil dari penguatan fondasi konektivitas berkelanjutan. Kontrak layanan jangka panjang ini memberikan aliran kas stabil setiap bulan dan meminimalkan fluktuasi dari proyek berkala. Hingga saat ini, kontribusi pasar terbesar disumbang oleh sektor Internet Service Provider (ISP), pertambangan, perbankan, dan ritel.

Melihat potensi besar di sektor hulu, XLSmart kini mengincar digitalisasi area tambang sebagai mesin pertumbuhan baru. Korporasi memanfaatkan momentum peralihan industri ke kendaraan listrik otonom akibat mahalnya bahan bakar fosil.

“Jadi nanti di sepanjang jalan hauling itu ada antena 5G untuk mengoperasikan truk otonom ini. Efisiensi yang dihadirkan dengan sistem ini bisa 80%," kata Andrijanto kepada Bisnis, dikutip Selasa (18/5/2026).

Dia mengatakan saat ini solusi Autonomous truck dengan 5G sudah ada, XLSMART tengah proof of concept(POC) di beberapa mining Sumatera, sudah ada use case juga di Kalimantan.

Bukan sekadar menyediakan konektivitas seluler, EXCL turut mengandalkan platform ESTA. Sistem terintegrasi ini mampu mengakomodasi kebutuhan manajemen operasional mulai dari tahap perencanaan hingga eksekusi secara real-time.

Di sisi lain, perseroan menyediakan sovereign cloud lokal demi menjamin keamanan data krusial milik pemerintah maupun korporasi yang enggan menggunakan layanan hyperscalerasing.

Andrijanto menyampaikan perusahaan memprioritaskan penyediaan solusi relevan guna membantu agenda efisiensi nasional.

“Moto kami, solusi untuk korporasi solusi untuk negeri. Karena kondisi seperti saat ini harga bahan baku mahal, digital harus maju, jadi efisiensi bisa meningkat tinggi," tambahnya.

Meski menorehkan raport merah pada awal tahun, XLSmart tetap memasang sikap waspada untuk sisa tahun ini. Kinerja kuartal II/2026 diprediksi masih aman karena ditopang kepastian target purchase order (PO) dari para mitra. Namun, tantangan makroekonomi diproyeksikan baru akan terasa pada paruh kedua tahun ini.

Pihak manajemen mengidentifikasi sejumlah faktor risiko yang berpotensi menahan laju ekspansi korporasi dalam waktu dekat. Beberapa perusahaan diperkirakan mulai memperketat anggaran akibat dinamika pasar global. Kondisi tersebut diperparah oleh tren pelemahan kurs rupiah serta kelangkaan pasokan semikonduktor global yang masih membayangi industri teknologi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sektor pertambangan Indonesia diperkirakan masih menghadapi tekanan sepanjang 2026 meski ekonomi nasional tetap tumbuh. Di tengah lonjakan biaya produksi dan ketidakpastian global, pemerintah mulai mencari formulasi baru untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan investasi.

Pada kuartal I 2026, sektor pertambangan tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,14 persen secara tahunan. Angka tersebut menjadikan sektor tambang sebagai satu-satunya lapangan usaha utama yang tidak tumbuh saat ekonomi nasional masih ekspansif sebesar 5,61 persen.

Edi Permadi, Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI, menilai tekanan di sektor tambang saat ini tidak lagi sekadar dipengaruhi siklus komoditas biasa.

“Kontraksi tersebut dipicu oleh kombinasi kebijakan domestik dan dinamika global,” ujar Edi dalam analisisnya, dikutip Senin (18/5/2026).

Menurut dia, tekanan datang dari kenaikan royalti progresif sejak 2025, implementasi Harga Patokan Mineral (HPM) terbaru pada April 2026, hingga kondisi oversupply nikel di pasar global.

Tekanan juga dirasakan industri pengolahan nikel berbasis High Pressure Acid Leaching (HPAL). Harga sulfur naik dari sekitar 275 dollar AS per ton atau sekitar Rp 4,5 juta menjadi 960 dollar AS hingga lebih dari 1.300 dollar AS per ton atau sekitar Rp 15,8 juta-Rp 21,4 juta.

Sementara itu, harga asam sulfat mencapai 800-910 dollar AS per ton atau sekitar Rp 13,2 juta-Rp 15 juta. Kondisi tersebut membuat biaya produksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) mendekati harga nikel di London Metal Exchange (LME), sehingga margin industri menjadi sangat tipis bahkan minus.

Di sisi lain, pemerintah juga menahan produksi melalui kebijakan kuota. Produksi batu bara 2026 diturunkan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara produksi nikel dikendalikan untuk menjaga stabilitas harga.

Pemerintah Cari Formula Baru

Di tengah tekanan biaya tersebut, pemerintah mulai mengevaluasi sejumlah kebijakan sektor pertambangan dan energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah menangguhkan sementara rencana pengenaan pajak ekspor terhadap sejumlah komoditas tambang sambil mencari formulasi baru yang lebih seimbang.

“Kita sudah sepakati, kita tangguhkan sementara sambil mencari formulasi yang baik,” ujar Bahlil di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurut dia, pemerintah ingin menjaga kepentingan negara sekaligus keberlanjutan pelaku usaha.

“Dengan tetap mengedepankan kepentingan negara dan juga kepentingan pengusaha. Harus sama-sama untung,” kata Bahlil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pembahasan pemerintah saat ini juga diarahkan untuk memperkuat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor migas dan pertambangan.

“Kita membahas rencana beliau memperkuat PNBP dari sektor migas. Rencananya cukup baik saya pikir,” ujar Purbaya.

Namun, di saat yang sama, pemerintah juga menghadapi protes investor China terkait iklim investasi di Indonesia. Keluhan tersebut mencakup kebijakan HPM nikel, rencana kenaikan royalti, kewajiban devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), hingga pemeriksaan pajak yang disebut semakin agresif.

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tetap mengutamakan kepentingan nasional dan kepastian hukum.

“Kalau mineralnya kan enggak apa-apa, itu punya kita mineralnya,” kata dia.

Tambang Diproyeksi Mulai Stabil

Edi memperkirakan sektor pertambangan masih berada dalam fase kontraksi pada kuartal II 2026 dengan pertumbuhan di kisaran minus 2 persen hingga minus 1 persen secara tahunan.

Menurut dia, risiko global juga masih membayangi sektor tambang, termasuk potensi gangguan pasokan energi dan sulfur akibat konflik di Timur Tengah maupun hubungan ekonomi Amerika Serikat dan China.

Namun, memasuki kuartal III 2026, sektor tambang diperkirakan mulai mengalami stabilisasi dengan pertumbuhan sekitar minus 0,5 persen hingga positif 0,5 persen.

Pada fase tersebut, pelaku industri mulai melakukan penyesuaian melalui efisiensi operasional dan integrasi rantai pasok, termasuk renegosiasi kontrak antara tambang dan smelter.

“Pelaku industri mulai menyesuaikan diri dengan struktur biaya baru melalui efisiensi operasional dan integrasi rantai pasok,” ujar Edi.

Pemulihan terbatas baru diperkirakan terjadi pada kuartal IV 2026 dengan pertumbuhan sekitar 0,5 persen hingga 2 persen apabila kondisi geopolitik mulai mereda dan harga energi lebih stabil.

Karena itu, Edi menilai kepastian investasi berkelanjutan menjadi faktor penting agar sektor tambang tetap mampu bertahan di tengah tekanan biaya dan ketidakpastian global.

“Pendekatan ketenangan kebijakan nasional sangat penting agar terjadi pemulihan kontraksi dan secara jangka panjang mengembangkan industrialisasi produk yang lebih memiliki nilai ekonomis tinggi,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Sektor pertambangan mengalami kontraksi 2,14% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal I/2026, di tengah kinerja ekonomi yang tetap tumbuh positif sebesar 5,61% yoy. Tekanan terhadap sektor ini pun diperkirakan masih akan berlanjut hingga akhir tahun ini.

Tak hanya secara tahunan, kontraksi kinerja sektor pertambangan juga tecermin pada periode kuartalan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju perkembangan industri pertambangan terkoreksi hingga 8,20% pada kuartal I/2026 bila dibandingkan dengan realisasi kuartal IV/2025.

Padahal, sektor pertambangan masih menjadi salah satu kontributor utama penopang utama produk domestik bruto (PDB). Bersama dengan empat sektor lainnya yakni industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi, sektor pertambangan berkontribusi sekitar 63,52% terhadap total PDB.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pelemahan kinerja sektor pertambangan terutama dipicu penurunan volume produksi batu bara dan migas, di tengah perlambatan permintaan global, khususnya dari China, serta tekanan harga komoditas.

“Penyebab utama kontraksi tersebut menurut saya adalah pelemahan volume produksi, terutama pada batu bara dan migas,” jelasnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (10/5).

Selain faktor eksternal, dia mengatakan bahwa penyesuaian kuota produksi dan keterlambatan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) juga menjadi faktor yang menahan aktivitas produksi tambang pada awal 2026.

Josua menilai kondisi tersebut berdampak luas karena sektor pertambangan masih memiliki keterkaitan besar terhadap ekspor, penerimaan negara, industri alat berat, logistik, hingga ekonomi daerah penghasil komoditas.

“Jika penurunan kuota produksi batu bara dan nikel dilakukan terlalu cepat tanpa melihat permintaan ekspor, kemampuan serapan hilirisasi, dan kesiapan perusahaan, dampaknya bisa menekan volume produksi dan PDB sektor pertambangan,” ujarnya.

Lebih jauh, Josua menilai pelemahan kinerja pertambangan tidak hanya mencerminkan tekanan pada satu sektor, tetapi juga menjadi sinyal bahwa sumber pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas mulai melemah.

“Jadi, kontraksi ini bukan sekadar masalah satu sektor, tetapi sinyal bahwa sumber pertumbuhan berbasis komoditas sedang tidak sekokoh tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Prospek hingga Akhir Tahun

Sementara itu, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kontraksi sektor pertambangan pada kuartal I/2026 terutama dipicu pelemahan harga komoditas global yang mengurangi insentif perusahaan untuk meningkatkan produksi.

Menurut dia, koreksi harga komoditas membuat aktivitas produksi tambang menjadi lebih terbatas sehingga berdampak terhadap penurunan nilai tambah bruto sektor pertambangan. Selain tekanan harga, Nailul menilai kenaikan biaya distribusi di tengah konflik Timur Tengah turut menekan permintaan komoditas pertambangan secara global.

“Ketika harga turun, maka insentif perusahaan pertambangan untuk memproduksi lebih banyak akan berkurang. Maka sangat bisa dimengerti ada koreksi terhadap nilai tambah bruto sektor pertambangan,” ujarnya.

Dia memperkirakan tekanan terhadap sektor tambang masih akan berlanjut hingga akhir tahun seiring gejolak geopolitik global yang belum mereda dan lonjakan harga minyak mentah dunia.

“Permintaan komoditas tambang kita masih mengalami penyesuaian hingga akhir tahun ini,” katanya.

Distribusi dan Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2026

Sumber: BPS

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tambang tengah wait and see di tengah aksi pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengkaji kenaikan royalti minerba melalui revisi PP 19/2025.

Tim BRI Danareksa Sekuritas melihat peraturan baru itu dapat menekan margin emiten tambang. Adapun, pemerintah saat ini tengah mengkaji kenaikan royalti Minerba melalui revisi PP 19/2025, sekaligus membuka opsi penerapan skema bagi hasil ala migas untuk sektor tambang.

“Potensi dampak ke emiten pertambangan salah satunya adalah margin laba berpotensi tertekan akibat kenaikan beban royalti,” tulis Tim BRI Danareksa Sekuritas, Jumat (9/5/2026).

Selain itu, menurut BRI Danareksa Sekuritas, ketidakpastian regulasi dapat menahan ekspansi dan investasi emiten tambang. Sentimen pasar terhadap sektor tambang juga akan cenderung negatif dalam jangka pendek.

“Namun di sisi lain, kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan negara di tengah tingginya harga komoditas global,” ujar BRI Danareksa Sekuritas.

Adapun sebelumnya, usulan ini membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah hingga 2,86% pada perdagangan akhir pekan, Jumat (8/5/2026). Sejumlah saham emiten tambang mineral mengalami penurunan dalam.

Sejumlah saham seperti TINS misalnya turun hingga 14,88% pada perdagangan Jumat. Lalu saham INDY turun 14,82%, saham INCO turun 13,89%, ARCI turun 13,71%, hingga saham MDKA melemah 13,12%.

Di sisi lain, Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata menuturkan IHSG masih belum cukup kuat untuk berbalik arah, dengan adanya kebijakan royalti minerba ini.

Menurutnya, saat ini pelaku pasar juga masih harus memperhatikan faktor eksternal lain seperti arah konflik AS–Iran, harga minyak dunia, stabilitas rupiah, hingga kebijakan domestik terbaru terkait kenaikan royalti minerba melalui PP No.19/2025 yang berpotensi menekan margin sektor tambang tertentu.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah negara di dunia tercatat sebagai penguasa sumber daya tambang global berkat kekayaan mineral yang melimpah serta dukungan kebijakan yang mendorong industri pertambangan.

Mengutip dari World Atlas, Senin (27/4/2026), sektor pertambangan menjadi pondasi penting dalam rantai pasok global karena menyediakan bahan baku utama bagi infrastruktur, teknologi, kendaraan, hingga barang konsumsi. Negara-negara dengan cadangan mineral besar serta regulasi yang mendukung eksplorasi dan investasi cenderung mendominasi produksi tambang dunia.

Crux Investor menilai, dominasi tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan. Sejumlah negara masih menghadapi persoalan seperti ketidakstabilan politik, korupsi, infrastruktur yang terbatas, hingga dampak lingkungan yang menghambat pengelolaan sumber daya secara optimal.

Dalam konteks global, kekuatan sektor tambang tidak hanya ditentukan oleh jumlah cadangan, tetapi juga kemampuan negara dalam mengelola, mengekspor, serta mengintegrasikan sumber daya tersebut ke dalam ekonomi nasional.

Daftar negara penguasa sumber daya tambang dunia berdasarkan kekayaan dan kapasitas produksinya:

1. China

Melansir dari World Atlas, China menjadi salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia, nilainya mencapai lebih dari US$23 triliun. Negara ini merupakan produsen utama berbagai komoditas strategis, seperti batu bara, emas, timah, seng, timbal, hingga logam tanah jarang.

Keunggulan utama China terletak pada dominasinya dalam rantai pasok rare earth elements (REE), di mana negara ini menguasai lebih dari 60% produksi global. Logam tanah jarang menjadi komponen penting dalam industri teknologi tinggi, seperti baterai, kendaraan listrik, hingga perangkat elektronik.

Selain itu, China juga memimpin produksi berbagai mineral lain, seperti magnesium, tungsten, dan fosfat. Industri pertambangan di negara ini didominasi oleh perusahaan milik negara berskala besar yang terintegrasi secara vertikal, sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan kontrol produksi.

Meski demikian, sektor ini menghadapi tantangan serius, seperti praktik penambangan ilegal, isu keselamatan kerja, serta dampak lingkungan yang signifikan. Pemerintah China terus melakukan konsolidasi industri untuk meningkatkan standar keamanan dan keberlanjutan.

2. Rusia

Rusia dikenal sebagai salah satu negara dengan cadangan sumber daya terbesar di dunia, nilainya mencapai lebih dari US$75 triliun. Kekayaan ini mencakup emas, nikel, aluminium, tembaga, batu bara, hingga minyak dan gas alam.

Rusia juga termasuk dalam tiga besar produsen global untuk nikel, platinum, dan palladium, logam penting dalam industri otomotif dan energi. Wilayahnya yang sangat luas, membentang hingga 12 zona waktu, memberikan potensi sumber daya yang sangat besar.

Dilansir dari Crux Investor, perusahaan besar seperti Norilsk Nickel dan Rusal menjadi pemain utama dalam industri ini. Namun, pengembangan sektor tambang di Rusia menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil, biaya produksi tinggi, serta dampak sanksi internasional yang memengaruhi akses teknologi dan investasi.

3. Australia

Australia merupakan salah satu negara tambang paling maju di dunia dengan kekayaan sumber daya yang sangat besar. Negara ini menjadi produsen utama bauksit, bijih besi, dan lithium, serta memiliki cadangan signifikan batu bara, emas, dan uranium.

Selain itu, Australia memiliki cadangan emas terbesar di dunia dan menyuplai sekitar 14,3% kebutuhan global. Industri pertambangan menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan negara.

Keunggulan Australia tidak hanya terletak pada kekayaan sumber daya, tetapi juga pada stabilitas politik, transparansi regulasi, serta infrastruktur yang maju. Negara ini juga menjadi rumah bagi perusahaan tambang global seperti BHP dan Rio Tinto.

Wilayah seperti Western Australia bahkan menyimpan sumber daya mineral bernilai lebih dari A$1 triliun, menjadikannya salah satu pusat pertambangan paling penting di dunia.

4. Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki total sumber daya alam senilai sekitar US$45 triliun, didominasi pada batu bara dan kayu. Negara ini juga merupakan produsen utama tembaga, emas, fosfat, serta berbagai mineral industri lainnya.

Industri pertambangan di AS menyumbang sekitar US$110 miliar terhadap PDB pada 2022. Negara bagian seperti Arizona, Nevada, Alaska, dan Montana menjadi pusat aktivitas pertambangan utama.

Meski memiliki sumber daya melimpah, AS masih bergantung pada impor untuk beberapa logam penting seperti lithium, kobalt, dan grafit yang dibutuhkan dalam industri kendaraan listrik dan teknologi tinggi. Regulasi yang ketat serta penolakan publik terhadap proyek tambang juga menjadi tantangan tersendiri.

5. Brasil

Brasil memiliki kekayaan sumber daya alam senilai lebih dari US$21,8 triliun, komoditas utamanya seperti bijih besi, emas, uranium, dan minyak.

Negara ini juga dikenal sebagai pemilik cadangan niobium terbesar di dunia serta salah satu produsen utama bijih besi global. Wilayah seperti Carajás menjadi pusat produksi mineral utama.

Namun, pengembangan sektor tambang di Brasil menghadapi berbagai hambatan, termasuk birokrasi yang kompleks, pajak tinggi, serta keterbatasan infrastruktur logistik. Pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi melalui reformasi kebijakan.

6. Kanada

Kanada merupakan salah satu pusat pertambangan global dengan nilai sumber daya mencapai US$33,2 triliun. Negara ini menghasilkan berbagai komoditas seperti uranium, nikel, tembaga, emas, hingga logam tanah jarang.

Didukung oleh infrastruktur yang maju serta kebijakan yang stabil, Kanada menjadi tujuan utama investasi pertambangan. Produksi mineralnya mencapai sekitar US$100 miliar pada 2022.

Selain itu, Kanada memiliki sistem regulasi yang mendukung praktik pertambangan berkelanjutan, termasuk standar lingkungan yang tinggi dan teknologi canggih dalam eksplorasi.

7. Republik Demokratik Kongo (DRC)

DRC memiliki kekayaan mineral luar biasa, termasuk lebih dari 70% cadangan kobalt dunia, serta deposit besar tembaga, emas, berlian, dan tantalum.

Secara nilai, sumber daya alam negara ini mencapai sekitar US$24 triliun. Industri tambang juga menjadi sumber lapangan kerja bagi ratusan ribu masyarakat lokal.

Namun, melansir dari Crux Investor, sektor ini menghadapi tantangan besar seperti konflik bersenjata, korupsi, serta praktik pertambangan ilegal yang menghambat pengelolaan sumber daya secara optimal.

8. Chile

Chile merupakan produsen tembaga terbesar di dunia dan pemasok utama lithium global. Sekitar 14% PDB negara ini berasal dari sektor pertambangan.

Negara ini memiliki sekitar setengah cadangan lithium dunia dan seperempat cadangan tembaga global, menjadikannya sangat strategis dalam industri energi bersih dan baterai.

Didukung oleh kebijakan yang stabil dan infrastruktur yang baik, Chile menjadi salah satu tujuan utama investasi pertambangan global, terutama dalam sektor lithium yang semakin penting di era kendaraan listrik.

9. India

India memiliki sektor pertambangan yang berkontribusi sekitar 2,5% terhadap PDB nasional. Negara ini memiliki cadangan batu bara terbesar keempat di dunia serta sumber daya lain seperti bauksit, titanium, dan berlian.

India juga menjadi produsen utama mangan serta menyumbang lebih dari 60% produksi mika global. Sektor pertambangan menjadi bagian penting dari industri nasional dengan kontribusi signifikan terhadap sektor manufaktur.

10. Venezuela

Venezuela memiliki kekayaan sumber daya alam senilai sekitar US$14,3 triliun, cadangan minyak terbesar di dunia. Negara ini juga memiliki sumber daya lain, seperti emas, batu bara, dan bijih besi.

Selain itu, Venezuela memiliki cadangan gas alam besar serta deposit emas terbesar kedua di dunia. Namun, sebagian besar sumber daya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal akibat kondisi ekonomi dan kebijakan domestik. (Arief Budi Mulia)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani menyampaikan realisasi investasi sektor hilirisasi pada kuartal I 2026 mencapai Rp 147,5 triliun. Angka tersebut setara 29,6 persen dari total realisasi investasi nasional.

Capaian itu menunjukkan peran strategis hilirisasi dalam menopang struktur ekonomi domestik di tengah dinamika global. Secara tahunan, investasi di sektor ini juga tumbuh 8,2 persen.

"Berikutnya adalah capaian realisasi bidang hilirisasi, kenapa ini kami angkat karena kontribusi dari investasi yang berhubungan dengan hilirisasi itu cukup signifikan mencapai 29,6 persen di Triwulan pertama ini. Jadi kurang lebih angkanya mencapai Rp147,5 triliunan atau peningkatan 8,2 persen," kata Rosan dalam konferensi pers realisasi investasi kuartal I 2026 di Jakarta, Kamis (23/4/206).

Ia merinci, sektor nikel masih mendominasi dengan nilai investasi Rp41,5 triliun. Disusul sektor tembaga sebesar Rp20,7 triliun dan industri besi dan baja Rp17 triliun. Investasi hilirisasi bauksit tercatat Rp13,7 triliun, sedangkan timah mencapai Rp2,9 triliun. Sektor hilirisasi lainnya menyumbang Rp2,5 triliun.

Secara keseluruhan, realisasi investasi nasional pada kuartal I-2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp465,2 triliun. Capaian ini setara 24,4 persen dari target investasi 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

"Jadi alhamdulillah ini tercapai karena memang kalau kita lihat kontribusi dari investasi terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia itu biasanya mencapai kurang lebih 28-29 persen tapi kami melihat ini bisa kontribusinya makin meningkat ke depannya," ujar Rosan.

Sekretaris Jenderal Indonesian Mining Association (IMA) Tony Wenas menilai capaian hilirisasi di sektor hulu pertambangan telah berjalan optimal sesuai mandat regulasi. Fokus kebijakan kini perlu diarahkan pada penguatan sektor manufaktur sebagai penyerap utama hasil hilirisasi.

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) mendukung transformasi sektor pertambangan melalui kolaborasi strategis dengan sejumlah produsen batu bara untuk mendorong elektrifikasi operasional tambang.

"Pengembangan green mining di sektor pertambangan menjadi salah satu solusi strategis untuk menekan emisi gas rumah kaca sekaligus memastikan keberlanjutan industri batu bara ke depan," ujar Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) serta Memorandum of Understanding (MoU) Integrated Business Solution guna mendorong elektrifikasi operasional tambang.

Kerja sama yang ditandai dengan PJBTL dan MoU ini dijalin dengan PT Trubaindo Coal Mining sebesar 30 MVA, PT Sembada Makmur Sejahtera sebesar 55 MVA, PT Marga Bara Jaya sebesar 35 MVA, PT Maruwai Coal sebesar 71 MVA, PT Makmur Sejahtera Wisesa sebesar 106 MVA, dan PT Berau Coal sebesar 29 MVA.

Sementara itu, untuk Integrated Business Solution, PLN melalui anak usahanya menjalin kolaborasi dengan sejumlah perusahaan di antaranya PT Masmindo Dwi Area, untuk pembangunan instalasi dan gardu pelanggan, PT Maruwai Coal dengan pekerjaan pembangunan instalasi milik pelanggan, dan PT Sembada Makmur Sejahtera dengan pekerjaan Engineering Design dan pembangunan instalasi tegangan tinggi.

Kolaborasi ini menjadi langkah konkret PLN dalam mendukung implementasi green mining melalui pemanfaatan energi listrik yang lebih bersih, efisiensi, dan andal untuk mendukung elektrifikasi alat berat di pertambangan.

Menurut Adi, PLN siap memberikan dukungan penuh bagi seluruh pelaku industri melalui berbagai layanan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan tambang.

Menanggapi kolaborasi tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Priyadi menyambut positif sinergi ini sebagai upaya bersama memperpendek rantai pasok energi fosil impor demi keberlanjutan industri.

"Nah ini adalah kesempatan yang baik, baik bagi kita produsen batu bara maupun PLN sebagai penyedia setrumnya. Supaya ini terjadi simbiosis mutualisme yang paling menguntungkan," kata Priyadi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings memperingatkan adanya peningkatan risiko kredit di sektor pertambangan Indonesia seiring dengan rencana perubahan kebijakan pemerintah, yang berdampak tidak merata bagi produsen batu bara hingga pengolah nikel.

Dalam laporan terbarunya, Fitch menyatakan ketidakpastian regulasi dan usulan kebijakan baru berpotensi memperlemah arus kas produsen hulu batu bara serta menekan margin keuntungan para pengolah nikel di sisi hilir.

Kondisi tersebut, lanjut penilaian Fitch, membuat profil kredit perusahaan tambang dalam negeri dinilai berada dalam bayang-bayang tekanan negatif.

Di sektor batu bara, Fitch menyoroti rencana pemerintah untuk mengenakan bea keluar di tengah penguatan harga indeks ICI 4 yang kini bertengger di US$60 per ton. Kebijakan ini dinilai akan menggerus margin realisasi para produsen.

Selain itu, kendala persetujuan kuota produksi atau RKAB telah menyebabkan volume ekspor batu bara Indonesia turun 7% secara tahunan pada dua bulan pertama 2026. Hal ini pun berdampak kepada kontraktor jasa pertambangan akibat penurunan volume pemindahan tanah atau overburden removal.

“Usulan kebijakan batu bara baru-baru ini, jika diimplementasikan, dapat berdampak negatif terhadap kredit bagi produsen batu bara hulu dan kontraktor pertambangan,” tulis laporan Fitch dikutip pada Selasa (21/4/2026).

Di sektor nikel, Fitch menilai dampak kebijakan akan terasa pada unit pengolahan hilir atau smelter. Implementasi Keputusan Menteri ESDM No. 144/2026 yang merevisi harga patokan mineral (HPM) bijih nikel memang menguntungkan penambang, tetapi meningkatkan biaya input bagi smelter.

Kenaikan harga bijih nikel domestik terjadi di tengah kondisi pasar global yang masih mengalami kelebihan pasokan. Situasi tersebut menyulitkan para pengelola smelter untuk membebankan kenaikan biaya produksi kepada pembeli (pass-through cost), sehingga margin keuntungan dipastikan terjepit.

Fitch menekankan bahwa transparansi penetapan harga dan upaya peningkatan penerimaan negara melalui royalti memang menjadi tujuan pemerintah. Namun, tanpa adanya kepastian waktu dan ruang lingkup implementasi yang jelas, risiko operasional dan finansial bagi pelaku industri tambang akan terus meningkat.

Saat ini, Fitch menetapkan risiko negara untuk sektor pertambangan Indonesia pada kategori 'Medium' dengan skor 'BB'. Namun, skor tersebut terancam dipangkas apabila visibilitas regulasi jangka panjang tetap rendah.

“Perubahan kebijakan dan ketidakpastian yang berlanjut dapat menyebabkan kami merevisi penilaian menjadi lebih rendah, yang dapat meningkatkan tekanan negatif pada profil kredit perusahaan tambang di Indonesia.”

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) bakal pasok listrik hijau untuk sektor pertambangan batu bara. Perusahaan pelat merah itu pun telah menjalin kerja sama dengan sejumlah produsen emas hitam.

Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) serta Memorandum of Understanding (MoU) Integrated Business Solution guna mendorong elektrifikasi operasional tambang.

Adapun kerja sama yang ditandai dengan PJBTL dan MoU ini dijalin dengan PT Trubaindo Coal Mining sebesar 30 MegaVolt-Ampere (MVA), PT Sembada Makmur Sejahtera sebesar 55 MVA, PT Marga Bara Jaya sebesar 35 MVA, PT Maruwai Coal sebesar 71 MVA, PT Makmur Sejahtera Wisesa sebesar 106 MVA, dan PT Berau Coal sebesar 29 MVA.

Sementara itu untuk Integrated Business Solution, PLN melalui anak usahanya menjalin kolaborasi dengan sejumlah perusahaan diantaranya PT Masmindo Dwi Area, untuk Pembangunan Instalasi dan gardu pelanggan, PT Maruwai Coal dengan pekerjaan Pembangunan Instalasi milik pelanggan, dan PT Sembada Makmur Sejahtera dengan pekerjaan Engineering Design dan pembangunan instalasi tegangan tinggi.

Koordinator Konservasi dan Mineral Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ari Hendrawanto menjelaskan elektrifikasi alat berat menjadi kunci utama dalam mereduksi emisi di wilayah operasional tambang. Langkah ini sangat krusial mengingat target besar nasional dalam mencapai Net Zero Emissions (NZE) di 2060 atau lebih cepat.

"Strategi pengurangan emisi dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pengurangan produksi, substitusi energi ke sumber lain seperti biomassa, serta peningkatan efisiensi dan elektrifikasi. Elektrifikasi alat berat menjadi salah satu solusi utama, mengingat konsumsi energi terbesar berada pada kegiatan pengangkutan dan pemindahan material," ujar Ari melalui keterangan resmi dikutip Selasa (21/4/2026).

Ari mengatakan, transisi ini juga memberikan keuntungan finansial yang nyata bagi pelaku industri. Dengan perbandingan harga diesel dan tarif listrik saat ini, terdapat potensi penghematan biaya operasional hingga Rp2 miliar per tahun untuk setiap unit alat berat.

"Jika diterapkan secara luas, efisiensi yang dihasilkan akan sangat besar," imbuh Ari.

Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto mengatakan kolaborasi dengan perusahaan batu bara menjadi langkah konkret PLN dalam mendukung implementasi green mining melalui pemanfaatan energi listrik yang lebih bersih, efisiensi, dan andal untuk mendukung elektrifikasi alat berat di pertambangan.

Dia pun mengatakan bahwa urgensi transisi energi bukan sekadar menjawab tantangan iklim, melainkan strategi memperkuat kemandirian energi nasional.

"Pengembangan green mining di sektor pertambangan menjadi salah satu solusi strategis untuk menekan emisi gas rumah kaca sekaligus memastikan keberlanjutan industri batu bara ke depan," ujar Adi.

Menurutnya, PLN siap memberikan dukungan penuh bagi seluruh pelaku industri melalui berbagai layanan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan tambang.

"Forum ini menjadi momentum untuk mengidentifikasi potensi pertumbuhan demand listrik sektor tambang, menentukan batas optimal layanan PLN, serta merumuskan strategi pengelolaan aset kelistrikan pasca umur tambang," paparnya.

Menilik dari sisi teknis operasional, Executive Vice President Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Enterprise PLN Dini Sulistyawati mengidentifikasi bahwa titik kritis konsumsi energi berada pada tahap pengangkutan hasil tambang.

"Oleh karena itu, pemanfaatan energi bersih berbasis listrik pada proses hauling ini menjadi salah satu langkah konkret untuk bagaimana kita meningkatkan efisiensi operasional sekaligus juga menurunkan emisi," ujar Dini.

Menanggapi kolaborasi tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Priyadi menyambut positif sinergi ini sebagai upaya bersama memperpendek rantai pasok energi fosil impor demi keberlanjutan industri.

"Nah ini adalah kesempatan yang baik, baik bagi kita produsen batu bara maupun PLN sebagai penyedia strumnya. Supaya ini terjadi simbiosis mutualisme yang paling menguntungkan," imbuh Priyadi.

Tanggapan positif juga disampaikan oleh pelanggan PLN, PT Borneo Indobara (BIB) sebagai pengguna layanan PLN untuk green mining. Division Head Project Expansion PT Borneo Indobara Adi Supriyatna menyampaikan elektrifikasi menjadi langkah strategis perusahaan dalam merespons tantangan perubahan iklim sekaligus tekanan fluktuasi harga bahan bakar.

“Elektrifikasi PT Borneo Indobara merupakan langkah strategis menuju pertambangan hijau untuk merespons ancaman perubahan iklim dan tren kenaikan harga bahan bakar. Transisi ini didukung oleh pembangunan infrastruktur kelistrikan secara masif bersama PLN guna mengoperasikan berbagai alat berat listrik serta stasiun pengisian daya bagi 700 unit truk listrik” katanya.