REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi angkat bicara mengenai progres pembangunan proyek double-double track (DDT) atau jalur rel dwiganda Bekasi–Cikarang. Dudy mengatakan pembiayaan proyek tersebut tidak sepenuhnya ditanggung APBN.

"Untuk pembangunan double-double track, kami akan menyesuaikan tentunya dengan KAI. Ada yang menjadi investasi dari KAI dan juga ada yang menjadi bagian dari program pemerintah," ujar Dudy saat konferensi pers di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Rabu (28/4/2036).

Dudy menjelaskan, Kementerian Perhubungan akan melakukan perubahan kebijakan terkait pengelolaan prasarana perkeretaapian. Pemerintah, lanjut dia, berencana menyerahkan pengelolaan prasarana sepenuhnya kepada KAI.

"Ke depan dapat saya sampaikan bahwa Kementerian Perhubungan akan menyerahkan pengelolaan prasarana kepada PT KAI sehingga Kementerian Perhubungan hanya menjadi regulator," ucap Dudy.

Menurut Dudy, perubahan kebijakan tersebut akan berdampak pada pola perencanaan proyek-proyek perkeretaapian, termasuk pembangunan DDT Bekasi–Cikarang. Dudy menilai penyesuaian tersebut bertujuan agar selaras dengan kondisi terbaru setelah pengalihan pengelolaan prasarana.

"Jadi perubahan ini akan juga mempengaruhi pola atau perencanaan daripada PT KAI, termasuk di antaranya adalah pembangunan double-double track tersebut. Jadi ini akan kita sesuaikan lagi dengan kondisi yang terbaru bahwa prasarana akan diserahkan seluruhnya kepada PT KAI," kata Dudy.

Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang menyebut peran vital kelanjutan proyek DDT Bekasi-Cikarang. Deddy menyebut progres DDT Bekasi-Cikarang saat ini baru sebatas review Detail Engineering Design per April 202

"DDT sudah ada sampai Bekasi (dari Manggarai), yang masih mandek Bekasi -Cikarang. Manfaatnya sangat berkeselamatan karena jalur KA antarkota vs KA perkotaan dipisah," kata Deddy.