Jakarta: Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan tarif layanan ojek online (ojol) tidak akan mengalami kenaikan setelah pemerintah menetapkan batas maksimal potongan komisi perusahaan aplikasi menjadi 8 persen.

Menurut Dudy, kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada para mitra pengemudi tanpa membebani masyarakat sebagai pengguna layanan.

"Tarif tidak naik," ujar Dudy dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan pemerintah tidak memiliki alasan untuk merevisi tarif karena salah satu komponen biaya yang sebelumnya menjadi bagian dari perhitungan tarif, yakni asuransi, kini sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan aplikator.

Dengan demikian, komponen tersebut tidak lagi menjadi dasar untuk menaikkan tarif layanan.
Dudy menilai kenaikan tarif justru berisiko menekan permintaan masyarakat terhadap layanan transportasi daring. Jika jumlah pesanan berkurang, kondisi tersebut pada akhirnya juga akan merugikan para pengemudi meski potongan komisi yang dikenakan aplikator telah diperkecil.

"Kalau tarif naik, bebannya akan dirasakan masyarakat. Akhirnya order bisa berkurang dan justru berdampak kepada pengemudi sendiri," ujarnya.

Karena itu, pemerintah memilih menjaga keseimbangan antara kepentingan pengemudi, perusahaan aplikasi, dan konsumen dengan mempertahankan tarif layanan tetap stabil.
Aplikator Tidak Meminta Tarif Naik

Dudy mengungkapkan hingga saat ini perusahaan aplikasi transportasi daring juga tidak pernah mengajukan permintaan kenaikan tarif kepada pemerintah sebagai dampak dari kebijakan penurunan komisi.

Menurutnya, perusahaan memahami bahwa menjaga harga tetap kompetitif merupakan langkah penting untuk mempertahankan jumlah pelanggan di tengah persaingan industri.

Meski demikian, ia mengakui pemerintah hanya mengatur tarif untuk layanan dasar atau kelas ekonomi. Sementara itu, layanan premium maupun inovatif menjadi kewenangan masing-masing perusahaan.

Sebagai contoh, layanan dengan fasilitas khusus atau kendaraan premium dapat dikenakan tarif berbeda sesuai strategi bisnis perusahaan.

"Kalau ada layanan khusus atau premium tentu tarifnya bisa berbeda. Itu menjadi pilihan konsumen, sama seperti layanan eksekutif pada taksi," jelasnya.

Penyesuaian Internal Jadi Pilihan

Dudy juga tidak menutup kemungkinan adanya perubahan harga pada layanan nonreguler. Namun, ia meyakini perusahaan aplikasi akan lebih memilih melakukan efisiensi atau penyesuaian internal dibanding membebankan biaya tambahan kepada pelanggan.

Menurut dia, perusahaan dapat menerapkan mekanisme subsidi silang, yakni menggunakan keuntungan dari layanan tertentu untuk menopang layanan ekonomi agar tetap kompetitif.

"Kemungkinan mereka akan melakukan penyesuaian di internal perusahaan sehingga tarif layanan dasar tetap terjaga," katanya.

Grab, GoTo, dan Maxim Siap Jalankan Aturan Baru

Lebih lanjut, Dudy menyebut sebagian besar perusahaan aplikasi transportasi daring telah menyatakan kesiapan menjalankan aturan baru mengenai batas maksimal potongan komisi sebesar 8 persen.

Beberapa pemain besar seperti Grab, GoTo, dan Maxim disebut telah menyambut positif kebijakan tersebut, meski tetap membutuhkan penyesuaian dalam operasional bisnis masing-masing.

"Mereka pada prinsipnya sudah siap. Tentu akan ada penyesuaian internal agar keseimbangan bisnis tetap terjaga," ujar Dudy.

Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan pemangkasan komisi aplikator menjadi maksimal 8 persen mulai 1 Juli 2026 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem transportasi online di Indonesia.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan rencana perpanjangan layanan LRT Jabodebek menuju Bogor masih berada pada tahap kajian yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero).

"LRT Jabodebek ke Bogor saat ini PT KAI, PT Adhi Karya sedang lakukan kajian," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono ketika dikonfirmasi mengenai perkembangan rencana perpanjangan LRT Jabodebek ke Bogor dikutip dari Antara, Minggu, 29 Juli 2026.

Menurut Allan, rencana perpanjangan LRT Jabodebek menuju Bogor telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Presiden yang diterbitkan pada 2015.

"Terkait perpanjangan ini sudah ada Perpres-nya di tahun 2015," ujar Allan.
Kemenhub kini menunggu rencana lanjutan dari PT KAI dan PT Adhi Karya, termasuk skema pendanaan yang akan digunakan untuk merealisasikan perpanjangan layanan tersebut.

"Dan kita menunggu rencana dari PT KAI maupun PT Adhi Karya terkait kelanjutannya, skema pendanaannya seperti apa," beber Allan singkat.

Kendati begitu, Allan belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengembangan LRT Jabodebek ke Bogor karena Kemenhub masih menunggu hasil kajian yang disusun PT KAI dan PT Adhi Karya.

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengungkapkan rencana perpanjangan rute LRT Jabodebek hingga Bogor. Rencana tersebut, menurut perseroan, telah masuk ke dalam master plan pengembangan perusahaan.

Direktur Portfolio Management dan Teknologi Informasi PT KAI, I Gede Darmayusa, membenarkan rencana tersebut dan menyatakan pengembangannya masih dibahas bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

Ia menjelaskan kajian yang sedang dilakukan mencakup berbagai aspek, antara lain potensi bisnis, penentuan rute, pengembangan kawasan berbasis transit oriented development (TOD), serta aspek pendukung lainnya sebelum rencana tersebut dilanjutkan.

"Secara master plan, dulu memang sudah ada rencana sampai Bogor. Kami dengan DJKA (Kemenhub) tentunya sedang mengkaji kembali potensi bisnis, potensi TOD, dan lain sebagainya sehingga biaya yang besar itu bisa kita justifikasi dengan peningkatan penumpang," kata Gede di Stasiun LRT Dukuh Atas.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8% secara serentak per 1 Juli 2026 tanpa melalui fase uji coba guna meningkatkan kesejahteraan para pengemudi transportasi berbasis aplikasi.

Pemerintah telah mensosialisasikan ketentuan penyesuaian tarif tersebut kepada seluruh perusahaan aplikator agar segera menyelaraskan sistem operasional internal tepat waktu, menyusul tercapainya kesepakatan bersama dalam pertemuan antara operator dengan pimpinan DPR.

Dudy mengungkapkan kesiapan regulasi dari sisi pemerintah sudah matang. Otoritas perhubungan akan memantau langsung respons pasar dan teknis pelaksanaan di lapangan begitu kebijakan ini diaktifkan.

"Oh enggak (tidak uji coba), langsung diberlakukan 1 Juli, kita lihat nanti reaksinya seperti apa," kata Dudy dilansir dari Antara, Minggu (28/6/2026)

Guna mempercepat legalitas implementasi, Kementerian Perhubungan tidak perlu menerbitkan peraturan turunan baru dari hulu. Otoritas hanya perlu melakukan revisi pada poin batasan tarif dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP No. 1001 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Aturan lama tersebut sebelumnya mengizinkan pihak aplikator memotong pendapatan mitra hingga maksimal 20 persen.

"Sehingga dengan adanya komisi 8% maka kami akan merevisi ketentuan yang komisi yang semula berbunyi maksimal 20 persen. Itu akan kita revisi menjadi maksimal 8%,” jelas Dudy.

Selain memangkas persentase potongan pendapatan, revisi beleid ini akan mencakup pembaruan jaminan proteksi asuransi bagi pengemudi sebagai bagian dari penyempurnaan menyeluruh terhadap regulasi keselamatan transportasi daring.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, tercatat telah menggelar serangkaian pertemuan berkala dengan para aplikator untuk memastikan keselarasan teknis sebelum tenggat waktu pemberlakuan.

Langkah penyesuaian biaya jasa ini diperkuat oleh payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai dasar intervensi negara terhadap ekosistem ekonomi digital.

Dalam pidatonya di Monumen Nasional beberapa waktu lalu, Kepala Negara secara terbuka menyatakan keberpihakannya untuk memitigasi ketimpangan pembagian hasil pendapatan yang selama ini dinilai membebani para pekerja sektor informal tersebut.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," ujar Presiden Prabowo.

Meskipun proses penerbitan draf revisi final Keputusan Menhub masih berjalan, Dudy meyakini seluruh penyedia aplikasi transportasi daring di Indonesia berkomitmen penuh mematuhi instruksi baru ini demi menjaga stabilitas hubungan kemitraan dengan para pengemudi roda dua di jalanan.

"Secara komitmen para operator sudah menyampaikan kesiapannya tentu dengan dinamika yang sudah mereka pertimbangkan satu dan lain. Mereka akan siap mendukung apa yang menjadi harapan dari Presiden begitu juga dari dari para teman-teman pengendara ojek online khususnya roda dua," pungkas Menhub.

Peningkatan daya listrik aliran atas (LAA) atau elektrifikasi Green Line Tanah Abang-Rangkasbitung ditargetkan selesai pada 2027. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Proyek ini digadang-gadang menjadi langkah penting untuk menambah kapasitas, meningkatkan keandalan, dan memperbaiki layanan kereta rel listrik (KRL) bagi masyarakat.

"Saya sih berharap itu bisa cepat dan bisa selesai di tahun 2027, mudah-mudahan harapannya itu bisa selesai," kata Dudy di Jakarta, Sabtu (27/6), seperti diberitakan Antara.

Menurutnya, jalur Green Line menjadi salah satu prioritas utama pemerintah karena dinilai paling mendesak untuk direalisasikan. Jalur ini terus mengalami peningkatan jumlah penumpang, sedangkan waktu tunggu antarkereta masih relatif panjang.

Selain elektrifikasi, pemerintah juga menyiapkan penambahan rangkaian kereta untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal dan nyaman.

Dudy menyebut rangkaian yang akan digunakan nantinya bisa mengadopsi spesifikasi lebih besar, mirip armada yang sudah beroperasi di lintas Bekasi.

Dengan penguatan infrastruktur dan armada itu, kapasitas angkut di jalur Rangkasbitung ditargetkan dapat meningkat hingga 12 gerbong.

Pemerintah juga membuka peluang penggunaan kereta berkapasitas lebih besar agar daya angkut bertambah sekaligus menghadirkan kenyamanan lebih baik bagi penumpang.

Namun, Dudy mengakui proyek elektrifikasi tidak bisa diselesaikan secara instan. Salah satu pekerjaan utama yang harus dilakukan, yakni penggantian gardu listrik di sepanjang lintasan menuju Rangkasbitung. Proses ini membutuhkan waktu dan persiapan teknis yang matang.

Ia pun meminta masyarakat bersabar karena pembangunan infrastruktur perkeretaapian memang harus berjalan bertahap dan mengikuti tahapan teknis yang berlaku. Adapun pemerintah juga berencana mempercepat pengembangan di jalur lain, seperti Cikampek.

"Kami memahami dan kita juga mengerti harapan dan tuntutan masyarakat dan kita akan berupaya secepat mungkin, sesegera mungkin memenuhi apa yang menjadi harapan dari masyarakat," kata Dudy.

Di sisi lain, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengatakan, permintaan masyarakat terhadap layanan Commuter Line lintas Tanah Abang-Rangkasbitung terus meningkat.

Oleh karena itu, KAI bersama Kementerian Perhubungan berupaya menambah kapasitas sarana dan prasarana di lintasan tersebut.

"Peningkatan kapasitas agar perjalanan pelanggan menjadi lebih nyaman dan tersedia lebih banyak pilihan perjalanan," kata Bobby di Jakarta, Sabtu (6/6).

Langkah awal yang akan dilakukan, yakni penguatan sistem LAA. Saat ini daya listrik di lintas Tanah Abang-Rangkasbitung masih berada pada level 3.000 volt, lebih rendah dibanding lintas Bogor dan Bekasi yang sudah didukung daya 4.000 volt.

Kondisi itu membuat rangkaian 12 kereta belum bisa dioperasikan, sehingga kapasitas masih bertumpu pada rangkaian 8 dan 10 kereta. Untuk mendukung peningkatan layanan, KAI berencana menambah 11 gardu traksi di lintas tersebut.

KAI juga mencatat volume pengguna KRL di jalur Rangkasbitung terus meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari 43,3 juta pelanggan pada 2022 hingga 77,5 juta pelanggan pada 2025. Pada Januari-Mei 2026 saja, jumlah penumpang sudah mencapai 33,3 juta orang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan rencana penerapan kebijakan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat telah memasuki tahap harmonisasi sebagai upaya mengurangi beban operasional maskapai penerbangan.

"Memang saat ini sedang berproses. Sekarang sudah memasuki tahap harmonisasi," kata Dudy dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat (26/6) malam.

Ia memastikan rencana kebijakan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat terus berproses. Saat ini, kebijakan tersebut telah memasuki tahap harmonisasi sebelum dapat diterapkan pemerintah.

Menurut Dudy, kebijakan tersebut mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendorong percepatan pembebasan bea masuk sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi industri penerbangan nasional.

Ia menjelaskan proses penyusunan kebijakan tersebut menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah pun berharap tahapan harmonisasi dapat segera selesai sehingga implementasi kebijakan bisa dilakukan dalam waktu dekat.

"Menko Perekonomian sangat membantu kami, khususnya berkaitan dengan usulan pembebasan bea masuk suku cadang pesawat. Beliau sangat mendorong hal tersebut," kata Dudy.

Ia menilai penerapan pajak nol persen terhadap impor suku cadang pesawat akan membantu mengurangi beban operasional maskapai sehingga memberikan ruang bagi peningkatan efisiensi layanan penerbangan nasional.

Meski demikian, Dudy menegaskan pengurangan beban operasional maskapai tidak serta-merta akan langsung menurunkan harga tiket pesawat. Namun, pemerintah berharap kebijakan tersebut memberikan dampak positif bagi industri penerbangan.

"Harapannya bisa segera diterapkan. Kebijakan ini tentu akan mengurangi beban maskapai penerbangan," katanya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F Laisa mengatakan kebijakan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat kini tinggal menunggu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar pelaksanaannya.

"Sudah harmonisasi, tinggal menunggu PMK saja," kata Lukman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bandara Husein Sastranegara, Bandung, ditargetkan kembali melayani penerbangan pesawat jet mulai 17 September 2026 setelah menyelesaikan sejumlah peningkatan fasilitas.

Kementerian Perhubungan menegaskan seluruh persiapan difokuskan pada pemenuhan aspek keselamatan, keamanan, dan kapasitas pelayanan sebelum operasional penerbangan jet kembali dibuka.

Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi mengatakan berdasarkan informasi yang diterima dari PT Angkasa Pura, pengoperasian kembali penerbangan jet di Bandara Husein direncanakan dimulai pada 17 September 2026.

"Informasi dari Angkasa Pura, targetnya 17 September. Mohon bersabar karena kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya,” kata Menhub di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

“Yang paling penting bagi kami adalah keselamatan dan pelayanan. Harus dipastikan betul Bandara Husein sudah siap melayani pesawat-pesawat jet, termasuk kapasitas terminal dan kesiapan menghadapi peningkatan jumlah penumpang," ujar Dudy.

Ia menegaskan Bandara Husein sebenarnya tidak pernah berhenti beroperasi karena masih melayani penerbangan menggunakan pesawat baling-baling (propeller). Namun, untuk kembali melayani pesawat jet diperlukan peningkatan sejumlah fasilitas yang telah lama tidak digunakan.

"Bandara Husein tidak pernah kami tutup karena masih melayani pesawat-pesawat propeller. Namun ketika akan diaktifkan kembali untuk melayani pesawat jet, kami meminta dilakukan beberapa perbaikan terhadap fasilitas yang sudah lama tidak digunakan," katanya.

Menurut Dudy, perbaikan difokuskan pada landasan pacu (runway) dan terminal penumpang agar memenuhi standar operasional penerbangan jet.

"Runway yang sudah lama tidak digunakan untuk pesawat jet kita minta diperbaiki agar dapat melayani pesawat yang lebih besar,” kata Dudy.

“Kemudian terminal keberangkatan juga kita tingkatkan karena selama ini hanya melayani kapasitas penumpang yang relatif sedikit. Aspek keselamatan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum Bandara Husein kembali melayani pesawat besar," tegasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan memastikan kebijakan penurunan komisi aplikator ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen tetap berjalan sesuai rencana meski masih ada satu perusahaan yang melakukan perhitungan dampak bisnis.

Pemerintah menegaskan mayoritas aplikator telah menyatakan kesiapan menjalankan kebijakan tersebut, sementara regulasi baru juga tengah disiapkan untuk mendukung implementasinya.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, hingga saat ini hanya InDrive yang masih melakukan kalkulasi internal terkait penerapan komisi baru.

Namun, kondisi tersebut tidak akan menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah.

“Memang InDrive yang masih menghitung, tapi itu tidak menghentikan atau menunda kebijakan ini. InDrive fokus pada layanan ride hailing sehingga mereka masih mencari keseimbangan baru terhadap pemberlakuan komisi 8 persen. Kalau Grab, GoTo, dan Maxim mereka sudah siap,” ujar Dudy di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, setiap aplikator akan melakukan penyesuaian model bisnis secara internal untuk menyesuaikan kebijakan komisi yang baru, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan mitra pengemudi dan pelanggan.

“Tentunya dengan keseimbangan yang baru akan ada penyesuaian secara internal dari masing-masing aplikator,” katanya.

Dudy menjelaskan, kebijakan komisi maksimal 8 persen merupakan arahan Presiden yang telah diumumkan sejak 1 Mei 2026, dan telah dibahas bersama para aplikator serta DPR.

Implementasi kebijakan tersebut disepakati mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

“Terakhir pada saat pertemuan para aplikator dengan pimpinan DPR sudah disepakati akan dilakukan pada tanggal 1 Juli. Kami mendukung dan menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberlakuan komisi 8 persen. Mereka juga menyampaikan siap mendukung kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Ia menambahkan, komunikasi intensif antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan para aplikator juga telah menghasilkan kesepakatan bahwa perusahaan siap menjalankan kebijakan tersebut.

“Sudah beberapa kali pembicaraan antara Dirjen Perhubungan Darat dengan aplikator dan sudah sampai pada konklusi bahwa mereka siap melaksanakan apa yang menjadi kebijakan Presiden,” kata Dudy.

Pada tahap awal, kebijakan komisi 8 persen hanya diberlakukan untuk layanan ojek online roda dua karena jumlah pengguna dan mitra pengemudinya paling besar.

Sementara regulasi untuk layanan roda empat masih akan dibahas bersama para pemangku kepentingan dan pemerintah daerah.

“Fokus sementara adalah memberikan regulasi terbaru terkait komisi hanya untuk pengguna roda dua. Untuk roda empat, kita masih harus berbicara dengan stakeholder terkait, tidak hanya operator tetapi juga pemerintah daerah, apakah nanti regulasinya akan dipusatkan,” jelasnya.

Selain menurunkan batas maksimal komisi, Kementerian Perhubungan juga akan merevisi ketentuan yang sebelumnya memperbolehkan potongan komisi hingga maksimal 20 persen menjadi hanya 8 persen.

Regulasi baru tersebut juga akan memuat pengaturan mengenai perlindungan asuransi bagi pengemudi.

“Aturan mengenai komisi ini sudah diatur melalui Keputusan Menteri. Dengan adanya komisi 8 persen, ketentuan yang semula maksimal 20 persen akan kita revisi menjadi maksimal 8 persen,” ujar dia.

“Selain itu, kita juga akan mengatur berkaitan dengan asuransi. Keputusan Menteri yang baru akan keluar sebelum implementasi kebijakan sehingga seluruh aplikator siap menjalankan harapan Presiden dan para pengendara ojol,” tegas Dudy.

Sebelumnya, inDrive menilai regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam menciptakan ekosistem transportasi online yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan dan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk pengemudi, perusahaan aplikasi, hingga pengguna layanan.

“inDrive berkomitmen untuk taat dan patuh terhadap setiap regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah,” kata Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo dalam keterangan resmi, Kamis (7/5/2026).

InDrive juga menyambut baik setiap langkah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi dan memperkuat tata kelola industri transportasi online di Indonesia.

“Kami berkomitmen penuh untuk mematuhi Perpres ini dan siap berdialog secara konstruktif dalam setiap proses implementasinya,” lanjutnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membeberkan Bandara Husein Sastranegara Bandung bakal mulai beroperasi kembali pada 17 September 2026 mendatang. Hal tersebut telah ditargetkan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menjelaskan target tersebut ditetapkan oleh PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports. Ia menyebut Bandara Husein akan melayani penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam dan luar negeri dengan pesawat jet dan propeller.

"Dari Angkasa Pura, untuk Bandung itu mereka sudah siapkan untuk tanggal 17 September operasi," ujar Lukman dalam Media Briefing di Jakarta Selatan, Jumat (26/6).

Lukman menyampaikan pihaknya bersama InJourney Airports telah meninjau langsung bandara tersebut. Hasilnya, Kemenhub bakal menaikkan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) menjadi kategori 7.

Namun, ia mengatakan masih perlu perbaikan pada sejumlah infrastruktur Bandara Husein karena telah lama tidak melayani penerbangan jet.

"Kita harus melakukan perbaikan, karena selama ini juga tidak, sebelumnya sudah tidak digunakan jet sehingga harus dilakukan perbaikan, mungkin ada patching atau overlay yang diperlukan. Selanjutnya perbaikan kesisteman di dalam bandara," terangnya.

Adapun Kemenhub telah memberikan surat pemberitahuan kepada seluruh stakeholder kebandarudaraan terkait rencana operasional Bandara Husein dan akan melakukan pembagian rute sesuai permintaan maskapai.

Sebagai informasi, surat pemberitahuan tersebut adalah Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Nomor AU.102/1/8/DRJU.DAU/2026 yang menetapkan Bandara Husein akan kembali melayani penerbangan udara niaga berjadwal dalam dan luar negeri dengan pesawat jet dan propeller.

"Kalau sudah ada permintaan Baru kita bisa Membuat satu rencana untuk pengoperasian sesuai dengan kondisi yang ada. Yang terkait internasional itu seperti yang sampaikan Bapak Menteri tadi, memang belum ada permintaan," terang Lukman.

Bandara Husein juga dapat melayani angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dan luar negeri, serta angkutan udara bukan niaga dalam negeri dan luar negeri.

Saat ini, kondisi operasional bandara tersebut hanya melayani penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dengan jenis pesawat propeller untuk rute intra Pulau Jawa.

InJourney Airports juga telah membentuk Tim Operational Readiness Activation and Transition (ORAT) untuk menjalankan langkah-langkah persiapan.

"Persiapan yang dilakukan mengacu kepada Surat Dirjen Perhubungan Udara, di mana ditekankan aspek keamanan, keselamatan dan pelayanan harus memenuhi persyaratan agar optimalisasi berjalan baik dan lancar," ungkap Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi dalam keterangan resminya, Rabu (24/6).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi potensi kemacetan di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

Selain mempercepat perbaikan kapal dan fasilitas pelabuhan, pemerintah juga akan memisahkan jalur angkutan logistik dan penumpang guna meningkatkan kapasitas layanan, terutama menjelang arus mudik Lebaran.

Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi mengatakan, kepadatan di lintasan Ketapang-Gilimanuk dipicu oleh kerusakan kapal berkapasitas besar yang sebelumnya melayani penyeberangan.

Akibatnya, arus kendaraan dialihkan ke pelabuhan yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry, namun kapasitasnya belum mampu menampung lonjakan kendaraan, khususnya truk logistik.

"Kemacetan di Ketapang-Gilimanuk terjadi karena ada kerusakan kapal besar sehingga perjalanan dialihkan ke pelabuhan yang dikelola ASDP. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan kapasitas,” kata Menhub di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

“Banyak kendaraan logistik yang menyeberang merupakan kendaraan besar, sementara ketika dipindahkan ke pelabuhan ASDP, kapasitasnya ternyata belum bisa mengakomodasi truk-truk besar tersebut," lanjut Dudy.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan telah meminta PT ASDP berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar perbaikan fasilitas pelabuhan dapat segera diselesaikan sehingga kapasitas layanan kembali meningkat.

"Kami sudah meminta kepada ASDP untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar segera dilakukan perbaikan perlengkapan sehingga bisa digunakan kembali,” ujarnya.

“Selain itu, ada operator yang kapalnya sedang mengalami kerusakan sehingga kapasitas angkut lintasan Ketapang-Gilimanuk juga berkurang," katanya.

Dudy berharap perbaikan kapal dan fasilitas penyeberangan dapat segera rampung sehingga kapasitas angkut kembali normal dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal.

"Kita berharap perbaikan kapal ini bisa segera selesai sehingga kembali menjadi armada penyeberangan di lintasan Ketapang-Gilimanuk," kata Dudy.

Untuk solusi jangka menengah, pemerintah juga menyiapkan peningkatan kapasitas di Pelabuhan Celukan Bawang sebagai lokasi khusus angkutan logistik.

Skema tersebut akan diterapkan dengan memisahkan layanan kendaraan barang dan kendaraan penumpang, serupa dengan pola yang diterapkan di lintasan Merak-Bakauheni.

"Di Gilimanuk ada Celukan Bawang yang kapasitasnya akan ditingkatkan. Rencananya angkutan logistik akan difokuskan di sana. Polanya kurang lebih sama seperti di Merak-Bakauheni, jadi nanti ada pemisahan antara angkutan penumpang dan angkutan barang agar tidak terkonsentrasi di satu pelabuhan saja," kata Dudy.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan skema pemisahan tersebut sudah dapat dioperasikan paling lambat menjelang periode angkutan Lebaran, mengingat volume lalu lintas pada musim mudik jauh lebih tinggi dibandingkan masa libur Natal dan Tahun Baru.

"Kita harapkan paling lambat saat Lebaran sudah siap. Karena kalau saat Natal dan Tahun Baru trafiknya tidak terlalu tinggi, tetapi saat Lebaran kita berharap pengaturannya sudah bisa berjalan," tegas Dudy.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan sejatinya pemerintah hampir rampung menggodok tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) yang menjadi landasaran harga tiket pesawat yang baru.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan, formulasi angka TBA baru sebenarnya telah selesai dirumuskan. Namun, implementasinya masih menunggu momentum ketika harga bahan bakar penerbangan kembali mendekati kondisi normal.

"Saya rasa angkanya sudah diformulasikan, tinggal menunggu momentum harga fuel stabil," ujarnya dalam Media Briefing, dikutip pada Sabtu (27/6/2026).

Menurutnya, kebijakan biaya tambahan atas kenaikan harga bahan bakar avtur atau fuel surcharge saat ini dipilih karena memberikan ruang penyesuaian yang lebih fleksibel bagi maskapai dalam menghadapi lonjakan harga yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Dia mengatakan, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap komponen penyusun TBA yang terakhir ditetapkan pada 2019.

Peninjauan dilakukan karena sejumlah komponen biaya operasional penerbangan, termasuk kurs dan harga avtur, telah berubah signifikan dibandingkan saat regulasi tersebut diterbitkan.

Kementerian Perhubungan mensyaratkan implementasi TBA baru dalam beberapa kondisi. Seperti harga avtur dan minyak dunia serta geopolitik dunia yang mulai baik.

Dudy berharap implementasi TBA baru dapat dilakukan apabila harga avtur kembali mendekati level sebelum penerapan fuel surcharge pada Maret lalu. Menurutnya, saat itu harga avtur masih berada di kisaran Rp14.000 per liter sebelum kemudian mengalami kenaikan pada April.

"Kalau kemudian avtur sudah mendekati dengan kondisi pada saat itu, kita dengan sesegera mungkin akan melakukan TBA yang baru," jelasnya.

Dalam skema baru tersebut, fuel surcharge tidak lagi diberlakukan karena seluruh komponen biaya operasional telah diakomodasi dalam formula TBA.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang penyesuaian fuel surcharge apabila kembali terjadi gejolak harga avtur seperti yang terjadi sebelumnya.

"Kalau dalam kondisi yang tidak terjadi apa-apa, maka kita akan menggunakan TBA sebagai patokan untuk menentukan harga tiket. Namun, apabila terjadi kondisi seperti kemarin, dimungkinkan juga adanya adjustment terhadap fuel surcharge," katanya.

Pengaturan tarif penerbangan domestik kelas ekonomi di Indonesia sejatinya sudah berlangsung sejak Undang-Undang No. 1/2009 tentang Penerbangan diberlakukan.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menetapkan dua instrumen utama, yakni tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB). Menurut Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Perhubungan No. 20/2019, TBA merupakan harga jasa tertinggi atau maksimum yang diizinkan diberlakukan maskapai penerbangan niaga berjadwal.

Dalam beleid itu pula tertulis pada Pasal 23 (1) bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi rutin setiap 3 bulan sekali apabila terjadi perubahan signifikan terhadap komponen tiket, seperti harga avtur, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Setidaknya, perubahan perlu dilakukan apabila terjadi kenaikan total biaya operasi pesawat udara paling sedikit 10%.

Sementara saat ini, fuel surcharge telah mencapai 50%, sesuai dengan rentang harga avtur yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 1041/2026. Hal tersebut akibat harga avtur yang melonjak lebih dari 70% sejak April 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan pemerintah siap memberlakukan penurunan komisi aplikator ojekonline(ojol) menjadi maksimal delapan persen mulai 1 Juli 2026. Dudy mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan telah mendapat komitmen dari perusahaan aplikasi.

"Pada saat pertemuan para aplikator dengan pimpinan DPR sudah disepakati bahwa kebijakan tersebut akan diberlakukan mulai 1 Juli," ujar Dudy saatmedia briefingmengenai sejumlah isu strategis terkini di sektor transportasi di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Dudy mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai persiapan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan sesuai jadwal. Menurut dia, para aplikator juga telah menyatakan kesiapannya menjalankan aturan baru tersebut.

"Tentunya kami akan mendukung itu dan kami akan menyiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan pemberlakuan komisi baru tersebut, yakni delapan persen," ucap Dudy.

Menurut Dudy, hasil komunikasi intensif antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan perusahaan aplikasi menunjukkan mereka siap menjalankan kebijakan pemerintah. Dudy menjelaskan, pada tahap awal kebijakan ini hanya berlaku untuk layanan ojekonlineroda dua.

Untuk mengakomodasi kebijakan tersebut, lanjut Dudy, Kementerian Perhubungan akan merevisi aturan yang selama ini mengatur besaran potongan aplikasi. Selain mengubah ketentuan komisi, pemerintah juga akan memperbarui pengaturan mengenai aspek asuransi yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

"Dengan adanya komisi delapan persen, maka kami akan merevisi ketentuan yang semula berbunyi komisi maksimal 20 persen, yaitu 15 persen ditambah lima persen, menjadi maksimal delapan persen," sambung Dudy.

Meski masih terdapat sejumlah perusahaan aplikasi yang melakukan penyesuaian terhadap model bisnisnya, Dudy menegaskan hal tersebut tidak akan menghambat implementasi kebijakan. Dudy memahami para aplikator masih mencari keseimbangan baru terhadap pemberlakuan komisi delapan persen.

"Kalau seperti Grab, GoJek, maupun Maxim, sepertinya mereka sudah siap. Tentunya dengan keseimbangan yang baru, akan adaadjustmentatau penyesuaian secara internal dari masing-masing aplikator tersebut," kata Dudy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pemerintah telah merumuskan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat terbaru yang akan diberlakukan setelah harga avtur dan kondisi geopolitik global kembali stabil.

"Mengenai TBA, sekarang sudah dirumuskan. Mungkin pada saatnya nanti, ketika harga fuel ini sudah kembali stabil, maka kita akan memberlakukan TBA dengan formula yang baru," kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan penerapan TBA terbaru tersebut masih menunggu kondisi harga avtur dunia kembali stabil sehingga kebijakan dapat diterapkan dengan mempertimbangkan keberlanjutan industri penerbangan nasional.

Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan perumusan besaran tarif batas atas baru yang kini hanya menunggu momentum yang tepat untuk mulai diberlakukan kepada seluruh maskapai penerbangan.

Meski demikian, Menhub tidak menjelaskan lebih rinci mengenai besaran tarif tersebut.

"Saya rasa angkanya sudah diformulasikan, tinggal menunggu momentum pada saat harga fuel sudah relatif stabil," ujar Dudy.

Dia menegaskan penyusunan kebijakan tersebut dilakukan melalui peninjauan kembali komponen pembentuk tarif yang sebelumnya digunakan saat penetapan tarif batas atas terakhir pada 2019.

Evaluasi dilakukan terhadap berbagai komponen biaya operasional penerbangan agar besaran tarif baru lebih mencerminkan kondisi industri dan perkembangan biaya transportasi udara saat ini.

Pemerintah menilai perubahan berbagai komponen biaya penerbangan sejak 2019 menjadi dasar penting untuk melakukan penyesuaian kebijakan tarif batas atas yang lebih relevan.

Selain mempertimbangkan harga avtur, pemerintah juga mencermati perkembangan kondisi geopolitik global yang berpengaruh terhadap fluktuasi harga bahan bakar penerbangan dunia.

Kementerian Perhubungan melihat tren harga avtur dunia mulai mengalami penurunan sehingga peluang penerapan tarif batas atas baru semakin terbuka apabila stabilitas terus terjaga.

Pemerintah berharap kebijakan tarif batas atas terbaru nantinya dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat untuk memperoleh layanan yang terjangkau dan keberlangsungan usaha industri penerbangan nasional.

"Kita melihat sekarang harga fuel dunia sudah mulai menurun. Apabila kondisi geopolitik dunia juga sudah mulai baik, maka kita akan memberlakukan tarif batas atas dan tarif batas bawah yang terbaru," imbuh Menhub.

Adapun ketentuan TBA tiket pesawat saat ini masih mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.