JAKARTA - Pemerintah resmi menggulirkan program stimulus berupa potongan harga atau diskon tarif transportasi massal yang berlaku pada periode libur sekolah 2026 serta libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Kebijakan ini mencakup pemotongan harga tiket kereta api, kapal laut, hingga pemberian subsidi untuk pesawat terbang dengan besaran sampai dengan 30%.

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi menjelaskan, bahwa langkah ini merupakan wujud nyata komitmen negara dalam menyajikan keterjangkauan akses layanan transportasi publik. Lewat stimulus fiskal ini, pemerintah berharap dapat memangkas beban biaya perjalanan masyarakat sekaligus memicu lonjakan pergerakan orang demi mendongkrak denyut aktivitas ekonomi domestik.

"Selama periode libur sekolah dan juga periode Natal dan Tahun Baru. Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30 persen dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30 persen tarif dasar untuk kapal Pelni," ungkap Dudy saat mengumumkan Stimulus Ekonomi Semester II 2026 di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/6/2026).

Diskon Tarif Transportasi hingga 30% Kembali Menyapa selama Periode Libur Sekolah 2026



Pada momentum libur sekolah tahun ini, bauran insentif didistribusikan secara spesifik pada beberapa sektor transportasi. Sektor perkeretaapian mendapatkan potongan harga tiket sebesar 30% untuk masa perjalanan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

Sementara untuk moda laut, Pelni memberikan diskon 30% dari tarif dasar untuk periode yang lebih panjang, yakni 20 Juni sampai 15 Agustus 2026. Selain itu, para pengguna jasa penyeberangan juga dibebaskan dari biaya alias gratis untuk tarif jasa kepelabuhanan ASDP yang berlaku sejak 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

"Total alokasi anggaran sebesar Rp190,5 miliar dengan target dasar 3 juta penumpang. Ditambah Subsidi PPN DTP 100 persen pesawat udara berjadwal kelas ekonomi pada 24 Juni sampai 5 Juli 2026 dengan anggaran Rp472,5 miliar untuk 2,3 juta penumpang," jelas Menhub Dudy.

Memasuki akhir tahun, pemerintah kembali mengaktifkan jaring insentif serupa guna mengantisipasi lonjakan pergerakan mudik dan wisata Nataru. Sektor kereta api kembali diskon 30% untuk periode kelayakan 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.

Selanjutnya, diskon 30% tarif dasar kapal Pelni dialokasikan untuk masa layar 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Pada periode yang sama, yakni 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, fasilitas gratis jasa kepelabuhanan ASDP kembali diberlakukan bagi masyarakat.

Pemerintah Guyur Diskon Transportasi saat Libur Sekolah: Bisa jadi Penggerak Kelas Menengah



Untuk pos penyeberangan laut dan kereta api akhir tahun ini, pemerintah mengucurkan pagu anggaran senilai Rp161,4 miliar yang membidik target dasar sebanyak 2,8 juta pergerakan penumpang. Porsi ini kian lengkap dengan adanya kebijakan intervensi pada sektor penerbangan udara nasional.

"Ditambah subsidi PPN DTP 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi dengan anggaran Rp722 miliar untuk 3,7 juta penumpang," imbuhnya.

Menhub Dudy menegaskan bahwa total akumulasi dana yang digelontorkan negara dari kas fiskal untuk membiayai program pemotongan tarif di dua momentum besar ini bernilai sangat fantastis demi memastikan roda perekonomian sektor pariwisata dan transportasi tetap bergairah.

"Total anggaran untuk insentif dan diskon transportasi selama 2 momentum besar baik libur sekolah dan Natal adalah sebesar Rp1,54 triliun," pungkas Dudy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan reaktivasi Bandara Husein Sastranegara di Bandung untuk penerbangan komersial bermesin jet, yang sebelumnya sebagian besar rutenya dipindahkan ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka, menjadi diskursus yang sangat menarik. Djoko menyebut langkah ini memicu perdebatan hangat karena tidak sekadar urusan memindahkan rute penerbangan, melainkan melibatkan tarik-menarik yang kuat antara pemulihan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan investasi infrastruktur jangka panjang.

"Kebijakan ini memicu perdebatan karena melibatkan tarik-menarik yang kuat antara kenyamanan konsumen jangka pendek dan keberlanjutan investasi infrastruktur jangka panjang," ujar Djoko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (31/5/2026) lalu.

Secara garis besar, ucap dia, dampak dari rencana pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara dapat dipetakan ke dalam beberapa dimensi.

Pertama, dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi Bandung Raya. "Bagi Kota Bandung dan sekitarnya (Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat), pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara adalah angin segar yang sangat dinantikan para pelaku usaha," sambung Djoko.

Djoko menyampaikan wisatawan domestik dan mancanegara, khususnya dari Malaysia dan Singapura, dapat langsung mendarat di jantung Kota Bandung tanpa perlu menempuh perjalanan darat tambahan.

Kedua, tantangan besar bagi keberlanjutan Bandara Kertajati. Dia menilai hal ini merupakan dampak paling kontroversial dari sisi kebijakan makro. Djoko mengatakan Bandara Kertajati dibangun dengan investasi triliunan rupiah untuk menjadi gerbang udara utama Jawa Barat yang menggantikan Bandara Husein Sastranegara.

"Jika maskapai jet diizinkan kembali beroperasi di Bandung, daya tarik Bandara Kertajati akan merosot drastis bagi warga Bandung Raya. Bandara Kertajati berisiko kembali sepi penumpang, yang berimplikasi pada sulitnya mencapai tingkat pengembalian modal (return on investment) dan tingginya beban fiskal operasional," ucap akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata tersebut.

Menurut Djoko, Tol Cisumdawu sebenarnya sudah memangkas waktu tempuh Bandung-Kertajati menjadi sekitar satu hingga satu setengah jam. Di sisi lain, lanjut dia, keberadaan Kereta Cepat Whoosh juga sudah sangat kuat mengamankan koridor Jakarta-Bandung.

"Pengaktifan kembali Husein berpotensi mengacak-acak pembagian pasar (market sharing) yang sudah mulai terbentuk di antara infrastruktur-infrastruktur baru ini," lanjut Djoko.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat ekosistem transportasi publik dengan membentuk gugus tugas khusus di setiap sekolah guna mendorong siswa beralih ke angkutan umum.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyebut selain menyasar pelajar, Pemkab juga mempertegas kebijakan "Rabu-Jumat Ngangkot" bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dony menegaskan, komitmen pemerintah dalam mendorong penggunaan angkutan umum bagi para pelajar akan diimplementasikan melalui pemantauan ketat di lingkungan pendidikan.

"Berkaitan dengan anak sekolah menggunakan angkutan umum, saya me-monitoring langsung, dan kami sudah menyiapkan gugus tugas di tiap sekolah untuk memastikan siswa tidak menggunakan kendaraan pribadi," tuturnya.

Dony menambahkan, kebijakan ini bukan sekadar imbauan, melainkan bagian dari upaya integrasi untuk mengurangi kemacetan, menekan polusi udara, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Di sisi lain, kehadiran gugus tugas tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan para pemilik dan pengemudi angkutan umum di Sumedang.

"Kebijakan ini penting sebagai upaya mengurangi polusi udara, menjaga lingkungan, dan tentunya meningkatkan ekonomi para pemilik maupun pengemudi angkutan umum," tambahnya.

Selain sektor pendidikan, Pemkab Sumedang telah lebih dulu menggulirkan kebijakan operasional bagi para abdi negara. Melalui kebijakan Rabu-Jumat Ngangkot, ASN didorong menggunakan transportasi umum sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap keberlangsungan usaha jasa transportasi darat.

"Kebijakan Rabu-Jumat Ngangkot bagi ASN ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap angkutan umum agar tetap hidup dan berkembang," katanya.

Bupati juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumedang yang telah bersinergi dalam menjaga mobilitas masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas harian para pelajar dan pekerja.

"Terima kasih kepada Organda yang selama ini telah bekerja keras bersama pemerintah dalam melayani masyarakat. Masyarakat bisa beraktivitas dengan lancar dan siswa bisa tepat waktu menimba ilmu. Ini merupakan ikhtiar bersama antara pemerintah dan Organda Kabupaten Sumedang," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dony yang didampingi Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran pengurus Organda periode sebelumnya atas dedikasi mereka.Ia berharap momentum Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Organda Sumedang ini menjadi titik balik penguatan kinerja organisasi.

"Kegiatan Muscab ini merupakan bagian dari evaluasi kepengurusan sebelumnya. Saya berharap kinerja Organda semakin meningkat dan para pengurus baru dapat bekerja lebih baik lagi," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi angkat bicara mengenai progres pembangunan proyek double-double track (DDT) atau jalur rel dwiganda Bekasi–Cikarang. Dudy mengatakan pembiayaan proyek tersebut tidak sepenuhnya ditanggung APBN.

"Untuk pembangunan double-double track, kami akan menyesuaikan tentunya dengan KAI. Ada yang menjadi investasi dari KAI dan juga ada yang menjadi bagian dari program pemerintah," ujar Dudy saat konferensi pers di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Rabu (28/4/2036).

Dudy menjelaskan, Kementerian Perhubungan akan melakukan perubahan kebijakan terkait pengelolaan prasarana perkeretaapian. Pemerintah, lanjut dia, berencana menyerahkan pengelolaan prasarana sepenuhnya kepada KAI.

"Ke depan dapat saya sampaikan bahwa Kementerian Perhubungan akan menyerahkan pengelolaan prasarana kepada PT KAI sehingga Kementerian Perhubungan hanya menjadi regulator," ucap Dudy.

Menurut Dudy, perubahan kebijakan tersebut akan berdampak pada pola perencanaan proyek-proyek perkeretaapian, termasuk pembangunan DDT Bekasi–Cikarang. Dudy menilai penyesuaian tersebut bertujuan agar selaras dengan kondisi terbaru setelah pengalihan pengelolaan prasarana.

"Jadi perubahan ini akan juga mempengaruhi pola atau perencanaan daripada PT KAI, termasuk di antaranya adalah pembangunan double-double track tersebut. Jadi ini akan kita sesuaikan lagi dengan kondisi yang terbaru bahwa prasarana akan diserahkan seluruhnya kepada PT KAI," kata Dudy.

Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang menyebut peran vital kelanjutan proyek DDT Bekasi-Cikarang. Deddy menyebut progres DDT Bekasi-Cikarang saat ini baru sebatas review Detail Engineering Design per April 202

"DDT sudah ada sampai Bekasi (dari Manggarai), yang masih mandek Bekasi -Cikarang. Manfaatnya sangat berkeselamatan karena jalur KA antarkota vs KA perkotaan dipisah," kata Deddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Keberadaan transportasi terintegrasi dinilai masih sangat terbatas di Indonesia. Padahal, sarana transportasi yang saling terhubung merupakan bagian dari fondasi perekonomian.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai persoalan transportasi tidak sekadar isu layanan, melainkan fondasi ekonomi.

Dia menjelaskan mobilitas menentukan keterhubungan tenaga kerja dengan pekerjaan, pelaku usaha dengan pasar, hingga akses pendidikan. Ketika transportasi publik tidak memadai, yang terjadi adalah penguncian pertumbuhan di suatu wilayah.

Ketimpangan akses juga dinilai semakin nyata. Layanan transportasi yang relatif terjangkau dan terintegrasi masih terkonsentrasi di kota besar seperti Jakarta, sementara daerah lain menghadapi biaya tinggi dan waktu tempuh panjang. Dampaknya tidak hanya pada rumah tangga melalui kenaikan biaya, tetapi juga pada penurunan partisipasi kerja dan terganggunya akses pendidikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko menekan pembentukan modal manusia.

Yusuf juga menyoroti adanya paradoks dalam kebijakan, antara kewajiban dan fasilitas yang diberikan pusat.

“Pemerintah daerah diberi mandat menyediakan transportasi publik, tetapi tidak diimbangi kapasitas fiskal yang memadai,” kata Yusuf kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Situasi ini terlihat ketika sejumlah layanan angkutan berhenti beroperasi setelah subsidi pusat berakhir, mencerminkan belum kuatnya desain pembiayaan jangka panjang.

Selain itu, struktur subsidi dinilai belum berpihak pada transportasi publik. Porsi subsidi energi yang lebih besar justru dinikmati pengguna kendaraan pribadi, sehingga memperkuat pilihan yang kurang efisien secara ekonomi.
Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Haris Muhammadun menyoroti mengenai transportasi gratis. Dia menilai janji transportasi gratis perlu ditempatkan dalam kerangka keterjangkauan yang realistis, tetapi tetap menuntut komitmen kuat pemerintah.

Dia menyoroti beban pengeluaran transportasi masyarakat yang masih tinggi, berkisar 16%—24% dari total pengeluaran rumah tangga. Idealnya, porsi tersebut dapat ditekan hingga maksimal 10%.

“Jadi kita menagih janji Presiden Pak Prabowo untuk ya jangan tanggung. Transportasi ini juga perlu. Salah satu yang dapat memberantas kemiskinan, salah satunya adalah penyediaan transportasi publik,” katanya.

Menurutnya, keterbatasan akses transportasi, terutama di wilayah perdesaan, berdampak langsung pada mobilitas sosial masyarakat, termasuk risiko putus sekolah bagi kelompok yang tidak memiliki akses kendaraan pribadi.

Haris menegaskan, yang paling krusial bukan semata-mata gratis, melainkan ketersediaan layanan yang terjangkau dan berkelanjutan.

“Jadi kita ingin pimpinan negara kita, Pak Prabowo, kami tahu, kami memahami, tidak gratis angkutan umum tapi ada dan terjangkau. Jangan tidak ada,” ujarnya.

Pasalnya, MTI mencatat saat ini baru 42 dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia atau sekitar 8% yang memiliki inisiatif untuk mengalokasikan APBD demi membenahi transportasi umum modern. Melalui skema BTS, langkah maju ini telah diambil oleh 12 pemerintah provinsi, 18 pemerintah kota, dan 12 pemerintah kabupaten.

Dia juga mengingatkan dominasi kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, justru memperbesar beban energi dan subsidi bahan bakar minyak. Penguatan transportasi publik dinilai menjadi solusi yang lebih efisien.

Lebih jauh, Haris mendorong percepatan elektrifikasi transportasi publik sebagai bagian dari transformasi sistem angkutan.

Dia menilai kebijakan transportasi publik seharusnya berjalan beriringan dengan program sosial pemerintah lainnya, misal Makan Bergizi Gratis (MBG), agar dampaknya lebih luas terhadap penurunan kemiskinan.

“Nah kalau ditambah lagi dengan pendampingan kebijakan mengenai transportasi umum perdesaan, ini jadi keren,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai sistem transportasi di Tanah Air masih menghadapi persoalan mendasar. Untuk itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas) menjadi kunci pembenahan.

Ketua Umum MTI Haris Muhammadun menyampaikan lemahnya integrasi antarmoda, tarif, hingga sistem layanan menjadi akar persoalan yang membuat transportasi nasional belum mampu berjalan efektif dan efisien.

Menurutnya, layanan transportasi tidak akan mampu menghadirkan sistem yang memudahkan bagi masyarakat tanpa integrasi yang menyeluruh.

“Tanpa integrasi, kita tidak akan bisa seamless, efisien, dan efektif dalam melayani transportasi,” ujarnya, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Masalah mendasar lainnya mencakup ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang masih sangat tinggi. Hal ini berdampak pada konsumsi bahan bakar minyak yang besar dan tidak efisien.

Di sisi lain, ketersediaan angkutan umum yang andal dan terjangkau masih terbatas, terutama di luar kota-kota besar. Kondisi ini membuat masyarakat tidak memiliki alternatif mobilitas yang memadai.

Permasalahan lain muncul dari kebijakan transportasi yang dinilai masih berfokus pada pembatasan mobilitas, tanpa diimbangi dengan penguatan sistem transportasi publik. Selain itu, integrasi antara kebijakan transportasi dan sistem logistik nasional juga belum optimal, sehingga berdampak pada distribusi barang dan stabilitas harga.

MTI juga menyoroti belum optimalnya reorientasi subsidi energi. Saat ini, subsidi bahan bakar minyak masih lebih banyak dinikmati kendaraan pribadi dibandingkan dengan angkutan umum.

Berdasarkan kondisi tersebut, dirinya menilai transformasi sistem transportasi nasional menjadi kebutuhan mendesak. Salah satu langkah utama yang didorong yakni peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum melalui peningkatan kualitas layanan dan keterjangkauan tarif.

MTI turut mendorong pengembangan transportasi publik di kota menengah dan wilayah perdesaan, termasuk melalui sistem bus rapid transit (BRT) dan angkutan pengumpan untuk memperluas jangkauan layanan.

Dari sisi kebijakan fiskal, MTI mengusulkan reorientasi subsidi energi secara bertahap dari bahan bakar kendaraan pribadi menuju subsidi operasional angkutan umum. Langkah ini dinilai tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi jangka panjang melalui efisiensi energi dan penurunan biaya transportasi.

Bukan hanya angkutan orang yang terintegrasi, Haris juga menekankan pentingnya penguatan sistem logistik nasional berbasis multimoda untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan menjaga stabilitas ekonomi.

Sejalan dengan itu, percepatan transformasi menuju transportasi rendah emisi turut menjadi perhatian, termasuk melalui elektrifikasi angkutan umum dan penerapan kebijakan berbasis lingkungan.

Haris yang ikut serta dalam penyusunan RUU tersebut menyampaikan bahwa integrasi yang didorong tidak hanya mencakup konektivitas antarmoda, tetapi juga mencakup tarif, sistem layanan, hingga pembiayaan secara nasional.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono telah menyampaikan pentingnya percepatan pembahasan RUU Sistranas sebagai fondasi integrasi transportasi nasional.

Menurutnya, sistem transportasi yang terintegrasi dan berbasis multimoda menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, serta ketahanan sistem transportasi nasional.

“Negara tidak bisa maju dengan sistem transportasi yang berjalan sendiri-sendiri. Multimoda harus terintegrasi dalam satu kebijakan yang konsisten,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyarankan kepada pemerintah untuk mengikuti jejak negara lain, yakni menggratiskan transportasi umum di tengah krisis energi.

Sekretaris Jenderal MTI Aditya Dwi Laksana menyampaikan, sejatinya MTI mengapresiasi langkah pemerintah dalam menerapkan kebijakan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan work from home (WFH) selama dua bulan, terhitung sejak 1 April 2026.

Meski demikian, Adit memandang kondisi krisis ini dapat menjadi momentum untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum ketimbang pribadi, demi menekan konsumsi BBM.

“Misal satu bulan transportasi publik secara gratis. Itu salah satu cara untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik secara murah dan terjangkau supaya terjadi shifting,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, paling tidak masyarakat dapat diperkenalkan terlebih dahulu terhadap transportasi publik dengan kondisi tersebut.

Harapannya, mereka yang telah mencoba angkutan umum gratis akan beralih dari kendaraan pribadi. Utamanya untuk mobilitas di Jakarta yang telah tersedia beragam jenis transportasi dan telah terintegrasi.

Tarif gratis tersebut juga dapat diberikan pada kota-kota besar, yang telah memiliki transportasi publik serupa Jakarta. Dalam hal ini, pemerintah provinsi atau daerah yang telah mengoperasionalkan bus dari program buy the service (BTS) Kementerian Perhubungan.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menuturkan, biaya yang dibutuhkan untuk subsidi tarif nol pun tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan subsidi yang diberikan kepada dunia aviasi.

“Sebenarnya kalau hanya satu dua bulan [gratis] kalau saya hitung dari 42 Pemda yang sudah mengalokasikan, tidak termasuk Jakarta, itu tidak terlalu besar, enggak sampai setengah triliun[Rp500 miliar],” tambahnya.

Misalnya di Palu, dengan panjang trayek kurang lebih 15 kilometer, pemerintah setempat mengalokasikan APBD senilai Rp17 miliar untuk satu tahun. Artinya untuk subsidi satu bulan, pemerintah memerlukan Rp170 juta untuk satu lokasi.

“Sumber dananya dari mana? ini bisa pakai TKD [transfer ke daerah], kalau mau publik transportasi daerah bagus, TKD-nya dikembalikan,” tegas Djoko.

Djoko mencatat, saat ini baru sekitar 8% atau 42 dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki inisiatif untuk mengalokasikan APBD demi membenahi transportasi umum modern. Melalui skema BTS, langkah maju ini telah diambil oleh 12 pemerintah provinsi, 18 pemerintah kota, dan 12 pemerintah kabupaten.

Adapun, Pemerintahan Prabowo Subianto telah menetapkan kebijakan pembatasan konsumsi BBM dan WFH, serta stimulus untuk sektor aviasi sekitar Rp2,6 triliun untuk dua bulan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan menaikan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) avtur dan tarif batas atas (TBA) penerbangan domestik guna menjaga keberlanjutan industri penerbangan nasional. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan keputusan ini tak lepas dari kondisi yang sedang tidak baik, khususnya berkaitan dengan ekonomi global maupun geopolitik.

"Dalam menetapkan fuel surcharge, kami telah berkoordinasi dengan seluruh airlines yang beroperasi di Indonesia, khususnya yang domestik. Sehingga kami dapat menetapkan untuk kenaikan fuel surcharge adalah 38 persen," ujar Dudy saat konferensi pers terkait Kebijakan Transportasi dan BBM di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Dudy menyampaikan kenaikan fuel surcharge bukan keputusan sepihak pemerintah. Kemenhub, lanjut Dudy, telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk maskapai penerbangan.

"Kami tidak sepihak dalam menetapkan kenaikan fuel surcharge, ini adalah bentuk koordinasi dan melakukan dari pihak-pihak khususnya dari pihak maskapai," ucap Dudy.

Dudy menyampaikan Kementerian Perhubungan dan industri penerbangan berdiskusi cukup panjang terkait penetapan besaran kenaikan fuel surcharge. Maskapai, lanjut Dudy, meminta kenaikan hingga 50 persen.

"Setelah kami bicara, kami gali masing-masing pos biaya mereka, maka kami pada kesimpulan bahwa 38 persen ini angka yang cukup ideal," sambung Dudy.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,3 triliun per bulan untuk mensubsidi harga tiket pesawat melalui pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Ditanggung Pemerintah (DTP). Rencananya akan dilakukan selama dua bulan.

Kebijakan ini untuk mengantisipasi lonjakan harga avtur di atas 70 persen ke tiket pesawat. Sebab, 40 persen komponen harga tiket berasa dari bahan bakarnya.

"PPN ditanggung pemerintah, itu 11 persen untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri kelas ekonomi. Nah dengan perhitungan tersebut jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar Rp1,3 triliun per bulannya," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantornya, Senin (6/4).

Airlangga mengatakan ini adalah kebijakan jangka pendek yang disusun untuk 2 bulan dengan total anggaran Rp2,6 triliun.

"Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan maka ini Rp 2,6 triliun," kata Airlangga.

Kemudian, pemerintah juga menetapkan fuel surcharge untuk seluruh jenis menjadi 38 persen. Dengan demikian, maskapai bisa menaikkan Tarif Batas Atas (TBA) nya.

Meskipun begitu, Airlangga menekankan kenaikan tarif pesawat maksimal hanya sampai 13 persen saja.

"Untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13 persen," pungkasnya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah meminta maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat maksimal 13 persen.

Bisnis.com, SURABAYA — Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diwajibkan untuk berangkat kerja menggunakan moda transportasi umum hingga melarang penggunaan kendaraan dinas berbahan bakar minyak guna menjalankan kebijakan efisiensi anggaran maupun penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kebijakan tersebut harus dijalankan oleh segenap ASN selama satu hari kerja yang masih dalam kajian pihaknya, yakni pada hari Rabu ataupun Kamis, dalam satu pekan.

"Jadi, nanti hari Rabu atau hari Kamis, [ASN Pemkot Surabaya] tidak menggunakan kendaraan dinas, tidak menggunakan kendaraan pribadi, tapi menggunakan transportasi umum. Nanti diabsen," ungkap Eri, Rabu (1/4/2026).

Namun begitu, Eri menyatakan pihaknya memberikan sejumlah pengecualian atas kebijakan tersebut. Menurutnya, aturan tersebut hanya berlaku bagi ASN yang tidak memiliki atau tidak menggunakan kendaraan bertenaga listrik, baik sepeda motor maupun mobil, yang tetap diperkenankan untuk dikendarai untuk bekerja menuju kantor.

Lebih lanjut, Eri mengeklaim bahwa pihaknya telah mendukung ekosistem dari penggunaan kendaraan listrik dengan tersedianya sejumlah titik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sekitar kawasan kantor Pemkot Surabaya.

"Itu terkecuali. Silahkan pakai [kendaraan listrik] karena kita WFH ini 'kan filosofinya menghemat BBM, bukan menghemat lainnya. Menghemat BBM menggunakan [tenaga] listrik. Makanya, pegawai pemkot kalau ingin [berangkat kerja menggunakan kendaraan], ya beli mobil ataupun sepeda motor listrik," bebernya.

Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut juga berlaku bagi para ASN pemkot yang berdomisili di luar Surabaya. Menurutnya, mereka yang tinggal di luar kota dapat memanfaatkan berbagai moda transportasi publik yang tersedia.

"Saya bilangnya tetap menggunakan transportasi umum. Kalau [ASN Pemkot Surabaya] orang Sidoarjo bisa naik sepeda motor, parkirnya di Terminal Joyoboyo, terus naik bis, Wira-Wiri, atau Commuter. Ayo, cobalah biasakan kita untuk jalan, biasakan kita pakai transportasi umum," tegasnya.

Tak hanya itu, Eri juga memastikan aturan tersebut juga berlaku bagi segenap jajaran pejabat di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Surabaya. Ia bahkan memastikan seluruh petinggi OPD telah memiliki dan menggunakan mobil dinas bertenaga listrik.

"[Berlaku untuk] semuanya karena 'kan [pejabat OPD] Pemkot ini semuanya sudah pakai kendaraan listrik. Jadi, aku nanti ada kendaraan listrik. Jadi, hari Jumat ya [menggunakan] kendaraan listrik," tutup Eri.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan saat ini belum ada kebijakan khusus pada sektor transportasii di tengah ancaman kenaikan harga BBM.

Dudy menyebutkan, berdasarkan laporan dari Kementerian ESDM dalam Penutupan Pokso Pusat Angkutan Lebaran 2026, Senin (30/3/2026), bahwa sejauh ini stok BBM dalam kondisi yang aman.

“Sampai sejauh ini belum ada [kebijakan khusus], jadi kalau dari pihak ESDM maupun Pertamina mengatakan bahwa stok BBM aman, ya, berarti aman. Jadi kami harus mempercayai itu dan meyakini itu,” kata Dudy dalam konferensi pers, Senin (30/3/2026).

Pasalnya, harga BBM baru akan diumumkan oleh Kementerian ESDM dan Pertamina pada awal April mendatang. Untuk itu, pihaknya masih akan melakukan kegiatan transportasi sebagaimana mestinya.

Meski demikian, Dudy menegaskan tetap akan mengansitipasi sejumlah hal atas segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun, dirinya tetap menunggu rilis dari Kementerian ESDM.

“Secara resmi kami harus menunggu apa yang akan dikeluarkan oleh Kementerian ESDM,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyebutkan adanya rencana kebijakan work from home (WFH) sebagai langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak dari konflik di Timur Tengah yang menyebabkan dinamika pasokan dan harga minyak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku setelah periode libur Idulfitri.

“Pascalebaran tapi nanti akan kita tentukan waktunya,” ungkapnya.

Rencana tersebut dipastikan akan mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN), sektor swasta, hingga pemerintah daerah secara nasional. Pemerintah berupaya melindungi postur APBN dari tekanan fiskal yang semakin nyata akibat beban subsidi energi.

Selain itu, kebijakan tersebut juga dikaji dalam rangka menghemat penggunaan BBM, sebagaimana Filipina yang telah mengalami krisis energi.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, sopir angkutan umum di Filipina melakukan mogok kerja selama dua hari sebagai bentuk protes usai pemerintah setempat mengumumkan krisis BBM imbas perang antara Amerika Serikat-Israel vs Iran.

Menurut Pemimpin Organisasi MANIBELA yang menaungi pengemudi angkutan umum, Mar Valbuena, dampak yang dirasakan para sopir adalah kerugian 1.500-1.600 peso (US$25-US$27) per hari atau sekitar Rp421.000 per hari.

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menggratiskan semua transportasi umum di Ibu Kota saat Lebaran 2026 atau Idulfitri 1447 H. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat membantu memudahkan warga bepergian di Jakarta.

Kebijakan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat membuka Kick Off Jakarta Ramadan Festival di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Jumat (27/2/2026). Pramono menyatakan semua transportasi umun gratis ini untuk memudahkan mobilitas warga saat Lebaran. Sekaligus daya tarik agar warga tetap merayakan Lebaran di Ibu Kota.

"Pada saat Idulfitri, kami akan menggratiskan transportasi yang ada di Jakarta," kata Pramono dalam jumpa pers usai acara.

Adapun, tema Ramadan Festival ialah 'Mudik ke Jakarta'. Tema tersebut dipilih untuk mengajak masyarakat agar tetap merayakan Idulfitri di Ibu Kota. Pramono telah memikirkan agar warga tetap bertahan di Ibu Kota dengan memberikan diskon besar-besaran di pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta.

Bagi pusat perbelanjaan yang memberikan diskon terbaik, maka Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan pajak.

"Kami akan memberikan kemudahan insentif pajak bagi pusat-pusat perbelanjaan, hotel, dan sebagainya, agar mereka kemudian bisa memberikan diskon yang signifikan. Bahkan nanti pada puncaknya, saya yakin diskonnya bisa sampai 70," ucap Pramono.

Sebagai percontohan dari tema yang diangkat, Guberbur DKI Jakarta memastikan dirinya tidak akan pulang ke kampung halamannya di Kediri, Jawa Tengah. Pramono memilih bertahan di Jakarta untuk merasakan suasana Idulfitri di Ibu Kota.

"Kalau mau berlebaran, bisa sekarang dengan video call. Saya juga akan video call dengan keluarga saya. Jadi artinya, kami tetap di Jakarta untuk menikmati Jakarta," pungkasnya.