Sebetulnya kalau petani itu diikutkan ke asuransi pertanian, itu akan punya peluang buat mereka untuk mengklaim, mendapatkan penggantian akibat gagal panen, seperti misalnya (gagal panen) karena banjir,

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pertanian dan pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dapat menjadi salah satu opsi perlindungan bagi petani terhadap risiko gagal panen imbas curah hujan tinggi dan bencana hidrometeorologi.

“Sebetulnya kalau petani itu diikutkan ke asuransi pertanian, itu akan punya peluang buat mereka untuk mengklaim, mendapatkan penggantian akibat gagal panen, seperti misalnya (gagal panen) karena banjir,” kata Khudori saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Namun, dia menilai opsi ini masih cukup berat untuk dilakukan oleh petani-petani kecil dengan luasan lahan kurang lebih 0,2-0,3 hektare saja.

“Bagi mereka, urusan administrasi masih cukup rumit. Pun untuk melakukan klaim juga menurut saya tidak mudah, karena pasti akan ada beberapa persyaratan administratif, yang itu harus dipenuhi oleh petani,” ujar dia.

Menurut Khudori, mayoritas dari petani kecil mengelola sawah sebagai usaha sambilan, alih-alih sumber pendapatan utama.

Sehingga, untuk melakukan kegiatan administratif menjadi sebuah tantangan tersendiri karena waktu dan tenaga mereka telah tersalurkan ke dua pekerjaan sekaligus.

“Buat mereka yang lahannya kecil-kecil itu tidak mudah, karena biasanya mereka (bertani) hanya usaha sambilan. Justru karena pendapatan di luar usaha tani itu jauh lebih signifikan, jauh lebih menentukan, jauh lebih banyak dalam total pendapatan keluarga, wajar mereka lebih concern ke situ (usaha utama),” jelasnya.

Oleh karena itu, dia tetap mengingatkan peran pemerintah pusat dan daerah terkait upaya mitigasi atau pun pemulihan dari bencana yang dapat terjadi dari curah hujan tinggi belakangan ini.

“Walaupun persentase gagal panen akibat banjir itu tidak besar, bukan berarti itu tidak terasa dampaknya. Dampaknya akan sangat terasa buat petani terutama petani kecil untuk melakukan budidaya lagi karena panen gagal. Akan sulit untuk dia bangkit lagi, karena biasanya dia berharap betul dari panen itu,” jelas Khudori.

“Diharapkan pemerintah bisa intervensi, seperti pemda untuk pendataan, bagaimana petani ini bisa mungkin ditolong. Sementara di level pusat biasanya akan diberi benih subsidi atau mungkin ada modal juga,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak pemerintah segera mengambil langkah luar biasa dalam menangani dampak banjir yang meluas di sejumlah wilayah. Hal itu penting untuk menyelamatkan lumbung pangan nasional.

Wakil Ketua Harian DPP PKB, Najmi Mumtaza Rabbany, yang akrab disapa Gus Najmi, mengatakan, banjir yang merendam ribuan hektare sawah dinilai tidak bisa lagi dianggap sebagai bencana rutin, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan pangan nasional dan keberlangsungan hidup petani.

Gus Najmi menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi para petani yang sawahnya terendam banjir, khususnya di kawasan Pantura Jawa seperti Demak, Kudus, dan Pati, serta sejumlah wilayah di Sumatera dan Sulawesi.

“Petani adalah pahlawan pangan kita. Ketika mereka kehilangan sawah, modal, dan harapan, negara tidak boleh hadir setengah-setengah. Ini bukan sekadar soal banjir, tapi soal masa depan pangan dan kesejahteraan rakyat kecil,” ujarnya, Jumat (23/1/2026).

PKB menilai langkah pertama yang harus segera dilakukan adalah pendataan yang akurat, transparan, dan menyeluruh terhadap seluruh petani terdampak. Pemerintah pusat dan daerah diminta turun langsung ke lapangan agar tidak ada petani yang terlewat dari skema bantuan hanya karena persoalan administrasi.

Ancaman gagal panen atau puso juga dinilai semakin nyata. Dengan biaya tanam rata-rata mencapai Rp10–12 juta per hektare, total kerugian petani di berbagai daerah terdampak diperkirakan dapat menembus angka triliunan rupiah. Karena itu, PKB mendesak pemerintah menyiapkan kompensasi atau subsidi penggantian modal tanam secara langsung.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada skema asuransi pertanian yang jangkauannya terbatas. Negara harus hadir melalui alokasi anggaran darurat agar petani bisa segera menanam kembali setelah air surut,” tegasnya.

Lihat video: Banjir Parah Kudus-Pati, Air Setinggi Dada Telan Korban Jiwa



Gus Najmi mengingatkan penurunan produksi padi akibat banjir berpotensi memicu kenaikan harga beras secara nasional. Pemerintah diminta segera melakukan mitigasi stok pangan dan tidak menjadikan kondisi ini sebagai alasan untuk membuka keran impor beras yang justru berpotensi menekan harga gabah petani di kemudian hari.

Selain penanganan jangka pendek, PKB juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pertanian dan tata ruang di wilayah lumbung pangan. Pembangunan nasional dinilai harus lebih berpihak pada kebutuhan dasar petani, seperti normalisasi sungai, perbaikan jaringan irigasi, penguatan tanggul, serta pembangunan waduk yang manfaatnya langsung dirasakan di tingkat sawah.

“Banjir tahunan tidak boleh terus menjadi ritual yang menghantui petani kita. Ini alarm keras bahwa infrastruktur pertanian harus menjadi prioritas,” kata Gus Najmi.

PKB juga menginstruksikan seluruh kader dan anggota legislatifnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk aktif mengawal penyaluran bantuan agar berjalan cepat dan tidak berbelit-belit. “Petani butuh solusi hari ini, bukan janji prosedural,” katanya.

PKB menegaskan akan terus berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak petani. Kedaulatan pangan hanya dapat terwujud apabila petani dilindungi dan disejahterakan melalui kebijakan yang adil dan berpihak.

Dari 4.500 ha sawah yang terkena banjir dan longsor di Sumbar, sebanyak 1.341 ha di antaranya mengalami puso atau gagal panen

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencatat 1.341 hektare (ha) sawah masyarakat di daerah tersebut mengalami puso atau gagal panen akibat bencana hidrometeorologi.

"Dari 4.500 ha sawah yang terkena banjir dan longsor di Sumbar, sebanyak 1.341 ha di antaranya mengalami puso atau gagal panen," kata Koordinator Bagian Dampak Perubahan Iklim UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar, Mufridawati di Kota Padang, Rabu.

Mufridawati menyebut dari 16 kabupaten dan kota yang terdampak bencana tersebut, puso tertinggi dialami Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Solok, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang.

Selain padi, tanaman jagung, tanaman sayur serta buah-buahan juga terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir November 2025.

"Sejak 1 Desember 2025, tim sudah diturunkan untuk mendata lahan pertanian yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor," ujar dia.

Pendataan ini, lanjutnya, tidak sekadar untuk mengetahui jumlah kerusakan akibat banjir dan tanah longsor, namun juga mengupayakan agar petani mendapat kompensasi atas bencana tersebut.

"Dari BPTPH Dinas Perkebunan mendata berapa luas tanaman yang terdampak, ini kita laporkan dan laporan inilah nanti yang diharapkan ada kompensasi untuk petani," harap dia.

Kemudian dari semua daerah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di terdapat tiga daerah yang sampai hari ini belum bisa didata karena akses jalan ke daerah tersebut belum bisa dilewati.

Adapun tiga daerah yang belum bisa didata yakni daerah Malalak di Kabupaten Agam, Tinggam di Kabupaten Pasaman Barat, dan Gunung Omeh di Kabupaten Limapuluh Kota.

Petugas juga diberi waktu hingga minggu ketiga Desember untuk melengkapi pendataan di lapangan.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan peringatan mengenai peningkatan risiko gagal panen menjelang akhir tahun 2025. Risiko ini dipicu oleh cuaca ekstrem dalam beberapa bulan terakhir yang telah menyebabkan banjir dan bencana alam, terutama di wilayah Sumatera.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menjelaskan, bahwa bulan November dan Desember 2025 memiliki risiko yang lebih besar terhadap kegagalan panen.

"Jadi risiko atau potensi gagal panen ini berpeluang meningkat menjelang akhir 2025 termasuk di November dan Desember 2025 yang memiliki risiko lebih besar karena terkait cuaca ekstrem seperti adanya banjir kemudian juga bencana di beberapa wilayah," jelas Pudji dalam konferensi pers Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Purbaya: Petani Tembakau Gagal Panen Harus Dilindungi Negara, Bukan Himbara

Pudji menyebut, bencana banjir dan tanah longsor yang kini melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara langsung berdampak pada gangguan lahan pertanian, termasuk persawahan atau pertanaman padi di wilayah tersebut.

Akibat seriusnya dampak bencana alam, BPS bahkan harus melakukan perpanjangan pengamatan lapangan melalui survei Kerangka Sampel Area (KSA) di tiga wilayah Sumatera yang terdampak.

"Sehingga saat ini sedang dilakukan perpanjangan pengamatan lapangan KSA untuk tiga wilayah yang terdampak tadi dan besaran luasan potensi gagal panen November akan disampaikan dalam rilis Januari 2026," ungkap Pudji.

Berdasarkan perkiraan hasil KSA Padi Amatan per Oktober 2025, BPS memproyeksikan terjadinya kemerosotan luas panen padi hingga akhir tahun. Luas panen diperkirakan turun dari 860 ribu hektare pada Oktober 2025, menjadi 600 ribu hektare pada November, dan turun lagi menjadi 440 ribu hektare pada Desember 2025.

Produksi padi dalam satuan Gabah Kering Giling (GKG) diperkirakan merosot dari 4,72 juta ton pada Oktober 2025, menjadi 3,37 juta ton pada November, dan menjadi 2,47 juta ton pada Desember 2025.

Sejalan dengan GKG, produksi setara beras juga diperkirakan mengalami kemerosotan, dari 2,72 juta ton pada Oktober 2025, menjadi 1,95 juta ton pada November, dan 1,42 juta ton pada Desember 2025.