Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah membuktikan komitmen seriusnya untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat di wilayah paling timur Indonesia. Kementerian Pertanian resmi mengalokasikan anggaran bernilai fantastis guna membangun ketahanan pangan di wilayah tersebut.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan demi memenuhi kebutuhan pangan yang merata terutama di wilayah Indonesia timur terutama di Papua, pemerintah Indonesia melakukan refocusing anggaran Kementerian Pertanian dengan total Rp5 Triliun mulai tahun 2025 hingga 2026.
“Anggaran yang kita berikan 2025 itu 2 triliun Rupiah lebih. Untuk 2026, Rp3,2 Triliun sehingga totalnya Rp5 Triliun," jelas Mentan Amran dalam sesi jumpa pers di kantor Kementerian Pertanian, Kamis (11/6/2026).

Menteri Pertanian memastikan bahwa gelontoran dana ini merupakan rekor pencairan terbesar yang pernah didedikasikan untuk sektor agrikultur nasional.
"Ini anggaran sektor pertanian tertinggi sepanjang sejarah, itu atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia," katanya.

Misi utama dari program ambisius ini adalah menciptakan kekuatan ketahanan pangan yang absolut di berbagai pulau besar di seluruh Indonesia, terutama Papua. Amran memastikan program ini akan terus dilanjutkan ke depannya guna mewujudkan kemandirian pangan maupun energi.
"Kita inginkan Papua, Kalimantan, Sumatera ini dan Jawa mandiri pangan dan mandiri energi ke depan, sehingga inflasi bisa terkontrol," tegas Amran.

Dengan tercapainya kemandirian logistik, pemerintah berharap ketimpangan ekonomi dan lonjakan harga bahan pokok tidak lagi terjadi. Amran bahkan mengungkapkan, target pemerintah ingin menghindari harga beras di Indonesia Timur yang jauh dari rata-rata nasional.
"Jangan lagi ada harga beras di sana Rp25.000, Rp30.000," jelas Amran.
Diketahui, Pemerintah terus mendorong pengembangan kawasan lumbung pangan (food estate) melalui pembukaan lahan pertanian baru di sejumlah wilayah guna mendukung program swasembada pangan berkelanjutan.

Salah satu kawasan yang tengah dikembangkan berada di Namblong, Jayapura, Papua. Selain di Papua, pemerintah juga membuka lahan pertanian di sejumlah daerah lain, termasuk Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan program pengembangan lumbung pangan tidak hanya difokuskan di satu wilayah, melainkan dilakukan di berbagai daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan produksi pangan nasional.

“Proyek itu (lumbung pangan) ada beberapa daerah, bukan wacana saja. Itu ada Kalimantan, ada Sumatra, ada Sulawesi,” ujar Amran kepada awak media, Senin (8/6/2026).

Menurut Amran, pengembangan lahan pertanian tersebut bertujuan mendukung keberlanjutan program swasembada pangan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

"Nah, sekarang kenapa kita lakukan itu, untuk ada jaminan bahwa swasembada pangan itu berkelanjutan," katanya.

Tulungagung, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, memastikan produksi padi pada musim tanam 2026 tetap berada pada tren positif dengan surplus beras mencapai hampir 50 ribu ton, untuk memperkuat posisi daerah itu sebagai penyangga ketahanan pangan di Jawa Timur.

Pelaksana Tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pertanian daerah masih mampu menjaga produktivitas di tengah berbagai tantangan yang dihadapi petani.

"Tahun ini kita kembali surplus. Bahkan jika ditambah surplus tahun 2025 yang mencapai 94.638,08 ton, maka cadangan pangan daerah dalam kondisi sangat aman," kata Ahmad Baharudin saat menghadiri tradisi Labuh Massal di Desa Dukuh, Tulungagung, Senin.

Data pemerintah daerah menunjukkan produksi padi hingga April 2026 mencapai 138.688,59 ton gabah kering panen dari luas lahan sekitar 19.841 hektare.

Dari jumlah tersebut, surplus beras yang dihasilkan diperkirakan mencapai 49.985,50 ton.

Menurut dia, capaian surplus tersebut menjadi indikator penting bagi ketahanan pangan daerah sekaligus menunjukkan efektivitas berbagai program pendampingan pertanian yang dijalankan pemerintah.

Pemerintah daerah juga mencatat sejumlah persoalan yang selama ini menjadi keluhan petani mulai berangsur teratasi, terutama terkait ketersediaan pupuk yang sebelumnya menjadi salah satu hambatan produksi.

Meski demikian, peningkatan produktivitas pertanian dinilai masih memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk perbaikan jaringan irigasi serta modernisasi alat dan mesin pertanian untuk menekan biaya produksi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Dukuh Cuk Sindu Wiyoso menyampaikan harapan agar pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian, khususnya penyediaan sarana pengairan dan bantuan alat mekanisasi pertanian.

"Mayoritas warga menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Karena itu kami berharap kebutuhan air dan alat pertanian seperti hand tracktor dapat terus mendapat perhatian," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung membuka peluang bagi kelompok tani untuk mengajukan bantuan alat pertanian sesuai mekanisme yang berlaku.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan di daerah.

Tradisi Labuh Massal yang digelar masyarakat Desa Dukuh sendiri merupakan warisan budaya agraris yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen.

Tradisi tersebut sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga keberlangsungan sektor pertanian yang hingga kini masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat pedesaan di Tulungagung.

Angle ini lebih "bernilai berita" karena fokusnya bukan seremoni Labuh Masal, melainkan surplus beras 49 ribu ton sebagai indikator keberhasilan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah, sementara tradisi budaya ditempatkan sebagai konteks pendukung.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

PAPUA - Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan dari Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend alias Mama Sinta mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) lumbung pangan di Papua Selatan.

Mama Sinta mengaku kecewa terhadap pihak-pihak yang menyeretnya untuk menolak PSN dan menjerumuskannya ke narasi negatif kepada pemerintah melalui film Pesta Babi.

"Saya sudah ambil keputusan sendiri. Jadi saya mau cari pekerjaan di perusahaan, cari pekerjaan karena rumah saya ingin direhab karena sudah tidak layak lagi," kata Mama Sinta, Minggu, (24/5/2026).

Selain itu, Mama Sinta mengatakan ketiga anaknya juga membutuhkan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Jadi mama harap ke depan mohon dibantu. Saya tetap di pihak perusahaan sekarang, tidak seperti dulu lagi," jelasnya.

Mama Sinta menceritakan pada awalnya dirinya bersama kelompok masyarakat adat Marind diajak untuk menyuarakan seputar penolakan pembukaan lahan oleh pemerintah di Papua. Namun tak disangka, pernyataannya berujung menjadi viral di media sosial hingga dibuatkan film berjudul Pesta Babi.

"Akhirnya saya sudah terlanjur viral di mana-mana, tanpa sepengetahuan dari saya. Itu yang saya kecewa sekali sekarang dengan mereka di LBH," tuturnya.

Lihat video: Film Pesta Babi Ini Bikin Cinta Papua Atau Mau Pecah Belah NKRI?!



Mama Sinta mengaku sudah tidak berkomunikasi lagi dengan mereka pascaperistiwa tersebut. Bahkan Mama Sinta menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah terkait seluruh pernyataan selama ini yang menyerang pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua.

"Saya minta maaf sekali karena itu bukan kemauan saya. Saya juga tidak tahu ke depannya nanti terjadi seperti apa atau mereka bantu saya fasilitas punya rumah atau anak saya dipekerjakan, ternyata tidak ada," ungkapnya.

Mama Sinta juga sempat menunjukkan bagian dapur yang di mana kompor yang digunakan untuk memasak sudah tidak layak. "Sumbunya sudah habis, jadi kalau saya bakar memang nyala tapi yang di sumbunya tidak bisa naik, terpaksa saya pakai kayu bakar," ucapnya.

Mama Sinta mengakui, beberapa kali sempat melalang buana ke beberapa kota seperti Jayapura, Makassar hingga Jakarta bersama LBH, namun tak ada yang ia dapatkan selain rasa lelah. Hal itu, menurut Mama Sinta dilakukan selama enam bulan bolak-balik Papua ke Jakarta dan Makassar.

"Yang saya dapat cuma capeknya saja. Mereka fasilitasi, jadi kalau mereka fasilitas terus uang duduknya cuma Rp2 juta, Rp1,5 juta itu saja yang kami dapat dari mereka," ungkapnya.

Mama Sinta kemudian menyadari telah dimanfaatkan, sementara untuk kehidupan yang layak tak bisa dia dapatkan setelah bersuara lantang. Alhasil kini Mama Sinta memilih untuk mendukung program Pemerintahan Prabowo Subianto melalui pembangunan PSN di Papua dan memohon bantuan dari pemerintah.

"Pemerintah bisa membantu kita lewat perusahaan yang ada. Dan kami mendukung karena kami tidak punya apa-apa di kampung ini. Harapan kami cuma ke pemerintah, lewat pemerintah kerja sama dengan perusahaan dengan masyarakat, maka itu kami mau dukung, perusahaan boleh lanjut sampai kami bisa menikmati hasil yang perusahaan sudah berikan," tutur Mama Sinta.

Di sisi lain, Peneliti Pusaka Bentala Rakyat Villarian atau yang akrab disapa Juple mengaku baru tahu kalau ternyata Mama Yasinta mendukung PSN.

“Sejauh pengetahuan pihaknya sampai detik ini tidak pernah ada Mama Sinta mengatakan mendukung PSN. Enggak ada, itu perlu diklarifikasi, itu informasi dari mana karena Mama Yasinta itu bersama-sama dengan kita, berkomitmen untuk terus menolak PSN yang ada di Papua Selatan,” kata Juple.

PAPUA - Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan kawasan lumbung pangan atau food estate berupa cetak sawah baru seluas satu juta hektare di Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan harus tetap berjalan. Sebab hal itu sangat penting untuk jangka panjang.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar Panggah Susanto di tengah munculnya propaganda menyerang program ketahanan pangan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto melalui film berjudul Pesta Babi, belakang ini.

"Cetak sawah baru ini penting untuk ketahanan pangan jangka panjang, untuk antisipasi kebutuhan pangan yang meningkat, dan menghindari ketergantungan pangan dari negara lain," ujarnya, Jumat (21/5/2026).

Tak hanya itu, Panggah juga memaparkan untuk jangka pendek, tentu dapat mengoptimalkan lahan yang ada, demi mencapai kedaulatan pangan. ”Selain itu untuk capaian ketahanan pangan dalam jangka pendek dan menengah secara simultan juga dengan mengoptimalkan lahan yang ada," katanya.

Sebagaimana diketahui, film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale itu menggambarkan perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan dalam mempertahankan tanah leluhur dan hutan adat mereka dari ancaman proyek-proyek skala besar yang mengatasnamakan pembangunan. Hutan dan lahan yang digambarkan dalam isi film tersebut juga bukan bagian PSN dan bukan berlokasi di Wanam yang mencetak sawah satu juta hektare.

Lihat video: Presiden Prabowo Didampingi Mentan Amran Tinjau Lahan Food Estate di Kabupaten Merauke



Senada, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, film Pesta Babi kalau bukan sebatas kreativitas film akan menjadi masalah. "Yang salah adalah jika hal tersebut dilakukan dengan tujuan delegitimasi dan ageda politik terselubung," kata Iwan Selasa, 19 Mei 2026.

Iwan menegaskan, bila menimbang dan melihat kondisi global hari ini, PSN cetak sawah satu juta hektare di Wanam harusnya tetap berlanjut. "Kebijakan PSN Wanam ini cukup visioner, karena ke depan negara global pun akan fokus dengan isu pangan mereka masing-masing. Karena, kalau isunya malah Indonesia defisit pangan, itu lebih bahaya lagi," katanya.

Iwan menjelaskan proyeksi program cetak sawah Wanan difokuskan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Berbagai manfaat utamanya meliputi pencapaian target swasembada beras, penciptaan lapangan kerja baru di perdesaan, peningkatan pendapatan masyarakat maupun petani hingga 20% sampai 30% , serta pemanfaatan lahan tidur menjadi area produktif.

Mengenai lingkungan dan hutan, Iwan menilai pemerintah pasti sudah memiliki kajian dan megikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dalam situasi tekanan global yang berefek ke kondisi ekonomi Indonesia saat ini, kita perlu membangun narasi-narasi optimisme dan bukan malah melakukan provokasi," katanya.

LEBAK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak terus memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi pembangunan daerah dan penopang ketahanan pangan nasional. Komitmen itu ditegaskan Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya saat menghadiri panen raya golden melon milik Kelompok Tani Margawana Mulia di Kecamatan Cileles.

Panen raya tersebut menjadi simbol berkembangnya pertanian hortikultura modern di Kabupaten Lebak. Dalam satu periode panen, kelompok tani itu diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 30 ton golden melon premium yang dipasarkan secara bertahap selama satu bulan.

Hasbi menegaskan bahwa Lebak harus mampu mengambil peran strategis sebagai daerah aglomerasi yang menopang kebutuhan pangan nasional. “Lebak sebagai daerah aglomerasi harus berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Tahapannya ketahanan pangan dulu terwujud, setelah itu swasembada pangan,” kata Hasbi, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, sektor hortikultura memiliki prospek ekonomi yang besar karena permintaan pasar terus meningkat, termasuk peluang masuk ke jaringan ritel modern. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong masyarakat dan kelompok tani untuk mengembangkan pertanian produktif berbasis teknologi dan kualitas hasil panen.

Hasbi menilai keberhasilan panen golden melon di Kecamatan Cileles menjadi bukti bahwa pertanian modern di Lebak mulai berkembang dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Selain penguatan sektor pertanian, Pemkab Lebak juga menempatkan pembangunan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama. Infrastruktur dinilai menjadi faktor penting dalam memperlancar distribusi hasil pertanian dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Di rumah ibadah bagus, di depannya jalannya rusak sebagai akses, tidak ada artinya. Ada kebun kalau akses jalannya tidak baik, tidak ada,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam RPJMD Kabupaten Lebak, pemerintah memfokuskan pembangunan pada empat sektor prioritas, yakni pembangunan infrastruktur jalan, penguatan ketahanan pangan, penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program rumah tidak layak huni, serta penataan kawasan perkotaan.

Hasbi juga menegaskan pentingnya menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan agar tidak terus mengalami alih fungsi lahan. “Lahan pangan berkelanjutan harus dipertahankan. Tidak semua lahan bisa diubah fungsi,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Hasbi turut menyoroti besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, seluruh elemen negara, mulai dari TNI, Polri hingga kejaksaan, kini turut dilibatkan dalam memperkuat sektor pangan.

“Presiden ingin seluruh kekuatan negara bergerak bersama mewujudkan ketahanan pangan nasional,” katanya.

Di tengah semangat pembangunan tersebut, Hasbi mengungkapkan kondisi fiskal Kabupaten Lebak saat ini tengah menghadapi tantangan akibat pemotongan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Tahun ini pemotongan TKD Kabupaten Lebak mencapai Rp118 miliar. Bahkan semalam masih ada defisit sekitar Rp120 miliar,” ungkapnya.

Meski demikian, ia optimistis pembangunan daerah tetap berjalan melalui kolaborasi lintas sektor, pengelolaan anggaran yang transparan, serta kepemimpinan yang berpihak kepada masyarakat.

“Sekarang era transparansi. Semua bisa diakses publik. Pemimpin harus amanah dan memikirkan kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Banten Amal Jayabaya menyebut panen raya golden melon di Kecamatan Cileles menjadi bukti nyata bahwa Kabupaten Lebak memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ketahanan pangan di Provinsi Banten.

Amal menegaskan pihaknya siap mendukung pemasaran hasil pertanian masyarakat, termasuk menjadi offtaker untuk menyerap hasil produksi petani lokal agar memiliki nilai jual yang lebih kompetitif. “Kita harus mendongkrak petani supaya mendapatkan profit yang lebih baik,” katanya.

Ia berharap keberhasilan Kelompok Tani Margawana Mulia dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lain untuk mengembangkan sektor pertanian modern dan produktif di Kabupaten Lebak. “Ini harus menjadi virus yang baik untuk masyarakat lain,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat diversifikasi pangan nasional di tengah pola konsumsi masyarakat yang semakin homogen dan bergantung pada bahan pangan impor.

Peneliti IPB University Prof. Ahmad Sulaeman menyoroti Indonesia yang perlu memperkuat lumbung pangan berbasis komoditas lokal agar ketahanan pangan nasional tidak terlalu bertumpu pada impor di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Menurutnya, saat ini impor memang masih dibutuhkan untuk sejumlah komoditas yang belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Namun, fondasi ketahanan pangan tetap harus mengandalkan sumber pangan lokal.

“Kita tidak bisa mengandalkan lumbung pangan dari produk impor, karena ketika kita sangat tergantung pada produk impor, risikonya besar,” ujar Ahmad dalam Rembug Pangan di Depok, Rabu (20/5/2026).

Dia menilai Indonesia memiliki banyak sumber pangan lokal yang belum dimanfaatkan optimal. Berbagai jenis umbi-umbian hingga pangan tradisional dinilai memiliki potensi menjadi substitusi bahan baku impor seperti gandum.

Ahmad mencontohkan talas beneng yang berdasarkan hasil penelitiannya dapat menggantikan tepung terigu sepenuhnya untuk bahan baku mi.

“Saya sudah membuat mi taro beneng. Itu 100% bisa menggantikan terigu,” katanya.

Menurut Ahmad, masyarakat Indonesia pada masa lalu memiliki ketahanan lebih baik menghadapi krisis pangan karena memanfaatkan ragam sumber pangan lokal yang tersedia di masing-masing daerah.

Namun kini pola konsumsi dinilai semakin mengarah pada pangan homogen seperti nasi, gandum, dan makanan instan.

Dia juga menilai perubahan gaya hidup ikut mempercepat perubahan pola konsumsi masyarakat. Kebiasaan memasak dan makan bersama di rumah dinilai mulai berkurang seiring meningkatnya penggunaan layanan makanan siap saji berbasis aplikasi.

“Sekarang anak-anak kalau mau makan tinggal pesan lewat handphone,” ujarnya.

Karena itu, Ahmad menilai program MBG dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mengenalkan kembali keragaman pangan lokal kepada generasi muda sejak dini.

Menurutnya, persoalan utama bukan karena anak-anak tidak menyukai pangan lokal, melainkan karena belum terbiasa mengenalnya.

“Nah sekarang saat pemerintah punya sarana pendidikan itu dengan MBG, itu harus bisa menjadi sarana mengenalkan berbagai jenis makanan,” katanya.

Dia menilai pengenalan pangan lokal perlu didukung inovasi produk dan pendekatan modern agar lebih mudah diterima generasi muda.

“Dikenalkan dulu, dilihatkan dulu, nanti mereka mengenal dan akhirnya cinta,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Foodbank of Indonesia (FOI) menilai ketahanan pangan masyarakat makin rentan karena hilangnya lumbung pangan komunitas di tengah ketergantungan yang besar terhadap pasokan negara dan pasar.

Sekretaris Jenderal FOI Pusat Kholid Novianto mengatakan masyarakat saat ini tidak lagi memiliki cadangan pangan mandiri seperti lumbung desa yang dulu menjadi penyangga ketika harga pangan melonjak atau pasokan terganggu.

Menurutnya, lumbung pangan masyarakat kini telah bergeser menjadi sekadar kemampuan daya beli di dompet.

“Lumbungnya sekarang punya Bulog, yang di masyarakat sudah tidak ada. Lumbungnya sudah diganti dalam bentuk dompet,” ujar Kholid dalam Rembug Pangan di Depok, Rabu (20/5/2026).

Dia menilai kondisi tersebut membuat masyarakat makin rentan ketika terjadi lonjakan harga pangan. Dalam situasi ekstrem, kenaikan harga beras dapat langsung mengancam akses pangan rumah tangga.

“Tiba-tiba beras satu kilo menjadi Rp50.000 misalnya, orang sudah tidak bisa makan sekarang. Kenapa? Karena sudah tidak ada lumbungnya,” katanya.

Kholid mengingatkan ketergantungan penuh terhadap stok pangan pemerintah menyimpan risiko besar apabila suatu saat negara gagal menjaga stabilitas pasokan maupun harga pangan.

“Ketergantungan pada pemerintah yang berlebihan akan membawa kerawanan apabila suatu saat terjadi kegagalan massal ataupun pemerintah gagal mempertahankan harga,” ujarnya.

Menurutnya, hilangnya lumbung pangan komunitas justru meningkatkan kerawanan pangan nasional karena masyarakat tidak lagi memiliki mekanisme cadangan berbasis lokal.

Selain itu, FOI juga menyoroti fenomena homogenisasi pangan yang dinilai makin kuat dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia.

Kholid berpandangan ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai makanan utama terus meningkat, termasuk di daerah yang sebelumnya memiliki pangan lokal khas seperti sagu di Papua.

“Orang Papua yang biasa makan sagu, sekarang makan nasi tiga kali sehari,” katanya.

Menurutnya, homogenisasi pangan tidak hanya terjadi pada beras, tetapi juga produk berbasis gandum dan konsumsi ayam ras pabrikan.

“Dulu makanan beragam, tanah bisa ditanami berbagai sayuran, orang bisa ambil sayur dari kebun sendiri. Sekarang semua jadi sawah, jadi hanya ada nasi, terus pangan murah bahan bakunya gandum, dan proteinnya hanya ayam pabrik,” ujarnya.

Dia menilai ketergantungan berlebihan terhadap beras menjadi persoalan serius karena kebutuhan produksi pangan nasional makin berat ketika seluruh masyarakat menggantungkan konsumsi pada komoditas yang sama.

Kholid menyoroti paradoks sektor pangan nasional. Di satu sisi produksi padi meningkat dan pemerintah terus mendorong swasembada, tetapi angka gizi buruk dinilai masih tinggi.

Menurutnya, hasil survei nasional menunjukkan prevalensi gizi buruk masih mendekati 20% dan di sejumlah provinsi bahkan berada di kisaran lebih dari 30%.

“Produksi padi meningkat, kita bicara swasembada, tetapi ternyata angka gizi buruk masih tinggi,” katanya.

Karena itu, FOI mendorong pemerintah mulai memperkuat kembali keragaman pangan lokal agar ketahanan pangan masyarakat tidak hanya bertumpu pada beras.

“Kalau kita hanya tergantung pada nasi, itu sangat bahaya,” ujar Kholid.

JAKARTA - Pembangunan lumbung pangan atau food estate di Wanam, Merauke, Papua Selatan harus tetap berjalan. Sebab hal itu sangat penting dan strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro menekankan, pembangunan food estate di Wanam sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sangat penting di masa depan. “Tentu harus tetap dilanjutkan. Jangan justru terhenti ketika ada upaya dari kalangan tertentu yang mencoba menggagalkan program ini,” kata Bawono, Rabu (20/5/2026).

Bawono menilai ada pihak-pihak tertentu yang berupaya menghambat pembangunan sektor ketahanan pangan dengan program satu juta hektare cetak sawah di Wanam. “Termasuk dengan pembuatan film Pesta Babi," jelas Bawono.

Bawono juga menegaskan, proyek lumbung pangan di Wanam bakal dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang. “Mungkin di masa jangka pendek atau jangka menengah ini belum bisa terlihat secara jelas buah dari program ketahanan pangan ini, tapi di masa jangka panjang, di masa depan tentu akan memiliki nilai strategis program tersebut. Karena itu harus tetap dilanjutkan oleh pemerintah," ujar Bawono.

Sebagai informasi, PSN Wanam di Papua Selatan menunjukkan progres signifikan dengan sejumlah fasilitas utama telah rampung 100%. Kehadiran proyek tersebut telah membawa harapan baru bagi masyarakat lokal, terutama dalam mendorong kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah setempat.

Lihat video: Presiden Prabowo Didampingi Mentan Amran Tinjau Lahan Food Estate di Kabupaten Merauke



Salah satu warga Papua mengaku bersyukur atas pembangunan yang kini menjangkau hingga ke kampung dan dusun mereka. Menurutnya, manfaat proyek tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.

“Kami harus bersyukur karena kapan lagi kami harus bisa menerima itu? Bukan karena kita saja yang bisa menikmati, tapi sampai kami punya anak-cucu,” kata salah seorang warga Tarsan Balagaize.

Balagaize menilai program pembangunan dari pemerintah pusat akan membuka peluang kehidupan masyarakat lokal menjadi lebih baik dan makmur. “Kalau memang sudah ada program ini dari pemerintah pusat berarti kita punya kehidupan masyarakat lokal di sini mungkin sudah akan jadi lebih makmur,” ujarnya.

Selain itu, kata Balagaize, warga setempat juga menyampaikan apresiasi karena pembangunan kini menjangkau kawasan yang sebelumnya belum tersentuh infrastruktur. “Masyarakat menerima penuh pembangunan PSN Wanam tersebut. Jadi kami sangat berterima kasih dan kami menerima dengan 100% program pembangunan ini,” tuturnya.

Sementara itu, seorang petugas proyek menjelaskan progres pembangunan sejumlah fasilitas penunjang di kawasan PSN Wanam hampir seluruhnya selesai. Area jetty multipurpose dan solar cell disebut telah mencapai progres 100 persen. “Untuk progres area jetty multipurpose sudah mencapai 100%,” ujar petugas proyek.

Selain itu, pembangunan tangki HSD berkapasitas 5.000 metrik ton telah mencapai 97 persen, sedangkan warehouse multipurpose mencapai 88 persen. “Untuk HSD tank kapasitas 5.000 meter per ton kita sudah menyetok di 97%. Berikut juga dengan warehouse multipurpose kita sudah mencapai 88%, dan disusul yang pasti oleh solar cell kita sudah 100%,” katanya.

Wanam kini diproyeksikan menjadi pusat Cadangan Pangan Nasional melalui program cetak sawah baru yang ambisius seluas 1 juta hektare. PSN yang didanai dan dikerjakan oleh Jhonlin Group ini bukan sekadar membuka lahan pertanian, melainkan membangun ekosistem kehidupan baru yang mencakup jaringan irigasi, industri biodiesel, hingga penguatan pertahanan negara. Namun, kunci dari seluruh ekosistem ini adalah satu, yakni konektivitas.

Bisnis.com, MAKASSAR - Deru mesin perontok padi dan hamparan hijau tanaman cabai menjadi pemandangan sehari-hari di Desa Marannu, Kabupaten Pinrang. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Namun di balik suburnya tanah Marannu, tersimpan tantangan klasik masyarakat pelosok, yaitu akses terhadap lembaga keuangan formal.

Bagi warga setempat, urusan perbankan sempat menjadi perkara yang menguras waktu dan energi. Ketiadaan kantor bank maupun mesin anjungan tunai mandiri (ATM) memaksa mereka menempuh perjalanan puluhan kilometer menuju pusat kota Pinrang hanya untuk sekadar mentransfer uang atau menabung.

Tantangan ini dirasakan langsung oleh Jumriah, seorang petani padi dan cabai di Desa Marannu. Langkah kakinya sehari-hari tidak hanya tertuju pada sepetak sawah dan lahan cabai miliknya sendiri, tetapi juga pada lahan persawahan milik orang lain yang dikelolanya sebagai pekerja bagi hasil.

Setiap musim panen tiba, rutinitas Jumriah bertambah pelik. Dia harus menyetorkan uang hasil panen kepada pemilik lahan. Dahulu, hal ini berarti dia harus meluangkan waktu khusus dan ongkos untuk menembus jarak jauh ke kota Pinrang demi melakukan transfer.

"Sebelum ada AgenBRILink, saya juga selalu menyimpan uang hasil pendapatan di celengan atau tempat penyimpanan khusus yang dibuat di rumah. Repot kalau harus ke kota cuma untuk menyimpan uang di bank," kenang Jumriah, yang tidak sempat menamatkan pendidikan sekolah dasarnya, kepada Bisnis, Sabtu (16/5/2026).

Peta mati akses keuangan itu kini berubah. Kehadiran AgenBRILink, yang biasa disebut masyarakat sekitar sebagai 'bank mini' di dekat tempat tinggalnya menjadi titik balik.

Layanan tanpa kantor (branchless banking) milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ini sukses memangkas jarak geografis yang selama ini mengisolasi petani dari sistem perbankan modern.

Kini, Jumriah tidak perlu lagi menyimpan uang di bawah kasur atau sudut rumah yang sarat risiko. Transaksi setor tunai, transfer ke pemilik lahan, hingga pemenuhan kebutuhan harian dapat diselesaikan dalam hitungan menit di desanya sendiri.

Dampak inklusi keuangan ini bahkan mulai merambah ke manajemen keuangan keluarganya. Ibu dari tiga anak, yang masing-masing duduk di bangku SMA, SMP, dan SD ini sekarang aktif mengajarkan anak-anaknya untuk menabung di bank.

Langkah tersebut disiapkannya sebagai bantalan dana darurat untuk kebutuhan sekolah anak yang kerap datang mendadak.

Bagi Jumriah dan komunitas petani di Marannu, AgenBRILink bukan sekadar tempat bertransaksi, melainkan instrumen pendukung dalam mengelola likuiditas keluarga dan usaha tani mereka.

Secara makro, strategi BRI memperluas jaringan AgenBRILink di wilayah rural memang didesain untuk menciptakan efisiensi ekonomi dan mendorong perputaran uang di tingkat tapak.

Regional CEO BRI Regional Office (RO) 15 Makassar Argo Prabowo mengungkapkan bahwa hingga Desember 2025, penetrasi AgenBRILink di wilayah kerjanya, yang mencakup Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku, telah mencapai 71.255 agen.

Jaringan raksasa ini telah mencatatkan volume transaksi yang fantastis, yakni sekitar 130 juta kali transaksi.

"Sebenarnya layanan AgenBRILink itu sama dengan bank konvensional, tidak ada bedanya. Mau transfer bisa, beli pulsa listrik bisa, bahkan mau beli game saja bisa," ujar Argo.

Dia menjelaskan, penempatan agen di hampir setiap desa bertujuan untuk memicu timbulnya aktivitas ekonomi baru sekaligus menghadirkan efisiensi biaya logistik masyarakat. Kehadiran agen ini juga menjadi jawaban bagi pelaku ekonomi rural, seperti pedagang pasar dan petani, yang tidak memiliki waktu di siang hari untuk mengunjungi kantor bank konvensional.

Lebih jauh, peran AgenBRILink kini telah bertransformasi tidak sekadar sebagai loket pembayaran. Agen-agen ini bertindak sebagai perpanjangan tangan BRI dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

"AgenBRILink kami juga bisa menjadi referral jika masyarakat membutuhkan pinjaman. Jadi, harapan kami, masyarakat di daerah terpencil di mana kantor kami tidak ada, mereka tetap bisa mengajukan pinjaman melalui AgenBRILink. Ini adalah upaya nyata kami memperluas akses keuangan," pungkas Argo.

Lewat integrasi teknologi dan pemberdayaan warga lokal sebagai agen, BRI tidak hanya berhasil meruntuhkan dinding pembatas geografis di lumbung padi Sulsel, tetapi juga mengarsiteki kemandirian finansial dari pinggiran.

Bisnis.com, JAKARTA — Fenomena iklim super El Nino atau El Nino 'Godzilla' diperkirakan dapat mengakibatkan musim kemarau di Indonesia menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengancam lumbung pangan Indonesia. Lantas, bagaimana antisipasi pemerintah untuk mencegah krisis pangan?

Berdasarkan laporan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik ekuator.

Adapun, fenomena El Nino, termasuk potensi variasi kuat atau Godzilla menyebabkan musim kemarau di Indonesia menjadi lebih panjang dan kering.

Periset Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Prof. Erma Yulihastin menilai pemerintah perlu mewaspadai dampak kekeringan yang dapat mengancam lumbung pangan nasional di wilayah Pantura Jawa.

“Selain itu, dampak karhutla [kebakaran hutan dan lahan] di Kalimantan dan Sumatra juga harus dimitigasi. Namun, di saat yang bersamaan, pemerintah juga sebaiknya menyiapkan strategi untuk menangani kelebihan curah hujan di wilayah Sulawesi-Halmahera-Maluku dan dampaknya terhadap banjir dan longsor,” kata Erma dalam unggahan Instagram BRIN Indonesia.

Berdasarkan laporan BRIN, beberapa model global memprediksi El Nino mulai terjadi sejak April 2026 yang bakal diperkuat dengan fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif.

Di sisi lain, fenomena IOD positif di Samudra Hindia diindikasikan dengan pendinginan suhu permukaan laut di dekat Sumatra dan Jawa, sehingga menyebabkan wilayah di Indonesia mengalami pengurangan hujan yang signifikan. Kedua fenomena tersebut diperkirakan berlangsung sepanjang musim kemarau.

“Kedua fenomena tersebut diprediksi akan terjadi bersamaan selama periode musim kemarau di Indonesia sejak April hingga Oktober 2026,” terangnya.

Untuk periode April—Juli 2026, model prediksi musim yang dikembangkan BRIN menunjukkan kemarau kering akan terjadi di sebagian besar Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Timur. Sebaliknya, wilayah di Sulawesi dan Maluku, Halmahera, Maluku, sebagian besar masih akan mengalami curah hujan yang tinggi.

Lebih lanjut, BRIN menyampaikan bahwa dampak super El Nino dan IOD positif tidak merata di Indonesia. Untuk itu, pemerintah perlu mempertimbangkan mitigasi terhadap kekeringan yang bisa mengancam lumbung padi nasional, terutama di Pantura Jawa.

Antisipasi Pemerintah

Untuk mengantisipasi dampak El Nino, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa pemerintah berupaya memperkuat ketahanan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Penguatan stok pangan yang mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri ini dilakukan jika sewaktu-waktu dibutuhkan intervensi pangan tatkala terjadi anomali cuaca.

"Adanya prediksi Godzilla El Nino telah menjadi perhatian pemerintah. Kami di Badan Pangan Nasional (Bapanas) sesuai arahan Kepala Bapanas Bapak Andi Amran Sulaiman, memastikan ketahanan stok CPP terus diperkuat agar nanti saat diperlukan, bisa segera disalurkan untuk membantu masyarakat," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa di Jakarta, Kamis (26/3/2026).

Lebih lanjut, dia menyatakan dalam laporan Bapanas per 25 Maret, stok pangan pokok strategis yang merupakan CPP dan dikelola oleh BUMN pangan, baik Perum Bulog maupun ID FOOD, masih memadai dengan beras sebagai CPP dengan stok terbesar. Sementara CPP lainnya juga terus diperkuat seperti jagung, minyak goreng, gula konsumsi, daging sapi/kerbau, daging ayam dan telur ayam.

Stok CPP beras di Bulog saat ini total telah mencapai 4,08 juta ton. Capaian ini meningkat pesat sebesar 77,8% dibandingkan kondisi stok CPP beras pada akhir Maret 2025 yang saat itu masih berada 2,29 juta ton. Sebagian besar pasokan pun bersumber dari produksi dalam negeri dikarenakan Bulog telah melaksanakan penyerapan setara beras sejak awal 2026 hingga hari ini mencapai 1,24 juta ton.

Kemudian stok CPP jagung berada di kisaran 144.000 ton yang sebagian besar bersumber dari penyerapan panen jagung dalam negeri. Realisasi penyerapan jagung produksi dalam negeri di tahun 2026 ini telah mencapai 101.960 ton.

Sementara kondisi stok CPP lainnya antara lain minyak goreng berada di angka total 95.000 kiloliter. Lalu gula konsumsi ada 50.000 ton dengan sebagian besar ada di ID FOOD sebagai pengelolanya.

Kemudian stok CPP daging sapi/kerbau ada 11.000 ton yang juga sebagian besar dikelola ID FOOD. Daging ayam 39 ton pun ada di ID FOOD. Sementara CPP telur ayam 62 ton dikelola Bulog.

Swasembada Pangan

Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman memastikan ketahanan pangan nasional berada dalam kondisi prima meski dibayangi ancaman fenomena El Nino Godzilla.

Dia menegaskan bahwa cadangan stok pangan saat ini mampu memenuhi kebutuhan nasional hingga 10 bulan ke depan. Kepastian tersebut telah diestimasi berdasarkan hasil perhitungan terbaru mengenai ketersediaan pangan di berbagai lini, mulai dari gudang Bulog hingga stok di level rumah tangga.

"Kami sudah hitung stok kita di gudang, di lapangan, di gudang Bulog, hingga di hotel dan rumah. Itu cukup untuk 10 bulan ke depan," ujar Amran pada acara Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI 2026 di Makassar, Kamis (26/3/2026).

Pemerintah memproyeksikan periode kekeringan akibat El Nino hanya akan berlangsung selama 6 bulan. Dari cadangan yang tersedia untuk 10 bulan, maka diyakini transisi pangan hingga akhir tahun akan berjalan aman tanpa kendala berarti.

Amran memerinci bahwa stok saat ini cukup hingga Desember 2026 tanpa menyertakan hasil panen mendatang. Jika dihitung dengan proyeksi panen dengan produksi minimal selama masa El Nino mencapai 2 juta ton per bulan, maka dalam periode 7 bulan ke depan, tambahan produksi diprediksi menyentuh 14 juta ton. Artinya, pasokan beras nasional diklaim aman hingga Mei 2027.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya ketahanan pangan untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan global. Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan program swasembada pangan.

"Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Oleh karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain," ujar Amran.

Dia menegaskan bahwa Indonesia saat ini sudah berada di jalur yang tepat. Melalui swasembada pangan, Indonesia nantinya akan mampu memenuhi kebutuhannya melalui produksi pangan di dalam negeri.

"Yang paling aman adalah negara yang bisa memproduksi pangannya sendiri. Itu sebabnya kita harus memperkuat produksi dalam negeri. Kita harus optimis," ucap Amran.

Lebih lanjut, Amran mengatakan Kementan bakal mendorong pompanisasi 2,2 juta hektare lahan sawah untuk menghadapi ancaman kekeringan dari fenomena El Nino tahun ini.

“Di lapangan sudah siap pompanisasi 1,2 juta hektare, bisa menjangkau pompa kita ke 1,2 juta hektare sawah tadah hujan. Kemudian tahun ini kita siapkan lagi 1 juta hektare,” jelasnya.

Dengan demikian, dia menuturkan bahwa sekitar 2,2 juta hektare lahan akan dapat dialiri air pada saat kondisi musim kering yang akan datang, baik dari sungai-sungai, sumur dalam, hingga sumur dangkal yang telah dipetakan.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan infrastruktur irigasi dengan melakukan pembenahan atau rehabilitasi irigasi untuk kurang lebih 1 juta hektare lahan.

“Jadi infrastruktur sudah siap. Ibaratkan jauh sebelumnya kita sudah siapkan payung karena kita tahu bahwa akan terjadi hujan,” ujarnya.

Amran juga menjelaskan bahwa optimalisasi lahan rawa untuk pertanian telah mencapai 1 juta hektare, yang diklaim memiliki produktivitas tinggi saat musim kering. Pihaknya juga mendorong suplai bibit unggul yang lebih tahan terhadap kondisi kering hingga tahan air tawar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ancaman krisis pangan global kembali menghantui dunia. Laporan terbaru World Food Programme (WFP) memperingatkan, eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi mendorong lonjakan jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan akut ke level rekor pada 2026.

Jika konflik berkepanjangan dan harga energi dunia tetap tinggi, hampir 45 juta orang tambahan diperkirakan bisa jatuh ke dalam kondisi rawan pangan akut. Situasi ini menunjukkan, ketahanan pangan kini menjadi isu strategis global yang menentukan stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara.

Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, dunia saat ini memang menghadapi ancaman krisis pangan serius sehingga setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tak bergantung negara lain.

“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” ujar Mentan Amran, Ahad (22/3/2026).

Ia menjelaskan, kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran internasional, serta meningkatnya biaya logistik berpotensi memicu inflasi pangan global seperti yang pernah terjadi saat perang Rusia–Ukraina pada 2022.

Dampak konflik tidak hanya dirasakan di kawasan perang, juga merambat ke seluruh dunia melalui rantai pasok global. Negara-negara yang bergantung pada impor pangan menjadi paling rentan menghadapi lonjakan harga dan kelangkaan pasokan.

“Kalau terjadi krisis global, terlebih permasalahan geopolitik dari Iran versus Amerika dan Israel, yang paling aman adalah negara yang bisa memproduksi pangannya sendiri. Itu sebabnya kita harus memperkuat produksi dalam negeri,” kata Mentan Amran.

Di tengah ancaman krisis pangan global tersebut, Indonesia justru dinilai berada pada jalur yang tepat menuju kemandirian pangan.

Program pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, juga membangun sistem pertanian yang kuat, modern, dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan swasembada pangan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

“Kita harus optimistis. Indonesia punya lahan, air, iklim, dan sumber daya manusia. Kalau semua dimaksimalkan, swasembada bukan mimpi, lumbung pangan dunia juga bukan hal yang mustahil, salah kalau kekuatan ini kita biarkan,” tegasnya.

Strategi peningkatan produksi melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi secara bersamaan, hasilnya sudah terlihat pada tahun lalu di mana Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan.

Intensifikasi dilakukan melalui peningkatan produktivitas lahan dengan benih unggul, mekanisasi pertanian, pompanisasi, serta peningkatan indeks pertanaman. Sementara ekstensifikasi, melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa sebagai sumber produksi baru.

“Mandiri mutlak, swasembada mutlak. Kita tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan yang ada, juga membuka lahan baru melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa. Semua harus kita optimalkan. Produksi harus naik secara signifikan,” ujarnya.

Menurut Mentan Amran, langkah utama yang menjadi pilar swasembada pangan berkelanjutan yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional menuju modern. Kedua langkah ini menjadi kunci keberlangsungan produksi pertanian nasional di tengah tantangan global.

“Langkah kami ada dua untuk mencapai swasembada berkelanjutan, keluar dari permasalahan geopolitik kita terus benahi aturan, deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern kita masifkan,” tegasnya.

Keberhasilan swasembada yang sudah dicapai, lanjutnya, bukan isapan jempol semata.

Pemerintah melakukan reformasi besar-besaran di sektor pertanian dengan menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian — terbanyak sepanjang sejarah — serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program pertanian nasional.

Deregulasi ini memangkas rantai birokrasi, mempercepat distribusi sarana produksi, dan menurunkan biaya produksi petani. “Kalau regulasi terlalu banyak, program tidak jalan. Karena itu kita pangkas regulasi yang menghambat agar produksi bisa naik lebih cepat,” jelas Amran.

Reformasi paling signifikan terjadi pada tata kelola pupuk. Jika sebelumnya distribusi pupuk melibatkan ratusan regulasi dan persetujuan berlapis lintas daerah, kini dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga ke petani.

Dampaknya sangat besar, biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume pupuk meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan beban anggaran negara. “Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Selain deregulasi, transformasi modernisasi pertanian juga menjadi kunci peningkatan produksi nasional.

Mekanisasi pertanian memungkinkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, mempercepat proses tanam dan panen, serta mendorong indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali tanam per tahun.

Efisiensi ini menurunkan biaya produksi hingga 50 persen dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani. “Modernisasi pertanian membuat biaya produksi turun, panen lebih cepat, dan petani lebih sejahtera. Ini yang sedang kita dorong di seluruh Indonesia,” kata Amran.

Peningkatan kesejahteraan petani terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini mencapai angka 125, tertinggi sepanjang sejarah.

Angka tersebut diperkuat kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram yang menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp 132 triliun di tingkat petani. Kebijakan ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani agar tetap mendapatkan keuntungan dari usaha tani.

“Kalau petani untung, mereka akan semangat menanam. Kalau petani semangat, produksi pasti naik. Itu kunci swasembada. Untuk berkelanjutan tetap kita genjot sumber-sumber input produksi,” tegasnya.

Produksi beras nasional surplus, mencapai sekitar 34,7 juta ton atau naik sekitar 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara cadangan beras pemerintah mencapai lebih dari 4 juta ton dan optimis terus meningkat dalam bulan-bulan berikutnya.

Kondisi ini menunjukkan, fondasi ketahanan pangan nasional semakin kuat di tengah ketidakpastian global. “Stok kita kuat, produksi naik, cadangan pangan aman. Ini menunjukkan program kita sudah berada di jalur yang benar,” ujarnya.

Untuk memperkuat produksi jangka panjang, pemerintah juga menjalankan program optimalisasi lahan rawa sebagai strategi ekspansi produksi nasional.

Pemerintah memulai revitalisasi ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dengan sistem irigasi modern sebagai tahap awal pengembangan kawasan pangan baru di Indonesia. Program ini diproyeksikan menjadi sumber produksi beras baru di masa depan.

“Kita sedang menyiapkan lumbung pangan baru melalui optimalisasi lahan rawa. Ini untuk memastikan produksi pangan kita terus meningkat,” jelas Mentan Amran.

Melalui kombinasi deregulasi, modernisasi pertanian, cetak sawah, pompanisasi, optimalisasi lahan, serta penguatan kebijakan harga untuk petani, pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai jangkar stabilitas ekonomi nasional sekaligus fondasi swasembada berkelanjutan.

Di tengah ancaman krisis pangan global, Indonesia justru memperkuat produksi dan cadangan pangan nasional. “Kita tidak boleh takut krisis pangan global. Justru ini momentum Indonesia menjadi negara yang mandiri pangan dan menjadi lumbung pangan dunia, kita putar dunia,” tutupnya.

Grobogan ini kabupaten yang usianya sudah sangat tua dan memiliki peran penting dari sisi sejarah maupun silsilah. Dari sektor pertanian, kontribusinya juga sangat besar,

Grobogan (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI Sudaryono menyatakan, Kabupaten Grobogan yang memasuki usia ke-300 tahun merupakan daerah bersejarah di Pulau Jawa sekaligus memiliki peran strategis di sektor pertanian nasional.

Dalam momentum Hari Jadi ke-300 Grobogan, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI itu menuturkan bahwa daerah tersebut tidak hanya dikenal sebagai wilayah tua dengan banyak tokoh leluhur Jawa, tetapi juga sebagai salah satu lumbung pangan terbesar di Jawa Tengah bahkan di Indonesia.

“Grobogan ini kabupaten yang usianya sudah sangat tua dan memiliki peran penting dari sisi sejarah maupun silsilah. Dari sektor pertanian, kontribusinya juga sangat besar,” ujar Sudaryono di Grobogan, Selasa.

Sebagai putra daerah, ia menegaskan, Grobogan memiliki andil signifikan dalam memperkuat ketahanan pangan, khususnya pada komoditas kedelai, padi, jagung, dan komoditas pangan lainnya.

Ia mengaku terus mengikuti perkembangan Grobogan dari waktu ke waktu, mulai dari pembangunan infrastruktur, kemajuan desa, peningkatan produktivitas hasil panen, hingga perbaikan jaringan irigasi yang mendukung sektor pertanian.

Menurut dia, sektor pertanian juga menjadi salah satu solusi strategis dalam pengentasan kemiskinan karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta mudah diakses masyarakat.

Terkait banjir yang sempat berdampak pada lahan pertanian, ia menyampaikan pemerintah telah menyiapkan langkah penanganan, termasuk pemberian bantuan benih gratis dan alat mesin pertanian (alsintan) bagi petani terdampak.

“Semua didata agar bantuan tepat sasaran. Negara harus hadir untuk memastikan petani tetap bisa berproduksi,” ujarnya.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026