Bisnis.com, JAKARTA — Mitra penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengaku keberatan atas segala bentuk penundaan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Diberitakan sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) berencana melakukan audit terhadap seluruh SPPG dengan menghentikan operasi dapur MBG selama libur sekolah. Selain itu, muncul pula wacana evaluasi insentif Rp6 juta per hari demi efisiensi anggaran.

Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) merupakan perwakilan pelaku usaha dalam ekosistem MBG yang menolak segala bentuk penghentian operasional dapur, sebab berpotensi mengganggu keberlangsungan program prioritas nasional sekaligus kegiatan ekonomi sirkular.

Ketua Umum GAPEMBI Alven Stony mengungkap bahwa penghentian dapur MBG akan berdampak luas, tidak hanya terhadap penerima manfaat, tetapi juga terhadap ribuan pelaku usaha, petani, peternak, serta tenaga kerja yang kini menjadi bagian dari ekosistem program MBG.

"Kerugian yang jelas adalah relawan tidak bekerja, padahal mereka adalah pekerja harian. Kemudian, para penyuplai juga dirugikan. Setiap SPPG itu wajib punya 15 supplier, jadi hasil tani dan ternak berpotensi menumpuk," ungkapnya, dikutip dari Antara, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan riset internal Gapembi, apabila seluruh SPPG libur selama 54 hari, maka relawan yang diliburkan akan kehilangan penghasilan sekitar Rp5,4 juta sampai Rp10,8 juta.

Dalam skala masif, total kehilangan penghasilan relawan dari sekitar 27.000 SPPG pun mencapai sekitar Rp4 triliun. Daya beli relawan yang seharusnya bermanfaat untuk menggerakkan ekonomi lokal pun tergerus.

Adapun, terhadap vendor atau penyuplai yang merupakan para petani, peternak, pedagang, pekebun, dan nelayan, potensi kehilangan omzet mereka menyentuh hingga Rp24 triliun, sehingga menjadi pukulan besar bagi fungsi MBG sebagai penggerak ekonomi sirkular.

Selain itu, Alven menegaskan wacana ini juga menciptakan inkonsistensi pelayanan terhadap sasaran MBG 3B alias Ibu Hamil (Bumil), Ibu Menyusui (Busui), dan Balita non-PAUD.

"Keluarnya Surat Edaran terbaru membuat semakin tidak jelas apakah 3B harus dilayani atau tidak. Padahal, salah satu tujuan program Presiden Prabowo adalah memberikan gizi pada anak umur sampai 1.000 hari demi perkembangan otak mereka, tambahnya.

Terakhir, kepercayaan pelaku usaha dan investor yang telah menanamkan modal untuk mendukung program ini bisa tergerus. Termasuk merambat secara sistemik ke pihak perbankan.

Ia menekankan insentif Rp6 juta per hari bukanlah keuntungan seperti yang selama ini mengemuka. Justru itulah pengembalian modal dari negara atas peran mitra sebagai masyarakat yang menyediakan Fasilitas SPPG untuk digunakan oleh negara dalam menjalankan programnya.

"Jangankan untung, mayoritas mitra itu modal pun belum kembali. Banyak teman-teman meminjam bank dan menggadai aset di sana-sini. Terlebih, kami ini kebanyakan UMKM. Kami bukan bagian oligarki. Kami hanya pelaku usaha yang coba mendukung program pemerintah," tegas Alven.

Berdasarkan perhitungan Gapembi, apabila satu SPPG tidak mendapatkan hak pengembalian modal selama 54 hari, artinya secara total berkisar Rp324 juta. Secara masif, maka pengembalian modal yang ditahan BGN mencapai Rp9 triliun, sehingga berdampak sistemik pada perbankan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat pendiri SPPG.

Menurutnya, dampak lanjutannya akan semakin besar, karena mitra tak lagi merasa aman dalam mendukung dan mensukseskan program negara. Saat investor domestik kehilangan kepercayaan, apalagi asing yang selama ini begitu menyoroti isu kepastian hukum.

"Jadi, ibarat kami punya rumah, disewakan kepada pemerintah, tapi justru pemerintah tiba-tiba minta dispensasi untuk tidak membayar sewa. Itulah kenapa kami harap komunikasi dari BGN kepada para pelaku usaha ekosistem MBG semakin baik, termasuk mau menerima masukan dari pelaku usaha, relawan, praktisi, dan akademisi," tutupnya.