Bisnis.com, CIREBON — Bisnis garam rakyat di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, belum bergerak hingga pertengahan Mei 2026. Curah hujan yang masih turun pada masa peralihan musim membuat petani belum dapat memulai produksi garam seperti tahun-tahun normal.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon Teguh Budiman mengatakan hingga saat ini belum ada produksi garam yang dihasilkan petani di wilayah pesisir Cirebon.

“Belum ada produksi tahun ini. Harusnya mulai Mei sampai Juni sudah mulai produksi, tetapi sekarang masih terkendala cuaca hujan,” kata Teguh, Kamis (28/5/2026).

Menurut dia, produksi garam rakyat sangat bergantung pada kondisi cuaca, khususnya intensitas panas matahari untuk proses penguapan air laut di tambak.

Selama hujan masih turun, petani belum dapat menggelar geomembran atau lapisan plastik khusus yang digunakan untuk mempercepat proses kristalisasi garam.

“Tambak garam itu harus benar-benar kering dulu baru geomembran digelar. Kalau masih hujan, produksi tidak bisa berjalan,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat musim produksi garam di Cirebon kembali mengalami keterlambatan. Padahal, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah sentra produksi garam di wilayah Pantai Utara Jawa.

Teguh menjelaskan, situasi tahun ini sebenarnya diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025 lalu, produksi garam di Cirebon sempat terpuruk akibat fenomena kemarau basah yang membuat musim panen mundur cukup panjang.

“Tahun kemarin lebih parah karena kemarau basah. Produksi baru mulai Agustus sampai September saja,” katanya.

Akibat pendeknya musim produksi tahun lalu, hasil panen petani garam mengalami penurunan signifikan. Banyak tambak tidak dapat beroperasi optimal karena tingginya curah hujan selama musim kemarau.

Meski demikian, DKPP Kabupaten Cirebon masih optimistis produksi garam tahun ini dapat berjalan lebih panjang apabila cuaca mulai membaik pada Juni mendatang.

“Pengarengan kemungkinan dalam waktu dekat mulai panen. Mudah-mudahan Juni sudah ada produksi,” ujar Teguh.

Pemerintah daerah juga mulai mendorong penggunaan teknologi untuk mengurangi ketergantungan produksi garam terhadap cuaca. Salah satunya melalui penggunaan tunnel atau penutup tambak untuk melindungi area produksi dari hujan.

Namun, penggunaan teknologi tersebut di Cirebon masih sangat terbatas.

“Kami menyarankan petani menggunakan tunnel dan membuat tempat penampungan. Tetapi saat ini baru ada di wilayah Suranenggala,” katanya.

Menurut Teguh, sebagian besar petani garam di Cirebon masih menggunakan metode produksi tradisional sehingga sangat rentan terhadap perubahan cuaca dan anomali iklim.

Di sisi lain, harga garam di tingkat petani saat ini mulai mengalami penurunan. Jika pada Januari 2026 harga garam sempat mencapai Rp2.700 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp1.800 per kilogram.

Meski harga melemah, Teguh mengatakan kebutuhan garam industri masih cukup tinggi. Garam produksi Cirebon selama ini banyak diserap untuk kebutuhan industri pupuk, semen, hingga kosmetik.

“Garam kita lebih banyak untuk industri,” katanya.

DKPP Kabupaten Cirebon tahun ini memperkirakan produksi garam dapat mencapai sekitar 76.000 ton apabila kondisi cuaca mendukung selama musim kemarau berlangsung.

“Mudah-mudahan cuacanya lebih baik sehingga produksi bisa maksimal,” ujar Teguh.

Bisnis.com, CIREBON — Produksi garam rakyat di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dinilai belum mampu memenuhi tingginya kebutuhan industri dan pelaku usaha di daerah sendiri. Akibatnya, industri di Cirebon masih bergantung pada pasokan garam dari luar daerah seperti Madura dan Pati.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan kebutuhan garam untuk sektor industri dan UMKM di Cirebon mencapai sekira 126.000 ton per tahun. Sementara kemampuan produksi garam lokal hanya berada di kisaran maksimal 90.000 ton.

"Kalau dihitung, masih ada kekurangan sekitar 36 ribu ton. Jadi kebutuhan industri di Cirebon memang belum bisa dipenuhi seluruhnya oleh produksi garam lokal,” kata Teguh, Senin (25/5/2026).

Menurut Teguh, kebutuhan garam tersebut berasal dari berbagai sektor usaha, termasuk empat pabrik pakan ternak yang beroperasi di wilayah Cirebon serta pelaku UMKM pengolahan pangan. Namun, produksi garam rakyat di wilayah pesisir Cirebon masih menghadapi berbagai kendala, terutama faktor cuaca dan distribusi.

"Produksi garam kita tidak bisa kontinu karena sangat bergantung cuaca. Ketika hujan masih turun saat musim produksi, hasil panen otomatis terganggu," ujarnya.

Ia menjelaskan, fenomena kemarau basah dalam beberapa tahun terakhir membuat proses penguapan air laut di tambak tidak berjalan maksimal. Akibatnya produksi menurun dan kualitas garam ikut terdampak.

Dalam kondisi normal, petambak dapat memanen garam beberapa kali selama musim kemarau. Namun saat curah hujan masih tinggi, petambak harus mengulang proses produksi dari awal karena kadar air kembali meningkat. Selain faktor cuaca, persoalan infrastruktur tambak juga menjadi hambatan utama pengembangan usaha garam di Cirebon.

Teguh mengatakan hingga saat ini masih banyak kawasan tambak garam yang belum didukung akses jalan memadai untuk kendaraan angkut besar. Kondisi tersebut membuat biaya distribusi garam lokal menjadi lebih mahal.

"Jalan usaha garam kita banyak yang belum ada. Harusnya ada akses untuk mobil angkut supaya distribusi lebih mudah. Sekarang daya angkut jadi berkurang dan biaya logistik lebih besar," kata Teguh.

Menurut dia, keterbatasan akses jalan membuat petambak masih mengandalkan kendaraan kecil untuk mengangkut hasil panen dari tambak menuju gudang atau pasar distribusi.

Akibatnya pengiriman garam menjadi tidak efisien karena harus dilakukan berkali-kali dengan kapasitas terbatas. Kondisi tersebut membuat harga garam lokal kalah bersaing dibanding pasokan dari luar daerah yang memiliki dukungan infrastruktur lebih baik.

Teguh menyebut industri pada akhirnya memilih pasokan garam dari Madura dan Pati karena dinilai lebih stabil dari sisi volume maupun distribusi. "Mereka ambil dari Pati dan Madura karena pasokan di sana lebih kontinu. Industri pasti memilih yang suplainya stabil," ujarnya.

Padahal, menurut Teguh, Kabupaten Cirebon memiliki potensi tambak garam cukup besar yang tersebar di sejumlah wilayah pesisir seperti Kecamatan Kapetakan, Suranenggala, dan Mundu. Namun tanpa pembenahan infrastruktur dan modernisasi produksi, potensi tersebut sulit berkembang optimal.

DKPP Kabupaten Cirebon mendorong adanya pembangunan akses jalan menuju kawasan tambak garam untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing garam lokal.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi produksi seperti tambak geomembran agar produksi tidak terlalu bergantung pada kondisi cuaca.

"Kalau infrastruktur dan teknologi produksi diperbaiki, sebenarnya peluang garam Cirebon masih besar karena kebutuhan industrinya juga tinggi," kata Teguh.

Ia berharap sektor garam rakyat di Cirebon tidak hanya menjadi penyangga ekonomi pesisir, tetapi juga mampu menjadi pemasok utama kebutuhan industri lokal di masa mendatang.

Bisnis.com, CIREBON- Produksi garam rakyat di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tahun ini terancam kembali anjlok akibat fenomena kemarau basah yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir.

Curah hujan yang masih tinggi pada periode musim kemarau membuat proses penguapan air laut di tambak terganggu sehingga panen garam tidak maksimal.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon Teguh Budiman mengatakan, kondisi cuaca yang tidak menentu mulai memukul produksi garam rakyat di sejumlah wilayah pesisir utara Cirebon.

"Produksi garam rakyat sangat tergantung pada panas matahari dan proses penguapan. Ketika hujan masih sering turun saat musim kemarau, kristalisasi garam terganggu bahkan banyak yang gagal panen," kata Teguh belum lama ini.

Menurut dia, fenomena saat ini merupakan anomali iklim ketika hujan masih kerap terjadi meski sudah memasuki musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor global, mulai dari suhu muka laut yang hangat hingga perubahan pola angin akibat krisis iklim.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon menunjukkan, produksi garam daerah itu sebenarnya sudah mengalami penurunan tajam pada 2025.

Dalam publikasi Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2026, total produksi garam tercatat hanya mencapai 12.282 ton pada 2025. Padahal pada 2024 produksi masih berada di angka 91.459 ton.

Penurunan produksi mencapai lebih dari 86% tersebut terjadi meski luas lahan tambak garam justru meningkat dari 1.283 hektare menjadi 1.324 hektare. Jumlah petambak juga relatif stabil, dari 1.017 orang pada 2024 menjadi 1.005 orang pada 2025.

Sentra produksi garam terbesar masih berada di wilayah pesisir seperti Kecamatan Pangenan, Kapetakan, Suranenggala, Gebang, Mundu, dan Astanajapura. Namun, sebagian besar wilayah itu kini mulai terdampak hujan yang turun di tengah musim produksi.

Teguh mengatakan, banyak petambak kehilangan siklus panen akibat air laut yang sudah diendapkan kembali encer setelah diguyur hujan. Akibatnya, garam gagal membentuk kristal dan tambak tidak menghasilkan panen.

"Normalnya satu siklus panen bisa sekitar 10 sampai 15 hari. Sekarang banyak tambak kosong karena hujan datang terus," ujarnya.

Selain menurunkan kuantitas produksi, kualitas garam rakyat juga disebut mengalami penurunan. Garam yang tercampur air hujan memiliki kadar air tinggi, berwarna kusam, dan mudah hancur sehingga sulit memenuhi standar industri.

Dalam kondisi normal, garam rakyat Cirebon dapat dipasarkan untuk kebutuhan industri maupun konsumsi. Namun saat kualitas turun, harga jual di tingkat petambak ikut merosot karena hanya terserap pasar tradisional.

"Petambak sekarang menghadapi situasi berat. Banyak yang pendapatannya turun drastis karena hasil panennya sedikit dan kualitasnya juga rendah," kata Teguh.

Menurut dia, kondisi tersebut memperlihatkan sektor garam rakyat masih sangat rentan terhadap perubahan iklim. Sebagian besar petambak di Cirebon masih menggunakan metode produksi tradisional dan sangat bergantung pada kondisi cuaca.

DKPP Kabupaten Cirebon saat ini mulai menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk membantu petambak menghadapi anomali cuaca. Salah satu upaya yang tengah dikaji yakni penerapan teknologi geomembran dan penutup tambak agar produksi tetap berjalan saat hujan turun.

Selain itu, DKPP juga berupaya memperkuat sistem informasi cuaca bagi petambak agar mereka dapat menyesuaikan siklus produksi dengan kondisi iklim jangka pendek.

"Kami sedang berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian supaya ada dukungan teknologi dan anggaran. Harapannya produksi garam rakyat bisa lebih tahan terhadap perubahan iklim," ujar Teguh.

Bisnis.com, CIREBON — Produksi garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengalami penurunan tajam pada dalam setahun terakhir. Data terbaru menunjukkan total produksi hanya mencapai 12.282,22 ton, merosot drastis dibandingkan pada 2024 yang sebesar 91.459,00 ton.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, Januarto Wibowo, mengatakan penurunan ini menjadi perhatian serius karena terjadi di tengah relatif stabilnya jumlah petambak dan bahkan meningkatnya luas lahan.

"Penurunan produksi sangat signifikan, sementara jumlah petambak hanya turun sedikit dan luas lahan justru bertambah. Ini menunjukkan adanya faktor lain yang memengaruhi hasil produksi,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan data BPS, jumlah petambak garam di Kabupaten Cirebon tercatat 1.005 orang pada 2025, sedikit menurun dari 1.017 orang pada 2024. Sementara itu, luas lahan tambak meningkat dari 1.283,20 hektare menjadi 1.324,00 hektare pada periode yang sama.

Meski demikian, hampir seluruh kecamatan penghasil garam mengalami penurunan produksi. Kecamatan Pangenan, yang selama ini menjadi sentra utama, mencatat penurunan paling drastis, dari 57.141,00 ton pada 2024 menjadi hanya 1.387,02 ton pada 2025.

Penurunan juga terjadi di Kecamatan Losari, dari 8.310,00 ton menjadi 371,29 ton, serta di Kecamatan Gebang dari 6.310,00 ton menjadi 1.211,24 ton. Kecamatan Astanajapura mengalami penurunan dari 4.182,00 ton menjadi 1.274,20 ton, sementara Mundu dari 3.589,00 ton menjadi 1.201,11 ton.

Di sisi lain, Kecamatan Kapetakan masih mencatat produksi relatif lebih tinggi dibanding wilayah lain pada 2025, yakni 5.564,64 ton, meskipun tetap turun dari 9.378,00 ton pada 2024. Hal serupa terjadi di Kecamatan Suranenggala yang turun dari 2.365,00 ton menjadi 1.272,73 ton.

Januarto menjelaskan, kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan produktivitas yang signifikan.

“Dengan luas lahan yang meningkat, seharusnya produksi bisa bertambah. Namun yang terjadi justru sebaliknya, sehingga produktivitas per hektare turun tajam,” kata dia.

Menurut dia, salah satu faktor yang diduga berpengaruh adalah kondisi cuaca yang tidak mendukung produksi garam. Produksi garam sangat bergantung pada intensitas panas matahari dan minimnya curah hujan. Ketidakpastian iklim dalam beberapa waktu terakhir diduga menghambat proses penguapan air laut menjadi kristal garam.

Selain faktor cuaca, ia tidak menutup kemungkinan adanya kendala teknis di tingkat petambak, seperti infrastruktur tambak yang kurang optimal atau perubahan pola produksi. Namun, BPS tidak melakukan kajian mendalam terkait penyebab spesifik di lapangan.

“Data ini memberikan gambaran umum. Untuk penyebab rinci, perlu kajian sektoral dari dinas terkait,” ujarnya.

Bisnis.com, CIREBON- Jumlah petambak garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terus menunjukkan peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, para petambak justru menghadapi tekanan ekonomi akibat anjloknya harga garam di tingkat lokal.

Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon mencatat, pada tahun 2023 jumlah petambak garam mencapai 924 orang. Setahun berselang, jumlahnya melonjak menjadi 1.242 orang. Peningkatan serupa juga terjadi pada luasan tambak garam yang naik dari 1.011 hektare pada 2023 menjadi 1.242 hektare di tahun 2024 hingga November 2025.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan pertumbuhan jumlah petambak tersebut sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap potensi ekonomi sektor garam yang sebelumnya dianggap menjanjikan.

“Beberapa tahun lalu harga garam sempat stabil dan membuat banyak warga tergiur membuka tambak baru. Bahkan sebagian petani dan nelayan mulai mengalihkan lahan mereka untuk tambak garam,” ujar Imron, Senin (10/11/2025).

Namun, dia mengatakan peningkatan jumlah petambak ini tidak sepenuhnya berasal dari pembukaan lahan baru. Menurut Imron, sebagian besar petambak mengoptimalkan lahan tidur atau lahan tidak produktif yang sebelumnya terbengkalai.

Meski begitu, ia menilai ancaman terhadap lahan tambak masih tinggi akibat masifnya alih fungsi lahan di wilayah pesisir utara Cirebon.

“Luas tambak memang bertambah, tapi ancaman konversi lahan menjadi industri dan perumahan juga semakin besar. Di beberapa kecamatan, seperti Gebang dan Astanajapura, lahan tambak mulai beralih fungsi,” tambahnya.

Di tengah meningkatnya jumlah petambak, harga garam di tingkat produsen justru merosot tajam. Pada tahun 2025 harga garam rakyat di Cirebon hanya berkisar Rp400 hingga Rp800 per kilogram, jauh di bawah biaya produksi. Kondisi ini membuat banyak petambak mengalami kerugian dan kesulitan untuk melanjutkan usaha.

Salah satu petambak bernama Rahmat asal Kecamatan Astanajapura mengaku terpukul oleh penurunan harga tersebut.

“Dengan harga segitu, kami jelas rugi. Untuk menutup biaya pekerja, bahan bakar, dan perawatan tambak saja tidak cukup,” katanya.

Menurutnya, kejatuhan harga disebabkan oleh membanjirnya garam impor di pasar domestik. Produk impor yang harganya lebih murah dinilai menekan permintaan garam lokal, terutama di sektor industri.

"Selama impor terus dibuka lebar, garam kami tidak akan punya nilai. Padahal kualitas garam lokal juga bagus,” ujarnya.

Selain itu, sejumlah kelompok petambak juga berharap adanya skema stabilisasi harga di tingkat petani agar mereka tidak terus merugi saat panen raya.

Mereka menilai, jika harga bisa dijaga di kisaran Rp1.500–Rp2.000 per kilogram, petambak masih bisa menutupi biaya operasional dan memperoleh keuntungan wajar.

“Kalau tidak ada kebijakan tegas, petambak kecil seperti kami akan kalah oleh garam impor. Padahal ini mata pencaharian turun-temurun,” tegas Rahmat.