Aktivitas manufaktur Indonesia kembali terkontraksi pada Juni 2026. S&P Global mencatat Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun menjadi 46,9 dari 50,0 pada Mei, menandai pelemahan terdalam sektor manufaktur dalam setahun terakhir.

Penurunan indeks tersebut dipicu melemahnya permintaan baru yang berdampak pada lesunya volume produksi, aktivitas pembelian bahan baku, hingga penyerapan tenaga kerja.

S&P Global menyebut pesanan baru turun untuk pertama kalinya dalam tiga bulan terakhir, sekaligus jadi yang terdalam di setahun terakhir. Pelaku usaha mengaitkan kondisi tersebut dengan melemahnya daya beli pelanggan di tengah tekanan kenaikan harga.

Permintaan ekspor juga kembali menyusut dengan laju tercepat sejak Agustus 2021 akibat lesunya permintaan luar negeri dan kenaikan harga.

Melemahnya permintaan membuat perusahaan memangkas produksi untuk bulan keempat berturut-turut. Penurunan output pada Juni bahkan menjadi yang terdalam sejak April 2025.

Kondisi tersebut turut mendorong produsen mengurangi aktivitas pembelian bahan baku serta menekan tingkat persediaan. Aktivitas pembelian tercatat turun selama empat bulan berturut-turut dan menjadi penurunan terdalam sejak Agustus 2021. Pada saat yang sama, perusahaan juga mengurangi jumlah tenaga kerja dengan laju tercepat sejak September 2021.

[Gambas:Youtube]

Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti mengatakan sektor manufaktur Indonesia kembali melemah untuk kedua kalinya dalam tiga bulan terakhir sehingga menutup paruh pertama 2026 dengan kinerja yang lebih lesu.

"Kondisi sektor manufaktur Indonesia memburuk untuk kedua kalinya dalam tiga bulan terakhir dan menutup paruh pertama 2026. Laju pelemahannya menjadi yang terkuat dalam setahun, seiring penurunan pesanan baru yang kembali terjadi dan mendorong penurunan produksi paling tajam sejak April 2025," kata Bhatti dalam laporan tersebut, Rabu (1/7).

Menurut dia, perusahaan merespons pelemahan permintaan dengan memangkas tenaga kerja, mengurangi aktivitas pembelian, dan menurunkan persediaan.

Di sisi lain, tekanan biaya produksi kembali meningkat. S&P Global mencatat inflasi biaya input pada Juni menjadi yang tertinggi sejak September 2013 sekaligus tertinggi kedua sejak survei dimulai pada April 2011. Kenaikan tersebut dipicu lonjakan harga bahan baku serta pelemahan nilai tukar.

Akibatnya, produsen kembali menaikkan harga jual dengan laju tercepat dalam hampir 13 tahun terakhir. Tekanan harga juga memperpanjang waktu pengiriman bahan baku dari pemasok untuk bulan kesembilan berturut-turut, meski perlambatannya menjadi yang paling ringan sepanjang tahun ini.

"Tekanan harga tetap berada pada level yang sangat tinggi. Produsen kembali melaporkan lonjakan biaya rata-rata akibat kenaikan harga bahan baku. Inflasi biaya menjadi yang tertinggi kedua dalam sejarah survei dan mendorong kenaikan harga jual pabrik paling tinggi dalam hampir 13 tahun," ujarnya.

Meski demikian, pelaku usaha mulai menunjukkan optimisme terhadap prospek 12 bulan ke depan. Tingkat keyakinan perusahaan meningkat dibandingkan Mei dan mencapai level tertinggi dalam tiga bulan terakhir, didorong harapan tekanan harga akan mereda sehingga mampu mengangkat penjualan dan produksi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertamina terus memperkuat langkah strategis berbasis kolaborasi global guna mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional. Hal ini tecermin dalam pertemuan Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza dengan Head of Petroleum Engineering Department, Colorado School of Mines, Jennifer L Miskimins.

Pertemuan ini mengusung tema utama “Collaboration for Supporting the Production Increase”, dengan fokus penguatan pendidikan dan riset sebagai fondasi peningkatan produksi migas, khususnya dari sumber daya non-konvensional (unconventional oil & gas).

Kedua pihak membahas peluang kerja sama strategis yang mencakup riset bersama pada reservoir kompleks, pengembangan teknologi eksploitasi migas non-konvensional, serta peningkatan kapasitas SDM melalui program pendidikan lanjutan dan pertukaran akademik.

Pendekatan ini dipandang penting untuk menjawab tantangan penurunan produksi dari lapangan migas konvensional yang telah memasuki fase matang.

Oki Muraza menegaskan, perusahaan tengah menjalankan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi migas nasional.

“Saat ini Pertamina fokus pada pengembangan lapangan existing sekaligus mendorong pengembangan reservoir non-konvensional. Untuk itu, kami terus memperkuat kapabilitas, pengetahuan, dan penguasaan teknologi guna mendukung optimalisasi produksi secara berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan Rabu (6/5/2026).

Dari sisi akademik, Colorado School of Mines dikenal sebagai salah satu institusi terkemuka dunia di bidang energi dan teknik perminyakan, dengan keunggulan pada pengembangan teknologi dan riset unconventional resources, termasuk shale oil, tight oil, dan oil shale.

Pengalaman dalam pengembangan reservoir berpermeabilitas rendah serta penguasaan teknologi seperti hydraulic fracturing dan horizontal drilling menjadikan Mines sebagai mitra strategis dalam mendukung transformasi industri hulu migas Indonesia.

Jennifer L Miskimins menyampaikan, pihaknya menyambut positif peluang kolaborasi ini dan siap memberikan dukungan sesuai keahlian yang dimiliki, khususnya dalam pengembangan teknologi dan pendekatan ilmiah untuk unconventional oil & gas.

Pembahasan juga mencakup peluang kolaborasi trilateral yang melibatkan Universitas Pertamina sebagai bagian dari penguatan ekosistem pendidikan dan riset nasional.

Kerja sama ini diarahkan pada pengembangan program pendidikan bersama, pembentukan pusat riset migas non-konvensional di Indonesia, serta penguatan kurikulum berbasis kebutuhan industri.

Langkah ini dinilai strategis dalam membangun kemandirian teknologi sekaligus memastikan keberlanjutan pengembangan sumber daya manusia di sektor energi. Integrasi industri dan akademisi diharapkan mempercepat alih teknologi lebih efektif.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Pertamina terus mendorong pengembangan migas non-konvensional untuk mengimbangi penurunan produksi alami dari lapangan konvensional.

Sumber daya seperti shale oil, tight oil, dan coal bed methane dinilai memiliki potensi signifikan, meskipun memerlukan pendekatan teknologi dan rekayasa yang lebih kompleks.

Melalui kolaborasi global yang terstruktur dan berbasis riset, Pertamina menegaskan komitmennya untuk mempercepat peningkatan produksi migas nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika transisi energi global.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Bisnis.com, CIREBON — Produksi garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengalami penurunan tajam pada dalam setahun terakhir. Data terbaru menunjukkan total produksi hanya mencapai 12.282,22 ton, merosot drastis dibandingkan pada 2024 yang sebesar 91.459,00 ton.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, Januarto Wibowo, mengatakan penurunan ini menjadi perhatian serius karena terjadi di tengah relatif stabilnya jumlah petambak dan bahkan meningkatnya luas lahan.

"Penurunan produksi sangat signifikan, sementara jumlah petambak hanya turun sedikit dan luas lahan justru bertambah. Ini menunjukkan adanya faktor lain yang memengaruhi hasil produksi,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan data BPS, jumlah petambak garam di Kabupaten Cirebon tercatat 1.005 orang pada 2025, sedikit menurun dari 1.017 orang pada 2024. Sementara itu, luas lahan tambak meningkat dari 1.283,20 hektare menjadi 1.324,00 hektare pada periode yang sama.

Meski demikian, hampir seluruh kecamatan penghasil garam mengalami penurunan produksi. Kecamatan Pangenan, yang selama ini menjadi sentra utama, mencatat penurunan paling drastis, dari 57.141,00 ton pada 2024 menjadi hanya 1.387,02 ton pada 2025.

Penurunan juga terjadi di Kecamatan Losari, dari 8.310,00 ton menjadi 371,29 ton, serta di Kecamatan Gebang dari 6.310,00 ton menjadi 1.211,24 ton. Kecamatan Astanajapura mengalami penurunan dari 4.182,00 ton menjadi 1.274,20 ton, sementara Mundu dari 3.589,00 ton menjadi 1.201,11 ton.

Di sisi lain, Kecamatan Kapetakan masih mencatat produksi relatif lebih tinggi dibanding wilayah lain pada 2025, yakni 5.564,64 ton, meskipun tetap turun dari 9.378,00 ton pada 2024. Hal serupa terjadi di Kecamatan Suranenggala yang turun dari 2.365,00 ton menjadi 1.272,73 ton.

Januarto menjelaskan, kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan produktivitas yang signifikan.

“Dengan luas lahan yang meningkat, seharusnya produksi bisa bertambah. Namun yang terjadi justru sebaliknya, sehingga produktivitas per hektare turun tajam,” kata dia.

Menurut dia, salah satu faktor yang diduga berpengaruh adalah kondisi cuaca yang tidak mendukung produksi garam. Produksi garam sangat bergantung pada intensitas panas matahari dan minimnya curah hujan. Ketidakpastian iklim dalam beberapa waktu terakhir diduga menghambat proses penguapan air laut menjadi kristal garam.

Selain faktor cuaca, ia tidak menutup kemungkinan adanya kendala teknis di tingkat petambak, seperti infrastruktur tambak yang kurang optimal atau perubahan pola produksi. Namun, BPS tidak melakukan kajian mendalam terkait penyebab spesifik di lapangan.

“Data ini memberikan gambaran umum. Untuk penyebab rinci, perlu kajian sektoral dari dinas terkait,” ujarnya.

Bisnis.com, CIREBON - Produksi bawang merah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 2025 tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Data sektor pertanian menunjukkan total produksi mencapai 30.665 ton pada 2025, turun dari 32.094 ton pada 2024.

Penurunan ini terjadi di tengah pola produksi yang masih terpusat di sejumlah kecamatan utama seperti Pabedilan dan Losari.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Deni Nurcahya mengatakan penurunan produksi dipengaruhi kombinasi faktor teknis budidaya dan kondisi eksternal.

"Produksi bawang merah sangat dipengaruhi cuaca, serangan hama, serta biaya produksi yang cukup tinggi. Ini berdampak pada luas tanam dan produktivitas petani,” kata Deni, Rabu (22/4/2026).

Secara spasial, kata Deni, produksi bawang merah di Cirebon masih bertumpu pada beberapa kecamatan. Pabedilan dan Losari menjadi dua wilayah dengan kontribusi terbesar.

Pada 2024, Pabedilan menghasilkan 8.723 ton, namun turun menjadi 7.170 ton pada 2025. Sementara Losari justru mengalami peningkatan dari 8.260 ton menjadi 8.562 ton.

Selain dua wilayah tersebut, kecamatan seperti Pabuaran dan Babakan juga mencatatkan kenaikan produksi. Pabuaran meningkat dari 4.350 ton menjadi 4.930 ton, sedangkan Babakan naik signifikan dari 1.632 ton ton menjadi 2.952 ton.

Namun kenaikan di beberapa wilayah ini belum mampu menutup penurunan tajam di kecamatan lain seperti Gebang dan Waled.

Deni menjelaskan, struktur produksi yang belum merata menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas pasokan. Ketergantungan pada beberapa sentra membuat produksi rentan terhadap gangguan lokal.

"Kalau satu wilayah sentra terganggu, dampaknya langsung terasa pada total produksi kabupaten,” katanya.

Di sisi lain, lanjut Deni, tingginya biaya produksi juga menjadi persoalan mendasar. Komponen seperti benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, hingga kebutuhan air dinilai masih membebani petani.

Kondisi ini membuat margin usaha bawang merah relatif tipis, terutama saat harga di tingkat petani mengalami penurunan.

Masalah tidak berhenti di tingkat budidaya. Pada fase pascapanen, keterbatasan fasilitas penyimpanan dan pengolahan menyebabkan petani kerap menjual hasil panen secara cepat. Situasi ini umumnya terjadi saat panen raya, ketika pasokan melimpah dan harga cenderung turun.

“Penanganan pascapanen seperti curing, pengeringan, dan penyimpanan belum optimal. Ini menyebabkan susut bobot dan menurunkan kualitas produk,” kata Deni.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada fluktuasi harga bawang merah yang cukup tajam. Saat produksi melimpah, harga jatuh karena tidak ada mekanisme penahan stok. Sebaliknya, ketika pasokan menurun, harga melonjak di pasaran.

Meski demikian, Deni menilai sektor bawang merah masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan, terutama pada aspek hilirisasi. Produk turunan seperti bawang goreng, bawang iris kering, hingga pasta bawang dinilai memiliki potensi nilai tambah yang tinggi.

“Selama ini sebagian besar masih dijual dalam bentuk segar. Padahal kalau diolah, daya tahan lebih lama dan nilai ekonominya meningkat,” ujarnya.

Pemerintah daerah, lanjut Deni, mendorong penguatan di sisi produksi sekaligus pascapanen, termasuk pengembangan infrastruktur penyimpanan dan pengolahan.

"Langkah ini diharapkan dapat menekan risiko kerugian petani sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mewanti-wanti adanya potensi koreksi produksi beras nasional pada awal 2026 di tengah dinamika cuaca ekstrem dan ancaman El Nino. Kondisi ini berisiko menekan pasokan dan mendorong kenaikan harga.

BPS mencatat produksi beras sepanjang Januari–Mei 2026 diperkirakan mencapai 16,57 juta ton, turun sekitar 0,38 juta ton atau 2,22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Koreksi ini terjadi meskipun pada awal tahun sempat terlihat adanya peningkatan produksi.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan penurunan ini sejalan dengan proyeksi melemahnya produksi pada periode Maret–Mei 2026. BPS memperkirakan produksi beras pada periode tersebut mencapai 11,91 juta ton atau turun 1,49 juta ton, setara penurunan 11,11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sejalan dengan itu, BPS mencatat potensi produksi padi pada Maret–Mei 2026 hanya sebesar 20,68 juta ton gabah kering giling (GKG) atau turun 2,59 juta ton GKG. Angkanya turun 11,12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 23,26 juta ton GKG.

Namun, angka potensi tersebut masih dapat berubah tergantung kondisi pertanaman di lapangan sepanjang Maret–Mei 2026.

“Contohnya di sini ketika ada serangan hama atau organisme pengganggu tanaman atau OPT, ketika nanti ada banjir, ketika kekeringan, ketika misalnya waktu pelaksanaan panen oleh petaninya bergeser maka tentunya ini akan mengalami perubahan potensi,” kata Ateng dalam Rilis BPS, Rabu (1/4/2026).

El Nino Datang, Produksi Turun

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam laporan perkembangan iklim terbarunya memperkirakan peluang berkembangnya fenomena El Niño pada semester kedua tahun ini.

Hingga akhir Maret 2026, kondisi El Niño-Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD) terpantau masih berada pada fase Netral. Namun, pemodelan iklim menunjukkan bahwa ENSO dapat berkembang menjadi fase El Niño pada semester kedua 2026.

“Pada saat ini, prediksi BMKG untuk intensitas El Niño berada pada kategori lemah hingga moderat dengan peluang 50–80%, dan mencatat adanya kemungkinan kecil [kurang dari 20%] fenomena ini berkembang menjadi kategori kuat” ujar Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan dalam rilis resmi.

Meski telah mendeteksi bibit-bibit kemunculan El Niño pada paruh kedua tahun ini, BMKG mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menginterpretasikan data prediksi terkini karena adanya fenomena spring predictability barrier. Fenomena ini merupakan penurunan drastis akurasi prediksi model cuaca dan iklim untuk ENSO saat belahan Bumi utara melewati periode musim semi (Maret, April, Mei).

Akurasi prediksi El Niño yang dihasilkan pada periode Maret–April umumnya hanya andal untuk prakiraan tiga bulan ke depan, sehingga diperlukan keahlian (expertise) dalam pemahaman interaksi multifaktor yang menyebabkan lahirnya kondisi El Niño maupun dampak telekoneksinya ke wilayah Indonesia. Untuk itu BMKG perlu terus memantau pembaruan data secara berkala dan mengkaji perkembangannya.

Terpisah, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menyampaikan bahwa secara historis, El Niño dapat menurunkan produksi padi Indonesia sekitar 1%–3% secara nasional, bahkan bisa mencapai 2%–5% dalam kondisi ekstrem.

Menurutnya, fenomena iklim tersebut tidak hanya berdampak pada volume produksi, tetapi juga pada terganggunya kalender tanam yang menyebabkan panen mundur dan memicu kekosongan pasokan sementara di pasar.

“Kondisi ini sangat berpotensi mendorong kenaikan harga beras. Dalam struktur konsumsi Indonesia, beras memiliki permintaan yang sangat inelastis, sehingga sedikit gangguan pasokan dapat langsung memicu kenaikan harga,” kata Eliza kepadaBisnis, Senin (6/4/2026).

Eliza berpandangan situasi ini akan berdampak langsung pada inflasi pangan dan menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, jika tidak segera diantisipasi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menambahkan bahwa penurunan produksi beras 2026 dipicu oleh sejumlah faktor, mulai dari berkurangnya luas panen, fenomena El Nino dan cuaca ekstrem, bencana alam seperti banjir dan longsor, hingga pergeseran masa tanam akibat perubahan iklim.

Dia menilai dampak El Nino juga akan terasa pada harga beras melalui peningkatan biaya produksi akibat kebutuhan irigasi tambahan yang berujung pada kenaikan harga gabah. Selain itu, dampak fenomena ini juga memicu potensi berkurangnya pasokan beras di pasar.

“Kekeringan yang berkepanjangan akibat El Nino mengurangi produksi padi, menyebabkan pasokan beras di pasar berkurang dan mendongkrak harga,” ujar Esther.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Indef menilai pemerintah perlu memperkuat langkah strategis, antara lain melalui peningkatan areal tanam dan percepatan tanam, optimalisasi infrastruktur irigasi, pompanisasi, penyediaan benih tahan kekeringan dan pupuk bersubsidi, serta penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP).

Selain itu, dia memandang mitigasi dampak juga perlu dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan, penyaluran bantuan pangan, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai bahwa potensi El Nino ekstrem belum tentu terjadi pada tahun ini.

Dia menilai proyeksi penurunan produksi saat ini masih bersifat sementara dan perlu menunggu perkembangan hingga periode panen berikutnya. Bahkan, masih terdapat peluang kenaikan produksi pada periode tanam gadu pada Juni–September.

Meski demikian, Khudori memperkirakan produksi beras 2026 secara keseluruhan berpotensi lebih rendah dibandingkan 2025, seiring datangnya kemarau lebih awal dan kondisi cuaca yang lebih kering di sebagian besar wilayah.

Dari sisi harga, dia mengingatkan adanya risiko kenaikan, terutama pada musim gadu dan paceklik, ketika produksi lebih rendah dari rata-rata konsumsi.

“Saat ini, terutama Maret lalu, harga beras terutama di zona II dan III mayoritas di atas HET. Itu sudah berlangsung berbulan-bulan. Maret adalah puncak panen raya. Kalau di puncak panen raya saja harga beras bertahan tetap tinggi, bagaimana di musim gadu dan paceklik?” ujarnya.

Untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, Khudori mendorong pemerintah untuk segera memetakan wilayah terdampak kekeringan dan melakukan langkah taktis, termasuk optimalisasi pompanisasi jika sumber air tersedia.

Selain itu, dia menyarankan perubahan strategi operasi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar lebih efektif dengan melibatkan jalur distribusi utama seperti pedagang besar dan pasar induk.

Bisnis.com, PEKANBARU - Mengelola salah satu wilayah kerja minyak dan gas bumi tertua dan terbesar di Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Memasuki usianya yang ke-70 tahun lebih, Wilayah Kerja (WK) Rokan menghadapi tantangan geologis yang tidak bisa dihindari oleh lapangan migas mana pun di dunia: Natural Decline atau penurunan produksi alamiah.

Namun, ikhtiar operasional yang masif, penerapan teknologi tepat guna, serta keandalan sumber daya manusia di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mampu menahan laju penurunan tajam tersebut. Hasilnya, tingkat produksi berhasil dijaga stabil guna menopang ketahanan energi nasional.

General Manager Zona Rokan, Andre Wijanarko, menjelaskan bahwa tanpa adanya intervensi pengeboran masif, produksi Blok Rokan akan terjun bebas.

"Lapangan mature (tua) seperti Rokan memiliki laju penurunan alamiah yang sangat agresif. Bisa mencapai 11% hingga belasan persen setiap tahunnya. Ibarat kita berlari ke atas di eskalator yang bergerak turun dengan cepat. Jika kita diam atau hanya berjalan santai, kita akan terseret ke bawah. Pengeboran ratusan sumur baru setiap tahun adalah cara kami 'berlari cepat' untuk memastikan pasokan energi tetap andal dan produksi terjaga di kisaran 150.000 - 160.000 barel minyak per hari (BOPD)," ungkapnya.

Lebih lanjut, Andre menggarisbawahi bahwa target pengeboran 400 hingga 500 sumur pada dasarnya adalah fondasi teknis yang krusial untuk menambal baseline produksi yang terus menyusut.

Dalam menjalankan operasi berskala raksasa ini, PHR terus berkoordinasi ketat dengan pemerintah (SKK Migas) untuk memastikan setiap program kerja dieksekusi dengan kehati-hatian.

KEANDALAN MANUSIA & TEKNOLOGI: Dua Perwira PHR melakukan inspeksi rutin pada fasilitas pompa angguk, di Wilayah Kerja Rokan. Selain investasi teknologi, keandalan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan standar keselamatan (HSSE) yang ketat menjadi kunci sukses PHR dalam menjaga stabilitas produksi di lapangan Rokan.

"Setiap barel yang berhasil kita pertahankan dari natural decline adalah wujud komitmen nyata kami bagi negara. Karena WK Rokan beroperasi dengan skema Gross Split, kami memiliki tanggung jawab untuk mengelola seluruh risiko operasional secara mandiri. Oleh karena itu, di tengah tantangan sumur tua, kami terus berupaya melakukan efisiensi operasional dan optimalisasi teknologi. Tujuannya agar setiap aktivitas pengeboran mampu memberikan dampak yang terukur bagi upaya menjaga urat nadi migas nasional," tambah Andre.

Di tengah ritme operasi yang agresif serta komitmen kuat untuk memberdayakan pengusaha lokal Riau, revitalisasi aset warisan dan pengeboran masif akan terus dipacu beriringan dengan pembinaan mitra kerja lokal. "Kami mewajibkan pemenuhan standar keselamatan tanpa pengecualian apa pun. Bagi kami, operasi yang masif wajib menjadi operasi yang selamat," pungkas Andre.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Benang dan Filamen Indonesia (APSyFI) memperingatkan tekanan berat yang tengah dihadapi industri tekstil akibat lonjakan harga bahan baku utama dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan ini dinilai berpotensi menekan utilisasi produksi di sektor hulu hingga hilir.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Benang dan Filamen Indonesia, Redma Gita Wirawasta, mengatakan bahwa kenaikan signifikan terjadi pada sejumlah komponen bahan baku utama seperti paraxylene (PX), purified terephthalic acid (PTA), dan monoethylene glycol (MEG). Dampaknya, harga produk berbasis polyester ikut terdorong naik.

Menurut dia, kenaikan harga bahan baku polyester bahkan mencapai sekitar 40%, sementara untuk rayon relatif lebih terkendali karena hanya dipengaruhi kenaikan salah satu komponen saja.

“Harga PX, PT dan MEG-nya sudah naik 40%, jadi untuk polyester juga naik sekitar 40%,” ujar Redma kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Selain faktor harga bahan baku, tekanan juga datang dari sisi logistik. Biaya pengiriman, khususnya asuransi, mengalami peningkatan yang turut memperberat beban industri. Kondisi ini mempersempit ruang bagi pelaku usaha untuk menjaga efisiensi biaya produksi.

Di sisi pasokan, APSyFI menyebut ketersediaan bahan baku masih relatif aman hingga April 2026. Hal ini tidak terlepas dari jaminan suplai dari Pertamina, khususnya untuk bahan baku PX yang menjadi komponen penting dalam produksi polyester.

Meski demikian, tekanan harga dinilai akan berdampak langsung pada pasar. Tidak semua pelaku industri mampu menyerap kenaikan biaya tersebut, sehingga berpotensi memicu penurunan tingkat produksi dalam waktu dekat.

“Tetapi market tidak semuanya mampu menghadapi kenaikan harganya, jadi sepertinya akan ada penurunan utilisasi produksi lagi,” tuturnya.

Untuk meredam dampak yang lebih dalam, pelaku industri berharap adanya kepastian pasokan bahan baku ke depan. Keberlanjutan suplai dinilai menjadi faktor krusial untuk menjaga stabilitas produksi di tengah tekanan biaya yang meningkat.

APSyFI juga mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan kebijakan guna meringankan beban industri, khususnya melalui insentif fiskal pada bahan baku dalam negeri.

“Untuk menurunkan beban, pemerintah bisa berikan insentif pemotongan PPN atau PPN DTP untuk bahan baku yang origin Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkapkan adanya kenaikan harga bahan baku poliester yang berasal dari turunan minyak bumi sebagai imbas dari perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran di Timur Tengah.

Government Relations API, Geraldi Halomoan menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan baku poliester yang mencakup paraxylene (PX), polyethylene terephthalate (PET) hingga monoethylene glycol (MEG) itu diiringi kebutuhan yang tinggi di dalam negeri.

Pasalnya, dia menyebut produk pakaian di Tanah Air didominasi oleh campuran antara poliester dengan kapas maupun rayon.

“Dengan adanya perang di Timur Tengah ini seluruh pelaku usaha TPT itu waspada. Karena berdampak secara langsung yaitu bahan baku,” kata Geraldi saat ditemui usai rapat di Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa kekhawatiran pelaku usaha tekstil juga timbul dari sisi kenaikan biaya logistik.

Menurutnya, ancaman krisis energi seperti bahan bakar minyak akibat situasi perang ini dapat berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas industri tekstil dan produk tekstil di Tanah Air.

Badan Informasi Energi (EIA) mencatat produksi minyak Amerika Serikat (AS) merosot selama dua bulan berturut-turut pada Desember 2025, ke level terendahnya sejak tahun lalu.

Sementara itu, angka permintaan minyak justru berada di puncak tertinggi dalam beberapa bulan terakhir, sebagaimana disampaikan EIA pada Jumat (27/2).

Melansir Reuters, EIA melaporkan output minyak mentah AS rata-rata mencapai 13,66 juta barel per hari (bpd) pada Desember atau turun sekitar 133.000 bpd dibandingkan November.

Bahkan, penurunan produksi Desember 2025 merupakan yang terbesar dalam produksi minyak AS sejak Januari 2025, ketika cuaca buruk menyebabkan penghentian operasional (shut-ins) di pusat-pusat produksi utama.

Amerika Serikat merupakan negara produsen minyak terbesar sekaligus konsumen tertinggi di dunia, namun para analis telah memperkirakan bahwa produksi akan melambat sebagai respons terhadap penurunan harga minyak dalam beberapa tahun terakhir.

Adapun harga kontrak untuk minyak mentah berjangka jenis West Texas Intermediate (WTI) AS diperdagangkan di kisaran US$67 per barel, Jumat (27/2). Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama 2024 yakni di kisaran US$77,50 per barel.

Berdasarkan data EIA, total permintaan minyak bumi AS naik 624 ribu barel per hari, menjadi 20,85 juta barel per hari pada Desember 2025, sekaligus tertinggi sejak Agustus 2025.

Kenaikan tersebut dipicu kenaikan permintaan bensin dari 101 ribu barel per hari menjadi 8,78 juta barel per hari. Begitu juga dengan bahan bakar distilat (termasuk diesel dan minyak pemanas) yang naik dari 16 ribu barel per hari menjadi 3,81 juta barel per hari.

Di sisi lain, Negeri Paman Sam membukukan lonjakan produksi gas alam dari 48 negara bagian bawah, dari rekor sebelumnya 134,2 miliar kaki kubik per hari menjadi 135,9 miliar kubik per hari pada Desember 2025.

"Di negara-negara bagian penghasil gas utama, output Desember naik 1 persen ke rekor tertinggi bulanan sebesar 38,5 miliar kubik per hari di Texas. Output di Pennsylvania juga naik 2 persen menjadi 21,5 miliar kubik per hari," menurut laporan EIA.

Sebagai perbandingan, rekor tertinggi bulanan sebelumnya di Texas adalah 38,2 miliar kubik per hari pada November 2025. Sedangkan rekor tertinggi Pennsylvania sebesar 21,9 miliar kubik per hari pada Desember 2021.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki pekerjaan rumah untuk memenuhi target penerimaan cukai.

Data Kemenkeu menunjukkan bahwa realisasi penerimaan cukai pada Januari 2026 tercatat sebesar Rp17,5 triliun atau terkontraksi sebesar 12,4% year on year dari target senilai Rp243,53 triliun atau tumbuh 9,48% dari realisasi tahun lalu.

Namun demikian, upaya otoritas kepabeanan pada tahun 2026 mengalami sejumlah tantangan. Pasalnya, pada tahun ini Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai. Di sisi lain, ada kemungkinan produksi rokok akan mengalami penurunan.

“Pembelian pita cukai yang menjadi indikasi dari produksi pada bulan Desember [2025] dibandingkan Desember 2024 memang terjadi penurunan. Tetapi pada bulan Januari 2026 dibandingkan Januari 2025 terjadi kenaikan,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dikutip Kamis (26/2/2026).

Sekadar catatan, dalam bahan paparan Menkeu di Komisi XI DPR, produksi rokok pada tahun 2025 tercatat sebanyak 307,9 miliar batang. Jumlah ini turun sebesar 3% dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar 317,4 miliar batang.

Realisasi produksi rokok tahun 2025 disebabkan oleh penurunan produksi rokok golongan 1 sebesar 7,7% dan golongan 3 yang tercatat sebesar 3,2%. Satu-satunya jenis rokok yang mengalami kenaikan produksi adalah golongan 2 sebesar 5,6%.

Adapun informasi yang dihimpun Bisnis, menunjukkan bahwa penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun 2025 lalu hanya berada di kisaran 92% atau terjadi shortfall sekitar Rp14,1 triliun.

Alhasil dengan target penerimaan cukai rokok pada 2026 yang sebesar Rp225,7 triliun, target pertumbuhan penerimaan yang harus dikejar di kisaran 6%.

Strategi Layer Cukai

Sebelumnya, di tengah tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan cukai, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut menerbitkan aturan legalisasi rokok ilegal pada pekan ini. Legalisasi rokok ilegal itu dilakukan dengan penambahan layer cukai hasil tembakau alias CHT.

Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bahwa penambahan layer cukai rokok itu ditujukan untuk menekan rokok ilegal, sekaligus mengerek penerimaan baik dari sisi cukai maupun pajaknya.

"Kami akan memastikan satu layer baru mungkin masih didiskusikan ya untuk memberi ruang kepada yang ilegal-ilegal untuk masuk menjadi legal. Jadi mereka akan bayar pajak juga nanti," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Jakarta, pada Rabu (14/1/2026) kemarin.

Adapun, produk hasil tembakau atau rokok ilegal tidak mengenakan pita cukai sehingga tidak menyetorkan pungutan ke negara. Padahal, rokok merupakan salah satu barang kena cukai (BKC) selain etil alkohol maupun minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Purbaya menyebut akan berkomunikasi lebih lanjut dengan produsen rokok terkait yang akan menjadi target pengenaan CHT layer baru itu. Dia akan segera menerbitkan regulasi baru penambahan layer CHT itu pada pekan depan.

"Nanti kalau peraturan keluar mungkin minggu depan kali (pekan ini) ya. Kalau mereka masih main-main saya akan hantam semuanya. Enggak ada ampun lagi," tegas mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

Sebagai informasi, tarif CHT diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.97/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot Dan Tembakau Iris.

Industri Masih Menunggu

Di sisi lain, Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), Heri Susianto menunggu kepastian tarif cukai tembakau. Dia menuturkan wacana itu muncul ketika struktur dan besaran tarif yang sudah bagus, sudah kondusif bagi IHT.

“Dengan terus digulirkannya wacana penambahan layer tarif cukai dan tidak ada tanda-tanda dibatalkannya rencana tersebut, maka kebijakan Menkeu itu tidak populis sebab tidak menjaga seluruh IHT yang selama ini menjadi penopang keuangan negara melalui cukai rokok,” ujarnya, Senin (23/2/2026).

Dengan layer tarif cukai yang hanya 8 layer, dia menilai, sudah ideal, sudah memenuhi simplifikasi tarif cukai rokok. Tambahan lagi, pemerintah tidak menaikkan tarif cukai pada 2025 dan dilanjutkan pada 2026.

Selain itu, relatif massifnya penindakan peredaran rokok ilegal menjadikan usaha IHT bergeliat, mulai ada tren peningkatan permintaan di pasar. “Kalau ada permintaan di pasar, berarti pasokan barang kan tidak ada,” ujarnya.

Namun di tengah situasi kondusif usaha di sektor IHT, Heri menegaskan, tiba-tiba pemerintah mewacanakan menerbitkan penambahan layer tarif cukai rokok baru, yakni layer bertambah jadi 9 dengan adanya SKM golongan III.

Dengan adanya penambahan layer tarif cukai, kata dia, maka jelas akan berpengaruh kepada kinerja SKM golongan II dan SKT semua golongan karena harganya tidak terlalu terpaut jauh.

Kebijakan yang menggencet sektor IHT, kata dia, juga banyak regulasi dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Kebijakan antara K/L yang satu dengan lain tidak jarang saling tumpang tindih yang pada akhirnya memberatkan sektor IHT.

Kebijakan terbaru, kata dia, nantinya IHT tidak menambahkan rokok dengan saus, melainkan hanya boleh tembakau dan cengkeh. Padahal kunci flavour dan rasa rokok yang tepat juga sangat ditentukan dengan saus yang tepat. “Kebijakan ini kan sama saja dengan menghancurkan IHT secara sistematis,” ujarnya.

Di sisi lain, kata dia, pemerintah setiap tahun menargetkan penerimaan dari cukai rokok naik untuk membiayai program-program pembangunan. “Jadi kami sepertinya hanya diperas, diminta sektor pendapatan dari sektor pajak."

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) mencatat kinerja produksi rokok kretek turun 3% yoy sepanjang 2025. Penurunan produksi ini disebabkan tekanan kebijakan fiskal dan nonfiskal yang semakin ketat, ditambah pelemahan daya beli masyarakat.

Ketua Umum Gappri Henry Najoan mengatakan kondisi tersebut memperpanjang tren pelemahan yang sudah terjadi sejak 2020, setelah sebelumnya industri sempat mencatat kinerja tinggi pada 2019 ketika tarif cukai tidak mengalami kenaikan.

"Kita coba tarik ke belakang, pada saat tahun 2019, pada saat itu tahun politik tarif cukai tidak naik, itu produksi mencapai 357 miliar batang," ujar Henry di Hotel Kempinski Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Sejak 2020 hingga 2025 industri rokok kretek berada di bawah tekanan rezim kesehatan yang dinilai sangat kuat. Dalam periode lima tahun terakhir, tarif cukai rokok naik sekitar 67%, di luar kenaikan harga jual eceran (HJE) yang turut membebani konsumen.

Tekanan tersebut berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat, khususnya sejak 2023 hingga 2025. Di saat yang sama, kenaikan tarif cukai yang dinilai eksesif membuka ruang bagi peredaran rokok ilegal dengan disparitas harga yang sangat lebar dibandingkan produk legal.

"Produksi ini tidak terbeli karena situasi daya beli yang semakin lemah, kemudian karena tarif cukai yang naik sangat eksesif, menyebabkan ada pihak ketiga yang mencari kesempatan dalam memproduksi rokok-rokok ilegal," ujarnya.

Gappri mencatat, produksi rokok pada 2024 berada di level 317 miliar batang dan kembali turun menjadi sekitar 307 miliar batang pada 2025.

Jika dibandingkan dengan produksi 2019 yang mencapai 357 miliar batang, maka dalam enam tahun terakhir industri hasil tembakau, khususnya kretek telah kehilangan sekitar 50 miliar batang produksi.

Di sisi penerimaan negara, realisasi cukai hasil tembakau juga menunjukkan tekanan. Meski sempat meningkat hingga Rp218,7 triliun pada 2023 dan Rp230,4 triliun pada 2024, target penerimaan yang terus lebih tinggi membuat capaian tidak pernah benar-benar aman. Pada 2025, realisasi penerimaan diperkirakan turun ke kisaran Rp211,6 triliun.

Kondisi tersebut tercermin dari rasio pencapaian target yang cenderung melemah. Jika pada 2021 realisasi masih bisa melampaui target, dalam dua tahun terakhir capaian berada di bawah 100%, menandakan adanya shortfall penerimaan.

Tren penurunan produksi yang tidak diimbangi pertumbuhan penerimaan menunjukkan ruang fiskal dari sektor IHT semakin terbatas. Situasi ini menjadi sinyal bahwa kebijakan tarif yang tinggi tidak lagi otomatis mendorong penerimaan, terutama ketika daya beli melemah dan volume produksi terus tergerus.

Henry menegaskan, kenaikan tarif cukai menjadi faktor paling menekan kinerja industri. Dari 2020 hingga 2024, total kenaikan cukai mencapai 67%, sementara HJE meningkat hingga 90%. Menurutnya, industri rokok kretek memang perlu diregulasi, namun kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan lapangan kerja dan penerimaan negara.

"Yang paling menekan adalah kenaikan tarif cukai yang sangat eksesif dan kondisi daya beli yang lemah," terangnya.

Selain tekanan fiskal, Henry juga menyoroti tumpang tindih regulasi nonfiskal yang dinilai semakin membebani industri. Ketidakpastian kebijakan, terutama terkait kenaikan tarif cukai yang kerap diumumkan menjelang akhir tahun, membuat pelaku usaha kesulitan menyusun perencanaan jangka panjang.

Pihaknya mengapresiasi keputusan pemerintah yang menetapkan tarif cukai 2026 tidak mengalami kenaikan. Namun, industri masih dihadapkan pada berbagai aturan nonfiskal, termasuk PP 28 Tahun 2024 beserta aturan turunannya, seperti rencana kemasan seragam, pembatasan kandungan tar dan nikotin, serta pelarangan bahan tambahan.

"Kami diatur oleh dua peraturan yang sangat menekan kami, satu dari sisi fiskal dan satu lagi dari sisi non-fiskal, khususnya regulasi-regulasi yang dibuat sesuai arahan global," jelasnya.

Padahal, rokok kretek merupakan industri dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) terbesar, mencapai 97%, dengan seluruh mata rantai produksi, mulai dari bahan baku, tenaga kerja, hingga konsumsi berbasis domestik. Pembatasan kadar tar dan nikotin dinilai berisiko membuat tembakau lokal dan cengkeh tidak lagi terserap oleh industri.

Jika regulasi terus diperketat tanpa kesiapan transisi bagi petani dan pekerja, dampaknya akan meluas hingga ke sektor hulu dan tenaga kerja. Saat ini, sekitar 6 juta orang bergantung pada mata rantai industri hasil tembakau, khususnya kretek.

"Dengan peraturan-peraturan regulasi yang semakin ketat ini, tentu akan membuat pengangguran baru dan menciptakan kemiskinan baru," pungkasnya.

Gappri pun meminta pemerintah berhati-hati dalam merumuskan kebijakan baru agar tidak mematikan industri yang selama ini menjadi salah satu penopang penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam setahun terakhir, istilah swasembada pangan terus terdengar. Hal itu menjadi salah satu target besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Negara ingin berdaulat pangan dan energi. Di berbagai kesempatan, Presiden kerap membicarakan hal tersebut, termasuk di forum-forum internasional.

Puncaknya terjadi pada hari ini, Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026), yang menandai capaian cadangan beras Indonesia sebanyak 3 juta ton.

Kehadiran Presiden disambut antusias warga setempat dari kalangan kepala keluarga dan ibu rumah tangga yang telah berkerumun di sepanjang lintasan menuju lokasi acara. Setibanya di lokasi, Kepala Negara meninjau sejumlah produk hasil inovasi hilirisasi pertanian, perkebunan, dan peternakan di area pameran. Presiden didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Turut hadir dalam agenda itu sejumlah kepala daerah, di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Sementara itu, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih dan tokoh nasional yang hadir antara lain Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto.

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan cadangan beras nasional yang dikelola Perum Bulog kini mencapai lebih dari 3 juta ton. Angka tersebut disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan melampaui rekor pada era Presiden Soeharto.

Kepala Negara mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran dan menjadi fondasi percepatan target swasembada pangan yang ditargetkan tercapai dalam empat tahun, bahkan berpotensi terwujud pada tahun pertama pemerintahannya.

Di tengah konflik dan ketidakpastian geopolitik global, Presiden menekankan pentingnya kemandirian pangan sebagai syarat kemerdekaan bangsa. Ia juga menargetkan swasembada tidak hanya pada beras, tetapi juga komoditas karbohidrat lain serta sumber protein.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengurangi produksi batu bara pada 2026 sebagai upaya menaikkan harga batu bara di pasar internasional.

“Nanti itu yang ditahan produksinya. Jadi penurunan produksi, karena harga (batu bara) kan jebol,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, usai rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Tri membuka kemungkinan produksi batu bara pada 2026 berada di bawah 700 juta ton. Namun, ia belum menentukan angka pasti seberapa besar pengurangan yang akan dilakukan Kementerian ESDM.

Pada 2024, total produksi batu bara mencapai 836 juta ton, atau sekitar 117 persen dari target 710 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 233 juta ton disalurkan ke pangsa industri domestik (domestic market obligation / DMO) dan 48 juta ton untuk stok dalam negeri, sebagaimana tercantum di laman resmi Kementerian ESDM.

Pada tahun yang sama, Indonesia mengekspor 555 juta ton batu bara atau setara 33–35 persen dari total konsumsi dunia.

“Realisasi untuk tahun ini, sampai akhir tahun (2025), diperkirakan sekitar 750-an juta ton,” ujar Tri.

Dengan demikian, realisasi produksi batu bara 2025 lebih rendah hampir 100 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

Tri menegaskan, rencana pengurangan produksi pada 2026 bertujuan mengendalikan harga batu bara di pasar internasional.

“Supaya harganya terangkat lagi. Yang ideal itu produksi besar, harganya bagus. Ideal,” ujarnya.

Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode pertama November 2025 turun menjadi 103,75 dolar AS per ton dari 109,74 dolar AS per ton pada periode kedua Oktober 2025.

Sementara itu, ekspor komoditas batu bara sejak Januari hingga Juli 2025 menurun 21,74 persen menjadi 13,82 miliar dolar AS, sebagaimana laporan Badan Pusat Statistik (BPS).

Padahal, pada periode yang sama tahun 2024, nilai ekspor batu bara tercatat sebesar 17,66 miliar dolar AS.

Antara