Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bercerita ia tidak diberitahu anak buahnya nama importir baju bekas.

Ia menduga anak buahnya sengaja menutupi darinya. Padahal, ia sudah menegaskan akan menutup pintu masuk baju impor bekas.

"Orang-orang di (Kementerian) Keuangan juga agak-agak aneh. Misalnya balpres, kan ketahuan tuh impornya siapa, ada berapa pemain. Kamu cari deh cukong-cukongnya yang besar. Saya yakin mereka punya, kasih ke saya infomasinya," kata Purbaya dalam acara Semangat Awal Tahun di gedung IDN IDN HQ, Jakarta Selatan, (14/1).

"Laporannya apa? Wah enggak bisa pak, itu susah sekali nyarinya, udah begini begitu. Dalam hati gue, tau lah lo masuk angin!," sambungnya.

Purbaya mengatakan ia akan membenahi agar tidak ada lagi pegawai Kementerian Keuangan seperti itu. Namun, ia tak bisa memastikan kapan masalah itu bisa dibereskan.

Usai acara, Purbaya menegaskan ia akan membenahi anak buahnya, terutama pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ia akan merotasi pegawai DJP terutama setelah beberapa orang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Nanti mungkin Pegawai Pajak akan dikocok ulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat (kasus) yang akan kita taruh di tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat seperti apa," kata Purbaya.

"Kalau baik sedikit, terlibat sedikit, ya rotasi. Tapi kalau udah jahat dirotasi kan enggak ada gunanya. Kita sedang nilai itu," sambungnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan menyetop anggaran kementerian lembaga (K/L) yang lambat belanja.

"Kalau mereka enggak ngebelanjain, gue potong aja anggarannya. Bukan dipotong, saya akan setop, saya enggak kirim aja biar mereka teriak-teriak," katanya dalam acara Semangat Awal Tahun di gedung IDN IDN HQ, Jakarta Selatan, (14/1).

Purbaya mengatakan langkah itu ia lakukan agar K/L membelanjakan anggaran tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran. Karena itu, Purbaya akan keliling K/L untuk memeriksa progres belanja anggaran.

Ancaman itu juga berlaku bagi pemerintah daerah (pemda). Ia mengatakan sisa anggaran daerah bahkan mencapai ratusan triliun di akhir 2025 kemarin. Padahal, pemda sering meminta uang ke pemerintah pusat.

"Mereka selalu minta uang, minta uang. Bentar dulu, ada Rp100 triliun di tempat lu, habisin. Jadi ada seperti itu. Entah mereka belum memahami cara membelanjakan tepat waktu, atau mereka belum memahami me-manage anggaran yang baik. Jadi tahun ini saya akan kirim orang-orang dari (Kementerian) Keuangan untuk diskusilah dengan mereka supaya mereka lebih bagus lagi belanjanya di daerah," kata Purbaya.

Sebelumnya, sebanyak 18 gubernur ramai-ramai menyampaikan protes kepada Purbaya terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Aceh, misalnya, yang menjelaskan anggaran mereka dipotong 25 persen oleh pemerintah pusat.

"Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," kata Gubernur Aceh Mualem selepas bertemu Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).

Di lain sisi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyebut pemotongan TKD berdampak serius terhadap operasional daerahnya.