Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan menyetop anggaran kementerian lembaga (K/L) yang lambat belanja.

"Kalau mereka enggak ngebelanjain, gue potong aja anggarannya. Bukan dipotong, saya akan setop, saya enggak kirim aja biar mereka teriak-teriak," katanya dalam acara Semangat Awal Tahun di gedung IDN IDN HQ, Jakarta Selatan, (14/1).

Purbaya mengatakan langkah itu ia lakukan agar K/L membelanjakan anggaran tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran. Karena itu, Purbaya akan keliling K/L untuk memeriksa progres belanja anggaran.

Ancaman itu juga berlaku bagi pemerintah daerah (pemda). Ia mengatakan sisa anggaran daerah bahkan mencapai ratusan triliun di akhir 2025 kemarin. Padahal, pemda sering meminta uang ke pemerintah pusat.

"Mereka selalu minta uang, minta uang. Bentar dulu, ada Rp100 triliun di tempat lu, habisin. Jadi ada seperti itu. Entah mereka belum memahami cara membelanjakan tepat waktu, atau mereka belum memahami me-manage anggaran yang baik. Jadi tahun ini saya akan kirim orang-orang dari (Kementerian) Keuangan untuk diskusilah dengan mereka supaya mereka lebih bagus lagi belanjanya di daerah," kata Purbaya.

Sebelumnya, sebanyak 18 gubernur ramai-ramai menyampaikan protes kepada Purbaya terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Aceh, misalnya, yang menjelaskan anggaran mereka dipotong 25 persen oleh pemerintah pusat.

"Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," kata Gubernur Aceh Mualem selepas bertemu Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).

Di lain sisi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyebut pemotongan TKD berdampak serius terhadap operasional daerahnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) mengembalikan anggaran sekitar Rp4,5 triliun ke kas negara.

Purbaya mengatakan anggaran itu dikembalikan lantaran K/L tak bisa membelanjakannya sampai akhir tahun.

Ia menyebutkan sebelumnya anggaran belanja yang tak terserap oleh K/L dan dikembalikan ke Kemenkeu sebesar Rp3,5 triliun. Namun, data terbaru sudah menjadi Rp4,5 triliun dan diyakini akan terus bertambah.

"Cuma ada lagi yang balikin yang kita belum rekapitulasi, belum dijumlahkan semua totalnya," ujar Purbaya ditemui di Istana Negara, Selasa (16/12).

Menurut Purbaya, banyaknya anggaran yang tak terserap membuat defisit APBN tetap terjaga di bawah 3 persen meski penerimaan pajak diperkirakan di bawah target Rp2.189,3 triliun.

"Kalau nggak salah masih ada yang mengembalikan anggaran ke kita. Ini kan ada beberapa yang nggak bisa belanja. Kita lihat, harusnya sih masih aman di bawah 3 persen (defisit)," imbuhnya.

Menurutnya, dari data beberapa tahun terakhir memang tidak pernah ada K/L yang penyerapan belanjanya sampai 100 persen. Oleh sebab itu, ia pede defisit akan terjaga aman meski penerimaan tidak maksimal.

"Begini, setiap tahun nggak pernah ada yang pernah 100 persen keserap. Kita asumsikan awal 99 persen keserap, itu pun nanti ada yang kembalikan lagi. Jadi mungkin di bawah itu nanti (defisitnya)," terangnya.

Tahun ini, pemerintah memang menyusun target APBN maksimal 2,78 persen dalam outlook terbaru. Hal ini disebabkan oleh penerimaan pajak yang diperkirakan mengalami shortfall tahun ini.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, hingga menjelang tutup pembukuan APBN 2025, sejumlah Kementerian atau Lembaga (K/L) telah mengembalikan dana anggaran yang tidak mampu mereka serap. Total nilai anggaran yang dibelanjakan dikembalikan ke kas negara mencapai Rp3,5 triliun.

Purbaya menyatakan, meskipun rata-rata proses belanja negara masih berjalan sesuai rencana, terdapat beberapa K/L yang menyerah dan mengembalikan uang tersebut sebelum akhir tahun.

"Ini kan sedang gerak, rata-rata masih sesuai rencana, tapi ada juga beberapa yang nyerah dan balikkan uang ke kita," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

"Kita hitung-hitung ada Rp3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang, karena mereka enggak mau belanja," katanya.

Meskipun demikian, Purbaya enggan merinci daftar K/L yang telah mengembalikan dana tersebut.

Selain itu, Purbaya juga mengumumkan fungsi pengawasan dan pemantauan efektivitas belanja negara kini telah dialihkan ke Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).

Purbaya membenarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk mengawal langsung penyerapan belanja hingga ke tingkat Pemerintah Daerah (Pemda). Mensesneg bertugas bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai bagian dari Pokja I Satgas P2SP.

Penugasan tersebut, yang mencakup pemantauan pemanfaatan anggaran Transfer ke Daerah (TKD), dilakukan saat rapat khusus Presiden di Bandara Halim Perdanakusuma sebelum kunjungan kerja ke Australia.

"Tim yang dibuat Kemenko Perekonomian untuk percepatan program pemerintah, itu ada Pokja I kalau enggak salah yang memonitoring penyerapan anggaran. memang sudah dialihkan ke sana, jadi enggak ada isu itu," kata Purbaya.

"Nanti mereka yang ngerjain Satgas tersebut yang ngerjakan, bukan saya lagi. saya ngerjain yang lain, kan banyak. jadi enggak ada masalah memang seperti itu desainnya," ujar Purbaya.

(Dhera Arizona)

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah mengungkapkan keseriusan untuk mengakselerasi belanja negara, pada periode akhir tahun ini, tepatnya mulai kuartal empat 2025. Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, melalui satuan tugas percepatan program, pemerintah evaluasi kemampuan belanja tiap kementerian atau lembaga, kini telah dilakukan.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Selasa, 28/10/2025) berikut ini.