Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menyita pakaian bekas impor ilegal atau balpres senilai Rp53,9 miliar di Jakarta dan Kalimantan Barat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap kasus pertama terjadi terhadap 43 kontainer yang berisi pakaian bekas impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Sementara, kasus kedua terjadi di sejumlah gudang di Kalimantan Barat yang diduga menjadi tempat penimbunan balpres dalam jumlah besar.

Ia menyampaikan penindakan barang impor ilegal terus dilakukan pemerintah sebagai upaya pemberantasan barang ilegal meski tidak selalu terekspose ke publik.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus menindak tegas praktik impor ilegal yang merupakan negara pelaku usaha yang patuh dan masyarakat. Sebetulnya laporannya setiap minggu ada yang tertangkap untuk kasus seperti ini," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (23/6).

Purbaya menjelaskan penindakan kontainer berisi balpres bermula dari informasi yang diterima Bea Cukai pada Rabu (17/6) lalu.

Informasi tersebut menyebut soal dugaan pengiriman pakaian bekas impor ilegal menggunakan KM Eden Mas dengan rute Pelabuhan Dwikora di Pontianak, menuju Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara.

Berdasarkan hasil pendalaman, kapal tersebut mengangkut total 268 peti kemas yang di antaranya sebanyak 222 peti kemas kosong.

Sementara itu, 46 peti kemas lainnya disebut memuat mie instan, kargo umum, dan barang pindahan. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut ternyata 43 peti kemas di antaranya justru mengangkut baju bekas impor ilegal.

"Hingga tanggal 22 Juni 2026 pemeriksaan terhadap 19 kontainer menemukan 2.067 ballpress berisi pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas. Total muatan pada 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 ball dengan nilai ekonomi sekitar Rp 37,5 miliar," terangnya.

Lebih lanjut, ia membeberkan jalur masuk barang-barang ilegal tersebut diduga melalui wilayah perbatasan Kalimantan dengan negara tetangga.

Barang tersebut dikumpulkan di kawasan perbatasan sebelum secara bertahap didistribusikan ke wilayah Indonesia. Adapun asal barang diduga berasal dari berbagai negara, seperti China, Korea, dan negara lainnya.

Menindaklanjuti hasil penindakan yang dilakukan oleh DJBC, tim gabungan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai menyampaikan informasi kepada Kanwil Bea Cukai Kalimantan bagian Barat untuk melakukan pendalaman terkait asal-usul barang yang diduga merupakan pakaian bekas impor.

Pada Kamis (18/6) lalu, tim gabungan melakukan pengembangan dan pendalaman terhadap titik muat serta lokasi yang diduga menjadi gudang penimbunan barang di wilayah Pontianak dan sekitarnya.

Kemudian, tim gabungan bergerak ke gudang timbun yang berlokasi di komplek pergudangan Jalan Extra Joss, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat berdasarkan hasil pendalaman tersebut pada hari setelahnya. Mereka menemukan empat truk yang sedang membongkar 264 ballpress pakaian bekas impor ilegal.

Selanjutnya, pada Minggu (21/6), pengembangan lebih lanjut dilaksanakan dengan pemeriksaan dan penyegelan sebuah gudang di wilayah Mempawah yang berisi 2.060 balpres pakaian bekas ilegal guna kepentingan pengamanan dan pemeriksaan lebih lanjut.

"Dari penindakan yang berlangsung tanggal 19 sampai 21 Juni 2026 di dua lokasi pergudangan di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, tim gabungan mencegah dan mengamankan 2.060 balpres pakaian bekas ilegal senilai Rp16,48 miliar," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan bahwa proses hukum tidak akan berhenti pada penyitaan barang. DJBC saat ini masih menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasukan, penyimpanan, hingga distribusi pakaian bekas impor ilegal tersebut.

"Bea Cukai masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasukan penyimpanan dan distribusi barang ilegal tersebut," pungkasnya.

Industri bilang bisa dimanfaatkan. Tapi, ketika kami tawarkan, mereka bilang nggak mampu. Jadi, saya pikir ini kami musnahkan saja.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memilih untuk memusnahkan pakaian bekas (balpres) sebagai tindak lanjut dari hasil penindakan praktik impor ilegal, sebagaimana hasil diskusi dengan industri.

Purbaya dalam konferensi pers, di Buffer Area TPS CDC Banda, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa, mengaku telah melibatkan industri untuk menentukan tindak lanjut terhadap barang ilegal yang masuk ke Indonesia.

“Dulu kami pernah diskusi sama industri. Industri bilang bisa dimanfaatkan. Tapi, ketika kami tawarkan, mereka bilang nggak mampu. Jadi, saya pikir ini kami musnahkan saja,” ujar Purbaya.

Menkeu menyebut akan menyiapkan dana untuk memusnahkan baju bekas, termasuk barang-barang ilegal di pelabuhan lain yang sudah bertahun-tahun tidak dimusnahkan.

Untuk penindakan terbaru, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengamankan 43 kontainer terindikasi berisi penyelundupan pakaian bekas yang berasal dari dua kasus yang terjadi di Jakarta dan Kalimantan Selatan.

Hingga 22 Juni 2026, pemeriksaan terhadap 19 kontainer menemukan 2.067 bale berisi pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas. Total muatan pada 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bale dengan nilai ekonomis sekitar Rp37,5 miliar.

Purbaya mengatakan penegakan hukum tidak berhenti pada pengamanan barang. Bea Cukai terus melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasukan, penyimpanan, dan distribusi barang ilegal tersebut.

Pemerintah, katanya pula, akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat serta pihak yang terkait dengan kepemilikan 43 kontainer di Jakarta.

Kemenkeu tidak menghitung potensi kerugian dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025.

Namun, peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan berbagai kerugian immaterial, seperti mengganggu citra bangsa dan penyebaran penyakit dari bakteri atau virus yang melekat pada pakaian bekas.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian membantah Indonesia mengizinkan impor pakaian bekas dari Amerika Serikat (AS) yang tertuang dalam Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART).

"Tidak benar," ujar Juru Bicara Kemenko Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan resmi, Minggu (22/2).

Haryo mengatakan yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah impor shredded worn clothing (SWC), yaitu pakaian yang telah dihancurkan menjadi bahan baku industri. Selain itu, ia juga menyampaikan SWC tidak memiliki nilai ekonomi, seperti pakaian bekas utuh yang dijual kembali ke pasar atau thrifting.

"SWC diimpor untuk kebutuhan bahan baku industri kain perca dan produk tekstil (benang) daur ulang. Ini berbeda secara substansi dan regulasi pelarangan impor pakaian bekas siap pakai," terang Haryo.

Adapun Haryo memastikan telah ada industri dalam negeri yang siap menampung impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi.

"Pemerintah telah memastikan bahwa sudah ada industri dalam negeri yang akan menampung seluruh impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi sehingga tidak ada produk yang masuk ke pasar sebagai pakaian bekas," imbuhnya.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan sepanjang 2022-2025 pihaknya telah mengamankan puluhan ribu impor pakaian bekas ilegal.Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) secara rutin melakukan pengawasan dan penindakan terhadap masuknya pakaian bekas ilegal, baik di kawasan industri maupun pelabuhan.

"Berdasarkan hasil pengawasan pakaian bekas, telah diambil langkah tindak lanjut pengenaan sanksi administrasi berupa penutupan lokasi dan perintah pemusnahan barang," kata Budi.

Sebelumnya,Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam bakal memblacklist atau memasukkan ke daftar hitam para importir pakaian bekas supaya tak bisa mengimpor lagi.

Hal ini dilakukan Purbaya demi melindungi industri tekstil hingga UMKM dalam negeri dari gempuran barang impor, terutama pakaian bekas.

"Kita sudah tahu pemain-pemain siapa aja (importir balpres), kalau dia yang pernah balpres, saya akan blacklist nggak bisa beli impor barang-barang lagi," ujar Purbaya ditemui di Kantornya, Rabu (22/10).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bercerita ia tidak diberitahu anak buahnya nama importir baju bekas.

Ia menduga anak buahnya sengaja menutupi darinya. Padahal, ia sudah menegaskan akan menutup pintu masuk baju impor bekas.

"Orang-orang di (Kementerian) Keuangan juga agak-agak aneh. Misalnya balpres, kan ketahuan tuh impornya siapa, ada berapa pemain. Kamu cari deh cukong-cukongnya yang besar. Saya yakin mereka punya, kasih ke saya infomasinya," kata Purbaya dalam acara Semangat Awal Tahun di gedung IDN IDN HQ, Jakarta Selatan, (14/1).

"Laporannya apa? Wah enggak bisa pak, itu susah sekali nyarinya, udah begini begitu. Dalam hati gue, tau lah lo masuk angin!," sambungnya.

Purbaya mengatakan ia akan membenahi agar tidak ada lagi pegawai Kementerian Keuangan seperti itu. Namun, ia tak bisa memastikan kapan masalah itu bisa dibereskan.

Usai acara, Purbaya menegaskan ia akan membenahi anak buahnya, terutama pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ia akan merotasi pegawai DJP terutama setelah beberapa orang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Nanti mungkin Pegawai Pajak akan dikocok ulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat (kasus) yang akan kita taruh di tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat seperti apa," kata Purbaya.

"Kalau baik sedikit, terlibat sedikit, ya rotasi. Tapi kalau udah jahat dirotasi kan enggak ada gunanya. Kita sedang nilai itu," sambungnya.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum membuka peluang penggunaan balpres (barang impor bekas) sebagai bantuan bagi korban bencana.

Purbaya mengatakan bahwa meskipun ada keinginan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk menyalurkan balpres sebagai donasi, langkah itu tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai regulasi.

"Selama ini kan aturannya belum memungkinkan. Kalau saya suruh sumbang, saya beli barang baru, saya kirim ke sana," ujar Purbaya di Tanjung Priok, Jumat (12/12/2025).

Ia menekankan kekhawatiran bahwa relaksasi aturan justru bisa dimanfaatkan untuk kembali membanjiri pasar dengan balpres ilegal dengan alasan bantuan kemanusiaan.

"Jangan sampai nanti gara-gara itu banyak lagi balpres masuk, dengan alasan buat bencana," tegasnya.

Sebagai alternatif, Purbaya mendorong penyaluran bantuan berupa produk baru dari industri dalam negeri, termasuk UMKM. Sehingga para pelaku UMKM juga sekaligus mendapatkan tambahan order dari pemberian bantuan ke korban bencana.

"Lebih baik kita beli barang dalam negeri, produk UMKM, dikirim ke daerah bencana. Saya lebih baik ngeluarin uang ke situ dibanding pakai barang-barang balpres itu," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sasewa mengatakan tidak ingin barang sitaan balpres atau tumpukan besar pakaian bekas impor disumbangkan untuk korban bencana. Ia beralasan akan menangani pengelolaan barang ilegal sesuai aturan.

"Selama ini aturannya belum memungkinkan (barang sitaan pakaian ilegal disumbangkan untuk korban bencana)," kata Purbaya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/2).

Ia lebih memilih untuk mengirim bantuan kepada korban bencana dengan memggunakan anggaran baru. Dengan begitu pemerintah dapatmemberikan barang yang lebih layak pakai bagi korban bencana.

"Lebih baik kami beli barang-barang dalam negeri, produk UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), dikirim ke bencana (pakaian) baru. Saya lebih baik ngeluarin uang ke situ, dibandingkan pakai barang-barang balpres itu," ujar Purbaya. Ia juga tidak ingin alasan bencana membuat balpres atau pakaian bekas ilegal masuk ke Indonesia dengan mudah.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyebut ada peluang menyalurkan sitaan baju ilegal untuk korban bencana di Sumatera. Hal ini setelah Bea Cukai melalukan penindakan terhadap kontainer dan truk bermuatan produk garmen atau balpres ilegal.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan barang hasil tindakan secara otomatis menjadi barang milik negara. Namun, opsi tindak lanjut penanganan barang ilegal bukan hanya dimusnahkan.

Secara umum, terdapat tiga opsi tindak lanjut terhadap barang ilegal, yaitu dimusnahkan, dihibahkan untuk tujuan tertentu, dan dilelang.

Dengan adanya kondisi pemulihan bencana di Sumatera masih berlanjut, Bea Cukai mempertimbangkan untuk mengambil opsi hibah atas barang ilegal yang disita. “Siapa tahu saudara-saudara kita bisa memanfaatkan dan menggunakan. Sementara yang di Aceh membutuhkan,” ujar Nirwala.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menanggapi kejadian bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatra, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan menyalurkan pakaian bekas impor ilegal (balpres) untuk para korban. Menurutnya, bantuan yang disalurkan sebaiknya berupa pakaian baru yang legal, alih-alih balpres yang jelas-jelas ilegal—meskipun kondisinya baru.

Menurut penuturan Purbaya, peraturan yang berlaku saat ini tidak memperbolehkan balpres diperuntukkan untuk hal tersebut. Karena itu, ia menegaskan tidak memungkinkan untuk mengizinkan penyalurannya.

“Itu kan ilegal. Paling tidak secara formal tidak ada kebijakan ke arah sana. Bahkan Presiden pun, saya pernah diskusi, beliau bilang jangan dulu, kecuali aturannya berubah. Sampai sekarang sih belum ada,” ujar Purbaya usai acara peresmian alat pemindai peti kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Lestari, serta peluncuran aplikasi kepabeanan berbasis AI di kawasan Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

Ia menyampaikan, jika memang harus menyumbangkan sejumlah pakaian ke korban bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), ia memastikan akan memberikan barang yang baru.

“Kalau saya disuruh sumbang, saya beli barang baru, saya kirim ke sana. Lebih baik kita beli barang-barang dalam negeri, produk UMKM, dikirim ke bencana (pakaian) yang baru. Saya lebih baik mengeluarkan uang ke situ kalau terpaksa dibanding memakai barang-barang balpres,” terangnya.

Ia kembali mewanti-wanti agar mengikuti aturan yang ada. Mengirimkan balpres kepada korban bencana di Sumatra dinilai jelas melanggar aturan. “Jangan sampai nanti gara-gara itu banyak lagi balpres masuk, dengan alasan bagus buat bantuan bencana,” tegasnya.

Jangan sampai nanti gara-gara itu, banyak lagi balpres masuk dengan alasan kan bagus buat bencana

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak akan mengirim produk garmen atau balpres ilegal sitaan untuk korban bencana Sumatera.

Saat dikonfirmasi di Tanjung Priok Jakarta, Jumat, Purbaya mengatakan akan menjaga pengelolaan barang ilegal sesuai dengan aturan yang ada.

“Jangan sampai nanti gara-gara itu, banyak lagi balpres masuk dengan alasan kan bagus buat bencana,” kata Purbaya.

Dia menambahkan bila memang pihaknya ingin mengirim bantuan kepada korban bencana, Menkeu lebih memilih untuk menggelontorkan anggaran baru guna menyiapkan barang yang lebih layak pakai bagi korban.

Barang-barang itu pun akan dibeli melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam negeri.

“Lebih baik kita beli barang-barang dalam negeri produk UMKM, dikirim ke bencana yang (barang) baru. Saya lebih baik mengeluarkan uang ke situ kalau terpaksa, dibanding pakai barang-barang balpres itu,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membuka peluang menyalurkan sitaan baju ilegal untuk korban bencana Sumatera, menyusul penindakan terhadap kontainer dan truk bermuatan produk garmen atau balpres ilegal.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto saat ditemui di Jakarta, Kamis (11/12), menjelaskan barang hasil tindakan secara otomatis menjadi barang milik negara. Namun, opsi tidak lanjut penanganan barang ilegal bukan hanya dimusnahkan.

“Dihancurkan itu sebetulnya salah satu (opsi). Kalau barang melanggar, tentunya akan menjadi barang milik negara. Itu bisa dimusnahkan atau untuk tujuan lain,” ujarnya.

Secara umum, terdapat tiga opsi tindak lanjut terhadap barang ilegal, yakni dimusnahkan, dihibahkan untuk tujuan tertentu, dan dilelang.

Mengingat upaya pemulihan bencana di Sumatera masih berlanjut, Bea Cukai mempertimbangkan untuk mengambil opsi hibah atas barang ilegal yang disita.

“Siapa tahu saudara-saudara kita bisa memanfaatkan dan menggunakan. Sementara yang di Aceh membutuhkan,” tambahnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggagalkan upaya peredaran produk garmen ilegal melalui dua operasi penindakan yang dilakukan secara terpisah. Penindakan ini menyasar tiga kontainer yang tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, pada Rabu (10/12/2025), serta dua truk bermuatan balpres di ruas Tol Palembang–Lampung pada Rabu (3/12/2025).

Balpres adalah pakaian yang dikemas dengan cara dipadatkan menjadi bal besar (ball press) untuk memudahkan pengiriman. Istilah ini merujuk pada cara pengemasan, sehingga tidak selalu berarti barang bekas.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, menegaskan operasi tersebut menjadi bukti komitmen pihaknya dalam menjaga industri dan perekonomian nasional. “Kami tidak akan memberi ruang bagi masuknya barang-barang yang merugikan negara dan mematikan industri lokal,” ujarnya di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Dalam penindakan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Bea Cukai menemukan tiga kontainer yang mencurigakan. Setelah dilakukan pemeriksaan, dua kontainer diketahui berisi garmen, sementara satu kontainer lainnya berisi mesin pembuat rokok. Kontainer-kontainer tersebut sebelumnya diberitahukan berisi barang campuran, namun isi di lapangan tidak sesuai dengan pemberitahuan.

Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa temuan ini tidak berdiri sendiri, melainkan diduga terkait pola pergerakan barang melalui jalur Pantai Timur Sumatera. Dalam keterangannya, Djaka menjelaskan jalur tersebut banyak memiliki pelabuhan tikus yang rawan dimanfaatkan pelaku.

“Dugaan sementara yang kami perkirakan adalah ini merupakan bagian dari rute di Pantai Timur. Tentunya perlu diketahui bahwa di Pantai Timur merupakan jalur-jalur yang banyak jalur tikusnya. Pelabuhan-pelabuhan tikus banyak terdapat di pesisir Timur Sumatera,” ucapnya.

Selain kontainer di Sunda Kelapa, petugas juga mengamankan dua truk bermuatan garmen yang dikemas dalam bentuk balpres di Tol Palembang–Lampung. Modus yang digunakan pelaku memanfaatkan sistem jaring terputus sehingga pemilik barang sulit dilacak.

Modus jaring terputus adalah cara pelaku memutus mata rantai informasi dengan menjadikan setiap orang di lapangan hanya tahu tugasnya sendiri, tanpa mengetahui siapa pemilik atau pengendali utama barang. “Sehingga untuk memastikan siapa pemiliknya kita perlu penyelidikan lebih lanjut,” jelas Djaka.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, menjelaskan pakaian yang diamankan umumnya dalam kondisi baru dan dikemas dalam balpres. Sebagian besar tidak memiliki merek jelas atau disebut sebagai white label.

“Iya. Kalau boleh dijelaskan white label, white label. Karena tidak ada merknya. Tapi yang jelas, made in Cina dan made in Bangladesh,” ujar Nirwala.

White label merujuk pada produk yang tidak mencantumkan merek dagang jelas di kemasan, sehingga identitas merek aslinya tidak terlihat di pasar.

Ia mengingatkan agar istilah balpres tidak langsung dimaknai sebagai barang bekas. “Makanya ini kan. Jadi yang namanya ball press, itu cara pengemasannya ya sekali lagi. Belum tentu barangnya barang bekas. Tapi jalurnya impor,” katanya.

Nirwala menambahkan, barang-barang yang melanggar ketentuan kepabeanan akan diproses sebagai barang milik negara setelah penanganan hukum selesai. “Jadi kalau barang melanggar, tentunya akan menjadi barang milik negara. Itu bisa dimusnahkan atau untuk tujuan lain,” ujarnya.

Bea Cukai menyatakan penindakan ini tidak berhenti pada sopir atau pengangkut barang. Penyelidikan akan diarahkan untuk mengungkap pemilik barang dan jaringan penyelundupan yang memanfaatkan jalur tikus dan modus jaring terputus.

Kami tidak akan memberi ruang bagi masuknya barang-barang yang merugikan negara dan mematikan industri lokal

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyita tiga kontainer dan dua truk bermuatan produk garmen atau balpres ilegal pada awal Desember 2025.

Rinciannya, operasi penindakan terhadap tiga kontainer yang tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta, dilakukan pada Rabu (10/12). Sedangkan dua truk bermuatan balpres ditindak di ruas tol Palembang–Lampung pada Rabu (3/12).

“Kami tidak akan memberi ruang bagi masuknya barang-barang yang merugikan negara dan mematikan industri lokal,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Untuk kontainer, sebanyak dua kontainer membawa produk garmen ilegal dan 1 kontainer lainnya berisi mesin. Ketiga kontainer ini diangkut oleh KM Indah Costa yang diketahui tiba dari Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau.

Dalam pemeriksaan, diketahui KM Indah Costa mengangkut 44 kontainer, dengan 13 di antaranya bermuatan barang. Dari 13 kontainer tersebut, petugas menemukan 3 kontainer dengan pemberitahuan “barang campuran dan sajadah” yang diduga atau terindikasi berisi barang ilegal.

Menindaklanjuti hal tersebut, petugas melakukan pengawasan pembongkaran. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa kontainer tidak memuat barang sesuai pemberitahuan.

Menurut Djaka, penyelundupan melalui kontainer adalah salah satu tantangan besar dalam pengawasan kepabeanan.

“Kami memperketat pengawasan sampai ke moda pengangkutan laut karena para pelaku terus mencari celah. Tidak ada kompromi terhadap importasi ilegal, apalagi yang mencoba memanipulasi dokumen dan pemberitahuan barang,” ujarnya.

Adapun terkait truk yang membawa balpres ilegal, penindakan bermula dari informasi masyarakat yang diterima Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai.

Tim P2 Bea Cukai bekerja sama dengan personel BAIS TNI dan Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar) untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Petugas menemukan dua truk dengan nomor polisi BM 8746 AU dan BM 8476 AU sedang berhenti di rest area KM 116. Pemeriksaan awal menunjukkan kedua truk mengangkut pakaian jadi baru berbagai yang dikemas dalam bentuk ballpress merek dengan label negara asal seperti “made in Tiongkok” dan “made in Bangladesh”.

Kedua sopir truk mengaku hanya menjalankan perintah untuk membawa truk dari Suban, Jambi, menuju Jakarta.

Sedangkan surat jalan yang dibawa oleh sopir menyebut barang berasal dari Medan. Keduanya menerima truk dalam kondisi sudah terisi penuh dengan muatan dan dilengkapi surat jalan.

Atas dua penindakan ini, Bea Cukai memastikan proses penelitian dan penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh. Penindakan bukan hanya menyasar pengangkut tetapi juga pemilik barang dan pihak yang terlibat dalam rantai distribusi.

Djaka kembali menegaskan bahwa penindakan ini merupakan hasil kolaborasi kuat dengan berbagai pihak, termasuk instansi lain dan masyarakat.

“Pengawasan yang efektif tidak hanya bertumpu pada teknologi dan sumber daya, tetapi juga partisipasi masyarakat. Informasi dari publik sangat membantu kami dalam menindak jaringan penyelundupan,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya temuan mengejutkan mengenai sejumlah pelaku importir pakaian bekas atau balpres ilegal.

Temuan ini diperoleh dari hasil penelusuran setelah para pelaku tersebut sering menyuarakan penolakan terhadap upaya pemerintah membasmi aktivitas perdagangan thrifting di media sosial.

Purbaya mengatakan, setelah menginvestigasi para pengimpor balpres yang vokal di media sosial, pihaknya menemukan banyak dari mereka tidak menunaikan kewajiban pajak kepada negara.

"Yang ribut-ribut di medsos tentang balpres, kami dapat namanya, kami investigasi, pajaknya seperti apa, ternyata banyak dari mereka enggak bayar pajak. Saya datangi orangnya ke sana untuk suruh bayar pajak," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Berdasarkan hasil penelusurannya, setoran pajak dari para pelaku importir balpres ilegal tersebut selama lima tahun terakhir bahkan selalu nol rupiah dengan status nihil dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Padahal, yang bersangkutan memiliki gudang besar.

"SPT-nya nol, nol, nol, nol selama lima tahun berturut-turut berarti enggak bayar pajak. Ada yang selalu nihil padahal punya gudang banyak sekali," ujar Purbaya.

Atas temuan ini, Purbaya memberikan peringatan keras kepada para pelaku.

"Jadi jangan main-main lagi dengan pemerintah, kita serius," katanya.

Sebelumnya, polemik mengenai larangan impor pakaian bekas sempat memanas di mana Ketua Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia WR Rahasdikin menyatakan kesiapan pihaknya untuk membayar pajak jika pemerintah memperbolehkan impor pakaian bekas.

"Statement Pak Purbaya membutuhkan masukan pajak, pajak mana yang mau dinaikkan? Kan ini merupakan suatu kesempatan pajak baru nih, kategori pajak impor pakaian bekas," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (2/12/2025) lalu.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Pedagang pakaian impor bekas menanggapi rencana pemerintah untuk mensubstitusi suplai balpres dari luar negeri dengan produk pakaian lokal.

Dewa Iman Sulaeman selaku Ketua Pedagang Pakaian Bekas Pasar Gedebage Bandung menyampaikan bahwa rencana tersebut harus dibandingkan dengan kenyataan di lapangan. Dia menyampaikan bahwa Pasar Gedebage yang menjadi pusat kegiatan thrifting baju impor di Bandung memiliki situasi yang berbeda dengan Pasar Senen, Jakarta.

“Kalau Senen di [lantai] atas menjual barang bekas, di [lantai] bawah barang baru. Kalau Gedebage semua 100% bekas,” kata Dewa usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (2/11/2025).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa produk baju impor bekas dengan produk lokal memiliki pangsa pasar yang berbeda. Produk baju bekas disebutnya terjangkau oleh masyarakat bawah, sedangkan baju lokal baru belum tentu terjangkau.

Dewa pun membuka pintu lebar bagi Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang hendak meninjau kegiatan thrifting di Pasar Gedebage, sebagaimana kunjungan serupa ke Pasar Senen beberapa waktu lalu. Menurutnya, kunjungan tersebut akan menjadi kesempatan pedagang untuk bisa menyampaikan aspirasi secara langsung.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia (APPBI) mengusulkan skema pajak baru agar impor baju bekas dapat dilegalkan.

WR Rahasdikin selaku Ketua Umum APPBI mengusulkan penerapan pajak impor pakaian bekas sebagai solusi atas dihentikannya suplai balpres dari luar negeri, sekaligus untuk menambah pendapatan pajak negara.

“Statement Pak Purbaya [Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan] terakhir itu katanya butuh pemasukan pajak, pajak mana yang mau dinaikkan? Kan ini merupakan suatu kesempatan pajak baru, kategori pajak impor pakaian bekas," ujar Rahasdikin dalam RDPU.

Sebelumnya, Kementerian UMKM akan menggodok aturan substitusi baju impor bekas ke produk lokal, sebagai upaya menyelamatkan pelaku usaha dari pelarangan impor pakaian bekas.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menyatakan pemerintah tengah mencari formula agar pedagang tetap bisa bertahan secara ekonomi tanpa melanggar regulasi.

“Ini kan mereka tetap harus tetap hidup, harus tetap berusaha. Makanya kami carikan formulasi, kami coba hubungan dengan produk-produk lokal, brand lokal agar mereka bisa tetap ada substitusi,” kata Temmy saat ditemui seusai konferensi pers Epic Sale 2025 di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).