JAKARTA - Pengacara Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Stein Siahaan menuturkan laporan terhadap mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) tak diniatkan untuk menghukum JK. Pelaporan itu bertujuan menempatkan kegaduhan yang terjadi di media sosial ke dalam proses hukum.

"Bahwasanya kami di sini bukan mau menghukum Pak JK. Kami di sini hanya mau menempatkan kegaduhan yang sudah terjadi di media sosial didudukkan oleh proses hukum," ujar Stein dalam program Rakyat Bersuara iNews, Selasa (12/5/2026).

JK dilaporkan DPP GAMKI bersama lembaga Kristen dan organisasi kemasyarakatan lain ke Polda Metro Jaya. Pelaporan tersebut terkait pernyataan mati syahid yang disampaikan JK dalam sebuah ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) yang kemudian viral di media sosial.

Atas laporan tersebut, dia berharap semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan daripada kasus ini berkembang liar di media sosial. "Mari kita hormati proses hukum daripada kita nanti berpolemik di media sosial yang akan menyebabkan konflik horizontal lebih besar lagi. Kami menempatkannya pada proses hukum," kata Stein.

Jika dalam proses hukum JK dinyatakan tidak bersalah, maka hal tersebut menjadi penegasan bahwa JK memang tidak melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan.

"Apabila memang nanti dalam proses hukum dinyatakan Pak JK tidak bersalah ya sudah firm dia tidak bersalah," ucapnya.

JAKARTA - Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (JAM PMII) melaporkan Ketua Umum (Ketum) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Laporan tersebut disampaikan Koordinator Nasional JAM PMII melalui Hasan Basyri ke Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/5/2026).

JAM PMII dalam pengaduannya itu menyoroti laporan yang sebelumnya diajukan Sahat Martin Philip Sinurat terhadap Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) atas dugaan penistaan agama. Hasan Basyri menegaskan bahwa ceramah JK di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026 membahas proses perdamaian konflik Poso dan Ambon, bukan bermuatan penghinaan terhadap agama tertentu.

Hasan yang juga ketua PKC PMII Sumatera Utara periode 2011-2013 ini mengatakan bahwa video ceramah yang beredar di media sosial telah dipotong dan disebarkan tanpa konteks utuh sehingga menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat. “Video yang beredar tidak utuh dan telah menimbulkan persepsi yang berbeda di publik. Padahal substansi ceramah tersebut berbicara mengenai proses perdamaian konflik Poso dan Ambon,” ujar Hasan dalam keterangannya.

Menurut dia, pelaporan terhadap JK dilakukan tanpa verifikasi menyeluruh terhadap isi ceramah secara lengkap. Kondisi itu, menurutnya, berpotensi memicu kegaduhan dan ketegangan antarumat beragama.

Dalam laporan ke Bareskrim, JAM PMII juga menyinggung dugaan pelanggaran sejumlah ketentuan hukum, mulai dari pasal penghasutan dalam KUHP, penyiaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, hingga Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait ujaran kebencian dan isu SARA.

Hasan mengatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Dirinya pun berharap kepolisian dapat bertindak objektif dan profesional guna menjaga kondusivitas nasional serta keharmonisan antarumat beragama.

“Kami berharap aparat kepolisian dapat menelaah persoalan ini secara menyeluruh agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas,” ujarnya.

Pihaknya juga mengaku siap memberikan data dan fakta tambahan yang dianggap relevan guna mendukung proses klarifikasi maupun penyelidikan lebih lanjut. JAM PMII juga mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang publik, khususnya yang berkaitan dengan isu keagamaan dan keberagaman.

JAM PMII memandang bahwa penyebaran informasi yang tidak utuh berpotensi memecah belah persatuan masyarakat apabila tidak disikapi secara bijak dan proporsional.

JAKARTA - Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) buka suara merespons kunjungan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Jacklevyn Manuputty dan Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pdt. Victor Tinambunan ke rumah Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa waktu lalu. Merespons beragam tanggapan dari publik terhadap pertemuan tersebut, GAMKI menghormati sikap yang diambil pimpinan PGI dan HKBP.

Menurut GAMKI, langkah dialog tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga komunikasi yang konstruktif serta meredakan potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Maka itu, semua pihak terkhusus umat Kristen diharapkan dapat menyikapinya dengan tenang dan bijak.

“GAMKI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga etika dalam menyampaikan pendapat serta tidak melakukan serangan personal terhadap pihak mana pun. Ruang publik harus dijaga agar tetap sehat, rasional, fokus membahas substansi, dan tidak terjebak pada polarisasi,” kata Kuasa Hukum GAMKI Saddan Sitorus dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026).

GAMKI menegaskan pentingnya menghormati proses yang sedang berjalan, baik melalui jalur hukum ataupun pendekatan dialog, sebagai bagian dari prinsip negara hukum yang harus dijunjung bersama. “Laporan yang dilakukan GAMKI bersama lembaga-lembaga lainnya bagian dari meluruskan sesuatu yang keliru. Karena ucapan Bapak Jusuf Kalla bisa disalahartikan bukan saja oleh umat Kristen, tetapi juga agama lainnya. Hal ini yang ingin kita koreksi dan luruskan,” katanya.

GAMKI menyatakan, kalaupun ceramah Jusuf Kalla disampaikan dalam konteks konflik Poso dan Ambon, tidak bisa dijadikan bersifat umum untuk kalangan masyarakat Kristen di seluruh Indonesia bahkan dunia. Karena, kata dia, konflik Poso dan Ambon tidak mewakili keseluruhan fakta sosial di tengah pemeluk agama masing-masing.

GAMKI menilai pendekatan melalui jalur hukum ini sebagai bentuk antisipasi terjadinya polarisasi di masyarakat. Sebab, jika persoalan ini dibiarkan, maka akan menjadi kegaduhan yang berkepanjangan di ruang publik.

Karena itu, kata GAMKI, laporan puluhan organisasi ke kepolisian beberapa waktu lalu, sebagai antisipasi munculnya gaduh di masyarakat. “Kita tidak mau persoalan ini menjadi bahasan liar di media sosial dan ruang publik. Maka dari itu, kita fokus ke proses hukum yang mengedepankan kesetaraan, keadilan substantif, dan pemulihan,” jelasnya.

Kemudian, GAMKI mengingatkan bahwa perbedaan sikap tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menyerang, melainkan menjadi ruang untuk memperkuat kedewasaan demokrasi dan semangat persatuan. GAMKI berharap seluruh pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemuka agama, dan publik luas, dapat mengedepankan sikap bijak, menahan diri, serta berkontribusi dalam menciptakan suasana yang kondusif dan damai.

“Maka walaupun masih ada perbedaan pandangan terkait persoalan ini, GAMKI mengajak kita tetap menghormati para tokoh kita, Bapak Jusuf Kalla, Ketum PGI, Ephorus HKBP, dan para tokoh lainnya. Fokus kepada substansi persoalan, tidak menyerang personal dan hindari polarisasi di media sosial ataupun ruang publik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tengah menjadi sorotan merupakan refleksi dan fakta peristiwa konflik komunal di Poso dan Ambon. Dia menegaskan tak ada niat menistakan agama sebagaimana yang difitnahkan terhadap dirinya.

Bahkan, JK mengumpulkan tokoh-tokoh perundingan perdamaian yang dikenal dalam Perjanjian Malino I dan II. Dalam pertemuan itu, para tokoh lintas agama bahkan bersepakat apa yang disampaikan JK.

"Ada Ketua Sinode, Pak Imam, Ustaz yang ada waktu itu di Poso menyatakan bahwa begini keadaannya, benar," ujar JK di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2026).

Karena itu, dia meminta masyarakat berhenti memfitnahnya atas tuduhan menistakan agama. JK juga menyinggung nama Ade Armando untuk berhenti berbicara tanpa mengetahui fakta sebenarnya.

JAKARTA - Tuduhan penistaan agama terhadap Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) dinilai lebih cenderung bernuansa politis. Menurut Analis Kebijakan Publik dan Politik Nasional sekaligus Ketua Indonesia Youth Epicentrum atau Pusat Perkumpulan Pemuda Indonesia Nasky Putra Tandjung, tuduhan terhadap JK tidak proporsional, objektif, dan kontruktif dalam menilai persoalan secara komprehensif.

Nasky berpendapat, polemik yang muncul akibat penafsiran ceramah JK di Universitas Gadjah Mada (UGM) sangat berlebihan, dan kuat dugaan adanya upaya penggiringan opini liar, framing negatif secara sistematif yang menyudutkan personal JK. Alumnus INDEF School Of Political Ecocomy Jakarta itu menganggap terlalu berlebihan, reaksioner, dan sarat emosional menanggapi pernyataan JK tersebut dengan narasi yang agitatif dan provokatif yang justru menjadi trigger konflik yang lebih luas.

“Upaya hukum dengan melaporkan Pak JK ke kepolisian juga cenderung tidak berdasar mengingat Pak JK tidak menuding, menghujat, dan melecehkan apalagi sampai memvonis buruk agama tertentu. Tentu tuduhan penistaan agama sangat tidak mendasar dan mengada-ada," kata Nasky dalam keterangan persnya, Rabu (15/4/2026).

Dia menilai pernyataan JK justru mengajak rakyat dan umat di Indonesia yang heterogen dan majemuk bisa mengambil esensi dan substansi dari relasi antaragama yang dinamis dan bisa bertemu pada satu titik nilai-nilai universal, yakni kemanusiaan.

"Pak JK lebih bicara mengajak semua anak bangsa bisa melakukan refleksi dan evaluasi sekaligus menemukan solusi dari pelbagai fenomena kehidupan keagamaan secara luas berbasis data dan fakta yang pernah terjadi dan mengantisipasi peristiwa konflik agama berulang, ditengah tensi tinggi konstelasi dan konfigurasi politik baik secara nasional maupun global," katanya.

Penulis buku "Anak Muda dan Perubahan: Politik Kaum Muda" ini mengatakan, terkadang karena kepentingan politik dan kekuasaan, orang atau kelompok tertentu, sering menjadikan agama sebagai isu dan strategi untuk menciptakan konflik dan peperangan.

"Oleh sebab itu, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), kita semua berharap agar persoalan ini tidak berkembang menjadi isu yang dapat memecah belah kerukunan antarumat beragama. Justru momentum ini harus dijadikan sebagai ruang untuk memperkuat dialog, mempererat persaudaraan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila," ujar penulis buku Polri Presisi ini.

Dia mengungkapkan, pengalaman JK dalam menyelesaikan konflik sosial di Indonesia, seperti di Poso dan Aceh, menjadi bukti kapasitasnya sebagai tokoh perdamaian. Nasky menilai, tudingan yang menyebut JK tidak memahami nilai-nilai agama lain juga tidak tepat.

Dia menegaskan bahwa konteks pernyataan harus dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. "Kami percaya bahwa Jusuf Kalla akan memberikan penjelasan secara bijak, dan proses yang berjalan akan menghasilkan kejelasan yang adil bagi semua pihak," imbuhnya.

Nasky menekankan bahwa dalam negara hukum, setiap tuduhan harus dibuktikan, bukan dimanipulasi melalui framing di media sosial. Founder Nasky Milenial Center ini menyebut taktik semacam itu bukan hal baru.

Dalam konteks global, kata dia, dikenal istilah decapitation strategy, yakni serangan terhadap pejabat yang menjadi pilar kekuatan kebijakan dalam pelayanan publik. “Jika menggunakan pendekatan public choice theory, serangan seperti ini bukan peristiwa netral. Ada aktor-aktor yang berupaya menggeser peta kekuasaan dengan menyerang figur kunci yang selama ini berpihak pada kepentingan nasional,” jelasnya.

Menurutnya, serangan terhadap JK harus dibaca sebagai upaya pembunuhan karakter. Ia juga menyinggung konsep policy sabotage, yakni strategi aktor eksternal yang tidak mampu menyerang JK secara langsung, sehingga menargetkan kredibilitas dan integritasnya selama ini bagi rakyat dan NKRI.

“Kami mengajak serta menghimbau publik lebih cermat melihat fenomena ini. Literasi publik harus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah termakan opini dan framing negatif terkait narasi tendensius, upaya adu domba dan provokatif tanpa empiris yang ditujukan pada Pak JK,” ungkapnya.

Dia juga mengajak untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap kokoh, kuat di tengah bekerja keras membangun negeri dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pemerintah tidak akan mungkin bekerja sendiri.

Ia membutuhkan tim yang solid, mitra politik yang loyal, dan tokoh-tokoh kuat yang bisa menjaga api perubahan tetap menyala. “Jangan biarkan satu demi satu pejabat publik kita dihancurkan hanya karena kita lalai membaca taktik lawan. Demokrasi sejati hanya bisa berdiri di atas kebenaran, bukan di atas fitnah yang dibungkus opini,” pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) membuka ruang dialog terkait laporan dugaan penistaan agama. Hal itu menyusul ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM).

Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah menuturkan, hal tersebut bisa saja dilakukan untuk menjernihkan persoalan dan menemukan akar permasalahan.

“Tergantung, tapi jika memang diperlukan boleh saja. Dialog akan lebih jernih untuk menemukan akar masalah,” kata Husain, Senin (13/4/2026).

Hal tersebut akan dikomunikasikan terlebih dahulu kepada JK. Sebab, saat ini JK masih berada di luar kota. “Pak JK masih di luar kota. Saya akan komunikasikan,” ujar dia.

Laporan itu dibuat oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama Pemuda Katolik ke SPKT Polda Metro Jaya, pada Minggu 12 April 2026, malam.

Laporan tersebut dilayangkan karena pernyataan dalam ceramah yang beredar luas di media sosial dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Lihat video: Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar Soal Dugaan Fitnah Ijazah Joko Widodo



Ketua Umum GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat, menyebutkan, pihaknya datang ke Polda Metro Jaya mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat. “Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla," kata dia, dikutip Senin (13/4/2026).

Menurut Sahat, langkah hukum ini ditempuh agar persoalan yang berkembang tidak semakin liar di ruang publik, terutama di media sosial.

“Yang kedua, kami juga melaporkan kepada Polda Metro Jaya, sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan di media sosial bisa lebih terarah untuk kemudian diselesaikan secara hukum," ujar dia.

Senada, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, menegaskan laporan dibuat karena konten ceramah yang beredar dianggap meresahkan.

“Jadi kami melaporkan malam ini supaya suasana segera terkontrol dan tidak meluas. Harapan kami, sebagai tokoh bangsa, Bapak JK segera merespons ini dengan baik, paling tidak memberikan pernyataan terbuka, meminta maaf, dan kemudian mengklarifikasi semuanya," tutur Gusma.

Gusma menegaskan, ajaran Kristen dan Katolik tidak mengenal kekerasan, apalagi tindakan pembunuhan terhadap sesama manusia. Dia menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan struktur organisasi di seluruh Indonesia guna meredakan situasi. Sementara itu, Sahat menilai pelaporan ini justru menjadi langkah untuk menahan eskalasi kegaduhan di media sosial.

“Justru karena kita mengampuni, kita tidak mau kemudian ini menjadi kegaduhan di media sosial. Karena bahkan kita lihat di media sosial, Pak Jusuf Kalla itu kemudian dicerca, dimaki oleh banyak netizen. Sehingga kita letakkan ini di ranah hukum," ucapnya.

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-13 Jusuf Kalla (JK) dilaporkan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) bersama lembaga Kristen dan organisasi kemasyarakatan lain ke Polda Metro Jaya. Pelaporan tersebut terkait pernyataan "mati syahid" yang disampaikan JK dalam sebuah ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) yang kemudian viral di media sosial.

Juru Bicara (Jubir) JK, Husain Abdullah pun mengatakan bahwa pihaknya masih belum bisa memberikan respons lebih lanjut mengenai pelaporan GAMKI ke Polda Metro Jaya. "Belum ada tanggapan karena masih kunjungan luar kota," kata Husain saat dikonfirmasi iNews Media Group, Senin (13/4/2026).

Namun, Husain mengatakan agar pihak pelapor terlebih dahulu mengkaji secara utuh konteks pernyataan yang beredar. "Tapi sebelum melaporkan, sebaiknya mengkaji sebaik-baiknya konten yang sedang viral. Karena terpotong dan diberi narasi yang melenceng dari substansinya," kata pria yang akrab disapa Uceng ini.

Menurut Uceng, inti ceramah JK pada 5 Maret lalu merupakan pembelajaran tentang cara mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, merujuk pada pengalaman konflik di Poso dan Ambon.

Ia menjelaskan, JK saat itu mengungkapkan realitas sosiologis yang berkembang di tengah konflik, di mana kedua pihak—baik Muslim maupun Kristen—menggunakan jargon agama untuk membenarkan tindakan kekerasan.

"Inti pesan yang disampaikan Pak JK saat ceramah di UGM (5/3) adalah semacam pembelajaran bagaimana mendamaikan dua pihak yang bertikai. Pak JK mengungkapkan pendapat orang-orang yang bertikai pada saat kerusuhan Poso dan Ambon. Atau realitas sosiologis saat terjadi konflik. Bukan pendapat pribadi Pak JK," ujarnya.

"Realitasnya saat itu, kedua pihak yang berkonflik (islam dan kristen) menggunakan jargon agama untuk saling membunuh. Pemahaman mereka atau mereka beranggapan, baik yang islam maupun yg kristen jika membunuh lawan atau terbunuh akan masuk surga," jelas Uceng.

Karena itu, kata dia, konflik Poso dan Ambon disebut konflik bernuansa SARA, yang sulit dihentikan. Bahkan, memakan korban jiwa ribuan orang dimana sebanyak 2.000 orang tewas di Poso, sedangkan di Ambon mencapai 5.000 orang tewas.

Dalam ceramahnya, kata dia, JK menegaskan bahwa pemahaman tersebut harus diluruskan. Ia menyampaikan bahwa tindakan saling membunuh tidak dibenarkan dalam agama mana pun.

"Untuk mengatasinya, kata Pak JK di depan jamaah Mesjid UGM, pemahaman kelompok yang bertikai ini harus diluruskan. Karena keduanya telah melakukan kekeliruan," katanya.

"Maka Pak JK mengatakan anda semua akan masuk neraka jika saling membunuh bukan masuk surga. Karena tidak ada agama yang mengajarkan untuk bertindak demikian," tambahnya.

Dia menegaskan, apa yang disampaikan JK bukanlah pendapat pribadi, melainkan gambaran kondisi nyata yang berkembang saat konflik, sekaligus pendekatan yang digunakan untuk meredam pertikaian. "Jadi apa yang disampaikan Pak JK bukan pendapat pribadi tetapi realitas sosial saat itu yang berkembang diantara mereka yang saling berkonflik," katanya.

"Inilah yang disampaikan Pak JK sebagai lesson learned. Mengisahkan pendekatan yang ia lakukan ketika hendak mendamaikan pihak yang bertikai di Poso maupun di Ambon, dengan terlebih dahulu mengubah paradigma yang memotivasi mereka saat berkonflik," pungkasnya.

JAKARTA - DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama lembaga kristen dan organisasi kemasyarakatan (ormas) lain menyoroti video ceramah Mantan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Kamis (5/3/2026). Mereka bakal melaporkan JK ke polisi.

Berikut penggalan pernyataan JK yang disoroti mereka:

“Kenapa agama gampang menjadi alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. ‘Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid’. Akhirnya susah berhenti,” ujar Jusuf Kalla.

Atas pernyataan itu, GAMKI menggelar pernyataan sikap dan konferensi pers bersama Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Gerakan Perjuangan Masyrakat Pluralisme, DPP Si Pitung, DPP Horas Bangso Batak, DPP Pasukan Manguni Makasiouw.



Kemudian, DPP Aliansi Timur Indonesia, Tim Manguni, Timur Indonesia Bersatu, Pemuda Batak Bersatu, Advokat Raja-Raja Batak, Gaharu Nusantara Bersinar, Diaspora, Tegas Jaga Indonesia, Patriot Garda Indonesia, Badan Kerja Sama Gereja dan Lembaga, Forum Jurnalis Batak, Garda Borgo Manguni, Seknas Indonesia Maju, dan Kejayaan Nusantara Cerdas.

Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Sinurat menyampaikan tiga hal menyangkut ceramah JK tersebut. “Pertama, menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan syahid masuk surga, justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia bahkan musuh sekalipun," ujar Sahat di Sekretariat DPP GAMKI, Jakarta, Minggu (12/4/2026).

Kedua, mengecam keras pernyataan Jusuf Kalla yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. "Ketiga, bersama ini kami yang terdiri dari berbagai Lembaga Kristen dan Organisasi Masyarakat akan melaporkan Bapak Jusuf Kalla ke-Kepolisian RI," kata Sahat yang menyatakan langsung menuju Polda Metro Jaya.

Perwakilan lembaga Kristen dan ormas berangkat dari Sekretariat DPP GAMKI kawasan Menteng, Jakarta Pusat ke Polda Metro Jaya seusai membacakan tiga poin itu.

Klarifikasi Jubir Jusuf Kalla

Juru Bicara (Jubir) Jusuf Kalla, Husain Abdullah menjelaskan saat berpidato di Masjid UGM pada Kamis (5/3/2026) JK menceritakan pengalamannya bagaimana menyelesaikan konflik Poso dan Ambon yang bernuansa SARA. “JK menceritakan kedua pihak yang bertikai saat itu sulit untuk dihentikan karena menggunakan jargon agama sebagai alasan pembenar,” kata Husain Abdullah kepada SindoNews, Minggu (12/4/2026).

“Karena itu, untuk mendamaikan kedua pihak baik Islam maupun Kristen yang bertikai, perlu diluruskan pandangannya yang menganggap mereka sedang terlibat perang suci dan masuk surga jika membunuh dan dibunuh,” kata pria yang akrab disapa Uceng ini.

Dia menambahkan, pada suatu kesempatan tatap muka dengan pelaku konflik dan tokoh masyarakat di Poso dan Ambon, JK menegaskan, "kalian semua akan masuk neraka jika saling membunuh, bukan masuk surga. Tidak ada agama yang mengajarkan bahwa saling membunuh seperti yang sedang berlangsung saat itu, pelakunya masuk masuk surga."

“Dengan penegasan ini, mendorong kedua pihak bersedia untuk berunding dan menyelesaikan konflik, yang dimediasi langsung oleh M. Jusuf Kalla,” katanya.

Uceng juga merespons GAMKI bersama Lembaga Kristen melaporkan JK ke polisi. “Sebaiknya saudara-saudara kita dari GAMKI, Lembaga Kristen dan ormas tersebut, mendalami baik-baik konteks pidato lengkap Pak JK di UGM 5/3 lalu,” kata Uceng.

“Sekaligus menanyakan kepada tokoh-tokoh perdamaian Ambon dan Poso yang masih hidup. Bagaimana fakta sosiologis kedua pihak yang bertikai saat itu, baik di Poso maupun di Ambon yang menggunakan jargon atau simbol simbol agama,” sambungnya.

Karena itu, kata dia, konflik Poso maupun Ambon keduanya disebut konflik bernuansa SARA. “JK hadir mendamaikan justru dengan terlebih dahulu meluruskan pandangan yang mereka jadikan dasar untuk saling membunuh. Bahwa tidak ada satupun agama yang membolehkan umatnya saling membunuh. Bukannya akan mendapatkan surga tapi justru masuk neraka,” pungkasnya.