Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) siap menghadiri persidangan terkait dengan kasus pencemaran nama baik yang menyeret Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma.

Pengacara Jokowi, Rivai Kusumanegara mengatakan kliennya itu bakal menjelaskan persoalan ijazah yang dituding palsu oleh Roy Suryo dan Tifa. Bahkan, Jokowi disebut siap menunjukkan ijazah aslinya di persidangan

"Pak Jokowi sebagai saksi korban akan hadir di persidangan untuk menjelaskan fakta yang dialaminya termasuk menunjukan ijazah yang dimilikinya bahkan sejak SD hingga S1," ujar Rivai saat dikonfirmasi, Selasa (23/6/2026).

Kemudian, soal penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifa. Rivai menekankan bahwa pihaknya juga tidak mempersoalkan hal tersebut karena kliennya tidak berkepentingan terkait tidak atau ditahannya para tersangka.

Namun demikian, dia menduga adanya intervensi dari pihak tertentu yang membuat Roy dan Tifa tidak dilakukan penahanan.

"Terkait fenomena tahap dua kemarin, perlu disampaikan jika Pak Jokowi tidak memiliki kepentingan terkait ditahan atau tidaknya para Tersangka karena itu kewenangan penegak hukum demi kepentingan penyidikan maupun penuntutan," pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melakukan tahap II kasus Roy Suryo dan Tifa ke Kejari Jaksel pada Senin (22/6/2026). Namun, Kajari Jaksel Marcelo Bellah memutuskan pihaknya untuk tidak melanjutkan penahanan keduanya.

Pertimbangannya, jaksa menilai keluarga telah bersedia menjadi penjamin agar para tersangka agar bisa mengikuti persidangan. Selain itu, pernyataan dua tersangka juga siap kooperatif dalam kepentingan sidang nantinya.

"Para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud, menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan," ujar Marcello.

Sekadar informasi, berdasarkan putusan Mahkamah Agung, persidangan kasus tudingan ijazah Jokowi ini bakal berlangsung di Pengadilan Jakarta Timur.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah melimpahkan Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan proses tahap II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami pastikan seluruh tahapan yang dilakukan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur KUHAP,” ujar Iman di Polda Metro Jaya, Senin (22/6/2026).

Sebelum pelimpahan, kepolisian telah melalui rangkaian proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga upaya paksa. Selain itu, kejaksaan juga telah menyatakan berkas perkara lengkap atau P21.

Iman menegaskan pihak-pihak yang menilai langkah penyidik tidak tepat dapat menempuh jalur hukum yang tersedia, seperti praperadilan maupun mekanisme pengawasan internal.

“Kalau ada hal-hal yang dianggap tidak tepat, ada mekanisme praperadilan. Semua ketentuan prosedur ada rambu-rambunya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Roy Suryo telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pencemaran nama baik melalui sarana teknologi informasi dan/atau manipulasi, penciptaan, perubahan, serta perusakan informasi elektronik dalam kasus ijazah Presiden Joko Widodo.

Keduanya disangkakan Pasal 310 UU No. 1/1946 tentang KUHP dan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) dan/atau Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, keduanya juga dijerat Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) dan/atau Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 126 ayat (1) UU No. 1/2023 tentang KUHP.

Adapun Roy Suryo dan dr Tifa ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat (21/6/2026). Penangkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan sebelum perkara dilimpahkan ke kejaksaan.

Namun, karena kondisi kesehatan keduanya kurang baik, Roy Suryo dan dr Tifa sempat menjalani perawatan di RS Polri Kramat Jati. Setelah itu, keduanya ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka angkat bicara terkait penahanan Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa.

Gibran menyatakan dirinya tidak ambil pusing terkait proses hukum yang menjerat dua tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Ya, diikuti saja proses yang ada," ujar Gibran di sela kunjungan kerja di Asmat, Papua Selatan, Minggu (21/6/2026).

Dia pun mendoakan agar Roy Suryo maupun dokter Tifa bisa segera sembuh. Pasalnya, dia mendapatkan informasi bahwa keduanya telah dirawat di RS Polri.

"Dan yang paling penting, kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dokter Tifa. Karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh. Semoga segera pulih. Itu saja, itu saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Roy Suryo dan dr Tifa ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat (21/6/2026). Penangkapan itu dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan untuk nantinya dilimpahkan ke Kejati Jakarta.

Namun, karena kondisi kesehatan Roy dan dr Tifa kurang baik, keduanya pun kini telah dirawat inap di RS Polri Kramatjati.

Sekadar informasi, Roy Suryo telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pidana pencemaran nama baik dengan sarana teknologi informasi dan/atau manipulasi, penciptaan, perubahan, perusakan informasi elektronik di kasus ijazah Jokowi.

Perbuatan keduanya disangkakan Pasal 310 UU No.1/1946 tentang KUHP dan Pasal 433 ayat (1) Jo. Pasal 441 ayat (1) dan atau Pasal 434 ayat (1) Jo. Pasal 441 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, keduanya dijerat Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) dan atau Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 126 ayat (1) UU No.1/2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi perkara 5227 k/pid.sus/2026 yang diajukan terdakwa Razman Arif Nasution dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea. Dengan begitu Razman tetap dihukum selama 1,5 tahun penjara.

"Amar Putusan: Tolak kasasi Penuntut Umum dan tolak kasasi Terdakwa," tulis laman MA dikutip Rabu (20/5/2026).

Perseteruan antara dua pengacara kondang ini berawal pada 2022. Saat itu, Hotman Paris dilaporkan mantan asisten pribadinya Iqlima Kim atas tuduhan pelecehan seksual.

Dalam laporan itu, Iqlima juga menunjuk Razman Arif Nasution sebagai kuasa hukumnya. Tak terima dengan laporan itu, Hotman justru melaporkan balik Razman dan Iqlima atas dugaan pencemaran nama baik.

Belakangan Iqlima justru membantah dirinya pernah menuding Hotman melakukan pelecehan seksual. Iqlima juga mencabut Razman dari kuasa hukumnya.

Laporan pencemaran nama baik dengan terlapor Razman pun kembali berlanjut. Hasilnya dalam gelar perkara 20 Maret 2023 Razman pun ditetapkan tersangka.

Perkara itu selanjutnya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Majelis hakim meyakini Razman bersalah atas tindak pidana pencemaran nama baik dan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara.

Hakim menyatakan Razman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Razman juga dihukum membayar denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda itu tidak dibayarkan maka diganti hukuman pidana kurungan selama 4 bulan penjara.

JAKARTA - Pengacara Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Stein Siahaan menuturkan laporan terhadap mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) tak diniatkan untuk menghukum JK. Pelaporan itu bertujuan menempatkan kegaduhan yang terjadi di media sosial ke dalam proses hukum.

"Bahwasanya kami di sini bukan mau menghukum Pak JK. Kami di sini hanya mau menempatkan kegaduhan yang sudah terjadi di media sosial didudukkan oleh proses hukum," ujar Stein dalam program Rakyat Bersuara iNews, Selasa (12/5/2026).

JK dilaporkan DPP GAMKI bersama lembaga Kristen dan organisasi kemasyarakatan lain ke Polda Metro Jaya. Pelaporan tersebut terkait pernyataan mati syahid yang disampaikan JK dalam sebuah ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) yang kemudian viral di media sosial.

Atas laporan tersebut, dia berharap semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan daripada kasus ini berkembang liar di media sosial. "Mari kita hormati proses hukum daripada kita nanti berpolemik di media sosial yang akan menyebabkan konflik horizontal lebih besar lagi. Kami menempatkannya pada proses hukum," kata Stein.

Jika dalam proses hukum JK dinyatakan tidak bersalah, maka hal tersebut menjadi penegasan bahwa JK memang tidak melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan.

"Apabila memang nanti dalam proses hukum dinyatakan Pak JK tidak bersalah ya sudah firm dia tidak bersalah," ucapnya.

JAKARTA - Kesabaran relawan Presiden Prabowo Subianto yang tergabung dalam Arus Bawah Prabowo (ABP) telah mencapai batas. ABP tengah menyiapkan langkah hukum terhadap pernyataan Amien Rais yang dinilai sebagai bentuk fitnah keji, halusinasi, menyesatkan, dan provokatif.

"Ucapan Amien Rais bentuk serangan personal yang serampangan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ini bukan lagi kritik, melainkan tuduhan keji tanpa dasar yang dipaksakan menjadi seolah-olah kebenaran. Pernyataan ini jelas halusinasi dan menyesatkan publik," ujar Ketua DPP Arus Bawah Prabowo (ABP) Supriyanto, Jumat (1/5/2026).

ABP menilai narasi yang dibangun Amien Rais telah melewati batas kewajaran dengan menyeret isu moralitas pribadi tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, ABP menyebut pernyataan Amien Rais sebagai bentuk agitasi yang berpotensi merusak stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

"Kalau kritik disampaikan dengan data dan argumen, itu sehat. Tapi kalau yang disebar adalah asumsi liar, gosip, dan insinuasi keji, itu bukan lagi demokrasi. Itu pembunuhan karakter," katanya.

JAKARTA - Kesabaran relawan Presiden Prabowo Subianto yang tergabung dalam Arus Bawah Prabowo (ABP) telah mencapai batas. ABP tengah menyiapkan langkah hukum terhadap pernyataan Amien Rais yang dinilai sebagai bentuk fitnah keji, halusinasi, menyesatkan, dan provokatif.

"Ucapan Amien Rais bentuk serangan personal yang serampangan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ini bukan lagi kritik, melainkan tuduhan keji tanpa dasar yang dipaksakan menjadi seolah-olah kebenaran. Pernyataan ini jelas halusinasi dan menyesatkan publik," ujar Ketua DPP Arus Bawah Prabowo (ABP) Supriyanto, Jumat (1/5/2026).

ABP menilai narasi yang dibangun Amien Rais telah melewati batas kewajaran dengan menyeret isu moralitas pribadi tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, ABP menyebut pernyataan Amien Rais sebagai bentuk agitasi yang berpotensi merusak stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

"Kalau kritik disampaikan dengan data dan argumen, itu sehat. Tapi kalau yang disebar adalah asumsi liar, gosip, dan insinuasi keji, itu bukan lagi demokrasi. Itu pembunuhan karakter," katanya.

Tak hanya itu, ABP juga menilai pernyataan Amien Rais menunjukkan kecenderungan retorika yang semakin ekstrem dan kehilangan pijakan rasional. ABP menilai publik berhak mendapatkan diskursus politik yang sehat, bukan narasi sensasional yang memicu kegaduhan.

Langkah hukum yang tengah disiapkan akan menyasar dugaan pencemaran nama baik serta penyebaran informasi yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya di ruang publik.

Sebelumnya, Amien Rais dalam sebuah video yang beredar luas melontarkan kritik keras terhadap kedekatan antara Prabowo Subianto dan Teddy Indra Wijaya. Dalam pernyataannya, Amien mengaitkan isu tersebut dengan aspek moralitas dan menyebutnya telah melampaui batas profesionalitas.

Amien juga mengutip analogi historis dan menyampaikan klaim yang disebutnya sebagai “pandangan masyarakat”, yang kemudian memicu kontroversi luas. Pernyataan tersebut segera menuai reaksi keras dari berbagai kalangan yang menilai tudingan itu tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan opini publik.

JAKARTA - Rismon Hasiholan Sianipar menyebut video viral yang menyeret namanya terkait tudingan ke mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memberikan dana Rp5 miliar kepada Roy Suryo untuk memperkarakan ijazah Jokowi, merupakan rekayasa kecerdasan buatan (AI). Dia menyebut konten tersebut dibuat tanpa tanggung jawab dengan memanfaatkan potongan video miliknya.

Rismon menjelaskan, video yang beredar menggunakan materi dari konten asli di kanal YouTube miliknya.

“Kemarin video AI ya, yang video mentahnya itu berasal dari video di kanal saya, Balige Academy. Itu tentang kajian ilmiah saya yang terbaru,” ujarnya dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Rismon-Roy Adu Bukti Ijazah yang disiarkan iNews, Selasa (21/4/2026).

Rismon mengatakan, narasi yang beredar dalam video tersebut bukan berasal darinya. Melainkan diedit oleh seseorang menggunakan AI kemudian disebarluaskan di dunia maya.

“Itulah yang dipakai sebagai bahan mentah untuk menciptakan video AI yang saya menyebutkan nama elit nama bangsa ini, dan jumlah spesifik dari uang yang di apa itu? Rp5 miliar. Itu sama sekali perbuatan seseorang yang tidak bertanggung jawab,” kata dia.

Menurut Rismon, video tersebut berasal dari unggahan lamanya pada 11 Maret 2024, yang kemudian dimanipulasi.

“Ya itu jelas AI karena video mentahnya adalah berasal dari video saya tanggal 11 Maret 2024, satu malam sebelum saya ke Solo, jumpa Pak Jokowi. Itulah dipakai,” ujarnya.

Terkait dorongan agar dirinya memberikan klarifikasi, Rismon menolak bertanggung jawab atas konten yang bukan dibuatnya. Rismon pun meminta aparat penegak hukum mengusut pihak yang pertama kali menyebarkan video tersebut.

“Biarkanlah penyidik di Bareskrim, khususnya Dirtipidsiber untuk menangkap orang yang membuat itu. Pertama kali meng-upload berarti dia yang buat,” terangnya.

Ia juga menilai tidak masuk akal jika dirinya harus membantah satu per satu video serupa yang beredar.

“Banyak, ribuan video AI Mas Roy Suryo juga banyak. Viral atau nggak ya saya tidak tahu, tetapi kan bukan tanggung jawabnya untuk membantah itu,” dalihya.

JAKARTA - Gerakan Aksi Koalisi Masyarakat Sipil menggelar demontrasi di depan kantor Kejati DKI Jakarta , Jakarta, Senin (20/4/2026). Mereka menyampaikan sikap resmi sekaligus seruan terbuka kepada Kejati DKI Jakarta terkait perkembangan penanganan perkara yang melibatkan Roy Suryo beserta pihak terkait dalam dugaan pencemaran nama baik dan polemik ijazah Joko Widodo .

Koordinator Aksi, Adib Alwi mengatakan seharusnya proses hukum memasuki tahap lanjutan berupa pelimpahan tersangka dan barang bukti untuk segera disidangkan. "Kami mendesak kejaksaan segera memproses berkas Perkara Roy Suryo Cs yang telah dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta," katanya. Berkas Perkara Roy Suryo dan Tifa terkait Ijazah Jokowi Dilimpahkan ke Kejati Jakarta

Mereka menilai bahwa perkara ini tidak hanya berdimensi hukum semata, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan politik yang luas. Narasi yang berkembang dalam kasus ini berpotensi memicu disinformasi, polarisasi, serta mengganggu kohesi sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penanganan perkara ini harus dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Menurut Adib, peserta aksi yang terdiri dari kalangan mahasiswa, pemuda dan masyarakat ini merupakan gerakan yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan dan supremasi hukum. Aksi ini merupakan bentuk partisipasi publik dalam mengawal proses penegakan hukum serta memastikan tidak adanya penyimpangan dalam penanganan perkara. "Kami menegaskan bahwa aksi ini dilandasi oleh komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, supremasi hukum, dan tanggung jawab moral sebagai warga negara," ujarnya.

Adib menerangkan, penegakan hukum tidak boleh tunduk pada tekanan kekuasaan maupun kepentingan tertentu. Hukum merupakan instrumen utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan persatuan bangsa.

Adapun tuntutan massa aksi adalah sebagai berikut, pertama, mendesak Kejati DKI Jakarta segera menindaklanjuti dan memproses secara hukum perkara Roy Suryo Cs secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Kedua, menuntut tidak terdapat praktik kolusi, kompromi, ataupun “main mata” dalam penanganan perkara ini. Ketiga, mendesak kajati DKI Jakarta menunjukkan integritas kelembagaan dengan memastikan percepatan proses hukum, atau secara moral dan institusional mempertimbangkan pengunduran diri apabila tidak mampu menjalankan mandat penegakan hukum secara optimal. Breaking News, Penyidik Kejati DKI Jakarta Geledah Kementerian PU

Keempat, menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal proses hukum ini demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Massa berjanji akan kembali turun aksi apabila dalam waktu dekat tidak terdapat kejelasan dan progres nyata dalam penanganan perkara ini. Aksi unjuk rasa berjalan kondusif dengan pengamanan dari pihak kepolisian dan massa membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 16.00 WIB.

JAKARTA - Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri, Faizal Assegaf. Dalam laporannya Faizal Assegaf melaporkan Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo atas dugaan pencemaran nama baik dalam kasus importasi pada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

"Ini sudah kami terima dari Polda Metro Jaya. Pada saat sekarang ini sedang pendistribusian, penyiapan mindik (administrasi penyidikan)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dikutip Jumat (17/4/2026).

Dalam laporan yang diterima, Faizal Assegaf melaporkan terkait pencemaran nama baik. Faizal Assegaf menyebut Budi Prasetyo mencemarkan nama baiknya lantaran diduga menerima fasilitas dalam kasus yang diusut KPK.

"Ini kaitan tentang pencemaran nama baik. Itu di kejadian sekira 8 April ya. Melihat di suatu unggahan pernyataan pemberitaan, ini menyatakan pemeriksaan terhadap korban terkait dugaan telah menerima barang atau fasilitas," ujar dia.

Budi menambahkan, Polda Metro Jaya selanjutnya akan memanggil Faizal Assegaf untuk menyerahkan barang bukti. "Pasti nanti dalam proses tahap berikutnya setelah mindik dipersiapkan, pasti pelapor juga akan dipanggil untuk menyerahkan barang bukti serta pemeriksaan saksi-saksi," jelas dia.

Lihat video: GEGER! KPK Tangkap Bupati Tulungagung, 16 Pejabat Ikut Diamankan!



Diketahui, laporan Faizal Assegaf terhadap Jubir KPK, Budi Prasetyo teregistrasi dengan nomor STTLP/B/2592/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Faizal menilai pernyataan Budi menggiring tuduhan bahwa dirinya terlibat dalam kasus importasi pada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

Faizal mengatakan duduk perkaranya adalah pada Selasa, 7 April 2026 dia dimintai keterangan dan klarifikasi terkait kasus tersebut. Dia mengatakan pemeriksaan selesai dalam waktu 30 menit. Dia mengklaim tak ada keterlibatan terkait penerimaan barang dalam perkara importasi Bea Cukai.

Budi menyatakan, menghormati laporan tersebut sebagai hal konstitusi warga negara. Menurutnya, Polda Metro Jaya akan melihat laporan tersebut secara obyektif.

"Tentu kami memandang tidak ada masalah, karena seluruh proses hukum yang dilakukan oleh KPK dalam pemanggilan kepada para saksi, pemeriksaan kepada yang bersangkutan, termasuk penyitaan, dan apa yang kemudian kami sampaikan kepada masyarakat sebagai bagian dari pertanggungjawaban KPK kepada publik untuk menyampaikan setiap perkembangan penanganan perkara," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (14/4/2026).

Budi menegaskan, seluruh proses penegakan hukum di KPK tetap menjunjung tinggi asas-asas praduga tak bersalah. Menurutnya, apa yang disampaikan sebagai wujud transparan dan akuntabel.

"Untuk apa? Agar masyarakat tidak hanya terinformasi terkait dengan perkembangan penanganan perkara di KPK. Tapi juga agar masyarakat juga bisa ikut memantau sekaligus mengawal bagaimana proses-proses yang dilakukan oleh KPK," ujarnya.

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan bahwa dirinya tidak ada komunikasi sama sekali dengan Rismon Hasiholan Sianipar dalam kasus pencemaran nama baik terhadap dirinya. Rismon kini telah dilaporkan JK ke Bareskrim Polri.

“Tidak ada. Saya itu tidak kenal orangnya kok. Saya tidak pernah ketemu,” kata JK saat ditemui usai membuat laporan di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (8/6/2026).

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan melibatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), meskipun ia telah dituding mendanai Roy Suryo CS sebesar Rp5 miliar dalam kasus ijazah palsu Jokowi.

Bagi JK, masalah ini merupakan masalah dirnya secara pribadi. Apalagi, dirinya bukan tipe orang yang melayangkan kritik secara diam-diam. Justru sebaliknya ia akan mengkritik orang secara jujur dan langsung sesuai dengan apa yag dipahaminya.

“Tidak. Ini kan masalah saya, martabat saya yang dilecehkan. Saya tidak mempunyai sifat itu, mengkritik orang dari belakang. Kalau saya tidak suka saya katakan tidak suka, atau tidak benar,” pungkas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menyambangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) pada hari ini, Rabu (8/4/2026).

Dalam pantauan reporter Bisnis di lokasi, JK tiba pada 11.00 WIB. Dia terlihat mengenakan batik berkelir biru dalam kedatangannya ke Bareskrim Polri.

Hanya saja, belum jelas kedatangan JK ke Bareskrim Polri ini. Sebab, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu hanya menyatakan ingin melapor ke markas reserse kepolisian tersebut.

"Mau melapor," ujar JK di Bareskrim.

Adapun, JK dikawal tim pengacara seperti Abdul Haji Taulaho. Selain itu, Juru Bicara (Jubir) JK, Husain Abdullah juga turut mendampingi kehadiran JK di Bareskrim.

Dikonfirmasi terpisah, Kuasa Hukum JK, Abdul Haji menyatakan bahwa kedatangan ini berkaitan dengan dugaan isu penyebaran hoaks atau pencemaran nama baik terkait Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar.

"[Masih sama terkait] Rismon," tutur Abdul.

Sebelumnya, Rismon dilaporkan ke Bareskrim Polri lantaran diduga telah menuduh JK selaku elit politik yang diduga mendanai gerakan yang mempersoalkan ijazah Jokowi pada Senin (6/4/2026).

Selain Rismon, sejumlah saluran atau channel YouTube juga ikut dilaporkan ke Bareskrim oleh kubu JK. Di antaranya, Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV dan YouTuber Nusantara.

Keempat akun itu dilaporkan atas pernyataan pihak-pihak di Youtube-nya masing-masing. Misalnya terkait Ruang Konsensus yang dalam kontennya menyebut JK memiliki insting berkuasa yang tidak rasional.

Selanjutnya, Mosato TV memuat soal tudingan upaya makar dari JK terkait pemerintah Presiden Prabowo Subianto dari judul kontennya "JK DISERET PIDANA PROVOKASI, MAKAR?".

Namun demikian, laporan tersebut ternyata masih merupakan langkah konsultasi yang dilakukan tim hukum JK dengan tim Dittipidsiber maupun Ditipidum Bareskrim Polri.

Rismon Bantah Tuduhan

Di lain sisi, Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, menegaskan video yang menarasikan Rismon menuduh Jusuf Kalla membiayai kasus ijazah Jokowi adalah hasil kecerdasan buatan atau AI.

“Itu olahan AI semua ya. Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK,” ujar Jahmada Girsang kepada wartawan, Senin (6/4/2026).

Lebih jauh, Jahmada mengemukakan bahwa pihaknya belum ingin banyak berkomentar lantaran dalam pembuatan laporan polisi harus diuji terlebih. Dengan begitu, menurutnya, membuat laporan ke Polisi tidak mudah.

"Biarkan saja dulu, tidak segampang itu membuat laporan, nanti di SPKT diuji dulu bukti-bukti awal apa yang disodorkan," pungkasnya.

Adapun, menanggapi hal ini kubu JK melalui pengacaranya juga enggan terlalu banyak berkomentar. Sebab, penilaian terkait laporan itu bakal diserahkan kepada kepolisian untuk menentukan proses hukum selanjutnya.