Nilai tukar rupiah berada di level Rp17.843 per dolar AS pada perdagangan Senin (22/6) sore. Mata uang Garuda melemah 39 poin atau 0,22 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.

Pelemahan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang Asia yang juga tertekan terhadap dolar AS. Yuan China turun 0,14 persen, peso Filipina melemah 0,57 persen, dan ringgit Malaysia terdepresiasi 0,36 persen.

Sementara itu, dolar Singapura melemah 0,19 persen, yen Jepang turun 0,27 persen, won Korea Selatan terkoreksi 0,62 persen, dan dolar Hong Kong melemah 0,04 persen.

Nasib serupa juga dialami mata uang negara maju. Euro Eropa turun 0,24 persen, poundsterling Inggris melemah 0,36 persen, dolar Australia terkoreksi 0,23 persen, dolar Kanada turun 0,18 persen, dan franc Swiss terdepresiasi 0,24 persen terhadap dolar AS.

Analis mata uang Ibrahim Assuaibi mengatakan sentimen pasar masih dipengaruhi perkembangan hubungan Amerika Serikat dan Iran, meski pembicaraan kedua negara menunjukkan kemajuan.

"Sentimen pasar terguncang setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran mengenai potensi aksi militer tambahan. Namun, pembicaraan AS-Iran di Swiss menghasilkan kemajuan yang cukup baik dan meredakan kekhawatiran gangguan pasokan minyak global," ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis.

Ia menjelaskan pelaku pasar juga mulai mengalihkan perhatian pada sejumlah data ekonomi penting Amerika Serikat yang akan dirilis pekan ini, termasuk revisi produk domestik bruto (PDB) kuartal I 2026 dan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi inti (Core PCE) yang menjadi acuan inflasi Federal Reserve (The Fed).

Dari dalam negeri, Ibrahim menilai pasar masih mencermati potensi kenaikan inflasi akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi serta risiko cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi harga pangan.

Meski demikian, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen melalui berbagai langkah pengendalian, termasuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Ibrahim memperkirakan rupiah bergerak fluktuatif namun masih berpotensi melemah pada perdagangan Selasa (23/6) dalam rentang Rp17.840 hingga Rp17.890 per dolar AS.

Yang ingin kita lakukan adalah memastikan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan finansial sejalan dengan Astacita pemerintah

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) -

Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 di Jawa Timur melalui penguatan pasokan, distribusi, dan sinergi pusat-daerah.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menjelaskan GPIPS merupakan penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan petani di tengah tantangan perubahan iklim serta fluktuasi pangan.

“Yang ingin kita lakukan adalah memastikan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan finansial sejalan dengan Astacita pemerintah,” kata Aida dalam sambutannya di Sidoarjo Jawa Timur, Rabu.

Ia menuturkan strategi GPIPS tetap mengacu pada empat aspek utama pengendalian inflasi yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif dengan fokus penguatan pada aspek ketersediaan pasokan dan distribusi pangan.

Menurutnya, komoditas pangan memiliki dampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki proporsi pengeluaran pangan yang mencapai 60 hingga 80 persen dari total pendapatan rumah tangga, sehingga stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama pemerintah dan BI.

Dalam pelaksanaannya, Aida menyebut GPIPS akan diperkuat melalui sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) maupun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Ia mengatakan GPIPS akan dijalankan melalui tujuh program unggulan yang diarahkan untuk membangun model bisnis pangan terintegrasi dari hulu hingga hilir, seperti hilirisasi pangan, hingga dukungan terhadap program pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta penguatan pengolahan pascapanen.

Ia mengungkapkan BI memilih Jawa Timur sebagai lokasi peluncuran GPIPS karena memiliki posisi strategis sebagai lumbung pangan nasional sekaligus pusat distribusi kawasan timur Indonesia. Jawa Timur tercatat sebagai produsen utama padi, jagung, cabai, tebu, dan susu nasional.

Aida menambahkan, sekitar 80 persen distribusi pangan untuk 19 provinsi di kawasan timur Indonesia juga ditopang dari Jawa Timur yang didukung kapasitas penyimpanan Perum Bulog mencapai 22,81 persen dari kapasitas nasional.

“Kami memilih Jatim juga untuk meminjam semangat patriotik arek-arek Suroboyo dalam menjaga kemerdekaan Indonesia, demi memastikan ketahanan pangan nasional semakin kuat,” ujar Aida.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Bank Indonesia (BI) memprediksi musim hujan bakal mempengaruhi inflasi pada awal 2025 di Bali.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menjelaskan puncak musim hujan berisiko menyebabkan produksi hortikultura kurang optimal, gangguan distribusi, dan berpotensi meningkatkan risiko pertumbuhan hama dan organisme pengganggu tanaman yang dapat mengganggu produksi tanaman pangan dan hortikultura.

"Kewaspadaan tetap perlu dilakukan untuk mengawal stabilitas harga dalam menghadapi periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta libur Idulfitri dan Nyepi pada di kuartal I/2026. Oleh karena itu, sinergi TPID perlu terus diperkuat dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan, khususnya beras dan hortikultura," jelas Erwin dari keterangan resminya, Selasa (6/1/2025).

Untuk menghadapi potensi tekanan inflasi ke depan, Erwin menyebut perlu terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali melalui implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.

Strategi 4K akan diperkuat melalui tiga fokus utama yakni stabilitas pasokan, efisiensi distribusi, dan penguatan regulasi. Ke depan, TPID Provinsi dan seluruh TPID Kabupaten/Kota di Bali akan terus mendorong penguatan dan perluasan pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai upaya menjaga inflasi yang stabil melalui penguatan regulasi, stabilitas pasokan, dan efisiensi distribusi.

BI juga akan melakukan intensifikasi operasi pasar yang terencana, pengawasan dan percepatan penyaluran SPHP, penguatan produksi dalam daerah, kerja sama antar daerah baik intra-Bali maupun dengan luar Bali, peningkatan efisiensi rantai pasok pangan, dan membangun ekosistem ketahanan pangan yang inklusif dengan melibatkan BUMDes, Perumda pangan, dan koperasi.

Sinergi pengendalian inflasi pangan juga mencakup kolaborasi antara pelaku hulu dan hilir, mulai dari petani, penggilingan, Perumda pangan, KDKMP, SPPG, hingga sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe), yang diperkuat melalui regulasi pemanfaatan produk pangan lokal oleh pelaku usaha di daerah. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali optimis inflasi pada 2026 akan tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5%±1%

Sebagai informasi, BPS Provinsi Bali mencatat inflasi di Bali pada Desember 2025 secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,70% (MtM), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,40% (MtM).

Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali mengalami peningkatan menjadi 2,91% (YoY) dari 2,51% (YoY) pada November 2025. Inflasi Bali pada Desember 2025 terjaga dalam sasaran 2,5±1% dan lebih rendah dibandingkan Nasional yang sebesar 2,92% (YoY).

Capaian inflasi Bali sejalan dengan pertumbuhan Bali tahun 2025 yang diperkirakan berada pada batas atas kisaran 5,0-5,8% (YoY). Secara spasial, seluruh Kabupaten/Kota di Bali mengalami inflasi bulanan pada Desember 2025.

Denpasar mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,38% (MtM) atau inflasi tahunan sebesar 3,45% (YoY), diikuti Tabanan sebesar 1,02% (MtM) atau 2,70 (YoY). Selanjutnya, Singaraja mengalami inflasi bulanan sebesar 0,69% (MtM atau inflasi tahunan 2,51% (YoY).

Lebih lanjut Badung mengalami inflasi bulanan sebesar 1,12% (MtM) atau 2,37% (YoY). Inflasi disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring dengan keterbatasan pasokan akibat curah hujan tinggi di daerah sentra penghasil Bali.

Berdasarkan komoditasnya, secara bulanan inflasi Desember 2025 terutama bersumber dari kenaikan harga cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, tomat, dan pemeliharaan/service. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga canang sari, kangkung, cabai merah, beras, dan tongkol diawetkan.