REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti kebocoran gula rafinasi ke pasar konsumsi. Ia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab gula petani sulit terserap, menekan harga di tingkat petani, dan memperburuk tata niaga gula nasional.

Amran mengatakan, persoalan pergulaan nasional tidak hanya bertumpu pada produksi, tetapi juga pada lemahnya pengendalian distribusi. Di tengah kebutuhan gula nasional yang masih tinggi, gula dalam negeri justru menghadapi hambatan penyerapan di pasar.

“Kami menemukan adanya rembesan gula rafinasi yang masuk ke pasar sebagai gula konsumsi. Ini sangat membahayakan karena menekan harga dan membuat gula petani tidak terserap,” ujar Mentan dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Ia menerangkan, laporan mengenai peredaran gula rafinasi di pasar konsumsi diterima pemerintah dari sejumlah daerah sentra tebu. Temuan tersebut, kata dia, antara lain berasal dari Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius karena karakter visual gula rafinasi impor dan gula putih konsumsi domestik kerap sulit dibedakan di lapangan. Kondisi itu membuat pasar gula konsumsi makin rentan terhadap kebocoran distribusi yang pada akhirnya merugikan petani tebu.

“Kalau ini tidak ditertibkan, petani yang paling dirugikan,” ujarnya.

Amran kemudian menyinggung anomali dalam tata niaga gula nasional. Di satu sisi, Indonesia masih membutuhkan tambahan pasokan gula, tetapi di sisi lain gula produksi dalam negeri justru tidak sepenuhnya terserap.

Ia menyebut gejala serupa juga terjadi pada molase atau tetes tebu. Harga molase yang sebelumnya berada di kisaran Rp 1.900 per liter, menurut dia, turun hingga sekitar Rp 1.000 per liter pada Maret 2026.

Berdasarkan proyeksi 2025, luas panen tebu eksisting mencapai 563.357 hektare dengan produktivitas Gula Kristal Putih (GKP) sebesar 4,74 ton per hektare atau setara 69,35 ton tebu per hektare. Dari capaian tersebut, produksi GKP diperkirakan sebesar 2,67 juta ton.

Adapun kebutuhan gula nasional mencapai 6,7 juta ton, terdiri atas 2,8 juta ton gula konsumsi dan 3,9 juta ton gula industri. Dengan struktur kebutuhan tersebut, pembenahan sektor pergulaan dinilai tidak cukup hanya melalui tambahan pasokan, tetapi juga harus dibarengi penataan hulu dan hilir secara menyeluruh.

Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan langkah pengendalian melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas), disertai pengawasan distribusi yang lebih ketat. Langkah itu diposisikan sebagai upaya menutup kebocoran gula rafinasi agar tidak masuk ke pasar konsumsi rumah tangga.

Di saat yang sama, Kementerian Pertanian juga mempercepat pembenahan sektor hulu. Salah satu titik yang disorot adalah dominasi tanaman tebu tua yang sudah tidak lagi produktif dan selama ini menahan laju peningkatan hasil.

Amran mengatakan, sekitar 70 hingga 80 persen tanaman tebu nasional saat ini sudah tidak layak dipertahankan. Pemerintah menilai peremajaan kebun tebu menjadi syarat mendasar jika target swasembada gula konsumsi ingin dicapai dalam waktu dekat.

“Kami telah menganggarkan Rp 1,7 triliun untuk program bongkar ratoon, dengan target peremajaan sekitar 300 ribu hektare secara bertahap,” kata Amran.

Bisnis.com, JAKARTA — Banjirnya gula rafinasi ke pasar konsumsi disebut menjadi biang keladi terganggunya penyerapan gula petani hingga memukul kinerja industri gula nasional. Kondisi ini bahkan membuat entitas gula BUMN, PT Sinergi Gula Nusantara atau SugarCo, mencatat kerugian hingga Rp680 miliar pada 2025.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut, ada anomali di pasar gula nasional, di mana produksi dalam negeri tidak terserap meski kebutuhan masih bergantung pada impor.

Data Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan, total kebutuhan gula nasional mencapai 6,7 juta ton, yang terdiri atas 3,9 juta ton untuk industri dan 2,8 juta ton untuk konsumsi. Di sisi lain, produksi gula kristal putih (GKP) hanya mencapai 2,67 juta ton. Ini artinya, Indonesia masih kekurangan 4,03 juta ton untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri.

“Yang terjadi di lapangan, Bu, kita buka saja, rafinasi banjir. Kalau bocor, sedikit-sedikit. Ini banjir. Nah, itu terjadi kami langsung telepon karena ada laporan dari petani di Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulsel, itu rafinasi yang langsung masuk ke lapangan, ke pasar,” kata Amran dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, masuknya gula rafinasi ke pasar konsumsi menyebabkan harga gula lokal tertekan dan membuat produk petani serta turunan seperti molase tidak laku di pasaran.

“Nah, gara-gara yang tadi [SugarCo membukukan rugi], rembesan rafinasi bisa keluar, jadi aneh bin ajaib. Kita impor tapi gula kita tidak bisa laku, kita impor tapi molase kita tidak bisa laku, aneh banget kan?” tuturnya.

Dia menyebut, harga tetes tebu atau molase yang sebelumnya berada di kisaran Rp1.900 per kilogram, turun drastis hingga sekitar Rp1.000. Kondisi tersebut juga berdampak pada kinerja subholding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang mengalami kerugian sekitar Rp600 miliar.

Menurutnya, seharusnya seluruh gula produksi PTPN dapat terserap. Namun, hal itu tidak terjadi akibat adanya rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi.

Terkait hal ini, Amran menyampaikan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk membenahi industri gula, khususnya melalui program bongkar ratoon atau peremajaan tanaman tebu. Dia menjelaskan bahwa pada tahun ini pemerintah kembali mengalokasikan peremajaan seluas 100.000 hektare, melanjutkan program tahun sebelumnya yang realisasinya masih rendah.

Dia optimistis jika program tersebut berjalan konsisten, swasembada gula konsumsi dapat segera tercapai sebelum berlanjut ke penguatan gula industri. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang hilirisasi molase menjadi bioetanol.

Meski begitu, Amran menyebut, perlu adanya pengendalian gula rafinasi yang dinilai menjadi akar persoalan di pasar. “Kami sangat butuh dikendalikan rafinasi, yang mengendalikan adalah pemerintah. Kalau perlu BUMN ambil bagian supaya bisa kita mengendalikan,” tuturnya.

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menegaskan bahwa tekanan di tingkat petani juga berimbas langsung ke kinerja korporasi, imbas gula rafinasi yang merembes ke pasar.

“SugarCo membukukan rugi Rp680 miliar [tahun lalu] akibat daripada harga yang memang tidak cukup baik, akibat daripada impor gula yang tidak terkontrol,” ujar Dony.

Dia menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan secara parsial dan membutuhkan pembenahan menyeluruh. Di sisi lain, Dony juga mengungkapkan pemerintah sebelumnya telah menggelontorkan subsidi senilai Rp1,5 triliun untuk menyerap gula petani, namun hasilnya belum optimal.

Menurutnya, upaya menuju swasembada gula membutuhkan dukungan regulasi yang kuat, terutama untuk mengendalikan kebocoran gula rafinasi.

“Tentu kita harapkan didukung oleh regulasi yang cukup kuat. Kalau tidak, menurut saya, akan sulit bagi kami untuk bisa menghadapi harga gula yang kemudian menjadi kebocoran daripada impor gula rafinasi yang masuk ke dalam masyarakat,” ujarnya.

Konsumsi Turun, Impor Tetap Tinggi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya dinamika menarik di pasar gula nasional sepanjang 2025. Di satu sisi, produksi gula dalam negeri meningkat. Namun, di sisi lain, konsumsi rumah tangga justru menurun dan ketergantungan impor masih tinggi.

Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan, konsumsi gula rumah tangga pada 2025 berada di kisaran 1,4 juta—1,5 juta ton atau hanya sekitar 23,13% dari total penggunaan gula nasional. Secara keseluruhan, total konsumsi gula mencapai 6,33 juta ton, dengan porsi terbesar berasal dari industri pengolahan serta sektor horeka.

BPS juga mencatat tren penurunan konsumsi, baik secara total maupun per kapita. Konsumsi gula per kapita turun menjadi 5,15 kilogram per tahun. Menurut Sonny, kondisi ini bisa dipengaruhi perubahan pola hidup masyarakat yang mulai mengurangi konsumsi gula atau beralih ke makanan jadi.

Dari sisi pasokan, produksi gula nasional meningkat menjadi 2,67 juta ton pada 2025 dari sebelumnya 2,47 juta ton pada 2024. Kenaikan ini ditopang oleh peningkatan luas panen tebu menjadi 563.000 hektare dari 521.000 hektare pada tahun sebelumnya.

Namun demikian, peningkatan produksi tersebut belum mampu menutup kebutuhan dalam negeri. Indonesia masih mengimpor gula dalam jumlah besar yang berada dari Brasil, Thailand, dan Australia selama 3 tahun terakhir.

“Secara total kita pada tahun 2025 melakukan impor terhadap komoditas gula ini di Harmonize System Code 1701 itu sebesar 3,93 juta ton,” pungkasnya.

Kami berkomitmen hadir di tengah petani, termasuk di Blora, memastikan hasil panen tebu mereka tersalur dengan baik ke pabrik gula

Semarang (ANTARA) - Perum Bulog menegaskan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan petani tebu di Kabupaten Blora dengan membantu penyaluran hasil panen tebu masyarakat ke pabrik gula (PG) milik PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang tersebar di wilayah Jawa Tengah.

Direktur Utama Perum BULOG Dr. Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangannya di Semarang, Jawa Tengah, Kamis, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya Bulog dalam memperkuat ekosistem pangan nasional sekaligus memastikan hasil panen petani terserap secara optimal oleh industri pengolahan gula dalam negeri.

Selain itu, Bulog siap berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan petani dengan kapasitas industri gula nasional.

“Kami berkomitmen hadir di tengah petani, termasuk di Blora, untuk memastikan hasil panen tebu mereka dapat tersalurkan dengan baik ke pabrik gula, sehingga memberikan nilai tambah dan kepastian pasar bagi petani,” ujarnya.

Komitmen ini juga menjadi respons konstruktif atas dinamika yang berkembang di lapangan, termasuk adanya aksi penyampaian aspirasi oleh sebagian petani tebu di Blora.

Bulog memandang aspirasi tersebut sebagai bagian dari perhatian bersama untuk memperbaiki tata niaga tebu dan gula nasional agar semakin berpihak kepada petani.

Bulog menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, PTPN, dan SGN, guna memastikan proses penyerapan berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi petani.

Dengan langkah ini, Bulog berharap dapat meredam berbagai persepsi negatif yang berkembang, sekaligus menunjukkan kehadiran nyata negara dalam menjaga stabilitas sektor pangan dan kesejahteraan petani.

Pewarta: Teguh Imam Wibowo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Pertanian (Kementan) angkat suara mengenai harga bahan atau komoditas pangan yang selalu mengalami dinamika hampir setiap harinya di pasaran.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan pemerintah telah berusaha keras dalam upaya untuk menstabilkan harga bahan pangan di pasaran. Harga bahan pangan yang naik-turun tersebut, sebut Sudaryono, adalah hal yang wajar terjadi.

"Komoditas itu pasti naik-turun, yang harus dicatat oleh awak media adalah jangan sampai kalau naik, naik lama. Misalnya, naik sehari, kalau bisa diturunkan segera, pun kalau turun terlalu murah juga enggak boleh turun lama-lama, harus kita naikkan gitu," ucap Sudaryono di sela-sela kunjungannya di Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/11/2025) malam.

Dirinya mengungkapkan, bila harga komoditas pangan terlalu rendah maka akan berdampak buruk pada peternak maupun petani. Namun, bila harga bahan pangan cenderung tinggi, maka akan merugikan masyarakat.

"Kenapa ada HAP dan HET itu tujuannya, untuk menjamin bahwa pembeli yaitu konsumen dan produsennya sama-sama happy gitu loh. Jadi 'Oh pak harga cabai naik' oke naik berapa lama? Kalau naik seminggu, dua minggu enggak turun, nah, itu baru masalah. Kita berupaya kalau ada kenaikan, segera kita turunkan. Kalau ada penurunan drastis harus kita naikkan gitu ya," ungkapnya.

Politikus Gerindra tersebut pun menegaskan bahwa tugas pemerintah bukan hanya untuk menurunkan harga barang semata. Namun, juga melakukan intervensi terhadap para pemasok komoditas tersebut, yakni para petani, peternak, hingga pekebun agar mendapatkan pendapatan yang layak dan kesejahteraan yang memadai.

"Harga gabah terlalu murah ya kita naikkan, dengan Bulog ngambil Rp6.500 misalnya, atau harga gula di tingkat petani, petani tebu nggiling kemudian harga gulanya terlalu murah, enggak dibeli. IDFood, RNI yang ditugasi oleh negara, dikasih anggaran Rp1,5 triliun untuk membeli untuk melindungi produsen. Jadi, atas bawah sama-sama happy lah, kira-kira gitu ya," tegasnya.

Pemerintah, tegasnya, akan senantiasa memonitor dinamika harga dan distribusi pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen dan supaya produsen menerima penghasilan yang setimpal.

"Yang perlu diperhatikan adalah kalau naik jangan lama-lama, kalau turun juga jangan lama-lama. Naik turun itu hal yang biasa. Insyaallah kita stabilkan semua," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyebutkan bahwa kondisi penyerapan gula petani mulai menunjukkan perbaikan setelah sebelumnya terganggu oleh masuknya gula rafinasi ke pasar konsumsi.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan Widiastuti mengatakan Satgas Pangan Polri telah menjalankan peran pengawasan dan pengendalian, sehingga kondisi pasar gula nasional mulai membaik.

"Sudah mulai ada perbaikan. Harga juga sudah stabil,” kata Widiastuti saat ditemui di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan keluhan dari petani terkait penyerapan produksi gula juga disebut sudah tidak terdengar lagi.

Masuknya gula impor jenis rafinasi sempat melemahkan posisi gula kristal putih produksi petani lokal. Pada Agustus lalu, misalnya, rembesan gula rafinasi ke pasar retail menyebabkan penumpukan sebanyak 65 ton gula di 17 pabrik di Jawa Timur. Gula tersebut gagal terserap pasar dan akhirnya menumpuk di gudang.

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp1,5 triliun sebagai bentuk intervensi untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung penyerapan gula petani.

Dana tersebut berasal dari PT Danantara Asset Management (Persero) atau DAM dalam bentuk shareholder loan, yang kemudian digunakan untuk mendukung pembelian gula oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food selaku BUMN di bidang pangan.

Dengan dana tersebut, ID Food kemudian melakukan offtake atau pembelian gula petani tebu yang berasal dari pabrik gula PT PG Sinergi Gula Nusantara (SGN) maupun pabrik gula milik ID Food sendiri.

Penyerapan ini secara khusus difokuskan pada gula hasil produksi petani tebu, dan diharapkan menjadi stimulus untuk membantu pemerintah membentuk stabilitas harga gula dari hulu hingga hilir.

Kebijakan offtake ini juga diharapkan dapat menghentikan rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi, sehingga tidak menimbulkan tambahan tekanan pada biaya logistik maupun aspek pembiayaan yang tengah berjalan.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional per 13 Oktober 2025, rata-rata harga gula pasir lokal tercatat Rp18.109 per kilogram, berada di atas harga acuan penjualan (HAP) nasional sebesar Rp17.500 per kilogram.

Adapun harga pekan sebelumnya, pada 30 September 2025, tercatat Rp18.065 per kilogram.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025