Dengan sertifikat halal, produk UMKM memiliki peluang yang lebih luas untuk masuk ke pasar nasional bahkan internasional

Tangerang (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan sertifikasi halal telah berkembang menjadi instrumen penting memberikan nilai tambah bagi produk sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar.

"Halal value memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Dengan sertifikat halal, produk UMKM memiliki peluang yang lebih luas untuk masuk ke pasar nasional bahkan internasional, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan," ujar Haikal usai menyerahkan 5.000 sertifikat halal bagi UMKM binaan PT Gajah Tunggal di Gedung Griya Ganesha Jatiuwung Kota Tangerang, Banten, Senin.

Ia menuturkan sertifikasi halal menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan daya saing produk sekaligus memperluas peluang pasar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Program ini bukan sekadar penyerahan sertifikat, tetapi merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM. Ketika produk memiliki sertifikasi halal, kepercayaan konsumen akan meningkat dan peluang usaha pun semakin terbuka," katanya.

Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan menyampaikan apresiasi kepada PT Gajah Tunggal yang telah memfasilitasi penerbitan 5.000 sertifikat halal bagi UMKM binaannya.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk nyata sinergi antara dunia industri dan pemerintah dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Tangerang terus berkomitmen memperkuat sektor UMKM melalui berbagai program pemberdayaan, mulai dari pelatihan, pendampingan usaha, fasilitasi legalitas, digitalisasi pemasaran, hingga kemudahan akses sertifikasi halal.

Menurutnya, penguatan UMKM menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah karena sektor tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

"Kami ingin UMKM Kota Tangerang terus berkembang dan naik kelas. Kami akan terus menghadirkan berbagai kemudahan agar para pelaku usaha memiliki kemampuan untuk bersaing, baik dari sisi kualitas produk, legalitas usaha, maupun akses pasar," lanjutnya.

Maryono berharap, kepemilikan sertifikat halal dapat menjadi motivasi bagi para pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk, menjaga standar produksi, berinovasi, dan memanfaatkan peluang pemasaran digital sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

"Semoga semakin banyak UMKM Kota Tangerang yang mampu menembus pasar modern, memperluas jaringan usahanya, bahkan membawa produk lokal ke pasar global. Dengan kolaborasi yang terus terjalin antara pemerintah, dunia industri, dan pelaku usaha, saya optimistis UMKM akan menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang yang inklusif dan berkelanjutan," kata Maryono.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengharmonisasikan sekitar 1.060 kode klasifikasi barang atau Harmonized System Code (Kode HS) untuk memperkuat pengawasan produk wajib halal yang masuk dan beredar di Indonesia.

Kepala BPJPH Haikal Hasan mengatakan harmonisasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari kesiapan penerapan kebijakan wajib halal pada Oktober 2026.

“Sampai saat ini kami telah mengidentifikasi 1.060 item yang kita harmonisasikan dalam rangka pengecekan (halal) itu dan akan bertambah terus,” kata Haikal di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa.

Kode HS merupakan kode klasifikasi barang yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis produk dalam kegiatan perdagangan dan kepabeanan internasional.

Melalui harmonisasi Kode HS, BPJPH menyelaraskan daftar kode barang dengan kategori produk yang wajib bersertifikat halal sehingga pengawasan terhadap produk impor dapat dilakukan lebih mudah, terintegrasi, dan tepat sasaran sejak pengiriman dan di pintu masuk negara.

Menurut dia, harmonisasi Kode HS diperlukan untuk memastikan produk yang masuk ke Indonesia dapat teridentifikasi secara lebih jelas dalam proses pengawasan halal.

Ia mengatakan pengawasan tersebut berlaku terhadap produk dari seluruh negara, baik melalui pemeriksaan di negara asal maupun saat produk masuk ke Indonesia.

“Dan itu berlaku untuk semua negara. Akan kita inspeksi di negara asalnya, juga masuknya di sini juga,” ujar dia.

Haikal menjelaskan pengawasan produk wajib halal merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Ia mengatakan produk yang masuk, diperdagangkan, dan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

Sementara itu, produk yang dikategorikan nonhalal tetap dapat beredar sepanjang mencantumkan keterangan nonhalal sesuai ketentuan.

“Jadi bukan dilarang, cuma dilabeli, sehingga kita punya pilihan mana halal mana non-halal,” ujar dia.

Kebijakan wajib sertifikasi halal akan diperluas mulai Oktober 2026 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Perluasan tersebut mencakup sejumlah produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia, termasuk produk makanan, minuman, bahan baku, hasil sembelihan, serta berbagai barang gunaan tertentu.

BPJPH menyatakan telah mempercepat penerbitan hingga 10 ribu sertifikat halal per hari pada awal Mei 2026 bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan data badan pada 1 Mei 2026, terdapat sekitar 3 juta pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal dari sekitar 66 juta UMKM di Indonesia.

Haikal mengatakan BPJPH terus memperkuat kerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga, dan organisasi terkait untuk memperluas implementasi jaminan produk halal nasional.

Ia menyebut BPJPH telah bekerja sama dengan sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kepolisian RI, dan lembaga lain yang terkait dengan penguatan ekosistem sertifikasi halal.

Pada Selasa, BPJPH menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk memperkuat pengawasan produk impor melalui pertukaran data, pengawasan bersama, dan koordinasi penegakan hukum di pintu masuk negara.

“Ini salah satu bagian daripada perjalanan panjang (penegakan aturan sertifikasi) halal melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai amanat undang-undang yang sering diucapkan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto,” kata Haikal.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Fambras sudah melakukan kunjungan ke kami dan staf kami pun sudah melakukan kunjungan ke Brasil

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan menerapkan pencantuman logo halal Indonesia pada daging impor asal Brasil yang masuk ke pasar domestik mulai Oktober 2026.

“Ketika kita melihat daging (impor) dari Brasil yang telah tersertifikasi halal, satu temuan yang kami temukan bahwa logo halal dari BPJPH dari Republik Indonesia belum terdapat pada logo (halal) Brasil,” kata Kepala BPJPH Haikal Hasan di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa.

Babe Haikal, sapaan akrabnya, mengatakan produk daging impor termasuk Meat Bone Meal atau pakan ternak asal Brasil sejauh ini telah memiliki sertifikasi halal dari lembaga sertifikasi halal Brasil, Fambras.

Menurut dia, BPJPH dan lembaga halal Brasil tersebut sebelumnya telah menandatangani Mutual Recognition Agreement (MRA) atau perjanjian saling pengakuan sertifikasi halal.

Ia mengatakan pihak BPJPH juga telah melakukan kunjungan ke Brasil untuk memastikan proses sertifikasi halal berjalan sesuai standar yang berlaku di Indonesia.

“Fambras sudah melakukan kunjungan ke kami dan staf kami pun sudah melakukan kunjungan ke Brasil dan kami di Jakarta sudah menandatangani Mutual Recognition Agreement dengan Brasil," ujarnya.

Meski demikian, Babe Haikal mengatakan logo halal BPJPH dari Indonesia saat ini belum tercantum pada daging halal asal Brasil yang masuk ke Indonesia.

Menurut dia, pencantuman logo halal Indonesia diperlukan untuk memperkuat kepastian informasi bagi konsumen terhadap produk halal impor yang beredar di pasar domestik.

“(Pencantuman logo halal RI) itu akan kita terapkan secepat mungkin Oktober 2026 yang akan datang,” ungkapnya.

Selain Brasil, BPJPH juga tengah memperkuat kerja sama halal dengan sejumlah negara melalui pengakuan sertifikasi halal dan pembentukan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN), antara lain dengan Bangladesh dan Yaman.

Babe Haikal menjelaskan penguatan pengawasan sertifikasi halal menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Ia mengatakan produk yang masuk, diperdagangkan, dan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, sedangkan produk non-halal wajib mencantumkan label non-halal.

“Produk (halal) yang masuk ke Indonesia, didistribusikan, dijualbelikan, diedarkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal,” ucapnya.

BPJPH bekerja sama dengan Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk melakukan inspeksi terhadap produk impor di negara asal dan di pintu masuk negara guna memastikan standar halal dipenuhi sebelum produk beredar di Indonesia.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan pengawasan bersama diperlukan agar pemeriksaan produk impor lebih efektif dibandingkan setelah barang beredar di pasar.

“Kalau mencari tahu halal tidak halal-nya di supermarket atau di pasar itu kerja berat. Oleh karena itu butuh kerja sama dengan Karantina,” kata Karding.

Barantin dan BPJPH pada Selasa menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pengawasan produk impor melalui pertukaran data, pengawasan bersama, dan koordinasi penegakan hukum di pintu masuk negara.

Kebijakan wajib sertifikasi halal akan diperluas pada Oktober 2026 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Di dalam negeri, BPJPH menyatakan telah mempercepat penerbitan hingga 10 ribu sertifikat halal per hari bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mengejar implementasi kebijakan tersebut. Dari sekitar 66 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 3 juta yang memiliki sertifikat halal.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kalau mencari tahu halal tidak halal-nya di supermarket atau di pasar itu kerja berat

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pengawasan produk impor di pintu masuk negara.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan kerja sama tersebut dilakukan untuk memastikan produk yang beredar di Indonesia memenuhi aspek kesehatan sekaligus ketentuan label halal dan non-halal.

“Kami melakukan penandatanganan nota kerja sama karena kami paham bahwa produk-produk yang beredar khususnya di Indonesia ini harus dipastikan dua hal. Yang pertama dia harus sehat, yang kedua dia harus dipastikan (ada label) halal (atau non-halal),” kata Karding di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pengawasan melalui pintu masuk negara akan membuat pemeriksaan produk impor lebih efektif dibandingkan pengawasan setelah barang beredar di pasar.

“Kalau mencari tahu halal tidak halal-nya di supermarket atau di pasar itu kerja berat. Oleh karena itu butuh kerja sama dengan Karantina, dihadang di border supaya mempermudah,” ujarnya.

Karding menjelaskan kerja sama tersebut mencakup pertukaran data, pengawasan dan pengendalian bersama, hingga koordinasi penegakan hukum terhadap produk impor yang tidak memenuhi ketentuan halal.

Ia mengatakan Barantin memiliki data detail terkait barang yang masuk ke Indonesia, mulai dari jenis komoditas, negara asal, hingga perusahaan pengirim.

“Di Karantina itu kalau ada barang mau datang ketahuan; ini daging, ini dari negaranya mana, perusahaannya apa, sehingga tinggal kita koordinasi ke BPJPH,” ungkap Karding.

Selain itu, kedua lembaga juga akan melakukan pendidikan dan penguatan kapasitas teknis bersama agar pengawasan produk pangan dan komoditas impor dapat berjalan lebih optimal.

Sementara itu, Kepala BPJPH Haikal Hasan mengatakan kerja sama dengan Barantin menjadi bagian dari penguatan ekosistem sertifikasi halal nasional.

Babe Haikal, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa BPJPH saat ini telah mengharmonisasikan sekitar 1.060 HS Code untuk mendukung pengawasan produk halal yang masuk ke Indonesia.

Ia mengatakan pengawasan dilakukan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga melalui inspeksi di negara asal produk.

Setelah proses penandatanganan, BPJPH bersama Barantin turut melakukan inspeksi terhadap sejumlah produk impor, termasuk meat bone meal atau bahan pakan ternak.

“Meat bone meal yang pakan ternak kalau kita lihat ada yang belum memenuhi standar halal, akan kami terapkan dan tegakkan mulai Oktober 2026,” ujarnya.

Babe Haikal menegaskan produk non-halal tetap diperbolehkan beredar di Indonesia sepanjang mencantumkan label non-halal sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan produk yang masuk, diperdagangkan, dan diedarkan di Indonesia memiliki sertifikat halal, sedangkan produk non-halal wajib diberi keterangan non-halal.

“Jadi non halal bukan dilarang, cuma dilabeli sehingga kita jelas punya pilihan mana halal mana non-halal,” ucapnya.

Barantin dan BPJPH telah berencana menjajaki kerja sama pengawasan komoditas impor halal melalui integrasi pengawasan pre-border, at-border, dan post-border guna memperkuat perlindungan konsumen dan kelancaran perdagangan lintas negara sejak awal Mei.

Barantin mencatat nilai komoditas ekspor yang mendapatkan tindakan karantina sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp393 triliun dengan penerbitan lebih dari 2,6 juta sertifikat karantina.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan menyatakan tak masalah para pelaku usaha menjajakan produk nonhalal seperti alkohol hingga babi. Namun, ia meminta agar para pelaku usaha mencantumkan logo nonhalal.

Hal itu diungkapkan Haikal saat Raker bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026). Ia berkata, pihaknya tengah berupaya menyosialisasikan sertifikat halal.

"Kami sekarang tengah mengupayakan sosialisasi yang baik karena mengingat di sosmed itu luar biasa hambatan dalam halal menuju WHO, hambatan ini karena gak memahami," kata Haikal.

Haikal menegaskan, logo halal itu diperuntukan produk halal. Sebaliknya, logo nonhalal hanya diperuntukan bagi produk nonhalal.

"Sehingga penjualan babi, babi panggang, alkohol itu gak masalah sebenarnya, silakan. Negara cuma minta dicantumkan bahwa itu non-halal itu saja. Tetapi sosmed itu luar biasa dan selalu mereka itu berada dalam kemenangan," terang Haikal.

Kendati demikian, Haikal berkata, pihaknya tengah menjalin kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membangun ekosistem halal.

"119 kabupaten di seluruh indonesia kota siapkan ekosistem itu. Ada dari mulai satgasnya, dari mulai perdanya. Kita ajak kemendagri karena di UU Kemendagri, PP Nomor 25 tahun 2025 itu memberikan sertifikat halal pak dari anggaran daerah," sebutnya.