Fambras sudah melakukan kunjungan ke kami dan staf kami pun sudah melakukan kunjungan ke Brasil

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan menerapkan pencantuman logo halal Indonesia pada daging impor asal Brasil yang masuk ke pasar domestik mulai Oktober 2026.

“Ketika kita melihat daging (impor) dari Brasil yang telah tersertifikasi halal, satu temuan yang kami temukan bahwa logo halal dari BPJPH dari Republik Indonesia belum terdapat pada logo (halal) Brasil,” kata Kepala BPJPH Haikal Hasan di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa.

Babe Haikal, sapaan akrabnya, mengatakan produk daging impor termasuk Meat Bone Meal atau pakan ternak asal Brasil sejauh ini telah memiliki sertifikasi halal dari lembaga sertifikasi halal Brasil, Fambras.

Menurut dia, BPJPH dan lembaga halal Brasil tersebut sebelumnya telah menandatangani Mutual Recognition Agreement (MRA) atau perjanjian saling pengakuan sertifikasi halal.

Ia mengatakan pihak BPJPH juga telah melakukan kunjungan ke Brasil untuk memastikan proses sertifikasi halal berjalan sesuai standar yang berlaku di Indonesia.

“Fambras sudah melakukan kunjungan ke kami dan staf kami pun sudah melakukan kunjungan ke Brasil dan kami di Jakarta sudah menandatangani Mutual Recognition Agreement dengan Brasil," ujarnya.

Meski demikian, Babe Haikal mengatakan logo halal BPJPH dari Indonesia saat ini belum tercantum pada daging halal asal Brasil yang masuk ke Indonesia.

Menurut dia, pencantuman logo halal Indonesia diperlukan untuk memperkuat kepastian informasi bagi konsumen terhadap produk halal impor yang beredar di pasar domestik.

“(Pencantuman logo halal RI) itu akan kita terapkan secepat mungkin Oktober 2026 yang akan datang,” ungkapnya.

Selain Brasil, BPJPH juga tengah memperkuat kerja sama halal dengan sejumlah negara melalui pengakuan sertifikasi halal dan pembentukan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN), antara lain dengan Bangladesh dan Yaman.

Babe Haikal menjelaskan penguatan pengawasan sertifikasi halal menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Ia mengatakan produk yang masuk, diperdagangkan, dan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, sedangkan produk non-halal wajib mencantumkan label non-halal.

“Produk (halal) yang masuk ke Indonesia, didistribusikan, dijualbelikan, diedarkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal,” ucapnya.

BPJPH bekerja sama dengan Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk melakukan inspeksi terhadap produk impor di negara asal dan di pintu masuk negara guna memastikan standar halal dipenuhi sebelum produk beredar di Indonesia.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan pengawasan bersama diperlukan agar pemeriksaan produk impor lebih efektif dibandingkan setelah barang beredar di pasar.

“Kalau mencari tahu halal tidak halal-nya di supermarket atau di pasar itu kerja berat. Oleh karena itu butuh kerja sama dengan Karantina,” kata Karding.

Barantin dan BPJPH pada Selasa menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pengawasan produk impor melalui pertukaran data, pengawasan bersama, dan koordinasi penegakan hukum di pintu masuk negara.

Kebijakan wajib sertifikasi halal akan diperluas pada Oktober 2026 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Di dalam negeri, BPJPH menyatakan telah mempercepat penerbitan hingga 10 ribu sertifikat halal per hari bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mengejar implementasi kebijakan tersebut. Dari sekitar 66 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 3 juta yang memiliki sertifikat halal.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan alias Babe Haikal mengungkapkan produk impor asal Amerika Serikat (AS) akan memiliki dua label halal di kemasan, yakni label yang diberikan oleh otoritas Negeri Paman Sam dan Indonesia.

"Label halal Amerika akan berdampingan dengan label halal kita. Itu tercantum dalam Mutual Recognition Agreement (MRA)," ujar Babe Haikal dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (23/2).

Ia menjelaskan MRA merupakan kerja sama pengakuan standar halal antara BPJPH dan lembaga halal luar negeri yang telah melalui proses asesmen ketat.

Melalui mekanisme tersebut, produk yang sudah memperoleh sertifikat halal dari lembaga yang diakui tidak perlu melalui pemeriksaan ulang dari awal di Indonesia.

"Hanya diregister, tidak lagi diproses dari awal. Dan harus dicatat, ini terjadi bukan hanya untuk Amerika," ujarnya.

Haikal menambahkan masyarakat dapat memastikan kehalalan produk dengan melihat keberadaan dua label tersebut, yakni label halal dari lembaga AS dan pengakuan halal dari Indonesia.

"Kalau mau membeli dengan teliti, maka di sana Anda mendapati produk halal made in Amerika yang direkognisi oleh produk halal Indonesia. Ada label halal Amerika dan ada pula label halal dari Indonesia," ujarnya.

Haikal juga menyebut AS telah memiliki regulasi halal yang ketat sejak lama, termasuk melalui lembaga sertifikasi seperti Halal Transactions of Omaha (HTO) dan Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA). Lembaga tersebut telah bekerja sama dengan banyak negara, termasuk Indonesia.

"Saya juga bukan membela Amerika. Amerika justru lebih ketat loh (untuk urusan halal) karena dia telah memberlakukan halal sejak 1974 dengan berdirinya IFANCA," ujar Haikal.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi mengatakan kerja sama pengakuan sertifikasi halal dengan lembaga di AS telah berlangsung sejak lama.

Produk yang sudah memiliki sertifikat halal dari lembaga yang diakui tidak perlu menjalani pemeriksaan ulang dari awal saat masuk ke Indonesia.

"Kalau barang di sana masuk ke Indonesia sudah ada sertifikat halalnya, di sini sudah ada recognition-nya, ya sudah," ujar Marsudi.

Kekhawatiran publik sempat muncul setelah beredarnya misinformasi terkait Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia-AS (ART) yang ditafsirkan seolah-olah produk AS bebas dari kewajiban label halal di Indonesia. BPJPH menegaskan anggapan tersebut keliru.

Namun, Babe Haikal menegaskan seluruh produk asal AS yang masuk ke Indonesia tetap wajib memiliki label halal sesuai ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengungkapkan sejumlah hambatan menuju penerapan Wajib Halal Oktober (WHO) 2026, yakni batas sertifikasi halal wajib bagi produk makanan, minuman, penyembelihan hewan, hingga bahan baku pada 17 Oktober 2026 mendatang.

Kepala BPJPH Haikal Hassan menyampaikan bahwa pihaknya saat ini masih mengupayakan sosialisasi sertifikasi halal maupun pencantuman label halal dengan baik, mengingat adanya pesan yang belum tersampaikan di masyarakat. Hal ini mencakup simpang siur informasi bahwa produk nonhalal akan dinyatakan ilegal oleh pemerintah.

“Mengingat di sosial media itu luar biasa hambatan dalam menuju WHO, hambatan ini karena enggak memahami. Kenapa saya katakan enggak memahami? Karena dikatakan oleh biasa, yang tidak suka dengan pemerintah, menyatakan [produk nonhalal] ilegal. Itu digembar-gemborkan,” kata Haikal dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta pada hari ini, Senin (9/2/2026).

Dia menegaskan, penerapan wajib halal bukan bertujuan untuk membuat produk nonhalal menjadi ilegal, melainkan untuk memberikan batas yang jelas.

Menurut Haikal, pencantuman logo halal pada suatu produk menandakan bahwa produsen telah memperoleh sertifikasi halal, sedangkan logo nonhalal dicantumkan untuk produk di luar kriteria halal tersebut.

“Sehingga penjualan babi, babi panggang, alkohol, itu enggak ada masalah sebenarnya. Silakan. Negara cuma minta mencantumkan bahwa itu nonhalal,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa pekerjaan BPJPH terus dikuatkan untuk membangun ekosistem dan melaksanakan wajib halal, khususnya di 119 kabupaten/kota di Tanah Air.

Haikal menjelaskan bahwa tak hanya dari aspek personel, aspek peraturan daerah pun tengah digodok dalam menyambut wajib halal. Pihaknya menggandeng Kementerian Dalam Negeri yang berwenang memberikan sertifikat halal dari anggaran daerah berdasarkan aturan yang berlaku.

“Kenapa 119? Karena ini persentasenya sudah mencapai 78%. Jadi kita menghemat anggaran dulu dengan cara seperti ini,” ujar Haikal.

Adapun, ketentuan wajib halal mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 42/2024 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal. Menilik beleid tersebut, kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan termaktub pada Pasal 160.

Bagi pelaku usaha menengah dan besar, penahapan kewajiban ini ditetapkan sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024, atau telah berlaku sejak tahun lalu. Namun, kewajiban serupa bagi pelaku usaha mikro dan kecil diperpanjang hingga 17 Oktober 2026.

Sementara itu, Pasal 161 PP No. 42/2024 mencakup pengaturan wajib halal bagi produk obat-obatan, kosmetik, dan sejumlah barang lainnya dengan masa penahapan beragam.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Penyelanggara Jaminan Halal (BPJH) Haikal Hassan menyatakan penjualan produk berbahan dasar babi maupun alkohol tidak bermasalah asalkan mencantumkan logo non halal.

Mulanya, pria yang akrab dipanggil Babeh Haikal menjelaskan pengetatan pemberian standar halal produk luar negeri. Pasalnya, menurut Babeh Haikal, produk luar negeri mudah mendapatkan logo halal.

Terlebih, katanya, produk berlabel halal di Indonesia lebih disukai masyarakat karena dikemas secara menarik dan harga lebih terjangkau.

"Jadi kalau kita lihat barang-barang itu bagusan mereka kemasan lebih bagus mereka, harganya lebih murah mereka, dan logo halal mereka gede-gede banget sehingga psikologis masyarakat, psikologis anak-anak memilih produk itu. Kalau itu terjadi terus, maka tergerus lah UMKM kita," katanya saat rapat kerja bersama Komisi VIII, Senin (9/2/2026).

Kemudian dia menyinggung mengenai pemberian sertifikat halal bagi pelau usaha di Indonesia. Dia menjelaskan saat ini pihaknya tengah mengusahakan sosialisasi mengenai produk halal maupun tidak halal.

Hal ini tidak lepas dari maraknya di media sosial yang kerap mempermasalahkan produk-produk non halal. Dia menegaskan bahwa pencantuman logo halal digunakan bagi produk halal, begitupun sebaliknya.

"Saya sudah berulang kali katakan logo halal untuk produk yang halal dan logo non halal untuk non halal sehingga penjualan babi, babi panggang, alkohol itu enggak ada masalah sebenarnya. Silahkan. Negara cuman minta mencantumkan bahwan itu non halal," jelasnya.

Dia menyebut akan memperkuat ekosistem tata kelola standar produk halal ke 119 kabupaten di Indonesia, mulai dari satuan tugas, peraturan daerah, hingga menggandeng Kementerian Dalam Negeri.

Alasan memfokuskan ke-119 kabupaten itu karena sosialisasi sudah lebih dulu berproges sampai 78%, serta untuk mengefisienkan anggaran.