Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding mengidentifikasi empat hambatan utama yang masih dihadapi produk desa untuk masuk perdagangan antarpulau maupun pasar ekspor, yakni standar mutu, sertifikasi, ketertelusuran produk, dan keamanan komoditas.

“Masalah sekarang ini adalah komoditas yang akan diekspor terutama bidang kami, yaitu tumbuhan, ikan, dan hewan serta turunannya, itu masalahnya satu, dia tidak punya standar mutu dan keamanan mutu,” kata Karding usai penandatanganan Nota Kesepahaman antara Barantin dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, masih banyak produk desa yang belum memenuhi standar mutu dan keamanan yang dibutuhkan pasar sehingga menyulitkan pemasaran komoditas ke daerah lain maupun ke luar negeri.

Selain itu, pelaku usaha desa juga masih menghadapi kendala dalam pemenuhan sertifikasi yang menjadi syarat perdagangan antarpulau dan ekspor.

“Yang kedua, dia lemah dalam soal sertifikasi, sertifikasi untuk ekspor atau untuk perdagangan antarpulau,” ujarnya.

Karding mengatakan hambatan berikutnya adalah aspek ketertelusuran yang kini menjadi salah satu syarat penting dalam perdagangan internasional.

Menurut dia, pasar global semakin memperhatikan asal-usul produk, mulai dari proses budidaya hingga penanganan komoditas sebelum dipasarkan.

“Sekarang ini perdagangan internasional itu sangat memperhatikan yang namanya asal-usul. Asal-usul cara budidaya, cara treatment dan sebagainya itu sangat diperhatikan,” katanya.

Selain ketertelusuran, keamanan komoditas juga menjadi faktor penting yang menentukan penerimaan produk di pasar tujuan.

Karding menilai berbagai hambatan tersebut perlu diatasi melalui pendampingan dan edukasi kepada pelaku usaha desa agar target pengembangan Desa Ekspor dapat tercapai.

“Kalau ini tidak didampingi, tidak diedukasi, maka cita-cita membentuk 5.000 desa ekspor, saya kira sulit,” ujarnya.

Ia mengatakan Indonesia memiliki sekitar 75.000 desa yang menyimpan potensi ekonomi besar sehingga perlu didorong menjadi bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai tindak lanjut kerja sama dengan Kemendes PDT dalam mendukung program pembentukan 5.000 Desa Ekspor, Barantin akan melakukan pendampingan terhadap desa-desa yang memiliki potensi ekspor.

Pendampingan tersebut difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai standar mutu, sertifikasi, ketertelusuran produk, dan keamanan komoditas agar produk desa lebih siap bersaing di pasar domestik maupun internasional.

Karding mengatakan Barantin akan memfasilitasi dan mendampingi proses sertifikasi yang dibutuhkan pelaku usaha desa.

“Nanti kalau ada kita, kita bisa jemput di sana sertifikasinya,” ucapnya.

Menurut dia, penguatan kapasitas desa dalam memenuhi persyaratan mutu dan keamanan produk akan memperbesar peluang komoditas desa menembus perdagangan antarpulau maupun pasar ekspor.

Sebelumnya, Barantin mendorong komoditas unggulan daerah untuk mendapatkan percepatan akses pasar melalui pemenuhan standar kesehatan, keamanan, dan mutu yang dipersyaratkan negara tujuan.

Salah satu upaya tersebut dilakukan Barantin melalui pendampingan ekspor durian di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pada Mei 2026.

Dalam program itu, Barantin mendampingi petani durian memperoleh sertifikat Good Agricultural Practices (GAP) sebagai salah satu persyaratan utama untuk menembus pasar ekspor, khususnya Tiongkok.

Selain itu, Barantin juga mendorong penguatan tata kelola ekspor melalui rumah kemas. Saat itu, baru tujuh rumah kemas di Sulawesi Tengah yang telah memiliki izin ekspor durian ke Tiongkok dari total 42 rumah kemas yang ada.

Sepanjang 2025, nilai komoditas ekspor yang mendapatkan tindakan karantina tercatat mencapai sekitar Rp393 triliun dengan penerbitan lebih dari 2,6 juta sertifikat karantina.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pasar melihat yang pertama adalah kualitas, kedua biosecurity atau keamanan hayati, ketiga ketertelusuran, keempat ini yang penting adalah kepercayaan

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) memperkuat empat sistem karantina untuk mendorong ekspor komoditas hewan, ikan dan tumbuhan.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan penguatan sistem karantina diperlukan untuk meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar internasional.

“Pasar melihat yang pertama adalah kualitas, kedua biosecurity atau keamanan hayati, ketiga ketertelusuran, keempat ini yang penting adalah kepercayaan,” kata Karding dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Sabtu.

Dalam pembukaan pameran Nusatic, Nusapet dan Nusahorti 2026, Karding mengatakan empat sistem yang diperkuat Barantin meliputi biosecurity atau keamanan hayati, digital traceability atau sistem ketertelusuran digital, pre-border cooperation atau kerja sama pengawasan sebelum barang masuk negara tujuan, serta fast clearance system atau sistem percepatan layanan karantina.

Menurut dia, pasar internasional saat ini menuntut perubahan paradigma perdagangan, terutama pada aspek kualitas, keamanan, ketertelusuran dan kepercayaan.

Ia menegaskan biosecurity menjadi kewajiban bagi pelaku usaha yang ingin menembus pasar global.

Karding menyebutkan bahwa penerapan standar karantina dan perbaikan sistem perdagangan telah meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap beberapa komoditas hayati Indonesia, termasuk ikan hias.

“Menurut saya Indonesia ini sudah memiliki kepercayaan, jadi bukan hanya potensi varietas yang banyak, tetapi juga Indonesia telah melakukan perbaikan di berbagai bidang sehingga dipercaya pasar internasional di bidang ikan hias,” ujarnya.

Ia menilai ekosistem perdagangan yang semakin baik dari penguatan keempat sistem itu berpotensi mendorong Indonesia jadi pemimpin dalam perdagangan ikan hias.

Selain itu, Barantin juga mendorong penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) untuk memastikan kualitas ikan hias Indonesia.

"Saat ini sebanyak 128 instalasi karantina ikan hias ber-CKIB telah diakui General Administration of Customs China atau GACC," ungkap Karding.

Ia mengatakan transformasi Barantin dilakukan dengan mengubah pendekatan inspeksi manual menjadi pendekatan berbasis risiko.

Transformasi itu juga mencakup perubahan dokumen berbasis kertas menjadi integrasi digital, serta pengawasan post-border control atau setelah barang masuk perbatasan yang pasif menjadi pre-border control atau pengawasan sebelum barang masuk yang aktif dan preventif.

Selain menjalankan fungsi pengawasan, Barantin juga berperan sebagai fasilitator perdagangan melalui pendampingan perusahaan, pembukaan akses pasar, serta percepatan layanan karantina.

Menurut Karding, percepatan proses tersebut dapat menurunkan biaya, sedangkan penerapan biosecurity dan ketertelusuran dapat meningkatkan kepercayaan pasar sehingga berdampak pada harga jual lebih tinggi.

Ia mengatakan bahwa Barantin terus berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan Riset dan Inovasi Nasional, pelaku usaha, eksportir dan legislatif guna memperkuat sistem karantina dan meningkatkan daya saing komoditas ekspor Indonesia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkuat integrasi pengawasan lintas batas melalui pertukaran data dan deteksi dini di pelabuhan serta bandara untuk mengantisipasi perkembangan modus penyelundupan narkotika.

Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan perkembangan modus penyelundupan narkotika saat ini semakin kompleks dan sebagian memanfaatkan jalur lintas batas yang menjadi area pengawasan karantina.

“Modus-modus narkotika itu terus berkembang dan tidak sedikit yang lewat border-border yang menjadi kewenangan Badan Karantina,” kata Karding di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, penguatan pengawasan lintas batas membutuhkan kolaborasi antarlembaga karena Indonesia memiliki lalu lintas perdagangan dan mobilitas barang yang tinggi melalui pelabuhan, bandara, dan perbatasan.

Ia mengatakan Barantin memiliki sistem penelusuran dan pengecekan dini yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengawasan bersama dengan BNN.

Selain itu, Barantin juga memiliki sistem data bernama Best Trust yang memungkinkan pemantauan informasi secara real-time untuk mendukung deteksi dini di titik masuk negara.

“Kita connect-kan dengan sistem BNN. Jadi begitu kita melihat di border itu ada yang mencurigakan atau temuan, kita langsung lapor,” ujar Karding.

Menurut dia, integrasi sistem pengawasan diperlukan karena pola penyelundupan narkotika saat ini terus berkembang, termasuk dalam bentuk cair.

Karding mencontohkan temuan kasus ganja dari Jerman yang diselipkan dalam komoditas pakan dengan jumlah mencapai lebih dari 800 kilogram (kg) beberapa tahun lalu.

Data Barantin menunjukkan nilai ekspor komoditas karantina Indonesia pada Januari–Oktober 2025 mencapai Rp304,7 triliun sehingga penguatan pengawasan lintas batas juga dinilai penting untuk menjaga kelancaran perdagangan dan keamanan hayati nasional.

Selain integrasi data, Barantin dan BNN juga berencana memperkuat koordinasi pengawasan di sejumlah titik yang dinilai rawan untuk mengantisipasi masuknya narkotika.

Sementara itu, Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengatakan perkembangan narkotika saat ini membutuhkan penguatan kerja sama lintas lembaga karena bentuk dan pola penyelundupan terus berubah.

“Sekarang bentuknya bukan hanya padat, serbuk, pil, dan tanaman saja, tapi sudah berbentuk cairan,” kata Suyudi.

Dalam Operasi Saber Bersinar yang dilaksanakan pada Mei 2026, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap 715 kasus dan menyita barang bukti narkotika dengan nilai mencapai Rp211,4 miliar.

Menurut dia, Indonesia memiliki tantangan pengawasan yang besar karena selain memiliki banyak pintu masuk resmi, juga terdapat jalur tidak resmi yang harus terus diantisipasi karena rawan dimanfaatkan jaringan narkotika internasional.

Ia menambahkan tren penggunaan rokok elektrik juga menjadi perhatian, karena sejumlah pengungkapan kasus menemukan narkotika jenis baru seperti etomidat dalam bentuk cair yang dimasukkan ke perangkat vape.

"Ini juga menjadi perhatian kita bersama karena seringkali kita, BNN, Polri, dan juga Bea Cukai mengungkap narkotika jenis baru, etomidat khususnya, berbentuk cair dan seringkali masuk ke rokok-rokok elektrik," ucapnya.

Sebelumnya, Barantin menyebut sistem preborder dan layanan digital karantina telah diterapkan untuk mempercepat arus barang serta menekan waktu tunggu dan biaya logistik di pelabuhan maupun bandara.

Karena itu, kedua lembaga sepakat mempercepat penyusunan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan narkotika di pintu masuk negara.

"Kita akan menyegerakan (penandatanganan MoU). Tim dari Badan Karantina juga bersama tim BNN untuk duduk mengkaji apa saja yang harus kita buat dalam kerja sama itu," ungkap Suyudi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sapi yang sudah turun di Jawa tidak boleh dan tidak akan bisa kembali ke NTT jika tidak terjual, demi melindungi status bebas PMK di daerah asal

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) menerapkan kebijakan satu arah terhadap sapi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masuk ke Pulau Jawa guna mencegah risiko penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK).

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan kebijakan tersebut diterapkan karena Pulau Jawa masih berstatus zona merah PMK, sedangkan NTT merupakan zona hijau atau daerah bebas PMK.

“Sapi yang sudah turun di Jawa tidak boleh dan tidak akan bisa kembali ke NTT jika tidak terjual, demi melindungi status bebas PMK di daerah asal,” kata Karding usai meninjau kedatangan 275 sapi asal Kupang di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kebijakan satu arah atau one-way ticket diterapkan agar sapi dari wilayah bebas PMK tidak kembali terpapar risiko penyakit setelah masuk ke wilayah tertular.

Karding menegaskan bahwa tindakan biosekuriti di pintu masuk harus dilakukan tanpa kompromi, terutama menjelang Idul Adha saat lalu lintas hewan kurban antarpulau meningkat.

Menurut dia, Barantin memastikan seluruh sapi kurban yang masuk telah melalui pemeriksaan dokumen, kesehatan fisik, serta pengamatan klinis untuk mendeteksi gejala PMK, Lumpy Skin Disease (LSD), dan antraks.

Ia menyebut pemeriksaan juga dilakukan sejak daerah asal, termasuk melalui karantina sebelum keberangkatan, pendampingan dokter hewan selama perjalanan, serta penanganan cepat apabila terdapat hewan dengan gejala sakit.

“Kalau ada gejala-gejala sakit itu diisolasi. Ada satu-dua ternak yang mengalami gangguan kesehatan ringan, tetapi langsung ditangani,” ujarnya.

Selain pemeriksaan kesehatan hewan, Barantin juga melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut guna memastikan penerapan prinsip kesejahteraan hewan (animal welfare) selama distribusi ternak.

Karding mengatakan alat angkut atau truk pengangkut wajib melalui proses disinfeksi sebelum dan sesudah pengangkutan ternak untuk menekan risiko penularan penyakit hewan menular.

Ia menegaskan Barantin juga melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terbawanya sapi betina produktif yang dilindungi undang-undang serta memastikan ternak memenuhi syarat umur hewan kurban.

Ia menegaskan, pihaknya ingin memastikan masyarakat tidak ragu menggunakan hewan kurban karena ternak yang masuk telah melalui pemeriksaan dan pengendalian ketat.

“Kita ingin memastikan bahwa semua hewan calon-calon kurban itu dipastikan aman dari penyakit,” tegasnya.

Lebih lanjut, Barantin juga memperketat pengawasan terutama terhadap ternak dari daerah yang masih berstatus bebas PMK agar tidak terpapar risiko penularan penyakit saat masuk ke wilayah tertular.

Selain NTT, daerah yang masih berstatus bebas PMK antara lain wilayah Papua dan Maluku. Namun, menurut informasi Barantin, populasi sapi di kedua wilayah tersebut relatif lebih sedikit dibandingkan daerah pemasok utama ternak kurban lainnya.

Karding menyebutkan bahwa pengawasan karantina juga dilakukan terhadap seluruh jalur distribusi utama ternak dari berbagai daerah pemasok seperti NTT, Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, Lampung dan Jawa Timur.

Kepala Karantina DKI Jakarta Amir Hasanuddin mengatakan sapi yang lolos pemeriksaan akan didistribusikan ke sejumlah wilayah tujuan seperti DKI Jakarta, Depok dan Bekasi.

Sementara itu, sapi yang akan dikirim lanjutan ke Pekanbaru dilengkapi dokumen transit khusus untuk memastikan legalitas dan kesehatan ternak selama pelintasan antararea.

Ia menambahkan pengawasan tidak berhenti di area pelabuhan, melainkan dilanjutkan melalui monitoring bersama dinas peternakan dan kesehatan hewan di daerah tujuan hingga lokasi penerima dan tempat pemotongan hewan kurban.

Data Barantin mencatat pemasukan sapi lokal melalui Pelabuhan Tanjung Priok sejak Januari hingga 21 Mei 2026 mencapai 2.837 ekor.

Secara nasional, sistem informasi Best Trust Barantin mencatat lalu lintas sapi pada Januari-April 2026 mencapai 198.925 ekor atau meningkat 70 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya seiring meningkatnya distribusi hewan kurban menjelang Idul Adha.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi lalu lintas hewan ternak selama 24 jam setiap hari menjelang Idul Adha 2026.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan satgas tersebut dibentuk di Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) yang menjadi jalur utama keluar-masuk hewan kurban.

“Saya pimpin rapat untuk memastikan pembentukan satgas di setiap UPT atau BKHIT yang selama ini menjadi alur keluar-masuk hewan kurban,” kata Karding di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, satgas tersebut bertugas memastikan pemeriksaan hewan kurban berjalan sesuai prosedur, mulai dari daerah asal, selama perjalanan, hingga daerah tujuan.

Karding mengatakan Barantin menerapkan lima pilar strategi utama dalam mitigasi risiko, yakni analisis tren pergerakan ternak, evaluasi hambatan tahun sebelumnya, kesiapan sarana dan prasarana, penguatan regulasi, sinergi lintas sektor, serta aksi nyata pengawasan lalu lintas hewan.

Ia menyebut satgas juga melakukan patroli di jalur tidak resmi untuk mencegah pelanggaran lalu lintas ternak.

“Kalau ada temuan penyelundupan, pasti kita musnahkan dan tindak berdasarkan SOP karantina,” ujarnya.

Karding mengatakan pengawasan juga dilakukan di tempat penampungan sementara untuk memastikan status kesehatan hewan tetap terpantau sebelum dipotong atau didistribusikan lebih lanjut.

Ia menyampaikan Barantin belum menemukan kasus penyelundupan maupun penyakit hewan menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), maupun antraks pada lalu lintas ternak kurban tahun ini.

"Sampai hari ini sih enggak ada (temuan kasus). Laporan-laporan sebelumnya juga tidak ditemukan," ungkap dia.

Meski demikian, menurut dia, terdapat satu hingga dua ternak yang mengalami gangguan kesehatan ringan selama perjalanan dan langsung ditangani serta diisolasi oleh dokter hewan pendamping.

Selain itu, Karding menegaskan bahwa pihaknya menyiapkan tindakan karantina tegas apabila ditemukan pelanggaran dokumen maupun indikasi klinis penyakit pada ternak.

Ia menegaskan pengawasan dilakukan untuk mencegah kemunculan penyakit hewan menular di tengah masyarakat.

“Kita tidak ingin ada kejadian-kejadian yang nanti tiba-tiba di tengah masyarakat ada isu, ada fakta, ada penyakit melalui sapi atau melalui kambing,” tegas Karding.

Berdasarkan data sistem informasi Best Trust Barantin, lalu lintas sapi pada Januari-April 2026 mencapai 198.925 ekor atau meningkat 70 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, lalu lintas kambing dan domba tercatat mencapai 103.216 ekor atau meningkat 77 persen dibandingkan tahun lalu.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) mencatat lalu lintas sapi menjelang Idul Adha 2026 mencapai 198.925 ekor pada Januari-April 2026 atau meningkat 70 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan peningkatan itu menunjukkan pergerakan hewan kurban antarpulau semakin intensif menjelang Hari Raya Idul Adha 2026.

“Tahun ini menurut pemantauan Best Trust, aplikasi atau sistem data kita yang ada di Barantin, ada (pergerakan) sekitar 198.925 ekor sapi, lalu untuk kambing ada sekitar 103.216 ekor,” kata Karding di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan daerah pengeluaran sapi terbesar berasal dari Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Jawa Timur.

Menurut dia, NTT menjadi salah satu daerah pemasok utama sapi kurban ke berbagai wilayah tujuan termasuk DKI Jakarta.

“Kalau asal paling banyak rata-rata NTT. NTT penyumbang terbesar-lah kira-kira,” ujarnya.

Sementara itu, lalu lintas kambing dan domba pada Januari-April 2026 tercatat mencapai 103.216 ekor atau meningkat 77 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Daerah pengeluaran terbesar untuk kambing dan domba meliputi Jawa Timur, Lampung, NTT, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Di Pelabuhan Tanjung Priok, Barantin mencatat pemasukan sapi lokal sejak awal Januari hingga 21 Mei 2026 telah mencapai 2.837 ekor.

Karding mengatakan tingginya lalu lintas ternak membuat pengawasan karantina perlu diperkuat agar distribusi hewan kurban tetap aman dari risiko penyakit.

Menurut dia, setiap ternak yang masuk wajib melalui pemeriksaan dokumen, kesehatan, hingga pengawasan dan disinfeksi alat angkut ternak selama distribusi untuk memastikan kelayakan sebagai hewan kurban.

Ia menambahkan Barantin juga melakukan mitigasi risiko terhadap penyakit hewan menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), antraks, serta brucellosis menjelang Idul Adha.

​​​​​​​“Kita ingin memastikan bahwa semua hewan calon-calon kurban itu dipastikan aman dari penyakit,” tegas Karding.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kalau mencari tahu halal tidak halal-nya di supermarket atau di pasar itu kerja berat

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pengawasan produk impor di pintu masuk negara.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan kerja sama tersebut dilakukan untuk memastikan produk yang beredar di Indonesia memenuhi aspek kesehatan sekaligus ketentuan label halal dan non-halal.

“Kami melakukan penandatanganan nota kerja sama karena kami paham bahwa produk-produk yang beredar khususnya di Indonesia ini harus dipastikan dua hal. Yang pertama dia harus sehat, yang kedua dia harus dipastikan (ada label) halal (atau non-halal),” kata Karding di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pengawasan melalui pintu masuk negara akan membuat pemeriksaan produk impor lebih efektif dibandingkan pengawasan setelah barang beredar di pasar.

“Kalau mencari tahu halal tidak halal-nya di supermarket atau di pasar itu kerja berat. Oleh karena itu butuh kerja sama dengan Karantina, dihadang di border supaya mempermudah,” ujarnya.

Karding menjelaskan kerja sama tersebut mencakup pertukaran data, pengawasan dan pengendalian bersama, hingga koordinasi penegakan hukum terhadap produk impor yang tidak memenuhi ketentuan halal.

Ia mengatakan Barantin memiliki data detail terkait barang yang masuk ke Indonesia, mulai dari jenis komoditas, negara asal, hingga perusahaan pengirim.

“Di Karantina itu kalau ada barang mau datang ketahuan; ini daging, ini dari negaranya mana, perusahaannya apa, sehingga tinggal kita koordinasi ke BPJPH,” ungkap Karding.

Selain itu, kedua lembaga juga akan melakukan pendidikan dan penguatan kapasitas teknis bersama agar pengawasan produk pangan dan komoditas impor dapat berjalan lebih optimal.

Sementara itu, Kepala BPJPH Haikal Hasan mengatakan kerja sama dengan Barantin menjadi bagian dari penguatan ekosistem sertifikasi halal nasional.

Babe Haikal, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa BPJPH saat ini telah mengharmonisasikan sekitar 1.060 HS Code untuk mendukung pengawasan produk halal yang masuk ke Indonesia.

Ia mengatakan pengawasan dilakukan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga melalui inspeksi di negara asal produk.

Setelah proses penandatanganan, BPJPH bersama Barantin turut melakukan inspeksi terhadap sejumlah produk impor, termasuk meat bone meal atau bahan pakan ternak.

“Meat bone meal yang pakan ternak kalau kita lihat ada yang belum memenuhi standar halal, akan kami terapkan dan tegakkan mulai Oktober 2026,” ujarnya.

Babe Haikal menegaskan produk non-halal tetap diperbolehkan beredar di Indonesia sepanjang mencantumkan label non-halal sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan produk yang masuk, diperdagangkan, dan diedarkan di Indonesia memiliki sertifikat halal, sedangkan produk non-halal wajib diberi keterangan non-halal.

“Jadi non halal bukan dilarang, cuma dilabeli sehingga kita jelas punya pilihan mana halal mana non-halal,” ucapnya.

Barantin dan BPJPH telah berencana menjajaki kerja sama pengawasan komoditas impor halal melalui integrasi pengawasan pre-border, at-border, dan post-border guna memperkuat perlindungan konsumen dan kelancaran perdagangan lintas negara sejak awal Mei.

Barantin mencatat nilai komoditas ekspor yang mendapatkan tindakan karantina sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp393 triliun dengan penerbitan lebih dari 2,6 juta sertifikat karantina.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) menyatakan siap mendukung penyelenggaraan pameran internasional Nusatic, Nusapet, dan Nusahorti 2026 guna mendorong akselerasi ekspor komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan Indonesia.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat daya saing komoditas hayati Indonesia di pasar global.

“Pasarnya besar dan jenisnya sangat beragam. Ini menjadi peluang yang harus kita dorong bersama agar masyarakat semakin mengenal potensinya, sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru,” kata Karding berdasarkan keterangannya di Jakarta, Senin.

Nusatic, Nusapet, dan Nusahorti 2026 merupakan pameran internasional, dengan Nusatic fokus menampilkan ikan hias dan kontes akuatik, sementara Nusapet pada industri hewan peliharaan, dan Nusahorti pada sektor tanaman dan hortikultura.

Pameran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 12–14 Juni 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD.

Karding mengatakan Barantin memiliki peran strategis dalam menjaga lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan sekaligus menjamin kesehatan serta keamanan komoditas ekspor Indonesia.

Menurut dia, jaminan mutu dan kesehatan komoditas menjadi faktor penting dalam membuka akses pasar internasional bagi produk unggulan nasional.

Selain menjadi ajang promosi dan perdagangan, kegiatan tersebut juga dinilai penting sebagai media edukasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan minat di bidang hewan peliharaan, perikanan, dan hortikultura.

Karding menjelaskan bahwa berkembangnya minat masyarakat terhadap sektor tersebut dapat berdampak positif pada peningkatan aktivitas perdagangan, termasuk ekspor dan impor komoditas yang sehat, aman, dan sesuai ketentuan karantina.

Ia menilai sektor hortikultura juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia.

Karena itu, ia berharap pameran hortikultura bertaraf internasional seperti Nusatic, Nusapet, dan Nusahorti 2026 dapat terus dibangun guna meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.

Sebagai bentuk dukungan, Barantin menyatakan siap berkolaborasi melalui edukasi dan sosialisasi prosedur karantina bagi pelaku usaha serta fasilitasi layanan karantina yang efisien untuk mendukung kegiatan pameran.

"Barantin mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai sarana memperkuat ekosistem industri hewan, ikan, dan tumbuhan nasional," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Nusatic, Nusapet, dan Nusahorti 2026 Effendi Gazali mengatakan kegiatan tersebut juga relevan di tengah dinamika dan tantangan global.

Ia menilai kegiatan itu juga berpotensi menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui penguatan sektor hewan, ikan, dan tumbuhan.

"Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang kolaborasi antara komunitas, pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi, tetapi juga berpotensi besar dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat," ucap Effendi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat sinergi guna melindungi sumber daya hayati Indonesia melalui kerja sama di bidang kehutanan dan karantina.

“Kami berkomitmen untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan efektivitas tindakan karantina melalui kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan,” kata Kepala Barantin Abdul Kadir Karding berdasarkan keterangannya di Jakarta, Selasa.

Barantin dan Kemenhut menandatangani nota kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Kehutanan serta Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Karding dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni itu berlaku selama lima tahun dan menjadi landasan kerja sama kedua pihak dalam mengoptimalkan sumber daya serta kewenangan masing-masing.

Ruang lingkup kerja sama meliputi pengawasan lalu lintas media pembawa, penguatan penegakan hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pertukaran data dan informasi.

“Dengan integrasi data, peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan sarana prasarana, kita dapat memberikan perlindungan maksimal sekaligus mendukung kelancaran perdagangan,” ujarnya.

Ia mengatakan kerja sama itu memperkuat peran karantina sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan hayati Indonesia.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kolaborasi lintas sektor penting untuk menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati Indonesia.

Menurut dia, perlindungan hutan perlu didukung sistem karantina yang kuat guna mencegah masuk dan tersebarnya hama serta penyakit yang dapat mengancam ekosistem kehutanan.

“Kerja sama ini merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa perlindungan hutan tidak berjalan sendiri, melainkan didukung oleh sistem karantina yang kuat,” kata Raja Juli.

Pelaksanaan nota kesepahaman akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama teknis di tingkat unit organisasi masing-masing.

Kedua pihak juga sepakat melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kerja sama tersebut.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ya idealnya memang Barantin ini harus ada laboratorium yang terintegrasi yang besar di semua titik, tapi kita harus berproses pelan-pelan

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) mendorong penguatan laboratorium karantina secara bertahap guna meningkatkan kemampuan pengawasan terhadap komoditas yang masuk ke Indonesia.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan penguatan laboratorium diperlukan untuk mendukung efektivitas pengawasan, terutama dalam memastikan aspek kesehatan komoditas.

“Ya idealnya memang Barantin ini harus ada laboratorium yang terintegrasi yang besar di semua titik, tapi kita harus berproses pelan-pelan,” kata Karding di Kantor Badan Karantina Indonesia, Jakarta, Senin.

Karding mengatakan laboratorium terintegrasi dibutuhkan untuk mendukung pemeriksaan komoditas di berbagai titik pemasukan.

Menurut dia, ketersediaan laboratorium yang lebih luas dan memadai akan memperkuat kemampuan Barantin dalam mendeteksi risiko kesehatan pada komoditas yang masuk.

Barantin memiliki 38 unit pelaksana teknis (UPT) operasional dan 2 UPT nonoperasional yang tersebar di berbagai titik pemasukan dan pengeluaran strategis, seperti pelabuhan, bandara, dan kawasan perbatasan di seluruh Indonesia.

Laboratorium karantina saat ini berada di 38 UPT operasional tersebut serta satu UPT nonoperasional khusus laboratorium, yakni Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Ia menambahkan penguatan kapasitas laboratorium juga menjadi bagian dari modernisasi sistem karantina nasional.

Selain itu, Barantin telah memiliki peralatan untuk mendukung pengujian, termasuk pemeriksaan terhadap aspek tertentu pada produk.

“Sekarang saja alat (deteksi) produk halal kita pakai. Barantin sudah punya,” ujarnya.

Karding mengatakan penguatan tersebut dilakukan secara bertahap melalui modernisasi fasilitas laboratorium, termasuk peningkatan peralatan, perbaikan sarana, serta penguatan sumber daya manusia di berbagai unit layanan karantina.

Ia menuturkan laboratorium terintegrasi idealnya tersedia di seluruh titik pemasukan komoditas.

Namun, pembangunan fasilitas tersebut membutuhkan proses karena harus disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur dan sistem pendukung di lapangan.

Barantin telah menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun hingga Rp5 triliun untuk modernisasi seluruh laboratorium karantina di Indonesia hingga 2027.

Modernisasi itu mencakup penggantian peralatan laboratorium, perbaikan gedung, peningkatan sistem layanan, serta penguatan sumber daya manusia.

Program tersebut ditujukan untuk memperkuat fungsi laboratorium dalam mengawal kinerja kekarantinaan, sekaligus meningkatkan kecepatan layanan dan transparansi.

Dengan penguatan laboratorium tersebut, Barantin diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan serta menjaga keamanan komoditas yang beredar di dalam negeri.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Badan Karantina (Barantin) baru, Abdul Kadir Karding, menyinggung persoalan ego sektoral di lingkungan instansi pemerintahan.

Pernyataan itu Kadir sampaikan saat menyampaikan pidato usai melakukan serah terima jabatan (Sertijab) dari Kepala Barantin sebelumnya, Sahat Manaor Panggabean.

Pada kesempatan itu, Kadir menyoroti persoalan ketegasan pembagian peran antar lembaga pemerintah.

“Di Indonesia ini Pak, problem utama kita itu ego sektoralnya tinggi. Atas dasar undang-undang, atas dasar PP, masing-masing memperkuat, ini kewenangan saya, ini kewenangan Bapak, ini tidak bisa dicampur dan sebagainya,” kata Kadir di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (29/4/2026).

Ia lalu menyinggung kritik Presiden Prabowo Subianto menyangkut berbagai regulasi yang justru menyulitkan pelayanan.

Presiden tidak ingin pelayanan terhadap masyarakat terhambat regulasi yang sebenarnya bisa dibicarakan.

“Oleh karena itu kita harus membagi, bekerja sama terutama dengan beberapa lembaga,” ujar Kadir.

Untuk menangani persoalan itu, Kadir berencana menemui pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kadir ingin menerbitkan Mutual Recognition Agreement (MRI) seperti saat dirinya menjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

“Kita akan menerbitkan perubahan bersama, memperjelas kewenangan masing-masing,” kata dia.

Melalui kesepakatan itu, pihaknya mendorong agar terjadi harmonisasi regulasi atau kewenangan antar lembaga.

Tujuannya, agar mitra dagang Indonesia tidak lagi kebingungan ketika mengurus persoalan karantina.

“Jadi kalau kita ini ego sektoralnya tinggi, nanti yang mitra dagang kita ini bingung, ini saya ke KKP, atau Menteri Pertanian, atau ke Karantina, atau ke Bea Cukai ya,” tutur Kadir.

“Kita harus perbaiki ini,” tambahnya.

Adapun Barantin merupakan lembaga yang bertugas melakukan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Lembaga ini berfungsi mencegah hama penyakit hewan, ikan, hingga tanaman masuk dan tersebar di tanah air.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4). Ia menggantikan Sahat Manaor Panggabean yang menjabat sebagai Kepala Barantin sejak 2023.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Lantas, apa itu Badan Karantina Indonesia?

Melansir laman resminya, Barantin merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Lembaga ini bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, termasuk mengawasi lalu lintas media pembawa yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Badan ini resmi dibentuk pada 20 Juli 2023 sebagai bagian dari upaya pemerintah mengintegrasikan fungsi karantina nasional dalam satu lembaga.

Dasar hukum lembaga ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 yang mengatur penyelenggaraan karantina secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hama dan penyakit hingga pengawasan keamanan pangan dan produk hayati.

Penguatan kelembagaan Barantin juga diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 yang mengintegrasikan kewenangan karantina dari berbagai kementerian ke dalam satu lembaga terpusat.

Dalam menjalankan tugasnya, Barantin memiliki sejumlah fungsi utama. Di antaranya perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, hingga koordinasi, pembinaan, dan dukungan administrasi di lingkungan internal.

Selain itu, Barantin juga bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik negara, pemberian dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungannya.

Adapun tujuan pembentukan Barantin adalah untuk mengintegrasikan pengawasan karantina di pintu masuk dan keluar Indonesia, melindungi sumber daya hayati dari ancaman hama dan penyakit, menjamin keamanan pangan, serta mendukung kelancaran perdagangan internasional.

Karding bukan sosok baru di pemerintahan. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI pada 2024-2025.

Kini, ia mendapat mandat baru memimpin Barantin, lembaga strategis yang berperan penting dalam menjaga ketahanan hayati nasional di tengah dinamika perdagangan global.

[Gambas:Youtube]