Kalau mencari tahu halal tidak halal-nya di supermarket atau di pasar itu kerja berat

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pengawasan produk impor di pintu masuk negara.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan kerja sama tersebut dilakukan untuk memastikan produk yang beredar di Indonesia memenuhi aspek kesehatan sekaligus ketentuan label halal dan non-halal.

“Kami melakukan penandatanganan nota kerja sama karena kami paham bahwa produk-produk yang beredar khususnya di Indonesia ini harus dipastikan dua hal. Yang pertama dia harus sehat, yang kedua dia harus dipastikan (ada label) halal (atau non-halal),” kata Karding di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pengawasan melalui pintu masuk negara akan membuat pemeriksaan produk impor lebih efektif dibandingkan pengawasan setelah barang beredar di pasar.

“Kalau mencari tahu halal tidak halal-nya di supermarket atau di pasar itu kerja berat. Oleh karena itu butuh kerja sama dengan Karantina, dihadang di border supaya mempermudah,” ujarnya.

Karding menjelaskan kerja sama tersebut mencakup pertukaran data, pengawasan dan pengendalian bersama, hingga koordinasi penegakan hukum terhadap produk impor yang tidak memenuhi ketentuan halal.

Ia mengatakan Barantin memiliki data detail terkait barang yang masuk ke Indonesia, mulai dari jenis komoditas, negara asal, hingga perusahaan pengirim.

“Di Karantina itu kalau ada barang mau datang ketahuan; ini daging, ini dari negaranya mana, perusahaannya apa, sehingga tinggal kita koordinasi ke BPJPH,” ungkap Karding.

Selain itu, kedua lembaga juga akan melakukan pendidikan dan penguatan kapasitas teknis bersama agar pengawasan produk pangan dan komoditas impor dapat berjalan lebih optimal.

Sementara itu, Kepala BPJPH Haikal Hasan mengatakan kerja sama dengan Barantin menjadi bagian dari penguatan ekosistem sertifikasi halal nasional.

Babe Haikal, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa BPJPH saat ini telah mengharmonisasikan sekitar 1.060 HS Code untuk mendukung pengawasan produk halal yang masuk ke Indonesia.

Ia mengatakan pengawasan dilakukan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga melalui inspeksi di negara asal produk.

Setelah proses penandatanganan, BPJPH bersama Barantin turut melakukan inspeksi terhadap sejumlah produk impor, termasuk meat bone meal atau bahan pakan ternak.

“Meat bone meal yang pakan ternak kalau kita lihat ada yang belum memenuhi standar halal, akan kami terapkan dan tegakkan mulai Oktober 2026,” ujarnya.

Babe Haikal menegaskan produk non-halal tetap diperbolehkan beredar di Indonesia sepanjang mencantumkan label non-halal sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan produk yang masuk, diperdagangkan, dan diedarkan di Indonesia memiliki sertifikat halal, sedangkan produk non-halal wajib diberi keterangan non-halal.

“Jadi non halal bukan dilarang, cuma dilabeli sehingga kita jelas punya pilihan mana halal mana non-halal,” ucapnya.

Barantin dan BPJPH telah berencana menjajaki kerja sama pengawasan komoditas impor halal melalui integrasi pengawasan pre-border, at-border, dan post-border guna memperkuat perlindungan konsumen dan kelancaran perdagangan lintas negara sejak awal Mei.

Barantin mencatat nilai komoditas ekspor yang mendapatkan tindakan karantina sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp393 triliun dengan penerbitan lebih dari 2,6 juta sertifikat karantina.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Label halal pada produk kecantikan semakin menjadi perhatian konsumen di Indonesia. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, label halal kini menjadi faktor penting pembelian produk kecantikan.

Di kalangan konsumen, khususnya Muslim, label halal pada produk kecantikan memang telah bergeser maknanya. Label halal, salah satunya telah menjadi simbol keamanan, kebersihan, dan tanggung jawab produsen.

Dokter kecantikan Gaby Syerly Irawan mengatakan label halal memang menjadi faktor psikologis yang memberi rasa aman bagi banyak pasien. Namun aspek tersebut tidak serta-merta menjamin kecocokan secara medis.

Dalam praktik klinis, misalnya, dia kerap menemukan kasus iritasi atau reaksi alergi yang tidak berkaitan dengan status halal produk. Reaksi ini, paparnya, dapat dipicu oleh bahan tertentu meski produk telah bersertifikat halal.

“Keamanan kulit tetap ditentukan oleh komposisi bahan, konsentrasi, stabilitas formulasi, serta kondisi kulit masing masing pasien,” katanya.

Gaby juga menyoroti kecenderungan munculnya rasa aman semu di kalangan konsumen. Label halal penting secara nilai, tetapi kulit tidak merespons label. Kulit bereaksi terhadap bahan dan formulasi yang digunakan.

Tanpa pemahaman yang utuh, rasa aman tersebut menurut dia justru bisa menyesatkan. Sebab keamanan kulit bukan hanya soal apa yang boleh digunakan, tetapi apa yang benar-benar dibutuhkan kulit.

Terpisah, dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi Arini Astasari Widodo menegaskan semua jenis kosmetik, baik halal maupun tidak, tetap harus memenuhi standar keamanan bahan baku dan formulasi.

“Label halal dapat menunjukkan kepatuhan syariat dan keaslian bahan, tetapi bukan penanda tunggal keamanan dermatologis,” ujarnya.

Kulit berjerawat, misalnya, lebih membutuhkan bahan non-komedogenik dan non-iritatif, sementara kulit sensitif bisa bereaksi terhadap komposisi tertentu meski bahan tersebut halal secara syariat.

“Karena itu saya selalu mendorong pasien membaca profil bahan dan mencari bukti ilmiah, bukan berhenti di label,” katanya.

JAKARTA - Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) memastikan setiap produk Amerika Serikat (AS) yang masuk Indonesia memiliki dua label halal sekaligus. Labeling halal ini tetap berlaku usai perjanjian perdagangan resiprokal (ART) antara Indonesia dan AS disepakati pekan lalu di Washington DC.

“Jadi, label halal Amerika akan berdampingan dengan label halal kita. Itu tercantum dalam Mutual Recognition Agreement (MRA),” kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan (Babe Haikal), Selasa (24/2/2026).

MRA merupakan bentuk pengakuan standar halal antara BPJPH dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah melalui proses asesmen yang ketat. MRA ini salah satunya sudah dijalin lama dengan AS.

Ketika otoritas halal di sana sudah memberi label halal, maka Indonesia tak perlu lagi memberikannya sejak tahap awal. “Hanya diregister, tidak lagi diproses dari awal. Dan harus dicatat, ini terjadi bukan hanya untuk Amerika,” ujar Haikal.

Untuk itu, masyarakat tak perlu ragu dengan produk AS yang masuk Indonesia usai kesepakatan ART. Pastikan produk itu sudah memiliki dua label halal dari masing-masing negara.

“Kalau mau membeli dengan teliti, maka di sana Anda mendapati produk halal made in Amerika yang direkognisi oleh produk halal Indonesia. Ada label halal Amerika dan ada juga label halal dari Indonesia. Aman,” ungkapnya.

Wakil Ketua MUI Marsudi mengatakan, sejak otoritas halal masih dipegang MUI pun kerja sama dengan lembaga halal AS sudah terjalin. Misalnya, ketika barang dari AS sudah bersertifikat halal berdasarkan lembaga di sana, maka di Indonesia tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan dari awal.

“Kalau barang di sana masuk Indonesia sudah ada sertifikat halalnya, di sini sudah ada recognition-nya ya sudah,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal kegaduhan produk Amerika Serikat (AS) yang bebas masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal, seusai adanya perjanjian dagang Indonesia—AS.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan produk asal Negara Paman Sam wajib mengikuti aturan halal Indonesia. Dia menyampaikan tidak ada penghapusan kewajiban halal dalam kerja sama dagang Indonesia—AS.

“Ada yang bilang kalau produk makanan minuman dari AS masuk Indonesia bebas tanpa sertifkat halal. Memang benar begitu? Faktanya Salah Besar. Produk AS tetap wajib mengikuti aturan halal Indonesia. Standar nasional tetap jadi acuan utama,” kata Budi dalam unggahan Instagram resminya, dikutip pada Selasa (24/2/2026).

Budi menyampaikan semua produk makanan dan minuman (mamin) yang masuk ke Indonesia tetap wajib bersertifikat halal sesuai ketentuan nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain itu, bagi produk kosmetik dan alat kesehatan wajib mengantongi sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Produk yang tidak halal juga wajib mencantumkan keterangan tidak halal secara jelas pada kemasan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa Indonesia dan AS memiliki perjanjian internasional penyetaraan halal dalam kerja sama global atau mutual recognition agreement (MRA).

Adapun, sambung dia, praktik MRA umum dilakukan antara lembaga sertifikasi antara dua negara. Sebagai contoh, BPJPH Indonesia dan JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia).

Dengan demikian, Budi menegaskan yang terjadi bukan bebas impor tanpa label halal, melainkan lebih untuk mempermudah sertifikasi langsung ke BPJPH bisa melalui lembaga mereka yang sudah MRA dengan Indonesia.

“Artinya, sertifikasi halal dari lembaga halal di AS dapat diakui, selama memenuhi standar halal Indonesia,” terangnya.

Untuk itu, Budi menyampaikan bahwa MRA bukan berarti standar diturunkan, namun mematikan produk yang masuk tetap sesuai dengan ketentuan nasional tanpa mengurangi pengawasan.

“Kalau ada makanan minuman yang mengandung konten non halal? Ya wajib diberi keterangan non halal, agar konsumen juga terlindungi,” jelasnya.

Pengaturan Halal

Untuk diketahui, dokumen Perjanjian Perdagangan Resiprokal atauAgreement on Reciprocal Trade(ART) Indonesia—AS menyebutkan bahwa Indonesia akan membebaskan produk asal AS yang masuk ke Indonesia dari setiap persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal.

Ketentuan baru terkait sertifikasi halal tersebut tercantum dalam Article 2.9 dan Article 2.22 yang mengatur ketentuan halal untuk produk manufaktur, pangan, dan pertanian asal AS.

Dalam Article 2.22 tentang Halal untuk Produk Pangan dan Pertanian, Indonesia akan menerima praktik penyembelihan hewan di AS yang sesuai dengan hukum Islam atau standar negara anggota Lembaga Standar dan Metrologi untuk Negara-negara Islam (SMIIC).

“Indonesia akan membebaskan produk non-hewani dan pakan ternak, baik hasil rekayasa genetika maupun bukan, dari persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal,” demikian bunyi dokumen tersebut.

Selain itu, Indonesia juga akan membebaskan wadah dan bahan lain yang digunakan untuk mengangkut produk pangan dan pertanian dari persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal.

“Indonesia tidak akan mengadopsi atau mempertahankan tindakan apa pun yang mengharuskan perusahaan AS untuk menunjuk seorang ahli halal untuk mengawasi operasional perusahaan,” lanjutnya.

Selanjutnya, dalam Article 2.9 tentang Ketentuan Halal untuk Produk Manufaktur, disebutkan bahwa dengan tujuan memfasilitasi ekspor AS atas produk kosmetik, alat kesehatan, dan barang manufaktur lainnya yang saat ini mungkin diwajibkan memiliki sertifikasi halal, Indonesia akan membebaskan produk asal AS dari setiap persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal.

Dokumen tersebut juga berbunyi bahwa Indonesia membebaskan kontainer dan bahan lain yang digunakan untuk mengangkut produk manufaktur dari kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal. Namun, pengecualian ini tidak berlaku untuk kontainer yang digunakan untuk mengangkut makanan dan minuman, kosmetik, serta produk farmasi.

“Indonesia tidak akan memberlakukan persyaratan pelabelan atau sertifikasi untuk produk non-halal,” tambahnya.

Lebih lanjut, Indonesia akan mengizinkan setiap lembaga sertifikasi halal AS yang telah diakui oleh otoritas halal Indonesia untuk mensertifikasi produk sebagai halal guna diimpor ke Indonesia tanpa persyaratan tambahan.

“Indonesia akan menyederhanakan proses di mana lembaga sertifikasi Halal AS memperoleh pengakuan oleh otoritas Halal Indonesia dan mempercepat persetujuan,” pungkasnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa perjanjian kerja sama resiprokal antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat tidak menghapus kewajiban sertifikasi dan label halal bagi produk yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia.

Perjanjian kerja sama dagang resiprokal tersebut ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump pada 19 Februari 2026 di Washington, D.C.. Kerja sama ini merupakan bagian dari penguatan hubungan perdagangan bilateral kedua negara.

Lembaga tersebut mengatakan sehubungan dengan itu, isu yang berkembang di ruang publik bahwa produk asal Amerika Serikat dapat masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal adalah tidak benar. Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia tetap mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan turunannya.

"Seluruh produk yang termasuk kategori wajib halal dan masuk, beredar, serta diperdagangkan di Indonesia, termasuk produk impor dari Amerika Serikat dan negara lain, tetap harus memenuhi ketentuan sertifikasi halal dan pencantuman label halal sesuai regulasi," tegas Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, di Jakarta, Senin (23/2) dalam keterangan resminya.

Sedangkan untuk produk nonhalal dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal dan wajib mencantumkan keterangan tidak halal sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun mekanisme kerja sama resiprokal atau Mutual Recognition Agreement (MRA) merupakan bentuk pengakuan kesetaraan standar dan sistem jaminan halal antara BPJPH dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah melalui proses asesmen dan evaluasi ketat. Mekanisme ini tidak berarti penghapusan kewajiban halal, melainkan penyederhanaan prosedur melalui pengakuan sertifikat halal yang diterbitkan lembaga halal luar negeri yang telah diakui.

Saat ini, terdapat lima LHLN di Amerika Serikat yang telah melakukan MRA dengan BPJPH, yaitu Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA), American Halal Foundation (AHF), Islamic Services of America (ISA), Halal Transactions, Inc. / Halal Transactions of Omaha (HTO), serta Islamic Society of Washington Area melalui Halal Certification Department (ISWA). Kelima lembaga tersebut telah melalui proses asesmen dan evaluasi sesuai ketentuan BPJPH sebelum memperoleh pengakuan kesetaraan sistem jaminan halal.

"Kerja sama resiprokal bukanlah penghapusan kewajiban halal. Setiap produk yang wajib halal dan masuk ke Indonesia tetap harus bersertifikat halal dan mencantumkan label halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Negara hadir untuk memastikan perlindungan konsumen Muslim tetap terjaga," lanjutnya.Ia menambahkan bahwa pengakuan timbal balik justru memperkuat tata kelola halal global tanpa mengurangi kedaulatan regulasi Indonesia.

BPJPH juga memastikan komitmen perlindungan konsumen serta pelaksanaan kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 tetap berjalan konsisten, transparan, dan akuntabel, termasuk terhadap produk impor.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau kepada seluruh umat Islam agar tidak membeli barang yang tidak memiliki label halal.

Hal tersebut merupakan respons MUI terhadap perjanjian perdagangan resiprokal dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Dalam perjanjian itu, Indonesia akan membebaskan produk asal AS yang masuk ke Indonesia dari setiap persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal.

"Kalau nggak ada sertifikasi halalnya, tidak usah beli," ujar Wakil Ketua MUI, Cholil Nafis dalam unggahan video di Instagram miliknya, dikutip Senin (23/2/2026).

Cholil menambahkan bahwa pembebasan label halal barang dari AS ini akan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Sebaliknya, barang yang sudah memiliki label halal justru lebih aman.

Pasalnya, penyematan label halal memiliki badan yang bertanggung jawab atas hal itu, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Kalau tidak ada label halalnya, berarti tidak ada yang tanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? BPJPH. Dan di situ ada komite halalnya, ada komisi fatwa yang menghalalkan," imbuhnya.

Di samping itu, Cholil mengemukakan bahwa MUI bakal menganalisis apakah perjanjian kerja sama dengan AS soal produk halal ini melanggar aturan di Indonesia atau tidak.

"Jadi besok kalau barang-barang Amerika masuk ke Indonesia tanpa label halal, tidak usah belanja yang ada label halalnya. Nanti kita bisa mempertimbangkan apakah ini melanggar undang-undang atau tidak," pungkasnya.

Sebelumnya, ketentuan baru terkait sertifikasi halal dalam perjanjian perdagangan dengan AS tercantum dalam Article 2.9 dan Article 2.22 yang mengatur ketentuan halal untuk produk manufaktur, pangan, dan pertanian asal AS.

Dalam Article 2.9 tentang Ketentuan Halal untuk Produk Manufaktur, disebutkan bahwa dengan tujuan memfasilitasi ekspor AS atas produk kosmetik, alat kesehatan, dan barang manufaktur lainnya yang saat ini mungkin diwajibkan memiliki sertifikasi halal, Indonesia akan membebaskan produk asal AS dari setiap persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal.

Sementara itu, dalam Article 2.22 tentang Ketentuan Halal untuk Produk Pangan dan Pertanian, Indonesia menyatakan akan menerima praktik penyembelihan di AS yang sesuai dengan hukum Islam atau standar negara anggota Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC).

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Penyelanggara Jaminan Halal (BPJH) Haikal Hassan menyatakan penjualan produk berbahan dasar babi maupun alkohol tidak bermasalah asalkan mencantumkan logo non halal.

Mulanya, pria yang akrab dipanggil Babeh Haikal menjelaskan pengetatan pemberian standar halal produk luar negeri. Pasalnya, menurut Babeh Haikal, produk luar negeri mudah mendapatkan logo halal.

Terlebih, katanya, produk berlabel halal di Indonesia lebih disukai masyarakat karena dikemas secara menarik dan harga lebih terjangkau.

"Jadi kalau kita lihat barang-barang itu bagusan mereka kemasan lebih bagus mereka, harganya lebih murah mereka, dan logo halal mereka gede-gede banget sehingga psikologis masyarakat, psikologis anak-anak memilih produk itu. Kalau itu terjadi terus, maka tergerus lah UMKM kita," katanya saat rapat kerja bersama Komisi VIII, Senin (9/2/2026).

Kemudian dia menyinggung mengenai pemberian sertifikat halal bagi pelau usaha di Indonesia. Dia menjelaskan saat ini pihaknya tengah mengusahakan sosialisasi mengenai produk halal maupun tidak halal.

Hal ini tidak lepas dari maraknya di media sosial yang kerap mempermasalahkan produk-produk non halal. Dia menegaskan bahwa pencantuman logo halal digunakan bagi produk halal, begitupun sebaliknya.

"Saya sudah berulang kali katakan logo halal untuk produk yang halal dan logo non halal untuk non halal sehingga penjualan babi, babi panggang, alkohol itu enggak ada masalah sebenarnya. Silahkan. Negara cuman minta mencantumkan bahwan itu non halal," jelasnya.

Dia menyebut akan memperkuat ekosistem tata kelola standar produk halal ke 119 kabupaten di Indonesia, mulai dari satuan tugas, peraturan daerah, hingga menggandeng Kementerian Dalam Negeri.

Alasan memfokuskan ke-119 kabupaten itu karena sosialisasi sudah lebih dulu berproges sampai 78%, serta untuk mengefisienkan anggaran.

Bisnis.com, JAKARTA - Kasus bakso babi yang berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sorotan industri makanan saat ini.

Untuk mencegah umat muslim mencegah mengonsumsi bakso ini, maka pemerintah meminta kepada pedagang bakso agar mencantumkan label halal maupun nonhalal agar terkait produk makanan yang dijual ke konsumen. Apalagi pedagan bakso babi, menuliskan non halal.

Wakil Bupati Bantul Aris Suhariyanta mengatakan bahwa pencantuman informasi halal dan non halal di makanan yang dijual sejalan dengan adanya kebutuhan makanan halal bagi umat muslim.

"Harapan kami terkait dengan penjual bakso di Bantul ataupun penjual makanan yang lainnya harap mencantumkan label halal maupun nonhalal," katanya dikutip dari Antara, Selasa (28/10/2025).

Pernyataan ini menanggapi adanya temuan penjual bakso babi di wilayah Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan yang produknya mengandung babi, yang sebelumnya tidak mencantumkan spanduk nonhalal, namun setelah viral baru dipasang spanduk mengenai informasi kandungan makanan itu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Ngestiharjo Kasihan Bantul Ahmad Bukhori mengatakan warung Bakso Pak Saido tersebut sudah berjualan sejak sekitar tahun 2016, tetapi sebelumnya berjualan berkeliling sejak tahun 1999an.

Menurut dia, DMI Ngestiharjo mengetahui bakso tersebut menggunakan bahan baku babi setelah adanya pengaduan yang disampaikan dalam pengajian rutin bulanan organisasinya yang diikuti masyarakat di wilayah kelurahan tersebut. Bakso babi ini menjadi perhatian bagi pemerintah.

Dia mengatakan sebelum dipasang spanduk tentang label non-halal oleh DMI Ngestiharjo, dukuh dan ketua rukun tetangga (RT) setempat sudah melakukan komunikasi dan pendekatan dengan penjual bakso babi tersebut.

"Penjual hanya memasang tulisan "B2" ukuran kecil kira-kira separuh HVS. Ditempel di gerobak. Itu pun kadang dipasang, kadang tidak. Sehingga banyak umat Muslim yang tidak menyadari bakso tersebut berbahan dasar babi," katanya.

Menurut dia, dari sisi hukum jelas melanggar Pasal 93 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dalam aturan itu mengatur tentang kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang berasal dari bahan yang tidak halal.

Oleh sebab itu, kata dia, dari sisi keagamaan DMI memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi umat, dan langsung memasang spanduk label non halal agar masyarakat terutama umat Muslim menghindari produk makanan yang diolah dengan bahan baku non-halal.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul Jati Bayu Broto saat dikonfirmasi mengatakan masih menunggu arahan dari instansi terkait warung bakso di Kasihan yang ternyata mengandung babi setelah beberapa tahun berjualan.

"Saya menunggu respon dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dan DKUKMPP (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan) dulu. Ranahnya di organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dulu," katanya.