Kita akan sampaikan kepada seluruh daerah untuk memperbanyak nonton bareng memanfaatkan memancing UMKM untuk bergerak dan lain-lain, tapi tetap harus menjaga keamanan dan ketertiban

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau daerah untuk menggelar nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia 2026 untuk menggerakkan perekonomian dan memberikan hiburan bagi masyarakat.

Mendagri Tito menceritakan pengalamannya soal masyarakat Indonesia yang memiliki kecintaan yang besar terhadap sepak bola, termasuk kompetisi internasional. Antusiasme tersebut biasanya semakin meningkat saat gelaran Piala Dunia berlangsung, bahkan menjadi tradisi yang dirayakan secara meriah oleh masyarakat.

“Saya pernah dinas di Indonesia bagian timur pernah jadi Kapolda di Papua, saya pun mengikuti di sana tuh lebih ramai lagi (perayaan Piala Dunia),” kata Mendagri Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan Mendagri usai menerima kunjungan Direktur Utama TVRI Tb. Fiki Chikara Satari di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan sejumlah aktivitas ekonomi yang muncul selama pertandingan berlangsung. Hal ini seperti produksi atribut pendukung, penjualan jersey, penyelenggaraan nonton bareng, hingga aktivitas pelaku usaha kuliner.

“Ini peluang untuk menggerakkan ekonomi,” ujar Mendagri.

Menurutnya, kegiatan nobar yang tersebar di berbagai daerah dapat menjadi sarana bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan pendapatan.

Selain itu berbagai bentuk perayaan yang dilakukan masyarakat selama mendukung tim favoritnya juga berpotensi mendorong perputaran ekonomi lokal.

“Kita akan sampaikan kepada seluruh daerah untuk memperbanyak nonton bareng memanfaatkan memancing UMKM untuk bergerak dan lain-lain, tapi tetap harus menjaga keamanan dan ketertiban,” jelasnya.

Di lain sisi Mendagri mengapresiasi keberhasilan TVRI memperoleh hak siar pertandingan Piala Dunia 2026. Menurutnya, capaian tersebut merupakan peluang besar bagi TVRI untuk memperkuat branding sebagai media arus utama. Adapun pertandingan tersebut berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Folago Global Nusantara Tbk. (IRSX) akan menyiarkan konten Piala Dunia 2026 melalui platform streaming over the top (OTT) FolaPlay. Lalu, siapa saja pemilik dari IRSX?

Melansir data RTI Infokom, saham IRSX dimiliki oleh PT Matra Tri Abadi, dengan kepemilikan 3,96 miliar saham atau setara dengan 63,94% kepemilikan. Sementara itu, sisanya sebesar 36,05% dimiliki oleh masyarakat.

Adapun, menilik data Direktirat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU berdasarkan Akta tanggal 24 September 2025, saham Matra Tri Abadi dimiliki oleh PT Ekatama Cipta Lestari dengan jumlah saham 342 juta saham, dan PT Investasi Gemilang Maju dengan kepemilikan 342 juta saham.

Direktur Utama IRSX Subioto Jingga menjadi komisaris dari Matra Tri Abadi (MTI), dengan Tse Min sebagai Direktur Utama dan Adhie M. Masardi sebagai Direktur pada MTI. Adhie Masardi juga diketahui menjadi Direktur dari PT Investasi Gemilang Maju.

Sebelumnya, TVRI selaku pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 menunjuk FolaPlay sebagai platform digital untuk penayangan iklan dan distribusi konten berbasis OTT.

Direktur Utama Folago Global Nusantara Subioto Jingga, mengatakan kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada aspek komersial, tetapi juga membawa semangat inklusi digital dan kebersamaan nasional melalui momentum Piala Dunia 2026.

Menurut Subioto, FolaPlay akan menjadi ruang baru bagi brand dan agensi periklanan untuk menjangkau audiens digital di tengah tingginya antusiasme masyarakat terhadap pesta sepak bola dunia tersebut.

“Kenapa FolaPlay berani untuk ambil [lisensi]? Ini momentum untuk kami meningkatkan subscriber menjadi jutaan. Kalau kami tidak ambil, sayang sekali,” katanya.

Adapun, hingga saat ini Bisnis belum menemukan aplikasi FolaPlay, baik pada platform Google Play maupun App Store.

Di sisi lain, gelaran Piala Dunia 2026 akan dimulai kurang dari 10 hari lagi, yaitu pada 11 Juni 2026 hingga 19 Juli 2026. Piala Dunia ini akan diselenggarakan pada tiga negara, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Di tengah ruang publik yang kian terfragmentasi oleh algoritma dan selera individual, peristiwa global justru kembali mempertemukan masyarakat di satu layar. Penetapan hak siar Piala Dunia FIFA 2026 kepada Televisi Republik Indonesia (TVRI) pada akhir 2025 menjadi penanda bahwa televisi publik masih dipercaya mengelola momen besar.

Bukan semata tentang sepak bola, melainkan siapa yang berhak menghadirkan peristiwa dunia sebagai pengalaman kolektif di tengah mahal dan eksklusifnya siaran olahraga internasional. Di banyak negara, hak siar ajang olahraga dunia semakin terkonsentrasi pada platform berbayar dan layanan streaming global. Akibatnya, akses publik menyempit, karena dibatasi oleh kemampuan ekonomi dan infrastruktur digital.

Keputusan tersebut juga menunjukkan bahwa di tengah dominasi platform digital, televisi publik belum sepenuhnya kehilangan relevansinya. Sepanjang 2025, TVRI tetap menayangkan program pendidikan sekolah rakyat, dokumenter kebudayaan daerah, serta siaran kebangsaan. Di saat banyak media berlomba mengejar engagement, TVRI menyediakan konten yang tidak selalu populer, tetapi memiliki nilai publik.

Dalam lanskap media yang semakin ditentukan oleh klik, viralitas, dan personalisasi ekstrem, televisi publik tampil sebagai anomali: media yang tidak sepenuhnya tunduk pada logika algoritma. Lantas, pertanyaan mendasarnya: Apa makna televisi publik di era algoritma? Ketika perhatian publik dipilah dan dipecah berdasarkan data perilaku, apakah televisi publik masih dibutuhkan? Ataukah justru di tengah fragmentasi inilah peran televisi publik menemukan urgensinya kembali?

Memikul Mandat Ganda

Sejak awal berdirinya, TVRI memikul mandat ganda: melayani kepentingan publik sekaligus menjaga integrasi nasional. Keunggulan historisnya terletak pada jangkauan siaran hingga wilayah terluar Indonesia serta konsistensinya menyiarkan program budaya, pendidikan, dan kebangsaan—konten yang kerap tersisih dari logika rating televisi komersial. Selama puluhan tahun, TVRI menjadi ruang bagi kesenian tradisi, bahasa daerah, dan narasi kebhinekaan yang jarang mendapat tempat di media berbasis pasar.

Namun, keunggulan tersebut berkelindan dengan persoalan struktural. TVRI kerap dicitrakan lamban beradaptasi, terbelit birokrasi, dan kurang inovatif dalam kemasan konten. Reformasi pasca-1998 memang mengubah statusnya menjadi lembaga penyiaran publik, tetapi perubahan budaya organisasi tidak selalu seiring dengan perubahan regulasi. Memasuki 2024–2025, tantangan ini semakin nyata ketika audiens muda beralih ke platform digital yang menawarkan kecepatan, interaktivitas, dan personalisasi tanpa batas.

Era algoritma memperlebar dilema ruang publik. Platform digital bekerja dengan logika seleksi berbasis data yang mengutamakan relevansi individual, bukan kepentingan bersama. Armin Nassehi (2024) mengingatkan bahwa digitalisasi bukan kekuatan eksternal yang menguasai masyarakat, melainkan mekanisme sosial untuk mereduksi kompleksitas melalui pola dan angka. Algoritma membantu manusia menavigasi dunia yang rumit, tetapi sekaligus menyederhanakannya secara berlebihan. Masalah muncul ketika reduksi itu tidak lagi membuka pemahaman bersama, melainkan justru mempersempit horizon publik.

Dalam masyarakat yang semakin terdiferensiasi, kohesi sosial tidak lagi bertumpu pada keseragaman nilai. Claudio Baraldi, Giancarlo Corsi, dan Elena Esposito (2021) menegaskan bahwa masyarakat modern disatukan oleh komunikasi yang terus berlangsung. Media, dalam kerangka ini, bukan sekadar saluran informasi, melainkan infrastruktur komunikasi yang memungkinkan masyarakat memahami dirinya sendiri. Ketika komunikasi terlalu disegmentasikan oleh algoritma, risiko yang muncul bukan hanya polarisasi, tetapi melemahnya kemampuan masyarakat membangun makna bersama.

Media Publik dan Kompleksitas Komunikasi

Di titik inilah televisi publik menemukan relevansinya kembali. Berbeda dari platform digital yang mengoptimalkan perhatian individual, media publik berperan menjaga panggung bersama—ruang simbolik tempat masyarakat yang berbeda tetap berbagi pengalaman, nilai, dan percakapan kolektif. Peran ini semakin nyata dalam konteks Indonesia, ketika TVRI kerap menjadi rujukan informasi relatif stabil di tengah krisis, mulai dari maraknya hoaks politik hingga kebutuhan informasi publik yang akurat dan menenangkan selama pandemi.

Dalam konteks nasional, posisi media publik dapat dipahami melalui gagasan Hermin Indah Wahyuni (2025) tentang sistem media yang bersifat autopoietik. Media bekerja dengan logika internalnya sendiri, namun tetap peka terhadap dinamika lingkungan. Media massa harus dapat mengenali diri dan lingkungannya, yang terdiri dari sistem-sistem yang lain.

Karena itu, media publik diharapkan menjaga kemandirian editorialnya sebagai pijakan utama untuk tetap melayani kepentingan bersama, sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terus berlangsung. Kemandirian ini bukan berarti menutup diri, melainkan menunjukkan kemampuan untuk menetapkan batas yang sehat sehingga fungsi pelayanan publik tetap terjaga dan tidak mudah terhanyut oleh kepentingan jangka pendek.

Belajar dari Praktik Baik Internasional

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa televisi publik tetap relevan bila bertransformasi tanpa kehilangan mandat. BBC di Inggris serta ARD–ZDF di Jerman mempertahankan pendanaan publik yang kuat sambil mengembangkan platform digital mereka sendiri.

Di Amerika Serikat, PBS menegaskan perannya melalui dokumenter dan program edukatif yang tidak ditawarkan media komersial. NHK di Jepang menonjolkan jurnalisme sains dan kebudayaan, sementara KBS dan EBS di Korea Selatan memadukan fungsi publik dengan inovasi lintas platform. Polanya serupa: teknologi dimanfaatkan, tetapi kurasi editorial tetap berpijak pada kepentingan publik, bukan semata metrik popularitas.

Dalam konteks Indonesia, pandangan ini sejalan dengan sikap pemerintah yang menempatkan media massa—termasuk TVRI—sebagai institusi strategis dalam ekosistem komunikasi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan bahwa media memiliki tanggung jawab menghadirkan ruang dialog yang mendorong pemahaman, bukan perpecahan. Di tengah derasnya arus informasi digital, media diharapkan mampu memperkuat literasi publik, menumbuhkan toleransi, dan merawat semangat persatuan.

Masa Depan Penuh Optimisme

Ke depan, tantangan TVRI tidak semata terletak pada teknologi, melainkan pada visi dan tata kelola. Transparansi anggaran dan akuntabilitas keuangan menjadi fondasi kepercayaan publik, sementara birokrasi yang terlalu kaku perlu ditata ulang agar tidak mematikan kreativitas. Penguatan sumber daya manusia—terutama dalam produksi multiplatform, jurnalisme data, dan literasi digital—menjadi prasyarat agar transformasi berjalan tanpa mengorbankan etos pelayanan publik.

Optimisme terhadap masa depan TVRI bukanlah nostalgia atas kejayaan masa lalu. Justru di tengah banjir informasi yang dipilah algoritma, kebutuhan akan media publik yang kredibel, inklusif, dan berorientasi kepentingan bersama semakin mendesak. Jika TVRI mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat, serta meneguhkan mandat publiknya, maka televisi publik akan tampil lebih dari sekadar fungsi siaran. Ia berpeluang menjadi ruang rujukan bersama—tempat masyarakat Indonesia, dengan segala perbedaannya, tetap dapat melihat diri mereka sebagai bagian dari cerita bersama.

Di era algoritma, masa depan komunikasi publik tidak hanya ditentukan oleh kecepatan dan personalisasi, tetapi oleh keberanian merawat makna kebersamaan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memandang adanya potensi ekonomi untuk masyarakat setelah Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) mendapatkan hak siar Piala Dunia.

“Jaringan TVRI yang menjangkau seluruh Indonesia menjadi kekuatan besar. Ini bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi lokal, mulai dari UMKM, komunitas, hingga kegiatan ekonomi berbasis kerakyatan,” ujar Cak Imin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, dia memandang siaran Piala Dunia dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan ekonomi kreatif, karena pesta olahraga global tersebut tidak sekadar magnet untuk pecinta sepak bola.

“Piala Dunia ini bukan sekadar tontonan, melainkan juga momentum ekonomi. Jika dikelola dengan baik, maka dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah dapat memperkuat kolaborasi dengan TVRI agar siaran Piala Dunia tidak hanya memberikan nilai hiburan, tetapi kesejahteraan masyarakat.

Terlebih, kata dia, jangkauan TVRI yang luas dapat membuat penonton Piala Dunia tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi menjangkau hingga berbagai daerah termasuk kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Sebelumnya, TVRI telah memperoleh hak siar Piala Dunia 2026 untuk wilayah Indonesia, dan akan menayangkan seluruh pertandingan secara terestrial atau free to air (FTA/gratis).

Seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan ditayangkan melalui kanal TVRI Sport dan TVRI Nasional secara simultan pada 11 Juni-19 Juli 2026 mulai pukul 23.00 WIB hingga 11.00 WIB.

Secara keseluruhan akan ada 104 pertandingan Piala Dunia 2026 dari babak penyisihan hingga partai final.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Dari beberapa kunjungan dan laporan, saya melihat fasilitas 'broadcast' TVRI masih banyak yang harus diperbaiki atau diganti

Pekanbaru, (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR Republik Indonesia Hendry Munief meminta Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI menggesa pembenahan untuk memperbaiki segala layanan jelang Piala Dunia 2026 usai hak siarnya berhasil didapatkan.

Hendry Munief dalam keterangannya diterima di Pekanbaru, Rabu, berharap jangan sampai hak siar dapat, tapi kualitas layanan tidak maksimal. Seperti tidak menjangkau seluruh pelosok Indonesia.

"Dari beberapa kunjungan dan laporan, saya melihat fasilitas 'broadcast' TVRI masih banyak yang harus diperbaiki atau diganti. Jelang pelaksanaan piala Dunia semua sudah diperbaiki," katanya.

Hendry Munief yakin dengan maksimalnya layanan TVRI nantinya akan memberikan dampak kepada ekonomi warga. sektor ekonomi kreatif, pariwisata, usaha mikro kecil menengah akan mendapatkan berkah dari penayangan Piala Dunia 2026.

"Nanti kita upayakan di Komisi VII ada kolaborasi antara TVRI dengan mitra lainnya seperti Kementerian UMKM, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Mudah-mudahan sinergitas ini bakal memberikan hasil maksimal" tutur legislator Daerah Pemilihan Riau 1 ini.

Namun demikian, dirinya tetap menyampaikan perolehan hak siar ini jadi prestasi bagi TVRI dan sesuai harapan masyarakat. Pasalnya Fédération Internationale de Football Association tentu memiliki pertimbangan khusus kenapa menunjuk TVRI.

"Alhamdulillah, akhirnya TVRI mendapatkan hak siar piala Dunia. Ini jadi prestasi bagi manajemen TVRI sekarang karena berhasil memperoleh hak siar ini. Keberhasilan ini sangat berharga karena FIFA tentu memiliki pertimbangan khusus kenapa menunjuk TVRI," ungkap Hendry Munief.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026