JAKARTA - Mantan Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman menceritakan kondisi kesehatannya setelah pingsan usai mengikuti rangkaian prosesi wisuda purnabakti di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Anwar menyebutkan, kondisi fisiknya menurun akibat kurang tidur dalam beberapa waktu terakhir.

Anwar Usman mengaku sempat begadang hingga dini hari. “Kurang tidur, sampai subuh begadang. Saya biasa lagi nonton podcast, kan habis pulang dari Bosnia. Tadi belum sarapan sih,” kata Anwar, Senin (13/4/2026).

Anwar Usman pingsan usai mengikuti prosesi wisuda purnabakti di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Mulanya, Anwar Usman berjalan dari dalam ruang sidang untuk mengikuti prosesi kirab yang digelar MK. Prosesi kirab tersebut mulanya berjalan lancar dengan Anwar Usman berjalan didampingi istrinya, Idayati.

Sesampainya di lobi Gedung MK, Anwar Usman sudah dalam kondisi lemas sembari dipegangi oleh protokoler maupun ajudannya. Terdengar sejumlah pihak meminta untuk diambilkan kursi roda.

Namun, ketika kursi roda datang, Anwar Usman sudah dalam keadaan pingsan. Terlihat ia digendong oleh protokoler dan Hakim Saldi Isra dan Guntur Hamzah.

Lihat video: RESMI! Liliek Prisbawono Gantikan Anwar Usman Jadi Hakim MK



Anwar Usman terlihat dibopong menuju sebuah ruangan kosong. Para pihak protokoler pun meminta untuk dipanggilkan dokter. Hingga saat ini, belum diketahui pasti kondisi Anwar Usman.

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyoroti proses penetapan Adies Kadir menjadi Hakim MK. Jimly menyebut tak ada aturan hukum yang dilanggar, namun DPR menurutnya bermasalah secara etika.

Sebelum dilantik, Adies Kadir sebagaimana diketahui ditetapkan sebagai satu Hakim MK usulan DPR untuk menggantikan Arief Hidayat. Padahal sebelumnya ada nama Inosentius Samsul yang juga sudah ditetapkan sebagai usulan dari DPR.

"Secara hukum enggak ada masalah, tapi secara etika. Tapi etikanya di DPR sana. Kok orang yang sudah di ini (ditetapkan) Inosentius, kok begitu aja diganti? Ini kan masalah etika," tegas Jimly kepada wartawan di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Jimly menilai hal ini membuat publik menjadi berpikiran ada kepentingan politik di balik pemilihan ini. Meski tak bermasalah dengan sosok Kadir, Jimly berharap praktik serupa tidak diulangi.

"Cacat hukumnya tidak ada, belum ada aturan yang melarang. Makanya saya secara pribadi ya saya senang Pak Adies Kadir terpilih, bagus. Orangnya lebih bermutu lah kira-kira gitu. Nah, cuma ke depan enggak boleh begini dibiarkan," sambung dia.

Menyusul polemik ini, Jimly juga berharap ada aturan yang bisa mengatur tentang pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun tujuannya agar independensi dari kekuasaan hakim tidak terganggu.

"Nah maka saya selalu bilang bahwa harus ada pengaturan ulang supaya independensi dari kekuasaan kehakiman tidak terganggu. Jangan kayak begini caranya," tandas Jimly.

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie ikut buka suara terkait dilantiknya Adies Kadir menjadi Hakim MK. Jimly menilai Adies memang kompeten dan memiliki keahlian di bidang tersebut.

Jimly menjelaskan, jabatan Hakim MK memang sedianya dipegang oleh sosok yang punya pengalaman. Adies menurutnya pernah menduduki jabatan publik, yakni sebagai anggota DPR RI hingga Wakil Ketua DPR RI.

"Nah kelebihan Adies Kadir karena dia secara teoretis dia menguasai ilmunya, tapi juga dia berpraktik sebagai politisi," kata Jimly di Jakarta Selatan, Sabtu (7/2/2026).

Jimly mengaku senang Adies Kadir bisa duduk menjadi Hakim Konstitusi. Sayangnya, menurut Jimly ada proses atau tata cara yang salah di sana.

Jimly menyinggung nama Inosentius Samsul yang sebelumnya telah diajukan menggantikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Namun belakangan Inosentius justru diganti oleh Adies Kadir.

"Saya sih senang dia masuk itu, ya kan? Cuma prosesnya itu yang jadi masalah. Nah itu kebetulan Inosentius, itu kan sudah diketok palu, itu mahasiswa saya kebetulan itu. Kasihan sekali itu. Iya kan, tiba-tiba diganti orang," ungkap dia.

Oleh karenanya Jimly menilai bahwa mekanisme rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi perlu dibenahi. Hal ini agar independensi hakim tidak terganggu.

"Yang kedua, ini perlu dievaluasi mekanisme rekrutmen hakim konstitusi di masa depan," tandas Jimly.

JAKARTA - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat menyebut jika putusan MK terhadap perkara Nomor 90 salah satu yang membekas selama dirinya mengabdi di lembaga penjaga konstitusi. Dia merasa putusan perkara Nomor 90 ini menjadi titik awal Indonesia tidak baik-baik saja.

Arief menyebut bahwa dirinya telah melewati dinamika yang luar biasa berat. Ia menyinggung adanya oknum yang terjerat kasus hukum pidana hingga pelanggaran etik yang mencoreng marwah lembaga.

"Saya paling apa ya, paling merasa tidak bisa melakukan tugas mengawal Mahkamah Konstitusi dengan baik waktu rapat-rapat keputusan hakim yang memutus perkara 90," kata Arief di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).

Diketahui, Perkara Nomor 90 yang telah diputus MK terkait batas usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres).

Ia mengungkapkan penyesalan mendalam karena merasa tidak berdaya meredam konflik yang muncul akibat putusan tersebut. Menurutnya, Perkara 90 merupakan sebuah titik balik negatif bagi kondisi bangsa.

"Saya merasa perkara 90 inilah yang menjadi titik awal Indonesia tidak baik-baik saja," ujarnya.

JAKARTA - Polemik terkait pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perlu ditempatkan secara jernih dalam kerangka hukum tata negara, bukan sekadar dibaca melalui kacamata opini politik. Menurut pengamatan hukum Profesor Henry Indraguna, secara konstitusional, normatif, dan yuridis, pengangkatan tersebut sah, legal, dan memiliki landasan yang kuat.

"Dasar Konstitusional Kewenangan DPR Bersifat Atribut, Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan: Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung," ujar Guru Besar Unissula Semarang ini dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/1/2026).

Doktoral dari Universitas Borobudur dan UNS menjelaskan, rumusan ini bersifat limitatif sekaligus atribusional. Artinya, DPR bukan sekadar peserta, tetapi pemegang kewenangan konstitusional langsung untuk mengajukan calon Hakim MK.

"Tidak ada satu kata pun, dalam UUD 1945 yang membatasi asal-usul personal calon Hakim MK dari DPR, sepanjang berasal dari mekanisme internal DPR yang sah," katanya.

Artinya, lanjut Henry, selama DPR menjalankan kewenangannya sesuai UUD dan UU MK, maka keabsahan pengangkatan Hakim MK tidak dapat dipersoalkan secara hukum. Kewenangan konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

"Pasal 15 UU MK menetapkan syarat Hakim MK, antara lain WNI, Sarjana hukum, Usia minimal 47 tahun, Pengalaman di bidang hukum minimal 15 tahun, berintegritas, berkepribadian negarawan, dan menguasai konstitusi," paparnya.

UU MK sama sekali tidak melarang pimpinan atau anggota DPR untuk dicalonkan menjadi Hakim MK. Yang dilarang adalah rangkap jabatan setelah diangkat, bukan status sebelum pencalonan.

"Selama calon mengundurkan diri dari jabatan politik dan kepartaian sebelum pelantikan, maka tidak terdapat pelanggaran hukum apa pun," terangnya.

"Kritik yang menyatakan bahwa mantan pimpinan DPR akan mengganggu independensi MK keliru secara konseptual. Independensi hakim bukan diukur dari masa lalu, melainkan dari status jabatan saat menjabat, sumpah jabatan, dan larangan rangkap jabatan," lanjutnya.

Selama Adies Kadir mengundurkan diri dari DPR dan partai politik, tunduk pada kode etik hakim MK, serta menjalankan fungsi yudisial secara mandiri, maka independensinya dilindungi oleh hukum, bukan oleh prasangka.

Sebagai hakim MK penjaga keseimbangan konstitusi (guardian of the constitution), yang menilai hukum dalam konteks politik hukum nasional. Dalam perspektif ini, pengalaman Adies Kadir sebagai legislator memperkaya, bukan mencederai, fungsi MK.

“Pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi sah secara konstitusi, legal secara undang-undang, diperkuat oleh yurisprudensi MK, tidak bertentangan dengan prinsip independensi peradilan, sepanjang tidak ada rangkap jabatan," pungkasnya.

JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini sarat kepentingan politik dan berpotensi melahirkan hakim boneka. Hal ini disampaikannya dalam diskusi bertajuk “Membongkar Borok Seleksi Hakim MK”, Jumat (30/1/2026).

Zainal menjelaskan, akar persoalan seleksi hakim MK terletak pada konfigurasi hakim yang sangat menentukan arah putusan lembaga tersebut. Ia membagi karakter hakim ke dalam tiga kategori utama yakni hakim yang pro-perbaikan, hakim yang pro-partai politik, serta hakim yang berada di posisi tengah yang dapat menjadi pro-perubahan maupun pro-politik tergantung kemampuan untuk dibujuk.

Menurut Zainal, putusan MK belakangan kerap dimenangkan oleh hakim yang pro-perubahan karena berhasil meyakinkan hakim-hakim yang berada di posisi tengah. Kondisi itu, kata dia, memicu upaya mengubah konfigurasi hakim oleh DPR. Ia lalu membandingkan proses seleksi di Mahkamah Agung (MA) yang dinilainya lebih terbuka karena membentuk panitia seleksi.

“Saya harus angkat topi pada Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung itu membentuk panselnya (panitia seleksi). Jadi ada panselnya, walaupun mayoritas isinya adalah orang-orang internal Mahkamah Agung, tapi ada tiga di antaranya orang luar. Di situ seingat saya ada wartawan, salah seorang wartawan, lalu kemudian ada dua profesor dari akademisi," katanya.

Pada kesempatan itu, Zainal juga menekankan pentingnya syarat “negarawan” bagi hakim konstitusi. "Tapi pada saat yang sama, kita jangan lupa bahwa di situ juga ada kata syarat hakim konstitusi itu 'negarawan'.”

“Kalau kita bicara negarawan, jelas negarawan itu standarnya agak tinggi. Dalam tradisi Yunani-Romawi itu, negarawan itu biasanya dilekatkan pada orang yang sudah melampaui kekuasaan. Jadi dia sudah tidak berpikir kekuasaan, yang dia pikirkan itu betul-betul adalah perbaikan, yang dia pikirkan adalah upaya perubahan," ujarnya.

Dalam konteks saat ini, Zainal menilai proses seleksi justru bergerak ke arah sebaliknya. "Dalam kasus ini jelas, saya kira tidak mungkin kita anggap sebagai perubahan.”

"Coba bayangkan. Jadi kita mau bilang bahwa politisi tidak berpikir apa pun soal perbaikan. Politisi tidak sedang berpikir memperbaiki negara, politisi tidak sedang berpikir untuk menguatkan Mahkamah Konstitusi. Ini betul-betul adalah geliat politik. Apalagi kalau cerita-cerita di belakangnya itu disampaikan, cerita-cerita di belakangnya yang keluar," katanya.

Zainal juga menyinggung dinamika pergantian inosentius yang disebut sarat manuver politik. "Saya sih berharap begini, kita kan tahu semuanya inosentius diganti dengan sedemikian rupa. Saya kira ini ujian juga bagi Inosentius karena yang beredar di belakang bahwa katanya Inosentius akan diberikan jabatan penghibur dan lain-lain sebagainya."

"Nah, saya kira ini ujian juga bagi kapasitas orang-orang yang kita harapkan bisa melakukan perbaikan. Dia disingkirkan, tapi kemudian ditawarkan jabatan lain, lalu kemudian ya saya tidak tahu mau diambil atau tidak. Tapi menurut saya itu menunjukkan juga kualitas Inosentius kalau kemudian bermain di isu take and give macam itu atau dealing-dealing politik macam itu."

Zainal mengungkapkan, intervensi politik juga terjadi dalam proses seleksi hakim. Ia menegaskan, kondisi tersebut berpotensi melahirkan hakim boneka. "Ini sedang berusaha dirusak proses seleksinya supaya menghasilkan dua hakim boneka. Hakim boneka ini adalah hakim yang bisa dipermainkan oleh politisi, hakim yang kemudian akan bisa menjalankan pesanan politik, hakim yang kemudian akan menjadi pelaksana dari keinginan politik yang akan dimasukkan melalui proses-proses hukum."

Zainal pun mengajak publik untuk melakukan perlawanan demi menjaga independensi MK. Zainal menegaskan posisi MK sebagai benteng terakhir demokrasi. “Saya berharap betul mudah-mudahan, proses kesetimbangan itu mudah-mudahan tercipta. Atau paling tidak, menurut saya harus tetap dilakukan perlawanan terhadap kemungkinan membawa hakim-hakim boneka.”

“Mahkamah Konstitusi itu salah satu benteng terakhir kalau kita mau jujur. Pasca-reformasi kita punya banyak lembaga juara (champion), yang satu per satu itu mulai diruntuhkan, satu per satu mulai dijinakkan, didomestikasi. MK pernah juga mengalami pasang surut, dan sekarang menurut saya dia sedang pasang. Jangan sampai tindakan politik memaksa dia untuk surut seperti lembaga-lembaga lain yang sudah mengalami surut terlebih dahulu,” pungkasnya.

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Iwan Satriawan menyoroti lemahnya mekanisme seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia. Iwan menilai, persoalan utama terletak pada tidak adanya pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme seleksi hakim MK di dalam undang-undang.

Akibatnya, proses seleksi diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pengusul tanpa standar yang jelas. "Aturan mekanisme Hakim MK, karena itu tidak diatur secara komprehensif di undang-undang dan justru undang-undang itu memberikan delegasi kepada lembaga-lembaga yang mengusulkan itu untuk mengaturnya sendiri, ini persoalannya. Sehingga kemudian yang terjadi adalah kita tidak memiliki sebuah aturan mekanisme seleksi yang standar," ujar Iwan dalam diskusi bertajuk “Membongkar Borok Seleksi Hakim MK” di Jakarta, pada Jumat (30/1/2026).

Ia membandingkan sistem di Indonesia dengan beberapa negara lain yang telah ia teliti, seperti Jerman, Korea Selatan, dan Taiwan. "Dan ini berbeda dengan beberapa negara yang sudah saya teliti seperti Jerman, Korea Selatan, dan Taiwan."



Menurutnya, Korea Selatan memiliki mekanisme yang mirip dengan Indonesia dalam hal pengusulan hakim konstitusi, namun dilengkapi dengan proses confirmation hearing yang diatur langsung dalam undang-undang.

"Misalnya yang paling dekat, yang modelnya mirip dengan Indonesia adalah Korea Selatan, di mana walaupun formatnya mirip dengan Indonesia bahwa pengajuan 9 hakim konstitusi di Korea itu juga diajukan oleh tiga lembaga negara, yaitu Presiden, Parlemen, dan Supreme Court-nya, tetapi semua kandidat itu harus masuk dalam sebuah proses confirmation hearing," ujarnya.

"Mereka menyebutnya tidak fit and proper test, tetapi confirmation hearing yang itu diatur oleh Undang-Undang MK-nya Korea, bukan diserahkan kepada lembaga-lembaga itu," tambah Iwan.

Ia menjelaskan, mekanisme tersebut memungkinkan partisipasi publik secara luas dan mendorong transparansi, sehingga meminimalkan potensi terpilihnya hakim yang tidak berkualitas.

"Nah kalau seandainya ke semua hakim MK, baik yang datang dari Presiden DPR-nya maupun MA-nya, itu harus melewati sebuah proses confirmation hearing di parlemen, maka itu kemudian sangat terbuka, dan semua orang punya hak untuk melayangkan protes, mengajukan keberatan, mengirim surat kaleng, dan sebagainya, ikut terlibat dengan mereka di dalam proses confirmation hearing, sehingga dengan proses yang terbuka ini maka kemudian sangat kecil kemungkinan lahir hakim MK yang tidak berkualitas," jelasnya.

"Gak mungkin, dengan proses yang sangat partisipatif dan transparan, maka yang muncul hanya adalah orang-orang yang memang punya kapasitas dan integritas, karena kalau dia tidak punya kapasitas dia tidak mungkin bisa berada di ruangan confirmation hearing, di mana dia akan diuji oleh banyak ahli di sana, dia akan dilihat oleh publik secara transparan, dia akan menilai kemampuan ketatanegaraannya," tambah Iwan.

Ia juga menambahkan, dalam proses tersebut seharusnya publik dapat mengajukan keberatan jika terdapat indikasi pelanggaran integritas calon hakim. Sementara itu, Indonesia dinilai belum memiliki tradisi seleksi yang transparan dan partisipatif karena lemahnya regulasi.

Selain itu, Iwan juga mengkritik kuatnya nuansa politik dalam proses seleksi hakim MK di Indonesia. "Saya menilai tidak ada komitmen anggota DPR untuk menempatkan diri mereka sebagai negarawan dalam proses seleksi. Jadi seleksi model kita ini sebenarnya political, too political. Saya menyebutnya istilah too political (terlalu politis)."

Ia menilai politisasi semakin kuat karena politisi diperbolehkan menjadi kandidat hakim MK, berbeda dengan Korea Selatan yang membatasi hanya pada hakim karier dan ahli hukum. "Jadi lebih terseleksi. Dan ketika kita serahkan ini kepada DPR, maka yang terjadi adalah mereka mengangkat teman-teman mereka sendiri. Sudah banyak politisi yang masuk ke sana."

Menurutnya, karakter politisi yang lebih loyal kepada partai politik berpotensi mengganggu independensi hakim MK. "Dan karakter dari politisi ini dia lebih banyak loyal kepada teman-teman yang di partai politik, bukan dalam konteks menegakkan konstitusi."

JAKARTA - Adies Kadir resmi disepakati DPR RI sebagai calon hakim konstitusi atau hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Adies akan menggantikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang purnatugas pada 3 Februari 2026.

Adies resmi menjadi calon hakim MK usulan DPR setelah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR. Sebelumnya, persetujuan diberikan Komisi III DPR yang merupakan mitra dari MK.

Langkah DPR mencalonkan Adies sebagai hakim MK ini menuai polemik. Sebab, sebelumnya, tepatnya pada Agustus 2025, lembaga legislatif ini telah sepakat mencalonkan Inosentisius Samsul sebagai hakim MK.

Berikut 5 fakta seputar Adies Kadir jadi hakim MK usulan DPR.

1. Disetujui Komisi III DPR

Komisi III DPR RI menyetujui Adies Kadir menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR RI. Persetujuan itu diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III dengan Adies Kadir terkait usulan penggantian calon hakim MK, yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

"Komisi III DPR RI menyetujui saudara Adies Kadir sebagai hakim konstitusi pada MK RI yang berasal dari usulan lembaga DPR RI," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokman.

Keputusan ini dilakukan setelah mendengar pandangan dari 8 fraksi di Komisi III DPR. Seluruh fraksi menyatakan setuju atas usulan Adies menjadi hakim MK.

2. Adies Janji Menjaga Konstitusi

Adies menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan para anggota Komisi III DPR RI. Ia mengaku sedih karena harus meninggalkan Komisi III DPR RI.

"Tentunya hal ini sebenernya membuat saya juga agak sedih karena Komisi III ini sudah seperti rumah kedua saya. Sejak 2014 saya menjadi anggota DPR saya tidak pernah pindah pindah komisi, sampai dengan saat ini sudah masuk periode ketiga, saya selalu berada di Komisi III," ujar Adies yang sebelumnya merupakan politikus Partai Golkar.

Pria kelahiran Balikpapan, 17 Oktober 1968 ini berjanji menjaga kepercayaan yang diberikan dan menjaga konstitusi di Indonesia. "Terima kasih atas kepercayaan. Saya akan menjaga kepercayaan dari teman-teman dengan baik, menjaga konstitusi di negara kita agar bisa berjalan sesuai porsinya," kata Adies yang pernah dinonaktifkan dari DPR RI pada 1 September 2025. Adies kemudian dinyatakan tidak melanggar etik dalam Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pada 5 November 2025 dan kembali aktif menjadi anggota DPR RI.

3. Sudah Mundur dari Partai Golkar

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar M Sarmuji memastikan Adies Kadir telah mengundurkan diri sebagai kader partai sebelum menjadi calon hakim MK.

"Ya, Pak Adies mengundurkan diri sebagai kader Partai karena dicalonkan sebagai hakim MK," kata Sarmuji saat dikonfirmasi, Senin (26/1/2026).

Sebelumnya Adies merupakan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar. Adies juga menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPR RI.

4. Disetujui di Rapat Paripurna DPR

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati untuk mengajukan Adies Kadir menjadi hakim konstitusi usulan dari unsur DPR RI. Kesepakatan ini mengubah usulan calon hakim konstitusi yakni Inosentius Samsul.

Kesepakatan diambil dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang III Tahun 2025/2026, Selasa (27/1/2026) pagi. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap Adies Kadir.

"Komisi III DPR memandang perlu untuk dilakukan penggantian terhadap calon hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana keputusan RI tersebut untuk kepentingan konstitusional lembaga DPR RI," ujar Habiburokhman.

Menurutnya, Komisi III DPR RI memandang penting adanya sosok hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif serta rekam jejak yang cemerlang dalam dunia hukum.

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan, pihaknya telah melakukan pembahasan calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI pada Senin (26/1/2026). Hasilnya, Komisi III DPR RI sepakat mengajukan Adies Kadir.

"Berdasarkan pandangan dan pandangan fraksi-fraksi yang disampaikan dalam rapat tersebut Komisi III DPR RI pada akhirnya memutuskan menyetujui saudara Prof Adies Kadir sebagai hakim konstitusi pada MK usulan lembaga DPR RI," jelas Habiburokhman.

Merespons itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang bertindak sebagai pimpinan rapat paripurna, meminta kesepakatan atas hasil uji kelayakan calon hakim MK dari usulan DPR RI, sekaligus mencabut keputusan DPR RI Nomor 11/DPR/1/2025-2026 tentang persetujuan DPR terhadap pergantian hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang berasal dari lembaga DPR.

"Apakah dapat disetujui?" tanya Saan yang langsung disambut seruan setuju dari peserta rapat.

5. Pemerintah Menghormati Keputusan DPR

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menghormati dan tidak bisa mengomentari terkait Adies Kadir jadi calon hakim MK usulan DPR.

"Kalau mengenai keputusan DPR untuk mengajukan calon hakim konstitusi, itu sepenuhnya adalah kewenangan DPR," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Yusril menjelaskan, Adies Kadir akan menggantikan Hakim MK Arief Hidayat yang dulu juga dipilih oleh DPR RI. "Maka dikembalikan kepada DPR untuk mengajukan penggantinya, siapa yang dipilih oleh DPR, itu kita pemerintah menghormatinya dan pemerintah tidak bisa mengomentari," ujarnya.

JAKARTA - Riwayat pendidikan Adies Kadir yang ditunjuk sebagai calon hakim MK menarik untuk diulas. Adies diketahui memiliki gelar doktor Hukum dari salah satu kampus di Surabaya.

Diketahui, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir resmi mendapat persetujuan untuk menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Politikus Partai Golkar itu disetujui dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Persetujuan tersebut diambil setelah Komisi III mendengarkan pandangan delapan fraksi di DPR RI. Seluruh fraksi sepakat mendukung Adies Kadir sebagai calon hakim MK yang akan menggantikan Arief Hidayat, hakim konstitusi yang sebelumnya dipilih oleh DPR RI.

Menanggapi keputusan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menghormati proses yang berjalan. Menurut Yusril, penunjukan calon hakim MK merupakan kewenangan penuh DPR RI.

Sementara itu, Adies Kadir menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi III DPR RI atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Namun di sisi lain, ia mengaku juga merasakan kesedihan karena harus meninggalkan Komisi III DPR RI, yang disebutnya telah menjadi rumah kedua.

Adies diketahui telah duduk sebagai anggota Komisi III DPR RI sejak 2014. Dalam pernyataannya, ia berjanji akan menjaga amanah yang diberikan serta berkomitmen untuk menjaga konstitusi agar berjalan sesuai dengan porsinya di Indonesia.

Riwayat Pendidikan Adies Kadir

Adies Kadir lahir di Balikpapan pada 17 Oktober 1968. Ia merupakan anggota DPR RI sejak 2014 yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur I dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang ekonomi dan keuangan.

Dikutip dari berbagai sumber, Adies berasal dari keluarga berlatar belakang hukum. Ayahnya merupakan mantan Ketua Pengadilan di Kabupaten Kapuas dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.

Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri VII Selat Hilir pada periode 1974–1981. Ia kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Samarinda dan lulus pada 1984. Pendidikan menengah atas diselesaikannya di SMA Negeri 3 Kupang pada 1987.

Setelah lulus SMA, Adies melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan mengambil jurusan Teknik Sipil. Ia menempuh pendidikan sarjana sejak 1987 dan meraih gelar sarjana pada 1993.

Di sela masa studinya, Adies mulai meniti karier profesional. Pada 1992, ia bekerja sebagai manajer lapang di Lamicitra Nusantara hingga 1996. Selanjutnya, ia bergabung dengan Surya Inti Permata Tbk sebagai pengelola proyek sejak 1996 selama tiga tahun.

Kariernya berlanjut dengan menjabat sebagai Direktur Utama Jaya Aditek hingga 2005, sebelum kembali ke Lamicitra Nusantara sebagai manajer umum sampai 2007.

Selain berlatar belakang teknik, Adies juga memperdalam keilmuan di bidang hukum. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Merdeka Surabaya dan lulus pada 2003. Pendidikan hukumnya dilanjutkan ke jenjang Magister Hukum di Universitas Merdeka Malang dan diselesaikan pada 2007.

Usai menamatkan pendidikan magister, Adies aktif di dunia praktik hukum sebagai mitra pengelola firma hukum Syaiful Ma’arif & Partners. Puncaknya, pada 2017, ia berhasil meraih gelar doktor hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menghormati dan tidak bisa mengomentari terkait Adies Kadir jadi calon hakim konstitusi atau hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari DPR RI. Hal itu ia sampaikan saat disinggung perihal adanya kritikan terkait langkah DPR RI tersebut.

"Kalau mengenai keputusan DPR untuk mengajukan calon hakim konstitusi, itu sepenuhnya adalah kewenangan DPR," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Yusril menjelaskan, Adies Kadir akan menggantikan Hakim MK Arief Hidayat yang dulu dipilih oleh DPR RI. Pemerintah tidak bisa campur tangan terkait siapa penggantinya.

"Maka dikembalikan kepada DPR untuk mengajukan penggantinya, siapa yang dipilih oleh DPR, itu kita pemerintah menghormatinya dan pemerintah tidak bisa mengomentari," ujarnya.

Yusril menambahkan, "Begitu juga mengenai pelantikan hakim konstitusi sepenuhnya adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang pemerintah tidak dapat mencampurinya."

Sebelumnya, Komisi III DPR menyetujui Wakil Ketua DPR Adies Kadir menjadi calon hakim MK usulan DPR. Persetujuan itu diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR dengan Adies Kadir terkait usulan penggantian calon hakim MK pada Senin (26/1/2026).

"Komisi III DPR RI menyetujui saudara Adies Kadir sebagai hakim konstitusi pada MK RI yang berasal dari usulan lembaga DPR RI," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam rapat.

Keputusan ini diambil setelah mendengar pandangan dari delapan fraksi di Komisi III DPR. Seluruh fraksi menyatakan setuju atas usulan Adies menjadi hakim MK. Keputusan tersebut kemudian disahkan di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (27/1/2026).

Achmad Edi Subiyanto

Penulis buku “Hakim Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan”.

“Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”.

Pada tahun 2026 ini, Mahkamah Konstitusi (MK) akan mempunyai dua hakim konstitusi baru yang akan menggantikan dua hakim konstitusi yang purnabakti. Dua hakim konstitusi tersebut diajukan oleh dua lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA).

Pelaku Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK. Pelaku kekuasaan kehakiman tersebut dilaksanakan oleh hakim dan aparatur peradilan.

Hakim adalah jabatan yang mulia. Mulia, karena ia bertujuan menciptakan ketentraman dan keadilan di dalam masyarakat. Sebenarnya yang dapat memuliakan jabatan tersebut adalah hakim itu sendiri, dengan menjaga sikap, perilaku dan kehormatannya, baik di dalam tugasnya sebagai hakim maupun di luar tugas dalam kesehariannya.

Tugas memeriksa dan memutuskan perkara merupakan tugas yang dilakukan oleh seorang (hakim) yang berdiri di tengah-tengah di antara mereka yang berperkara. Kunci utama menjalankan peran di tengah-tengah tersebut adalah putusan yang diambilnya menjadi putusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan lapang dada.

Hakim Sebagai Wakil Tuhan

Profesi hakim sebagai penegak hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dalam menjalankan profesinya lebih mengedepankan moral hukum dan keadilan, dengan landasan hukum yang berlaku. Itulah sebabnya hakim menjadi teladan dalam penegakan hukum.

Tak heran bila banyak orang menyebut hakim itu sebagai “wakil Tuhan” di muka bumi. Namun, jika hakim mudah diintervensi, maka kemuliaan hakim sudah berubah menjadi tidak mulia. Hakim harus menjadi pemberi keadilan dalam situasi apa pun.

Hakim dalam membuat putusan mengatas-namakan keadilan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Setiap hakim dalam mengambil putusan harus berpegang teguh pada hukum dan keyakinannya. Di era sekarang yang sudah sangat terbuka, perilaku hakim mudah disorot oleh berbagai kalangan.

Oleh karenanya hakim harus bekerja secara profesional dan sesuai hukum yang berlaku. Hakim sebagai wakil Tuhan dalam menegakkan hukum dan keadilan harus menggunakan hati nurani dalam mengadili suatu perkara. Sebab dengan menggunakan hati nurani, putusan yang diambil oleh hakim akan memenuhi prinsi-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Hakim Konstitusi

Salah satu jabatan hakim di Indonesia adalah hakim konstitusi. Sistem pengisian jabatan hakim konstitusi di Indonesia dilakukan oleh tiga lembaga negara yaitu DPR, Presiden, dan MA. Hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR, Presiden, dan MA bukan berarti menjadi perwakilan atau utusan dari tiga lembaga negara tersebut di MK.

UUD NRI Tahun 1945 menentukan hakim konstitusi "diajukan oleh” DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Penggunaan frasanya adalah “diajukan oleh” bukan “diajukan dari”. Menurut Jimly Asshiddiqie kata “oleh” itu hanya merekrut, bukan “dari” dalam lembaga negara tersebut.

Mekanisme seleksi hakim konstitusi yang dilakukan oleh masing-masing lembaga negara dinilai masih menyisakan kekurangan dan kelemahan. Syarat pencalonan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparansi dan partisipatif serta pemilihan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.

Salah satu kekurangan dan kelemahan dalam sistem tersebut adalah kurang melibatkan publik sehingga sumber daya manusia (hakim konstitusi) yang dihasilkan tidak sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945. Terlebih lagi ketika politik ikut dalam proses seleksi calon hakim konstitusi.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengisian jabatan hakim konstitusi, selain untuk mengetahui rekam jejak calon hakim konstitusi secara lebih mendalam, juga menunjukkan bahwa calon hakim konstitusi terpilih akan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam seleksi calon hakim konstitusi sangat membantu dalam mendapatkan hakim konstitusi yang ideal sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam mencari dan menemukan hakim konstitusi yang notabene adalah “seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan” sangat penting.

Mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi dengan cara membentuk panitia seleksi hakim konstitusi yang jelas dan baku merupakan pemenuhan terhadap prinsip utama dalam pengisian jabatan hakim konstitusi yang diamatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan UU MK yaitu pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparansi dan partisipatif serta pemilihan hakim konstitusi dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.

Selain itu, lembaga negara pengusul harus membuka ruang yang seluas-luasnya kepada anggota masyarakat untuk ikut berkompetisi dalam pengisian jabatan hakim konstitusi. Semoga MK akan mendapatkan hakim konstitusi, seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

JAKARTA - Anggota Mahkamah Konstitusi (MK)Anwar Usman buka suara soal surat peringatan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Surat peringatan itu terkait angka ketidakhadirannya di sidang dan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Anwar Usman mengaku kaget dengan surat peringatan ketidakhadirannya. Apalagi MKMK mengeksposnya ke media.

"Begini ya, saya juga kaget dapat surat kata-kata peringatan dari MKMK mengenai ketidakadiran saya itu, saya ini hakim konstitusi yang paling lama. Namun demikian saya sudah jawab ke MKMK sekaligus mengucapkan terima kasih. Saya bilang bahwa ketidakhadiran saya semuanya tidak ada yang tidak ada alasan," katanya, Selasa (6/1/2026).

Anwar mengatakan, alasan ketidakhadirannya pertama karena sakit. Waktu itu dirinya harusnya diopname dan tidak boleh keluar. Namun dia mengaku tetap memaksakan keluar untuk hadiri pernikahan anaknya. Setelah itu dirinya mengaku dirawat jalan cukup lama.

Anwar mengaku heran dengan pernyataan yang disampaikan MKMK. Sebab dengan pengalaman panjang selama dua periode di MK baik sebagai anggota hingga Ketua MK, Anwar mengaku paham soal aturan absensi kehadiran. Bahkan dirinya mengaku pernah duduk sebagai di bagian Majelis Kehormatan MK.

Anwar mengaku soal kinerja tak perlu diragukan. Selama 40 tahun mengabdi di lingkungan peradilan dirinya kerap menginap di kantor. "Saya bahkan sering nginep di kantor mungkin adik-adik bisa cek. Jadi yang namanya bolos itu jarang bahkan tidak pernah, cuti pun tidak pernah kecuali waktu saya naik haji," kata Anwar.

"Jarang saya bolos, kecuali sakit. Tapi sakit yang mungkin karena terlalu capek. Awal tahun kemarin itu, persiapan untuk pernikahan anak saya. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada MKMK, memberi surat peringatan," sambungnya.

Dia kembali menegaskan bahwa ketidakhadirannya tidak tanpa alasan. "Saya perlu jelaskan bahwa tidak satu pun persidangan, baik pleno maupun panel, termasuk RPH, tanpa ada pemberitahuan," tegasnya.

Anwar telah mengklarifikasi perihal surat peringatan dari MKMK ke panitera dan Sekretariat MK. Anwar menyatakan ketidakhadirannya bukan tanpa alasan.

"Melalui kesempatan ini, saya minta maaf pada seluruh masyarakat Indonesia. Harus saya sampaikan bahwa ketidakhadiran saya tidak ada yang tidak ada alasan. Sekalipun tidak ada. Saya pamit dulu ke Ketua MK. Saya turun minum obat dulu karena saya masih dalam perawatan juga. Jadi mohon saya lagi sampaikan permohonan maaf pada masyarakat dan terutama para netizen agar tidak salah paham," katanya.

Anwar sedikit kecewa dengan MKMK. Sebab, soal absensi ketidakhadiran setelah klarifikasi ke sekretariat MK cukup dengan pemberitahun lewat surat kepada saya. Namun ternyata diekspose ke media oleh MKMK sehingga viral. "Keluarga saya juga protes ke saya. Sebab mereka tahu saya sakit," kata Anwar.

Sebelumnya, MKMK memberi surat peringatan terhadap hakim MK Anwar Usman. Peringatan itu diberikan gara-gara Anwar tercatat banyak tak menghadiri rapat serta sidang.

Hal itu disampaikan Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat membacakan sejumlah catatan Laporan Pelaksanaan Tugas MKMK sepanjang 2025. Palguna mengatakan Majelis Kehormatan secara proaktif berupaya menjaga kehormatan MK.

"Bahwa berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan sidang sepanjang 2025, terdapat 1.093 kali sidang yang menyidangkan 672 permohonan dan menghasilkan sejumlah 264 putusan," ujar Palguna seperti dikutip dari situs resmi MK, Jumat, 2 Januari 2026