Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi melantik anak politisi Adies Kadir, Adela Kanasya Adies sebagai anggota DPR masa jabatan 2024-2029.

Pelantikan ini dilakukan di sela Rapat Paripurna DPR ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 pada hari ini, Selasa (12/05/2026).

Adela dilantik menjadi anggota DPR pengganti antar waktu. Dia menggantikan ayahnya Adies Kadir yang sebelumnya terpilih menjadi Hakim pada Mahkamah Konstitusi (MK).

Kemudian, pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49/P Tahun 2025 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPR dan Anggota MPR Sisa Masa Jabatan 2024-2029.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945,” ujar Adela di ruang sidang DPR, Selasa (12/05/2026).

Dalam sumpah itu, Adela berjanji bahwa dirinya akan menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh dan mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan dengan pribadi.

“Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan," pungkasnya.

Sekadar informasi, Golkar sempat membantah isu terkait penetapa penetapan Adela sebagai PAW merupakan kesepakatan dengan Adies yang jadi Hakim MK.

Golkar juga menegaskan bahwa penetapan Adela murni mekanisme umum dalam pemilihan PAW lantaran mendapatkan suara terbanyak kedua di daerah pemilihan yang sama setelah Adies Kadir di Dapil Jawa Timur.

Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyoroti gugatan terkait penghangusan kuota internet dalam Sidang Perkara 33/PUU-XXIV/2026, Kamis (16/4/2026). Dalam sidang tersebut, hakim mencecar operator seluler sebagai pihak terkait.

Hakim MK Guntur Hamzah menilai persoalan kuota internet berpotensi berkaitan dengan konstitusi, mengingat layanan internet telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk di wilayah terpencil.

"Artinya, maka alarm Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bergetar," kata Guntur.

Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa cabang produksi penting dan sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Guntur menyinggung Pasal 28D dan Pasal 28H UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara, termasuk perlindungan atas kepemilikan.

Dia juga menilai persoalan tarif tidak semata terkait harga, melainkan mencerminkan prinsip good corporate governance (GCG), yakni transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi (independency), dan keadilan (fairness).

"Jadi, ketika kuota internet belum habis gigabyte tidak dilayani lagi, apakah ini fair? Begitu juga dengan waktu belum 30 hari tetapi 28 hari sudah habis dan tidak dilayani lagi. Apakah ini masuk good corporate governance?" ujarnya.

Hakim MK Ridwan Mansyur menambahkan, penghangusan kuota saat masa berlaku habis berpotensi merugikan konsumen. Menurutnya, meskipun kuota tidak selalu terpakai, hak atas volume dan periode layanan tetap melekat pada pengguna.

"Ada hal-hal yang sama-sama penting kita dudukkan untuk agar tidak ada hak-hak yang dilanggar," kata Ridwan.

Dia meminta operator seluler memberikan informasi yang lebih jelas kepada publik terkait mekanisme kuota internet.

Gugatan tersebut diajukan oleh pengemudi ojek online Didi Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari. Keduanya mempersoalkan skema penghangusan kuota internet yang belum terpakai saat masa aktif berakhir.

Permohonan diajukan melalui uji materiil Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

"Ketentuan norma Pasal 71 angka 2 Cipta Kerja telah memberikan cek kosong kepada operator untuk menetapkan skema ‘kuota hangus’ tanpa adanya kewajiban akumulasi (rollover) kepada konsumen,” ujar Didi.

Pasal tersebut merupakan perubahan atas Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mengatur penetapan tarif oleh penyelenggara berdasarkan formula dari pemerintah. Pemerintah juga dapat menetapkan batas atas dan bawah tarif dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha.

Pemohon menilai aturan tersebut belum mengakomodasi perkembangan layanan data internet yang kini menjadi kebutuhan dasar, setara dengan air, listrik, dan bahan bakar minyak.

Mereka juga menegaskan konsumen telah melakukan pembayaran di muka untuk volume data tertentu, sehingga operator berkewajiban memberikan layanan sesuai nilai yang dibayarkan.

Dalam sidang, operator telekomunikasi memberikan tanggapan. Vice President Simpati Product Marketing Adhi Putranto menyatakan istilah kuota hangus tidak tepat karena yang diberikan kepada pelanggan adalah hak akses terhadap kapasitas jaringan dalam volume dan periode tertentu.

Sementara itu, VP Head of Ecosystem Regulatory Affairs Indosat Machdi Fauzi menegaskan layanan internet merupakan jasa, bukan barang yang dapat dimiliki secara permanen.

Menurutnya, paket internet merupakan hubungan kontraktual antara operator dan pelanggan, sehingga harga dan masa berlaku menjadi satu kesatuan layanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Anwar Usman pingsan usai melaksanakan kegiatan wisuda purnabakti di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis, nampak Anwar telah selesai menjalani proses purnabakti. Dia pun terlihat menyalami hakim aktif di lokasi.

Setelah itu, Anwar berpamitan dan bergegas keluar ruangan. Namun, Anwar yang terlihat pucat dan lemas langsung pingsan di luar ruang sidang MK.

Di lokasi, Wakil Ketua MK, Saldi Isra dan Hakim Guntur Hamzah dengan sigap menahan tubuh Anwar sebelum mengenai lantai. Atas kejadian ini, Anwar pun dibopong menuju salah satu ruangan di Gedung MK.

Sekadar informasi, Anwar Usman resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai hakim MK pasa akhir Maret lalu. Menjelang pamit, dia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak selama menjalankan tugas sebagai hakim konstitusi.

"Tentu saja, selama waktu yang begitu panjang, ada yang kurang berkenan baik yang disengaja atau tidak disengaja. Dari lubuk hati yang sangat dalam saya sampaikan permohonan maaf," ujar Anwar pada Senin (16/3/2026).

Selang satu bulan kemudian, Presiden Prabowo secara resmi melakukan pelantikan terhadap Liliek Prisbawono Adi menjadi Hakim Konstitusi setelah mengucap sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026).

Keputusan tersebut resmi berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P Tahun 2026, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Mahkamah Agung sehingga Liliek resmi menjadi Hakim MK.

JAKARTA - Anwar Usman , paman Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pingsan usai mengikuti prosesi wisuda purnabakti di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026). Awalnya Anwar berjalan dari dalam ruang sidang untuk mengikuti prosesi kirab yang digelar MK.

Anwar berjalan didampingi sang istri Idayati. Sesampainya di lobi Gedung MK, Anwar sudah dalam kondisi lemas sembari dipegangi protokoler dan ajudannya. Terdengar sejumlah pihak meminta diambilkan kursi roda.

Namun, ketika kursi roda datang, Anwar sudah dalam keadaan pingsan. Terlihat dia digendong protokoler dan Hakim Saldi Isra serta Guntur Hamzah.

Anwar dibopong menuju sebuah ruangan kosong. Protokoler meminta untuk dipanggilkan dokter. Hingga saat ini belum diketahui pasti kondisi Anwar Usman.

Sebelumnya, Sekjen MK Heru Setiawan membacakan sejumlah petikan Keputusan Presiden terkait pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi.

“Memberhentikan dengan hormat Profesor Dr Anwar Usman, SH, M.H sebagai hakim konstitusi terhitung mulai tanggal 6 April 2026 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan,” kata Heru.

Dia juga membacakan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2026 tentang pengangkatan hakim konstitusi yang diajukan Mahkamah Agung, Presiden juga mengangkat hakim konstitusi baru lainnya.

“Mengangkat Dr Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H sebagai hakim konstitusi terhitung sejak saat pengucapan sumpah atau janji,” kata Heru.

Selain Liliek Prisbawono, turut dibacakan Keputusan Presiden Nomor 9/P Tahun 2026 tentang pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi yang diajukan DPR.

“Mengangkat Prof Dr Ir H Adies Kadir, S.H, M.Hum sebagai hakim konstitusi terhitung sejak saat pengucapan sumpah atau janji,” ucapnya.

JAKARTA - Anwar Usman resmi memasuki masa purnabakti sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengikuti prosesi wisuda purnabakti di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026). Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK, Heru Setiawan membacakan sejumlah petikan Keputusan Presiden terkait pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi.

“Memberhentikan dengan hormat Profesor Dr Anwar Usman, SH, MH sebagai hakim konstitusi terhitung mulai tanggal 6 April 2026 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut,” ucap Heru membacakan Keputusan Presiden.

Heru juga membacakan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2026 tentang pengangkatan hakim konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung, Presiden juga mengangkat hakim konstitusi baru lainnya.

“Mengangkat Dr Liliek Prisbawono Adi, SH, MH sebagai hakim konstitusi terhitung sejak saat pengucapan sumpah atau janji,” kata Heru.

Selain Liliek Prisbawono, turut dibacakan Keputusan Presiden Nomor 9/P Tahun 2026 tentang pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

“Mengangkat Prof Dr Ir H Adies Kadir, SH, M.Hum sebagai hakim konstitusi terhitung sejak saat pengucapan sumpah atau janji,” jelas Heru.

Sebagai informasi, Liliek Prisbawono Adi resmi mengucapkan sebagai hakim konstitusi di depan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Jumat (10/4/2026) lalu. Ia menggantikan Anwar Usman yang memasuki masa pensiun.

JAKARTA - Liliek Prisbawono Adi resmi mengucapkan sumpah jabatan hakim konstitusi atau hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di hadapan Presiden Prabowo Subianto . Liliek menggantikan Anwar Usman yang pensiun sejak 6 April 2026.

Liliek mengucapkan sumpah jabatan hakim MK di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (10/4/2026). Pengucapan sumpah dilakukan di Istana Kepresidenan.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ujar Liliek di hadapan Prabowo.



Setelah itu, Liliek menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan hakim konstitusi. Setelah acara selesai, dilakukan pemberikan ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka, serta undangan yang hadir.

Profil Liliek Prisbawono Adi

Liliek Prisbawono Adi merupakan salah satu hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Medan. Dia merupakan pria kelahiran Bojonegoro, 27 Oktober 1966 dan telah menjadi pegawai negeri sipil sejak 1 Mei 1994.

Saat ini, dia merupakan PNS dengan golongan IV/e. Sebelumnya, Liliek juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah Liliek Prisbawono Adi sebagai Hakim Konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4/2026). Liliek menggantikan Anwar Usman yang memasuki masa pensiun pada 6 April 2026.

Pengangkatan Liliek sebagai Hakim Konstitusi didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR.

Surat keputusan tersebut dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. Selanjutnya, Liliek mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi di hadapan Presiden Prabowo.

“Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ujar Liliek.

Setelah mengucapkan sumpah, Liliek menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan Hakim Konstitusi. Diketahui, Liliek merupakan Hakim Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung.

Pelaksanaan pengucapan sumpah jabatan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kemudian diikuti para tamu undangan yang hadir.

Turut hadir dalam acara pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo secara resmi melakukan pelantikan terhadap Liliek Prisbawono Adi menjadi Hakim Konstitusi setelah mengucap sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026).

Keputusan tersebut resmi berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P Tahun 2026, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Mahkamah Agung sehingga Liliek resmi menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)

Surat keputusan itu dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Setelah pembacaan surat keputusan, Liliek kemudian mengucap sumpah jabatan.

“Demi Allah bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ujar Liliek.

Liliek menjadi Hakim MK menggantikan Anwar Usman pensiun sebagai Hakim MK per April 2026. Anwar Usman merupakan Hakim MK dari unsur Mahkamah Agung (MA). Liliek sebelumnya menjadi salah satu hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Medan.

Sebelumnya, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman turut angkat bicara terkait sosok penggantinya di Mahkamah Konstitusi, Anwar menyampaikan harapan agar pejabat baru dapat membawa kebaikan bagi lembaga dan negara.

“Ya mudah-mudahan membawa hikmah, membawa berkah untuk Mahkamah Konstitusi dan untuk negara tentunya, bangsa dan negara,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan.

Lebih lanjut, Anwar menegaskan bahwa tantangan utama Mahkamah Konstitusi ke depan tetap berfokus pada pelaksanaan mandat konstitusi. Dia merujuk pada kewenangan MK sebagaimana diatur dalam konstitusi, khususnya Pasal 24C UUD 1945.

“Enggak ada [isu khusus]. Ya menyelesaikan perkara-perkara yang terkait amanat konstitusi saja. Pasal 24C kan sudah jelas kewenangan MK itu mengadili dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang,” ujarnya.

Dia merinci, kewenangan tersebut mencakup pengujian undang-undang terhadap UUD, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum

“Kan sudah jelas kewenangan MK itu mengadili dan memutus perkara yang berkaitan dengan undang-undang. Kemudian, selanjutnya mengadili dan memutus perkara yang terkait dengan kewenangan antara lembaga negara. Kemudian, ketiga pembubaran parpol, keempat penyelesaian perkara hasil pemilu,” tandas Anwar.

Dalam acara ini turut hadir, Menkokumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menkopolkam Djamari Chaniago, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kelala BIN Herindra.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah jabatan hakim konstitusi atau hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Anwar Usman di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026). Digelar pula pengucapan sumpah anggota Ombudsman RI dan pelantikan sejumlah duta besar (besar).

"Hari ini kami diundang ke Istana untuk menghadiri pelantikan Hakim Mahkamah Konstitusi, kemudian juga anggota-anggota Ombudsman Republik Indonesia, dan pelantikan beberapa duta besar yang baru," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan.

Yusril menyebut, acara pengucapan sumpah dan pelantikan itu akan terselenggara pada pukul 13.30 WIB. "Jadi tiga poin ini yang disebutkan di dalam undangan pada siang hari ini dan acara akan dilaksanakan pada jam 13.30. Karena itu kami sudah mulai berdatangan ke Istana Negara siang hari ini," ujarnya.

Hingga pukul 13.00 WIB, sejumlah tamu berpakaian rapi memang sudah berdatangan ke Istana. Mantan hakim konstitusi yang sudah memasuki masa pensiun, Anwar Usman, juga terlihat hadir. Ia mengenakan jas berwarna hitam dan dasi berwarna biru.

Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, hingga Wamenpolkam Lodewijk F Paulus.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diagendakan menyaksikan pengucapan sumpah jabatan hakim konstitusi atau hakim Mahkamah Konstitusi (MK) baru dari unsur Mahkamah Agung (MA) pada pekan ini di Istana Negara, Jakarta. Diketahui, hakim konstitusi baru itu akan menggantikan Anwar Usman yang memasuki usia pensiun pada 6 April 2026.

"(Pengucapan sumpah) direncanakan secepatnya dalam minggu ini," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dikutip Jumat (10/4/2026).

Prasetyo menyampaikan bahwa pihak Istana sudah menerima nama-nama calon hakim konstitusi pengganti Anwar Usman dari MA. Namun, Prasetyo masih enggan mengumumkan nama calon hakim tersebut. "Sudah (terima). Nanti diumumkan," katanya.

Diketahui, MA telah mengumumkan bahwa tiga nama terbaik dalam seleksi hakim konstitusi adalah Fahmiron, Liliek Prisbawono Adi, dan Marsudin Nainggolan. Penetapan peserta terbaik dilakukan setelah melalui sejumlah tahapan seleksi yang meliputi penulisan makalah, penulisan anotasi putusan, serta uji kelayakan dan wawancara.

Pengumuman tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor 46/WKMA.YKP1.1/III/2026 tentang Hasil Seleksi Terbuka Calon Hakim Konstitusi dari Unsur Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2026 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial sekaligus Ketua Panitia Seleksi Suharto pada 9 Maret 2026 di Jakarta.

Berikut ini profil tiga calon hakim konstitusi pengganti Anwar Usman dari unsur Mahkamah Agung:

1. Fahmiron

Fahmiron merupakan salah satu hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar sejak 26 Mei 2026. Dia memiliki pangkat Hakim Utama Muda Pembina Utama Madya sejak 1 April 2024. Sebelumnya, dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

2. Liliek Prisbawono Adi

Liliek Prisbawono Adi merupakan salah satu hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Medan. Dia merupakan pria kelahiran 27 Oktober 1966 dan telah menjadi pegawai negeri sipil sejak 1 Mei 1994. Saat ini, dia merupakan PNS dengan golongan IV/e. Sebelumnya, Liliek juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Marsudin Nainggolan

Marsudin Nainggolan saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara. Setelah diangkat menjadi hakim, dia ditempatkan di berbagai pengadilan negeri di Indonesia. Penempatan pertama sebagai hakim adalah di Pengadilan Negeri Curup, Bengkulu (1992–1998).

Kariernya berlanjut dengan menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Karawang Kelas I B pada 2014; Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khsusus pada 2015; Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A pada 2016; Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus pada 2017–2018.

Selanjutnya, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon; dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Pada awal 2025, dia dimutasi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. Selanjutnya, pada Juni 2025 dipromosikan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan pelantikan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Anwar Usman akan dilakukan dalam waktu dekat dan ditargetkan berlangsung pada pekan ini.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa proses administrasi untuk pengangkatan hakim baru tersebut telah berjalan dan pemerintah sudah menerima nama calon hakim yang diajukan oleh Mahkamah Agung.

“Direncanakan secepatnya dalam minggu ini,” ujar Prasetyo usai menghadiri Taklimat Presiden di Istana Merdeka, Rabu (8/4/2026).

Meski demikian, Prasetyo belum mengungkap identitas calon hakim yang akan dilantik tersebut. Dia menegaskan bahwa pengumuman resmi mengenai sosok pengganti akan disampaikan setelah seluruh tahapan administrasi rampung.

Selain pelantikan hakim Mahkamah Konstitusi, pemerintah juga membuka kemungkinan agenda pelantikan pejabat Ombudsman Republik Indonesia dilakukan dalam waktu yang sama.

Dengan demikian, pelantikan sejumlah pejabat negara diproyeksikan dapat digelar dalam satu rangkaian pada pekan ini.

Pada Maret lalu, Anwar Usman telah resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai hakim MK. Dalam kesempatan pamitnya, ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak selama menjalankan tugas sebagai hakim konstitusi.

Anwar juga menyatakan harapannya agar lembaga MK tetap menjaga integritas serta menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi secara independen.

Pergantian hakim ini menjadi bagian dari proses pengisian kekosongan kursi hakim konstitusi yang sebelumnya ditempati Anwar Usman.

Pemerintah menilai pengisian posisi tersebut perlu segera dilakukan agar kerja-kerja peradilan konstitusi di MK tetap berjalan optimal, terutama dalam menangani berbagai perkara pengujian undang-undang maupun sengketa kewenangan lembaga negara.

JAKARTA - Hakim Konstitusi atau Hakim MK pengganti Anwar Usman akan mengucapkan sumpah jabatan pada pekan ini. Pengucapan sumpah akan dilakukan di depan Presiden Prabowo Subianto.

"Direncanakan secepatnya dalam minggu ini," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan bahwa pihak Istana sudah menerima nama calon hakim konstitusi pengganti itu dari Mahkamah Agung (MA). Namun, Prasetyo masih enggan mengumumkan nama calon hakim tersebut. "Sudah (terima). Nanti diumumkan," katanya.

Prasetyo menambahkan, pengambilan sumpah jajaran Ombudsman juga dilakukan bersamaan. "Ada rencana bersamaan. Ya (pekan ini)."

Diketahui, jabatan Anwar Usman selaku Hakim Konstitusi resmi berakhir pada Senin (6/4/2026). Saat ini, kursi yang ditinggal Anwar masih kosong.

Sejauh ini, ada tiga orang hakim dari lingkungan Mahkamah Agung (MA) yang telah dinyatakan lolos seleksi sebagai calon Hakim Konstitusi pengganti Anwar Usman. Nama-nama hakim calon pengganti Anwar ini telah diumumkan oleh MA pada 9 Maret 2026.

Sementara, DPR RI resmi menyepakati 9 anggota Ombudsman RI periode 2026-2031. Pengesahan diambil dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun 2025-2026 yang digelar pada Selasa (27/1/2026).

Kesepakatan diambil untuk menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang telah digelar Komisi II DPR RI pada Senin (27/1/2026).

"Sidang dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi II DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031 tersebut dapat disetujui?" ujar Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat pengambilana keputusan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir.

Daftar anggota Ombudsman RI 2026-2031 sebagai berikut:

1. Hery Susanto (Ketua)

2. Rahmadi Indra Tektona (Wakil Ketua)

3. Abdul Ghoffar

4. Fikri Yasin

5. Maneger Nasution

6. Nuzran Joher

7. Partono

8. Robertus Na Endi Jaweng

9. Syafrida Rachmawati Rasahan.