Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan percepatan pengembangan Blok Masela, bukan sekadar mengejar target produksi, tapi langkah krusial melindungi kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, setelah penantian panjang selama lebih dari seperempat abad, proyek strategis nasional (PSN) Lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku, kini memasuki babak baru yang menentukan.

"Momentum ini ditandai dengan dimulainya pembangunan fisik pada Februari lalu, sebuah bukti nyata proyek ini telah bergeser dari sekadar wacana administratif menjadi aksi nyata di lapangan," kata Hangga.

Saat dalam agenda Silahturahmi Pengabdian Mata Garuda, sebagai organisasi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Jakarta, Jumat (10/4/2026), Hangga menyebut urgensi Blok Masela semakin terasa ketika melihat dinamika internasional yang kian memanas.

Konflik di Timur Tengah yang menutup jalur perdagangan Selat Hormuz telah memicu fluktuasi harga migas yang mengkhawatirkan.

Hangga mengungkapkan saat harga minyak menyentuh 110 dolar AS per barel, ketergantungan pada impor meskipun sumbernya telah didiversifikasi ke Amerika Serikat, Afrika, hingga Australia, tetap memberikan tekanan berat pada neraca perdagangan.

"Dalam konteks inilah Blok Masela hadir sebagai benteng domestik yang akan menyuplai energi secara masif dan stabil," jelasnya.

Secara komersial, proyek ini menunjukkan kemajuan signifikan dengan telah ditandatanganinya MoU antara Inpex dan PT Pertamina (Persero) pada 30 Maret 2026.

Saat ini, SKK Migas tengah mengawal negosiasi intensif pembelian LNG sebagai syarat mutlak bagi perusahaan untuk mencapai final investment decision (FID).

Dengan potensi produksi sebesar 9,5 MTPA LNG, 150 MMSCFD gas pipa, dan 35.000 barel minyak kondensat, pemerintah menetapkan skema alokasi berimbang, yakni 60 persen untuk pasar ekspor guna menjamin keekonomian proyek dan 40 persen tetap dialokasikan untuk kebutuhan domestik (DMO).

Hangga menambahkan Blok Masela juga membawa manfaat bagi kemajuan masyarakat Maluku.

Pemerintah berkomitmen memastikan proyek ini memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang nyata bagi daerah setempat.

Hal ini diwujudkan melalui pemberian hak kelola participating interest (PI) sebesar 10 persen bagi badan usaha milik daerah (BUMD), penciptaan lapangan kerja secara masif, hingga program transfer pengetahuan dan teknologi.

"Dengan pengawalan ketat lintas kementerian dan koordinasi bersama pemerintah daerah, Blok Masela diharapkan tidak hanya menjadi sumber energi bagi nasional, tetapi juga menjadi motor penggerak peradaban ekonomi baru yang lebih sejahtera bagi masyarakat di garda terdepan timur Indonesia," sebut Hangga.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra menegaskan posisi stok RI dalam kondisi aman di tengah eskalasi konflik Iran-Israel.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, pemerintah terus memantau perkembangan konflik Iran-Israel yang telah memicu ketidakpastian di pasar energi global tersebut.

"Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional," ujar Hangga, sapaan akrabnya, saat menjadi narasumber dalam diskusi mengenai potensi krisis energi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Hangga menjelaskan pemerintah telah melakukan berbagai kajian serta benchmarking terhadap kebijakan yang diterapkan negara lain dalam menghadapi potensi gangguan pasokan energi.

Menurut dia, dari sisi ketersediaan energi, kondisi Indonesia saat ini masih dalam keadaan aman.

Stok bahan bakar minyak (BBM) nasional berada pada kisaran 3-4 minggu.

"Angka tersebut tidak berarti cadangan akan habis dalam jangka waktu 3-4 minggu, karena pasokan energi nasional terus diperkuat dan ditambah melalui produksi domestik maupun impor," jelasnya.

Hangga juga mengatakan hingga saat ini, jalur impor energi Indonesia masih berjalan dengan aman dan stabil.

"Angka ketahanan 3-4 minggu merupakan gambaran jika tidak ada produksi maupun impor sama sekali. Dalam praktiknya, cadangan, produksi, dan impor berjalan secara paralel, sehingga pasokan tetap terjaga," jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebih (panic buying), karena pemerintah memastikan pasokan energi nasional masih dalam kondisi terkendali.

Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah juga memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka menengah dan panjang, salah satunya meningkatkan kapasitas penyimpanan (storage) minyak nasional.

Hangga menyebutkan Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Danantara, untuk mengembangkan fasilitas penyimpanan energi yang ditargetkan dapat meningkatkan cadangan hingga 60-90 hari ke depan.

"Jika dibandingkan dengan negara lain, kapasitas penyimpanan kita memang masih relatif kecil. Jepang memiliki cadangan hingga lebih dari 200 hari, sementara beberapa negara lain seperti Korea Selatan dan Taiwan bisa mencapai enam bulan. Karena itu, peningkatan storage menjadi salah satu prioritas," ujarnya.

Hangga menambahkan konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah juga berpotensi mempengaruhi harga energi global.

Saat ini harga minyak dunia telah bergerak di atas 100 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan asumsi harga minyak dalam APBN yang berada di kisaran 70 dolar per barel.

Kenaikan harga tersebut berpotensi berdampak pada beban subsidi energi.

Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, pemerintah menyiapkan sejumlah opsi kebijakan penghematan energi, termasuk mendorong penggunaan transportasi umum, kendaraan listrik, hingga opsi pengaturan pola kerja seperti work from home (WFH) apabila situasi global memburuk.

Selain itu, pemerintah juga terus menjalankan berbagai program transisi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak.

Di antaranya, melalui program biodiesel, yang saat ini telah mencapai campuran B40 dan direncanakan meningkat menjadi B50, serta program dedieselisasi dengan menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di daerah 3T dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Di sisi lain, Hangga menambahkan pemerintah melalui Satgas Ramadhan dan Idul Fitri (Rafi) juga telah melakukan pemantauan langsung terhadap ketersediaan BBM di berbagai wilayah guna memastikan distribusi energi tetap berjalan lancar.

"Pemerintah terus berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan pasokan energi tetap aman, harga tetap stabil, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," ujarnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra menegaskan posisi stok RI dalam kondisi aman di tengah eskalasi konflik Iran-Israel.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, pemerintah terus memantau perkembangan konflik Iran-Israel yang telah memicu ketidakpastian di pasar energi global tersebut.

"Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional," ujar Hangga, sapaan akrabnya, saat menjadi narasumber dalam diskusi mengenai potensi krisis energi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Hangga menjelaskan pemerintah telah melakukan berbagai kajian serta benchmarking terhadap kebijakan yang diterapkan negara lain dalam menghadapi potensi gangguan pasokan energi.

Menurut dia, dari sisi ketersediaan energi, kondisi Indonesia saat ini masih dalam keadaan aman.

Stok bahan bakar minyak (BBM) nasional berada pada kisaran 3-4 minggu.

"Angka tersebut tidak berarti cadangan akan habis dalam jangka waktu 3-4 minggu, karena pasokan energi nasional terus diperkuat dan ditambah melalui produksi domestik maupun impor," jelasnya.

Hangga juga mengatakan hingga saat ini, jalur impor energi Indonesia masih berjalan dengan aman dan stabil.

"Angka ketahanan 3-4 minggu merupakan gambaran jika tidak ada produksi maupun impor sama sekali. Dalam praktiknya, cadangan, produksi, dan impor berjalan secara paralel, sehingga pasokan tetap terjaga," jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebih (panic buying), karena pemerintah memastikan pasokan energi nasional masih dalam kondisi terkendali.

Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah juga memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka menengah dan panjang, salah satunya meningkatkan kapasitas penyimpanan (storage) minyak nasional.

Hangga menyebutkan Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Danantara, untuk mengembangkan fasilitas penyimpanan energi yang ditargetkan dapat meningkatkan cadangan hingga 60-90 hari ke depan.

"Jika dibandingkan dengan negara lain, kapasitas penyimpanan kita memang masih relatif kecil. Jepang memiliki cadangan hingga lebih dari 200 hari, sementara beberapa negara lain seperti Korea Selatan dan Taiwan bisa mencapai enam bulan. Karena itu, peningkatan storage menjadi salah satu prioritas," ujarnya.

Hangga menambahkan konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah juga berpotensi mempengaruhi harga energi global.

Saat ini harga minyak dunia telah bergerak di atas 100 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan asumsi harga minyak dalam APBN yang berada di kisaran 70 dolar per barel.

Kenaikan harga tersebut berpotensi berdampak pada beban subsidi energi.

Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, pemerintah menyiapkan sejumlah opsi kebijakan penghematan energi, termasuk mendorong penggunaan transportasi umum, kendaraan listrik, hingga opsi pengaturan pola kerja seperti work from home (WFH) apabila situasi global memburuk.

Selain itu, pemerintah juga terus menjalankan berbagai program transisi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak.

Di antaranya, melalui program biodiesel, yang saat ini telah mencapai campuran B40 dan direncanakan meningkat menjadi B50, serta program dedieselisasi dengan menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di daerah 3T dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Di sisi lain, Hangga menambahkan pemerintah melalui Satgas Ramadhan dan Idul Fitri (Rafi) juga telah melakukan pemantauan langsung terhadap ketersediaan BBM di berbagai wilayah guna memastikan distribusi energi tetap berjalan lancar.

"Pemerintah terus berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan pasokan energi tetap aman, harga tetap stabil, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," ujarnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra menyebutkan penguatan inovasi melalui sinergi yang melibatkan peneliti, dunia usaha, dan pemerintah, menjadi solusi dalam menghadapi tantangan ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil di tengah kondisi geografis yang sangat luas.

"Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat masif mencapai 3.687 GW, namun pengembangannya membutuhkan peta jalan yang sinkron seperti yang tertuang dalam RUPTL untuk menambah kapasitas EBT sebesar 42,6 GW dan 10,3 GW storage," dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia melanjutkan upaya dekarbonisasi melalui teknologi dan program biodiesel seperti B40 hingga B50 menjadi langkah strategis untuk mengurangi emisi tanpa mengorbankan kebutuhan energi nasional.

"Selain itu, kebijakan hilirisasi melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diharapkan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dan menciptakan 3 juta lapangan kerja baru," sebutnya saat menjadi narasumber dalam webinar Ikatan Alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia (IAPPI), Minggu (28/12/2025).

Hangga, panggilannya, menambahkan saat ini, Indonesia menghadapi tantangan defisit minyak yang signifikan, yang mana konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi atau lifting berkisar 605.000 barel per hari.

Hal serupa terjadi pada sektor gas, meskipun Indonesia memiliki surplus gas alam jenis C1 & C2, namun masih mengimpor LPG gas C3 & C4 dalam jumlah besar.

Di sisi lain, batu bara masih menyumbang 64 persen konsumsi listrik nasional dengan faktor harga dan kepastian pasokan tetap menjadi prioritas utama masyarakat sebelum mempertimbangkan aspek lingkungan atau emisi.

Diskusi secara khusus menghadirkan Hangga sebagai tokoh muda awardee beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Amerika Serikat, yang diharapkan bisa memberikan inspirasi bagi generasi muda.

Hangga menyelesaikan studi sarjana di Michigan State University dan magister di New York University di bidang yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan dan selanjutnya kini berkiprah di Kementerian ESDM.

Pada kesempatan itu, Hangga juga mendorong generasi muda memosisikan diri sebagai aset strategis negara dengan tidak hanya menjadi mahasiswa secara akademis, tetapi juga menempa diri sebagai decision maker di masa depan.

Upaya ini harus dibarengi dengan pemilihan bidang studi yang memiliki relevansi tinggi terhadap kebutuhan nasional, terutama pada sektor krusial seperti energi, hilirisasi, dan teknologi, guna memastikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan bangsa.

Semangat sinergi dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, mengingat visi besar untuk memajukan Indonesia hanya dapat dicapai melalui kerja sama yang solid sesuai dengan prinsip bahwa berjalan bersama akan membawa kita melangkah lebih jauh dibandingkan berjuang sendirian.

"Kontribusi nyata dari para generasi muda akan menjadi penentu dan keberhasilan Indonesia dalam mencapai target net zero emission pada 2060," sebut Hangga.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah mendukung PLTS ini sebagai sumber energi yang harus dioptimalkan dan dikembangkan sekarang dan ke depannya

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam rangka mewujudkan target swasembada energi sesuai pilar kedua Astacita.

Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan sektor energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia memasuki babak baru dengan target besar dan fokus pada PLTS berkapasitas 100 GW.

"Target kita sudah clear. Pemerintah mendukung PLTS ini sebagai sumber energi yang harus dioptimalkan dan dikembangkan sekarang dan ke depannya," jelasnya saat menjadi keynote speech dalam acara "Solar & Storage Live Indonesia 2025" di Tangerang, Banten, Kamis.

Hangga, panggilannya, menjelaskan harga listrik PLTS semakin kompetitif dari waktu ke waktu.

Hal ini didorong oleh perkembangan teknologi, meningkatnya kesadaran global, serta banyaknya investor dan teknologi yang tersedia.

Menurut dia, kendaraan listrik juga menjadi salah satu momentum karena PLTS bisa digunakan untuk mengisi daya listriknya.

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki potensi pemanfaatan EBT yang besar, yakni mencapai 3.687 GW, yang mayoritas atau 3.294 GW berasal dari energi surya.

"Dibandingkan dengan kapasitas PLTS terpasang saat ini yang masih sekitar 916 MW, potensi ini wajib dioptimalkan, terutama dengan harga battery energy storage system (BESS) yang semakin kompetitif," sebut Hangga.

Sebagai contoh, program dedieselisasi atau konversi PLTD ke EBT dan penggunaan PLTS atap untuk skala rumah tangga sekitar 10-20 kW, dapat terus digencarkan.

Hangga juga menekankan bahwa kebijakan PLTS harus sinkron dengan kondisi lapangan khususnya dari segi iklim, cuaca, lahan, dan regulasi.

Regulasi PLTS atap yang sudah lama perlu dikaji ulang, apakah masih relevan atau butuh dimodifikasi, baik itu melalui peraturan menteri, peraturan presiden, maupun peraturan pemerintah.

Hangga juga mengatakan tantangan pengembangan PLTS meliputi investasi awal yang masih tinggi (capital expenditure), dan masalah intermitensi atau ketidakpastian suplai listrik karena tergantung cuaca.

"Program konversi PLTD menjadi PLTS di daerah 3T juga harus diiringi dengan penguatan infrastruktur baik on-grid maupun off-grid, dan sistem penyimpanan daya yang memadai," katanya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

PIMD memastikan produk Pertamina yang berlebih di dalam negeri yang tidak terserap, dapat diserap di pasar internasional

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan Pertamina International Marketing and Distribution (PIMD) Pte Ltd memiliki peran vital dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, PIMD yang berbasis di Singapura, pusat bunkering utama dunia, berperan penting untuk mengoptimalkan kelebihan produk domestik.

"PIMD memastikan produk Pertamina yang berlebih di dalam negeri yang tidak terserap, dapat diserap di pasar internasional, terutama produk fuel oil yang permintaannya rendah di Indonesia," katanya dalam kunjungan kerjanya ke Kantor PIMD di Singapura, Kamis (30/10/2025).

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memahami tantangan, prosedur bisnis, serta isu-isu yang dihadapi PIMD.

Hangga, panggilannya, menekankan peran vital trading arm Pertamina Group dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

Ia menjelaskan bahwa untuk kelanjutan bisnis dan kontribusi Pertamina, diperlukan upaya multisektoral, bukan hanya Kementerian ESDM.

"Kementerian ESDM fokus pada regulasi dan kebijakan, dan penting untuk mencocokkan hal itu dengan apa yang terjadi di lapangan," ujarnya.

Ia menambahkan Kementerian ESDM juga fokus pada pilar kedua dari Astacita Presiden Prabowo Subianto, yaitu ketahanan energi yang mencakup availability, accessibility, affordability dan acceptability.

"Hal ini krusial mengingat Indonesia adalah negara kepulauan besar yang menghadapi tantangan geopolitik, dengan mengonsumsi minyak 1,6 juta barrels of oil per day (MBOPD), tetapi harus mengimpor 1 juta MBOPD dan juga mengimpor 80 persen kebutuhan LPG nasional," jelasnya.

Hangga menyoroti bahwa ketergantungan pada impor minyak dan LPG itu harus dikurangi.

PIMD, lanjutnya, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan membangun jaringan global, secara tidak langsung mendukung tujuan untuk menjadi negara yang mandiri dan mengurangi kerentanan terhadap gejolak geopolitik.

Hangga juga menekankan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri, maka semua minyak kebutuhan domestik harus dikelola di pemerintah.

"Kami harus memastikan tidak ada crude luar yang diolah di Singapura dan dikirim ke Indonesia atau crude Indonesia yang diolah di Singapura dan dikirim ke Indonesia," ujar Hangga.

PIMD merupakan entitas bisnis independen, trading company dari Pertamina Group, yang didirikan pada 2019 dan berada di bawah subholding PT Pertamina Patra Niaga.

Head of Trading PIMD Johan menerangkan peran utama PIMD adalah melakukan aktivitas dagang secara independen, tidak hanya untuk Pertamina Patra Niaga, tetapi juga seluruh Pertamina Group, dengan fokus yang lebih bebas di pasar global.

Ekspansi bisnis ke pasar internasional dapat dilihat sebagai strategi untuk memperpanjang bisnis fosil Pertamina dan memberikan nilai tambah pada aset yang dimiliki grup.

"Sinergi antara regulasi yang tepat dari Kementerian ESDM, kerja keras PIMD di kancah internasional, dan penerapan GCG adalah kunci untuk memastikan Pertamina dapat terus menjadi entitas yang menguntungkan dan mendukung ketahanan energi bangsa," sebut Hangga.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra memastikan kesiapan logistik PT Pertamina (Persero) memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Jawa Tengah.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, ketahanan energi Indonesia dihadapkan pada tantangan ganda, yakni memastikan ketersediaan pasokan domestik di tengah tingginya ketergantungan impor dan mengoptimalkan infrastruktur logistik yang kompleks.

Dalam upaya strategis meninjau kesiapan logistik tersebut, Hangga, panggilannya, melaksanakan kunjungan kerja ke Pertamina Fuel Terminal (FT) Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (24/10/2025).

Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen Kementerian ESDM untuk mendukung keandalan operasional Pertamina dan menggunakan data lapangan untuk merumuskan kebijakan energi yang responsif, akurat, dan mampu menjamin keamanan pasokan energi nasional secara berkelanjutan.

Hangga memverifikasi secara on-site kesiapan pasokan energi, memastikan keandalan operasional, dan meninjau langsung implementasi standar health, safety, security, and environment (HSSE) di Fuel Terminal Boyolali.

Dalam dialog, Manajer Relations & Management Pertamina Patra Niaga Sri Nur Hidayati menegaskan Pertamina terus bekerja keras sebagai entitas "Energi untuk Negeri".

Upaya pembenahan dilakukan secara komprehensif, mulai dari peningkatan standar kualitas produk di hulu hingga pengetatan rantai distribusi di hilir.

Sri juga menyoroti pentingnya peran Pertamina yang memiliki mandat untuk melayani hingga ke daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal.

"Kesiapan operasional dan logistik yang kompleks ini merupakan bagian dari tanggung jawab melayani masyarakat, yang pelaksanaannya didukung oleh penguatan sistem jaminan kualitas layanan (service quality) di seluruh lini," katanya.

Pada kesempatan itu, Hangga menekankan bahwa isu utama ketahanan energi Indonesia adalah ketidakseimbangan antara produksi domestik dan tingkat konsumsi yang terus melonjak di berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, dan pembangkit listrik.

Ketergantungan yang tinggi pada impor minyak mentah dan LPG membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global dan ketidakpastian geopolitik.

Dalam konteks ini, menurut Hangga, peran Dewan Energi Nasional (DEN) menjadi sentral.

DEN, yang diketuai Presiden dan Menteri ESDM yang menjadi Ketua Harian, saat ini memprioritaskan penguatan cadangan energi nasional.

"Pemerintah sedang mengupayakan konsolidasi tiga pilar cadangan energi ke dalam satu payung hukum yang kuat," kata Hangga.

Ketiga pilar tersebut mencakup cadangan operasional (CO), cadangan penyangga energi (CPE), dan cadangan strategis (CS).

Sementara itu, Manajer Fuel Terminal Boyolali Yulesia Pasalbessy memaparkan keandalan operasional FT Boyolali.

Terminal Boyolali memainkan peran sentral dalam mendistribusikan BBM ke Jawa Tengah bagian timur dan tengah, hingga sebagian Jawa Timur bagian barat.

Operasi logistik di terminal ini mengandalkan sistem suplai multimoda yang kompleks, termasuk jaringan pipa yang terhubung dari kilang besar beserta kapal, truk tangki, dan kereta api.

Selain aspek teknis dan komersial, Hangga memberikan apresiasi atas program corporate social responsibility (CSR) yang inovatif, seperti program pemberdayaan masyarakat difabel (difabelpreneur) yang dikelola FT Boyolali.

"Kontribusi BUMN (Badan Usaha milik Negara) kepada masyarakat tidak hanya sebatas pasokan bahan bakar minyak, tetapi harus diwujudkan dalam multiplier effect sosial," sebut Hangga.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Indonesia berfokus pada transformasi strategis energi menuju net zero emission (NZE) pada 2060 dan program hilirisasi di seluruh sektor sumber daya alam.

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan Indonesia, sebagai negara terpadat keempat di dunia dan anggota baru BRICS, akan memperkuat kerja sama energi dengan Rusia, termasuk perusahaannya seperti Gazprom dan Rosneft.

Saat berbicara dalam forum internasional di St Petersburg, Rusia, secara hybrid, Jumat (10/10), Hangga, sapaan akrabnya, mengatakan Indonesia terbuka untuk berkolaborasi dengan Rusia di semua area energi strategis mulai dari penyediaan teknologi untuk penemuan gas raksasa hingga pengembangan energi nuklir dan proyek CCS/CCUS.

"Indonesia berfokus pada transformasi strategis energi menuju net zero emission (NZE) pada 2060 dan program hilirisasi di seluruh sektor sumber daya alam," katanya, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Pada forum tersebut, Hangga menyampaikan meskipun kaya sumber daya alam, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan antara lain penurunan produksi minyak mentah, ketergantungan impor minyak mentah dan produk termasuk LPG, serta keterbatasan produksi kilang minyak.

"Ketergantungan impor ini menimbulkan kerugian devisa yang diperkirakan mencapai Rp523 triliun per tahun, yang menyoroti urgensi agenda hilirisasi," ujarnya.

Di sisi lain, Indonesia mengalami surplus gas alam.

"Berbeda dengan minyak, Indonesia tetap menjadi eksportir gas alam," katanya pula.

Hangga mengatakan untuk mengatasi defisit sumber daya dan mengurangi ketergantungan impor, pemerintah membentuk Satuan Tugas Hilirisasi Strategis sesuai Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2025.

Satgas ini mengoordinasikan 26 komoditas vital, termasuk migas, mineral, dan energi baru, dengan fokus pada percepatan hilirisasi dan identifikasi proyek.

Menurut dia, sektor energi merupakan isu multisektor yang memecahkan tantangan, termasuk memfasilitasi investasi asing seperti potensi keterlibatan Rosneft dalam proyek Kilang Tuban, membutuhkan kolaborasi lintas 14 kementerian, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, hingga Kepolisian RI.

"Jika kita ingin memecahkan masalah energi utama di Indonesia, kita harus bekerja sama lintas kementerian. Tidak bisa diselesaikan satu kementerian," kata Hangga lagi.

Pada kesempatan itu, Hangga juga menyampaikan bahwa transisi energi Indonesia memprioritaskan kepada aksesibilitas, keterjangkauan harga, dan ramah lingkungan.

Indonesia memiliki potensi 3.687 gigawatt (GW) energi terbarukan, tetapi baru memanfaatkan 0,4 persen, yang menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat besar.

Program biodiesel B40 atau campuran 40 persen FAME berbasis sawit dengan bahan bakar diesel, diterapkan pada 2025, dan rencana B50 pada 2026.

Indonesia juga melihat CCS/CCUS sebagai metode dekarbonisasi kunci, dengan target 15 proyek beroperasi sebelum 2030.

Potensi penyimpanan CO2 diperkirakan mencapai 25,5-68,2 miliar ton.

Untuk mendukung NZE 2060, Indonesia juga berencana memperkenalkan energi nuklir dengan reaktor modular kecil (SMR) yang sedang dipertimbangkan di Kalimantan dan Sumatera.

Hangga menyebut keahlian perusahaan seperti Rosatom dapat membantu dalam memfasilitasi teknologi di bidang ini.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025