REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), terus memperkuat ketahanan pasokan gas jangka panjang guna mendukung keberlanjutan produksi pupuk nasional. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan kerja sama penyediaan gas dari Lapangan MDA-MBH di Selat Madura dan Wilayah Kerja (WK) Ketapang di Perairan Utara Pulau Madura.

Melalui penguatan kerja sama tersebut, Petrokimia Gresik berpotensi memperoleh tambahan pasokan gas sekitar 30–35 MMSCFD guna memperkuat keandalan operasional perusahaan dalam mendukung keberlanjutan produksi pupuk dan produk agroindustri lainnya hingga 2035.

Langkah strategis tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara Petrokimia Gresik dan Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) untuk Lapangan MDA-MBH yang disaksikan langsung Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, serta penandatanganan Head of Agreement (HoA) bersama PC Ketapang II Ltd terkait rencana kerja sama jual beli gas di Wilayah Kerja Ketapang. Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob menandatangani langsung kedua kerja sama tersebut bersama para pihak terkait di Tangerang, baru-baru ini.

Daconi menyampaikan penguatan sinergi antara industri pupuk dan sektor energi merupakan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan produksi sekaligus mendukung agenda ketahanan pangan nasional. “Gas bumi merupakan salah satu bahan baku utama dalam proses produksi pupuk. Oleh karena itu, kepastian pasokan gas dan penguatan kolaborasi dengan para pemasok energi merupakan bagian penting dari komitmen perusahaan untuk menjaga keberlanjutan operasional serta mendukung produktivitas sektor pertanian nasional,” ujar Daconi dalam siaran pers, Jumat (22/5/2026).

Melalui kerja sama tersebut, Petrokimia Gresik memperkuat kepastian pasokan gas guna mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Penandatanganan HoA bersama PC Ketapang II Ltd juga menjadi langkah awal dalam memperkuat kerja sama strategis penyediaan gas jangka panjang guna memperkuat keandalan pasokan energi perusahaan pada masa mendatang.

Kerja sama tersebut juga mencerminkan komitmen perusahaan secara berkelanjutan dalam membangun sistem pasokan energi yang andal, adaptif, dan berkelanjutan. Daconi menambahkan kolaborasi antara industri pupuk dan sektor energi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas produksi pupuk nasional di tengah dinamika industri global.

“Sinergi lintas sektor menjadi fondasi penting untuk memperkuat ketahanan industri nasional. Petrokimia Gresik berkomitmen terus membangun kemitraan strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi sektor pertanian dan ketahanan pangan Indonesia,” tambahnya.

PJBG antara Petrokimia Gresik dan HCML ditandatangani oleh Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob bersama General Manager HCML Wang Kaifei yang diwakili VP Marketing, Legal, and Business Support HCML Wahyudin Sunarya. Sedangkan HoA bersama PC Ketapang II Ltd ditandatangani oleh Daconi Khotob bersama Presiden Direktur PC Ketapang II Ltd Yuzaini Md Yusof.

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra memperkuat diplomasi energi antara Indonesia dan Rusia melalui KazanForum 2026.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, forum tersebut menjadi instrumen dalam diplomasi energi nasional.

"KazanForum atau Forum Ekonomi Internasional Rusia-Dunia Islam merupakan platform tahunan yang dirancang untuk memperkuat hubungan dan kerja sama antara Rusia dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)," ujarnya.

Satya Hangga Yudha Widya Putra ikut hadir dalam forum internasional tersebut secara daring pada Rabu (13/5/2026).

Menurut Hangga, di tengah pergeseran geopolitik global, forum ini menjadi ruang untuk menyelaraskan kepentingan Indonesia dalam mengamankan rantai pasok energi dan investasi melalui dialog strategis ini di kawasan Eurasia.

Dalam forum tersebut, Hangga secara proaktif menavigasi ketidakpastian geopolitik yang membayangi stabilitas energi nasional, terutama terkait ancaman di Selat Hormuz dan konflik Timur Tengah, yang sempat mendorong harga minyak dunia melampaui 100 dolar AS per barel.

Melalui KazanForum 2026, Hangga memastikan ketersediaan stok energi nasional tetap terjaga dengan memperkuat kolaborasi bersama mitra-mitra kunci seperti Rusia guna menjamin stabilitas suplai jangka panjang yang solid dan berkelanjutan bagi pasar domestik.

Langkah diplomasi ini merupakan perwujudan nyata dari program Astacita kedua yang dicanangkan pemerintah untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara melalui kemandirian energi.

Hangga juga menekankan bahwa sinkronisasi regulasi investasi yang dibahas dalam forum ini menjadi kunci utama menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2028-2029.

Hal tersebut diperkuat oleh capaian pada 2025, yang mana realisasi lifting minyak bumi nasional mencapai 605.300 BOPD dan menjadi pertama kalinya melampaui target APBN sejak 2016.

Guna mengatasi kesenjangan konsumsi minyak nasional sebesar 1,6 MBOPD dan kebutuhan impor yang mencapai 1 MBOPD, Hangga memanfaatkan momentum KazanForum untuk mengakselerasi agenda hilirisasi sesuai mandat Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Melalui Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Menteri ESDM mengawal pengembangan 26 komoditas strategis, termasuk transformasi sektor migas dari hulu ke hilir.

Fokus utamanya mencakup percepatan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, Jawa Timur, yang berkapasitas 300.000 barel per hari, serta pengamanan Rusia sebagai pemasok energi kunci untuk memitigasi guncangan harga dunia.

Hangga menjelaskan tiga pilar utama dalam menjalin rangkaian kerja sama ini yaitu manajemen hidrokarbon dengan teknologi kilang efisiensi tinggi, pembangunan ekosistem smelter untuk rantai pasok baterai kendaraan listrik, serta akselerasi transisi energi hijau.

Selain itu, kolaborasi ini juga menyentuh sektor maritim dan teknologi laut untuk menekan angka impor LPG nasional yang mencapai 6,91 juta MT.

Dengan memperkuat domestic market obligation (DMO) dan memperluas jaringan distribusi gas-to-power, Hangga optimistis Indonesia mampu mewujudkan kedaulatan energi, yang tangguh demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — Pemerintah Indonesia terus membuka ruang kolaborasi strategis dengan Federasi Rusia di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Kerja sama itu mulai dari rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, proyek kilang, hingga pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil.
Penguatan kerja sama itu menjadi salah satu fokus dalam Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia–Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik yang berlangsung di Kazan, Rusia.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan yang dipimpin bersama First Deputy Prime Minister Federasi Rusia Denis Manturov.
Dalam pertemuan terbatas Co-Chairs SKB RI–Rusia, Yuliot menyampaikan perkembangan sejumlah kerja sama sektor energi antara kedua negara. Pembahasan meliputi tindak lanjut rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, perkembangan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, hingga kerja sama energi nuklir untuk tujuan damai.
Pada sesi pleno SKB ke-14 RI–Rusia, Yuliot menekankan pentingnya penguatan investasi dan transfer teknologi energi antara Indonesia dan Rusia guna mendukung ketahanan energi nasional dan transisi energi bersih.
"Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan energi, baik untuk bahan bakar minyak maupun listrik," ujar Yuliot melalui keterangan resmi dikutip Kamis (14/5/2026).
Dia menambahkan, pemerintah telah menetapkan target penambahan kapasitas pembangkit listrik dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dengan porsi dominan berasal dari energi baru terbarukan (EBT).
“Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik [RUPTL] 2025–2034, ditetapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 70 GW, dengan target 40 GW berasal dari energi baru terbarukan atau sebesar 62 persen dari total tambahan kapasitas. Untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, ditargetkan pembangunan dua unit dengan total kapasitas 500 MW,” jelasnya.
Rangkaian pertemuan SKB ke-14 RI–Rusia menghasilkan agreed minutes yang memuat sejumlah tindak lanjut kerja sama sektor energi dan sumber daya mineral antara kedua negara.
Pembahasan mencakup peluang kerja sama minyak dan gas bumi, LNG dan LPG, pengembangan energi baru terbarukan, pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, hilirisasi dan metalurgi mineral, hingga standardisasi industri migas dan energi.
Forum SKB RI–Rusia merupakan mekanisme kerja sama bilateral resmi antara pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia untuk membahas serta mengevaluasi perkembangan kerja sama di berbagai sektor strategis.
Keterlibatan Kementerian ESDM dalam forum tersebut disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi energi Indonesia guna mendukung ketahanan energi nasional, pengembangan hilirisasi industri, serta penguatan kerja sama teknologi dan investasi di sektor energi dan sumber daya mineral.

Kerja sama di sektor energi (dengan Rusia) telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dan kilang minyak

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Rusia membahas peluang kerja sama minyak dan gas bumi (migas), LNG dan LPG, pengembangan energi terbarukan, hingga pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai dalam rangkaian Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia–Rusia.

“Kerja sama di sektor energi (dengan Rusia) telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dan kilang minyak, ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil,” ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Yuliot dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

SKB ke-14 Indonesia–Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik berlangsung di Kazan, Rusia, dengan sektor energi dan sumber daya mineral menjadi salah satu fokus utama pembahasan.

Yuliot menyampaikan sejumlah perkembangan kerja sama sektor energi antara Indonesia dan Rusia. Pembahasan mencakup tindak lanjut rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, perkembangan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, hingga kerja sama energi nuklir untuk tujuan damai.

Sementara itu, pada sesi Plenary Sidang Komisi Bersama ke-14 RI–Rusia, Wamen ESDM menyoroti pentingnya penguatan investasi dan kerja sama teknologi energi antara Indonesia dan Rusia guna mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi bersih.

“Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan energi, baik untuk bahan bakar minyak maupun listrik,” ujar Yuliot.

Dalam kesempatan tersebut, Yuliot juga menekankan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus mendorong pengembangan energi bersih dan penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

“Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, ditetapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 70 GW, dengan target 40 GW berasal dari energi baru terbarukan atau sebesar 62 persen dari total tambahan kapasitas. Untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, ditargetkan pembangunan dua unit dengan total kapasitas 500 MW,” kata Yuliot.

Rangkaian pertemuan SKB ke-14 RI–Rusia tersebut menghasilkan Agreed Minutes yang memuat sejumlah tindak lanjut kerja sama sektor energi dan sumber daya mineral antara kedua negara.

Pembahasan dalam pertemuan tersebut juga mencakup hilirisasi dan metalurgi mineral, hingga standardisasi industri migas dan energi.

Forum SKB RI–Rusia merupakan mekanisme kerja sama bilateral resmi antara Pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia untuk membahas dan mengevaluasi perkembangan kerja sama di berbagai sektor strategis.

Keterlibatan Kementerian ESDM dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi energi Indonesia guna mendukung ketahanan energi nasional, pengembangan hilirisasi industri, serta penguatan kerja sama teknologi dan investasi di sektor energi dan sumber daya mineral.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, KAZAN– Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Federasi Rusia memperluas kerja sama sektor energi yang kini mencakup pengembangan energi nuklir, LNG, LPG, hingga energi baru terbarukan (EBT). Penguatan kolaborasi tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 kedua negara bidang kerja sama perdagangan, ekonomi, dan teknik di Kazan, Rusia, Selasa (12/5/2026).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan bersama First Deputy Prime Minister Federasi Rusia Denis Manturov. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut kerja sama strategis sektor ESDM, termasuk rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, serta proyekGrass Root Refinery(GRR) Tuban.

“Kerja sama di sektor energi (dengan Rusia) telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dan kilang minyak, ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil,” kata Yuliot pada sesi pleno SKB RI–Rusia di Kazan, Rusia, dikutip Kamis (14/5/2026).

Yuliot menilai penguatan kerja sama tersebut sejalan dengan prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional, baik untuk pasokan bahan bakar minyak maupun kelistrikan. Pemerintah juga terus membuka peluang investasi dan transfer teknologi energi guna mendukung target transisi energi nasional.

Rangkaian pembahasan RI–Rusia turut mencakup pengembangan LNG dan LPG, pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, hilirisasi dan metalurgi mineral, hingga standardisasi industri migas dan energi. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalamAgreed Minutessebagai tindak lanjut resmi kedua negara.

Pemerintah Indonesia juga terus mendorong penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menargetkan dominasi energi bersih dalam tambahan kapasitas pembangkit baru.

“Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, ditetapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 70 GW, dengan target 40 GW berasal dari energi baru terbarukan atau sebesar 62 persen dari total tambahan kapasitas,” jelas Yuliot.

Ia mengatakan pemerintah juga menargetkan pembangunan dua unit pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan total kapasitas 500 MW. Pengembangan PLTN modular kecil diproyeksikan menjadi bagian dari penguatan sistem ketahanan energi nasional pada masa mendatang.

Forum SKB RI–Rusia menjadi mekanisme resmi kedua negara untuk mengevaluasi dan memperluas kerja sama di berbagai sektor strategis. Keterlibatan Kementerian ESDM dalam forum tersebut diarahkan untuk memperkuat diplomasi energi Indonesia sekaligus mendukung hilirisasi industri dan investasi sektor energi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah makin kuatnya dorongan perubahan struktur energi global menuju praktik pertambangan hijau, pemerintah menekankan pentingnya penguatan kolaborasi internasional, transformasi teknologi, dan pengelolaan pertambangan berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, pelaku industri pertambangan juga dituntut untuk mempercepat transformasi menuju operasional yang lebih hijau dan berbasis teknologi.

Dalam sambutannya pada kegiatan Indonesia-China Coal and Energy Conference and Expo (ICEE) 2026, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno mengatakan bahwa pemerintah mendorong penguatan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi pertambangan inovatif, termasuk pengembangan smart mining, clean coal technology, dan efisiensi energi melalui kerja sama Indonesia-China.

“Penyelenggaraan forum energi berstandar tinggi dengan karakter internasional sangat penting guna mendukung penguatan kerja sama energi Indonesia dan Tiongkok di tengah perubahan industri global,” ujar Tri, dikutip Selasa (12/5/2026).

Selama ini, kata Tri, sektor batu bara masih memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan energi nasional, khususnya sebagai sumber utama pasokan energi pembangkit listrik di Indonesia.

Indonesia sendiri memiliki sumber daya batu bara lebih dari 143 miliar ton yang menjadi modal strategis dalam menjaga ketersediaan energi jangka panjang sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain menopang kebutuhan energi domestik, industri batu bara juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, hingga penguatan neraca perdagangan melalui kegiatan ekspor.

Kendati demikian, Tri mengingatkan bahwa industri batu bara saat ini menghadapi tantangan global yang makin kompleks, mulai dari fluktuasi harga komoditas, peningkatan biaya operasional, tuntutan pengurangan emisi karbon, hingga implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Menurut Tri, ICEE 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat kerja sama bilateral, memperluas transfer teknologi, serta membangun visi bersama menuju industri energi yang lebih efisien, modern, dan berkelanjutan.

“Kami menyambut baik terselenggaranya Indonesia-China Coal and Energy Conference and Expo 2026 [ICEE 2026] sebagai forum kolaboratif yang mampu memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Tiongkok di sektor energi dan pertambangan,” ujar Tri.

Adapun, ICEE 2026 diselenggarakan pada 11–13 Mei 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta. Mengusung tema “Cooperation for New Development in Energy”, pameran ini berfokus pada pemanfaatan batu bara bersih, pembangunan tambang hijau, peningkatan pertambangan cerdas, serta integrasi energi baru.

ICEE 2026 juga berkomitmen menjadi platform profesional tingkat tinggi yang menghubungkan Indonesia dan China, menjangkau Asia Tenggara, serta mendukung transformasi industri batu bara dan energi global.

Sebagai salah satu pintu masuk pertukaran industri energi Indonesia dan China, ICEE bukan sekadar pameran industri, tetapi juga mekanisme kerja sama strategis untuk mendorong komunikasi kebijakan, pertukaran teknologi, penjajakan kerja sama industri, serta realisasi proyek.

Dibandingkan dengan penyelenggaraan pertama, ICEE tahun ini mengalami peningkatan menyeluruh dari sisi skala, sumber daya, konten, dan layanan. Area pameran mencapai 20.000 meter persegi, meningkat lebih dari 30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut penyelenggara ICEE, lebih dari 150 perusahaan berpartisipasi, mulai dari eksplorasi batu bara, penambangan, pencucian dan pengolahan, transportasi logistik, pengelolaan lingkungan, energi baru, hingga operasional dan pemeliharaan cerdas.

Sejumlah perusahaan Fortune Global 500, China Top 500, serta perusahaan terkemuka industri, termasuk China Coal, China Coal Technology & Engineering Group, Sinopec, Huawei, dan lainnya turut hadir untuk menampilkan teknologi mutakhir, peralatan canggih, dan solusi terintegrasi di bidang batu bara dan energi.

Dari dalam negeri, audiens profesional yang diundang secara khusus mencakup sekitar 70% dari total produksi batu bara lokal. Lebih dari 600 pembeli, termasuk perusahaan produsen batu bara utama Indonesia dan perusahaan jasa pertambangan terkemuka, juga turut hadir.

Sementara itu pada sesi diskusi, para narasumber akan bersama-sama membahas perdagangan batu bara Indonesia-China, logistik, kepabeanan, kredit, serta mekanisme kerja sama jangka panjang.

Pihak penyelenggara ICEE menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar energi penting di Asia Tenggara, sementara China memiliki pengalaman matang dan kemampuan industri yang kuat dalam pemanfaatan batu bara bersih, peralatan pertambangan, manajemen digital, dan transformasi hijau.

Ke depan, ICEE akan terus memperkuat kredibilitas dan pengaruhnya sebagai platform industri, mendorong terbentuknya jaringan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, asosiasi, perusahaan, dan modal dari Indonesia dan China.

IDXChannel - Pemerintah Indonesia menjajaki kesepakatan dagang dengan Kazakhstan, menyusul lawatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (11/5/2026) ke negara di kawasan Asia Tengah tersebut.

Perjanjian ekonomi ini digadang-gadang dapat membuka peluang peningkatan perdagangan di negara kawasan Eurasian untuk sektor energi, mineral dan digital.

"Indonesia mendorong pembentukan Indonesia–EAEU Business Council guna mendukung pemanfaatan FTA oleh pelaku usaha. Indonesia dan Kazakstan dapat bekerja sama dan bersama-sama memperluas pengaruh di kawasan," ujar Airlangga dalam keterangan resmi dikutip Selasa (12/5/2026).

Indonesia dianggap merupakan mitra strategis yang sangat penting bagi Kazakhstan di Asia Tenggara, sementara Kazakhstan menjadi mitra strategis Indonesia di Asia Tengah dan pintu gerbang menuju pasar Eurasia.

Perjanjian ini akan menyediakan akses pasar yang lebih luas dan kompetitif bagi produk ekspor unggulan Indonesia ke kawasan Eurasia. Selain itu, Airlangga menegaskan pentingnya mendorong kesiapan implementasi perjanjian.

Kedua pihak lantas bersepakat bahwa terdapat potensi besar untuk memperluas kerja sama di berbagai sektor prioritas, di antaranya yakni energi, industri, pertanian, pengolahan makanan, tekstil, perbankan syariah, ekonomi digital, pendidikan, dan pariwisata.

Di bidang energi, kedua pihak menekankan pentingnya penguatan kerja sama pada aspek transisi energi dan pengembangan energi terbarukan. Indonesia juga menegaskan komitmennya terhadap target net zero emission pada 2060.

Selain itu, dibahas pula peluang kerja sama pada pengembangan panas bumi (geothermal), hilirisasi industri, serta pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan baterai. Dalam konteks tersebut, juga dibahas penjajakan kerja sama lebih lanjut pada sektor migas dan energi.

Dalam bidang ekonomi digital, Indonesia menyampaikan bahwa nilai ekonomi digital nasional ditargetkan meningkat dari sekitar USD130 miliar menjadi USD200 miliar pada 2030. Kedua pihak memandang bahwa transformasi digital dapat menjadi salah satu area baru yang strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral ke depan.

Di bidang investasi, kedua negara menegaskan pentingnya penguatan mekanisme investasi dan fasilitasi bisnis. Dalam konteks tersebut, Astana International Financial Centre dipandang sebagai salah satu platform penting untuk mendukung penguatan kerja sama investasi dan konektivitas ekonomi kawasan.

Kedua negara juga memberikan perhatian khusus pada penguatan konektivitas logistik dan transportasi. Dalam pertemuan tersebut dibahas peluang pemanfaatan potensi transit Kazakhstan, pengembangan koridor transportasi internasional, serta penguatan jalur logistik dan terminal perdagangan sebagai pintu gerbang menuju pasar regional di Asia Tengah dan Kawasan Eurasia.

Sebagai ekonomi terbesar di Kawasan Asia Tengah dengan GDP mencapai sekitar USD333,7 miliar dan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen pada 2025, Kazakhstan dipandang sebagai salah satu mitra strategis Indonesia di Kawasan Eurasia, khususnya dalam penguatan perdagangan, investasi, konektivitas logistik, energi, mineral strategis, dan transformasi digital.

“Indonesia melihat Kazakhstan sebagai mitra strategis di Kawasan Asia Tengah dan Eurasia. Dengan posisi geografis dan konektivitas regional yang dimiliki Kazakhstan, terdapat peluang besar untuk memperkuat perdagangan, investasi, dan industrial partnership antara kedua negara,” tutur Airlangga.

Seturut itu, Perdana Menteri Kazakhstan Bektenov menekankan komitmen negaranya untuk terus memperluas hubungan perdagangan dan investasi dengan Indonesia. Kazakhstan memberikan perhatian besar pada perluasan hubungan perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.

"Kami meyakini adanya potensi signifikan untuk meningkatkan capaian ini dan kami sangat tertarik untuk memperluas kerja sama investasi,” ujar Bektenov.

(Febrina Ratna Iskana)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memperkirakan minyak mentah (crude) impor dari Rusia akan dikirim dalam 1-2 pekan ke depan setelah merampungkan teknis pengiriman.

“Sekarang bicara tentang teknik pengirimannya. Mungkin satu-dua minggu ini sudah bisa, ya,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Ia menyampaikan sejauh ini Indonesia dan Rusia sudah mencapai kesepakatan soal pembelian minyak mentah dari Rusia. Kontrak pun sudah ditandatangani dan kini tinggal menunggu tuntasnya pembicaraan soal teknis pengiriman. “Secara deal sudah, kontrak sudah,” ucap Bahlil.

Langkah tersebut menjadi bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026. Kesepakatan itu merupakan hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.

Pada Jumat (24/4/2026), Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan pemerintah sedang menyiapkan regulasi atau payung hukum untuk mengatur rencana impor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia.

Terdapat dua opsi yang sedang dipertimbangkan pemerintah untuk mengimpor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia.

Opsi pertama adalah mengimpor langsung melalui badan usaha milik negara (BUMN). Opsi kedua ialah mengimpor melalui badan layanan umum (BLU).

Apabila menggunakan opsi pertama, Yuliot mengatakan terdapat konsekuensi tersendiri jika BUMN melakukan impor dari Rusia, mengingat BUMN sudah memiliki kontrak pengadaan minyak dengan pihak lain.

Karena itu, opsi lain yang sedang dipertimbangkan ialah mengimpor melalui BLU. Ia berharap terdapat kemudahan, termasuk pembiayaan, apabila impor dilakukan melalui BLU.

“Ini juga lagi kami bahas antara kementerian/lembaga. Itu juga dengan badan usaha, termasuk bagaimana pada saat impor, jalur mana yang akan digunakan,” ujar Yuliot.

Bisnis.com, WASHINGTON - PT Pertamina (Persero) melakukan pertemuan dengan U.S. Department of Energy (DOE) di Washington D.C. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden pasca kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada Februari 2026, sekaligus bagian dari upaya Pertamina memperkuat hubungan Indonesia-Amerika Serikat melalui penjajakan kerja sama strategis di sektor energi.

Pertemuan dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza, Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita, serta sejumlah pejabat DOE, antara lain Deputy Assistant Secretary for Asia and the Americas Elizabeth Urbanas, Deputy Assistant Secretary for International Cooperation Aleshia Duncan, dan Director of Asian Affairs, Margaux Murali.

Diskusi membahas penguatan kerja sama perdagangan energi, keamanan pasokan energi, pengembangan teknologi migas, hingga peluang kolaborasi pengembangan migas non konvensional antara kedua negara.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Oki Muraza menyampaikan bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu mitra strategis Pertamina dalam mendukung ketahanan energi nasional.

“Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan konsumsi energi tercepat di kawasan Asia Pasifik, sehingga membutuhkan pasokan energi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Karena itu, Pertamina terus memperkuat kemitraan strategis dengan Amerika Serikat untuk mendukung keamanan pasokan energi, pengembangan teknologi, serta peningkatan kapasitas sektor energi nasional,” ujar Oki.

Saat ini, Amerika Serikat menjadi salah satu pemasok energi utama bagi Pertamina. Lebih dari 70 persen impor LPG Indonesia berasal dari Amerika Serikat dengan volume mencapai sekitar lebih dari 5 juta MT pada 2025.

Untuk menjaga kepastian pasokan energi dan mendukung stabilitas harga domestik, Pertamina juga mendorong penguatan kerja sama jangka panjang melalui skema long-term contract (LTC) dengan produsen dan eksportir energi asal Amerika Serikat.

Selain LPG, Pertamina juga terus menjajaki impor minyak mentah dari Amerika Serikat. Seiring pengembangan kapasitas kilang nasional melalui program Refinery Development Master Plan (RDMP), Pertamina melihat peluang peningkatan pengolahan crude jenis light sweet crude seperti WTI dari Amerika Serikat.

Dalam pertemuan tersebut, Pertamina dan DOE juga membahas peluang knowledge sharing terkait pengelolaan Strategic Petroleum Reserve (SPR) dan pengembangan infrastruktur penyimpanan energi guna memperkuat ketahanan energi nasional serta mengantisipasi potensi gangguan pasokan global.

Selain penguatan perdagangan energi, Pertamina turut mendorong kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan energi Amerika Serikat dalam pengembangan sumber daya migas non konvensional di Indonesia. Potensi kerja sama mencakup transfer teknologi, pilot project, investasi sektor hulu, pengembangan kapabilitas sumber daya manusia, hingga teknologi pengeboran dan completion.

Pertamina juga terus memperkuat kolaborasi teknologi dengan perusahaan energi Amerika Serikat pada pengembangan digital oilfield, reservoir optimization, dan advanced drilling technology guna mendukung peningkatan produksi migas konvensional nasional.

Pertamina saat ini juga terus memperkuat kemitraan dengan sejumlah perusahaan energi global asal Amerika Serikat.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita, menyatakan bahwa penguatan hubungan energi Indonesia dan Amerika Serikat menjadi momentum penting untuk mendorong kolaborasi yang memberikan nilai tambah bagi ketahanan energi nasional.

“Pertamina memandang kerja sama ini sebagai peluang untuk mempercepat pengembangan teknologi migas, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membuka akses investasi yang mendukung kemandirian dan keberlanjutan energi nasional,” ujar Arya.

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Selatan mulai menarik perhatian negara-negara produsen minyak di Timur Tengah yang ingin menyimpan minyak mentah di fasilitas cadangan minyak negara tersebut, di tengah blokade berkepanjangan di Selat Hormuz. Seorang pejabat Korea Selatan dan pengamat energi menyebut kondisi itu terjadi setelah jalur pelayaran strategis tersebut terdampak konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Kepala Kantor Keamanan Industri dan Sumber Daya Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Yang Gi Uk mengatakan blokade Selat Hormuz tidak hanya berdampak pada negara pengimpor minyak seperti Korea Selatan, tetapi juga negara produsen minyak yang kini menghadapi keterbatasan ruang penyimpanan.

“Beberapa negara telah menghubungi Korea Selatan untuk melakukan konsultasi terkait kemungkinan penyimpanan minyak mentah di fasilitas cadangan minyak kami,” ujar Yang kepada wartawan, bulan lalu.

Meski tidak menyebut nama negara, Yang mengatakan negara-negara seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab sangat bergantung pada ekspor minyak mentah bagi perekonomiannya.

Menurut dia, negara-negara tersebut menilai penyimpanan minyak di luar Selat Hormuz dapat membantu mengurangi risiko distribusi dan menjaga peluang penjualan di masa mendatang.

Permintaan penyimpanan minyak meningkat setelah fasilitas penyimpanan di sejumlah negara produsen mendekati kapasitas maksimum akibat terganggunya jalur ekspor sejak konflik pecah pada akhir Februari lalu.

Berdasarkan data Korea National Oil Corporation (KNOC), Korea Selatan memiliki kapasitas penyimpanan minyak sebesar 146 juta barel yang dibangun sejak krisis minyak 1973 dan 1979.

Selama hampir lima dekade, Korea Selatan membangun sembilan fasilitas cadangan minyak di berbagai wilayah, termasuk fasilitas terbaru di Kota Ulsan yang selesai dibangun pada 2021.

Saat ini, fasilitas tersebut menyimpan sekitar 100 juta barel minyak bumi.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan energi nasional melalui impor minyak mentah (crude) dari Rusia hingga 150 juta barel hingga akhir 2026 memiliki sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa kesepakatan impor tersebut merupakan bagian dari kerja sama energi jangka panjang antara Indonesia dan Rusia. Realisasi pengadaan akan dilakukan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan domestik.

"Kan sudah disepakati total yang akan kita impor dari Rusia itu kan sekitar 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun," kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Saat ini, pemerintah masih menggodok skema importasi yang paling tepat. Dua opsi yang tengah dipertimbangkan adalah melalui badan usaha milik negara (BUMN) atau skema Badan Layanan Umum (BLU).

Adapun kedua pilihan tersebut memiliki konsekuensi berbeda, baik dari sisi regulasi maupun pembiayaan. Menurut Yuliot, penggunaan BUMN sebagai pelaksana impor berpotensi menghadapi kendala kontraktual dengan mitra eksisting serta prosedur pengadaan yang mengharuskan proses tender.

Hal ini dinilai kurang sejalan dengan karakter kerja sama yang berbasis government to government (G2G). Sebaliknya, skema BLU dinilai dapat memberikan fleksibilitas, khususnya dalam aspek pembiayaan. Namun demikian, payung regulasi untuk kedua opsi tersebut masih dalam tahap penyusunan.

Dari sisi harga, pemerintah memastikan bahwa pembelian minyak Rusia akan tetap mengacu pada mekanisme pasar global. Meski demikian, potensi diskon tetap terbuka, meskipun belum dapat dipastikan besarannya.

Tantangan Teknis dan Beban Investasi

Di luar aspek skema dan harga, tantangan utama justru datang dari karakteristik minyak mentah Rusia itu sendiri. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, perbedaan spesifikasi crude menjadi isu krusial.

Dia menjelaskan bahwa minyak Rusia, khususnya jenis Ural crude, memiliki karakter lebih berat dan kandungan sulfur yang lebih tinggi dibandingkan minyak dari Timur Tengah yang cenderung lebih ringan. Kondisi ini menuntut penyesuaian pada kilang domestik, terutama milik PT Pertamina (Persero).

"Nah, apakah Pertaminanya sudah siap gitu dalam pengolahan kilangnya? Dan itu butuh investasi tambahan yang tentu juga besar," ujar Bhima kepada Bisnis.

Di saat bersamaan, kondisi keuangan Pertamina juga menjadi sorotan. Perusahaan pelat merah tersebut masih menanggung beban selisih keekonomian dan kompensasi energi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya berdampak pada arus kas dan kemampuan investasi.

Selain faktor teknis, risiko geopolitik menjadi variabel yang tak kalah penting. Bhima menyoroti potensi sanksi dari Amerika Serikat (AS) terhadap negara yang melakukan transaksi energi dengan Rusia.

Jika sanksi tersebut diberlakukan, dampaknya bisa meluas, mulai dari kenaikan tarif perdagangan hingga hambatan ekspor produk Indonesia ke pasar AS.

Lebih lanjut, sistem pembayaran juga menjadi tantangan tersendiri. Rusia saat ini tidak dapat mengakses sistem pembayaran internasional SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), sehingga transaksi tidak bisa dilakukan menggunakan dolar AS.

Alternatifnya adalah menggunakan mata uang lain seperti yuan. Namun, skema ini membawa konsekuensi tambahan berupa risiko selisih kurs yang harus diperhitungkan dalam total biaya impor.

"Pemerintah sebenarnya harus menghitung cost and benefit analisisnya. Dan harus terbuka kepada publik, karena ini ada implikasi juga yang dianggap murah harganya, tapi ternyata ada biaya-biaya tambahan, jadi sama saja dengan membeli minyak misalkan dari Singapura," kata Bhima.

Biaya Logistik dan Perbandingan Harga

Komponen lain yang perlu diperhitungkan adalah biaya logistik. praktisi migas Hadi Ismoyo menilai, pengiriman minyak dari Rusia memiliki struktur biaya yang berbeda dibandingkan impor dari negara lain atau pembelian produk jadi dari Singapura.

Seluruh biaya tersebut, mulai dari transportasi hingga pengolahan di kilang, harus diakumulasi untuk mendapatkan harga riil yang dapat dibandingkan secara adil dengan opsi pasokan lainnya.

Di sisi lain, Hadi melihat peluang dari rencana ini. Menurutnya, impor crude Rusia dapat menjadi solusi atas keterbatasan pasokan bahan baku kilang dalam negeri yang mulai menipis.

Selain itu, harga minyak Rusia umumnya berada pada kisaran US$10–US$13 per barel lebih rendah dari Brent, sehingga berpotensi memberikan keuntungan ekonomi.

Dari sisi logistik, pengiriman dari wilayah Asia Rusia diperkirakan hanya memakan waktu sekitar 15 hari menuju Indonesia, yang relatif kompetitif.
"Untungnya lagi, jika Port Delivery Crude dari Rusia Bagian Asia, hanya butuh sekitar 15 hari sampai RI," kata Hadi.

Meski demikian, Hadi juga mengakui adanya risiko politik yang menyertai kerja sama ini. Ketidakpastian kebijakan AS terhadap Rusia menjadi faktor yang sulit diprediksi.

Jika sanksi kembali diperketat, Indonesia berpotensi menghadapi dilema, terutama karena sejumlah BUMN memiliki keterkaitan dengan pasar keuangan AS, termasuk penerbitan obligasi yang mengandung klausul kepatuhan terhadap sanksi internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga sebagai CEO Danantara, Rosan P Roeslani telah menemui dengan CEO Temasek Dilhan Pillay Sandrasegara. Keduanya membahas terkait dengan penguatan kerja sama di bidang energi terbarukan.

Di akun Instagram-nya @rosanroeslani, Rosan mengatakan bahwa kemitraan Indonesia dan Temasek terus berkembang dengan menjajaki peluang di sektor green growth.

"Bersama CEO Temasek, Mr. Dilhan Pillay Sandrasegara, kami membahas perluasan kerja sama energi terbarukan, infrastruktur listrik lintas batas, serta pengembangan kawasan industri rendah karbon," kata Rosan dikutip dari akun media sosial Instagram, Kamis (23/4/2026).

Pembahasan keduanya juga mencakup kabar terbaru terkait kondisi global dan dinamika geopolitik. Selain itu, dibahas terkait pertukaran perspektif dan best practices dalam pengelolaan investasi serta transisi energi.

Menurut Rosan, portofolio Temasek di Indonesia menjadi fondasi untuk mendorong energi bersih, kawasan industri hijau, hingga infrastruktur digital seperti data center yang didukung listrik rendah emisi.

"Kolaborasi ini akan memperluas investasi Temasek secara bertahap dari proyek yang sudah berjalan menuju inisiatif transformasional yang memperkuat hilirisasi, meningkatkan daya saing ekspor, serta menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja di dalam negeri," katanya.

Sebelumnya, Rosan telah melaporkan terkait realisasi investasi Indonesia yang mencapai Rp498,79 triliun per kuartal I/2026. Realisasi investasi juga meningkat 7,22% secara tahunan (Year on Year/YoY).

Untuk penanaman modal asing terdapat sejumlah negara yang menyumbang investasi terbesar, yakni Singapura sekitar US$4,6 miliar, Hong Kong US$2,7 miliar, China US$2,2 miliar, AS US$1,7 miliar, dan Jepang US$1 miliar.

Adapun, terdapat sejumlah sektor yang mendominasi investasi yakni industri logam dasar atau barang logam seperti smelter dan yang lain-lain. Kemudian jasa lainnya, pertambangan, perumahan, kawasan industri, transportasi, gudang, serta telekomunikasi.