Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bahwa harga BBM non subsidi bakal mengalami penyesuaian.
Dia menjelaskan penetapan harga BBM subsidi sejatinya mengikuti harga pasar. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar Yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Pengisian Bahan Bakar Nelayan
Adapun, Kepmen itu merupakan pelaksana dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
"BBM non subsidi itu kan berdasarkan harga pasar. Nah tinggal kita lihat kapan itu dilakukan penyesuaian, tapi feeling saya atas dasar rapat-rapat kami dengan Pertamina maupun Badan Usaha Swasta, sudah hampir selesai sih," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/4/2026).
Untuk diketahui, pemerintah Indonesia tak menaikkan harga BBM pada April 2026 ini. Padahal, harga minyak mentah global bergejolak di tengah memanasnya konflik Timur Tengah.
PT Pertamina (Persero) menyatakan harga BBM April tetap mengacu pada penetapan per 1 Maret 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah, baik untuk BBM subsidi maupun non-subsidi.
"Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Pemerintah terkait harga BBM, baik subsidi maupun non subsidi," tulis perusahaan dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026) malam.
Meski harga April tidak berubah, jika dibandingkan Februari 2026, harga BBM pada Maret sebelumnya mengalami penyesuaian. Kenaikan tersebut terutama terjadi pada jenis BBM non-subsidi.
Harga Pertamax (RON 92) ditetapkan sebesar Rp12.300 per liter, naik dari Rp11.800 per liter pada Februari. Sementara itu, Pertamax Green (RON 95) naik menjadi Rp12.900 per liter dari sebelumnya Rp12.450.
Selanjutnya, Pertamax Turbo (RON 98) kini berada di level Rp13.100 per liter dari Rp12.700 per liter. Untuk jenis solar non-subsidi, Dexlite naik menjadi Rp14.200 per liter dan Pertamina Dex menjadi Rp14.500 per liter.
Di sisi lain, harga BBM subsidi tetap stabil. Pertalite dipatok Rp10.000 per liter, sementara Biosolar (Diesel CN48) tetap Rp6.800 per liter.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan energi tetap terjaga bagi masyarakat luas. Stabilitas harga juga menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan menjaga daya beli.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pertamina turut mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak dan sesuai kebutuhan. Selain itu, masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh informasi yang berpotensi memicu panic buying.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady mendorong pemerintah mempercepat pembenahan transportasi publik sebagai langkah strategis menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi.

Hamka mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM per 1 April 2026, karena dinilai membantu menjaga daya beli masyarakat.

"Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM patut diapresiasi karena dapat membantu menjaga daya beli masyarakat," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Namun, ia mengatakan pengendalian konsumsi BBM tidak cukup hanya melalui kebijakan harga, melainkan harus diiringi perbaikan sistem transportasi publik secara menyeluruh.

"Kalau kita ingin menekan konsumsi BBM, maka transportasi publik harus dibenahi secara serius. Masyarakat perlu diberikan alternatif yang layak selain kendaraan pribadi," ujarnya.

Menurut dia, tingginya konsumsi BBM saat ini tidak lepas dari dominasi penggunaan kendaraan pribadi, yang dipicu keterbatasan layanan transportasi umum dari sisi kenyamanan, keamanan, dan ketepatan waktu.

Oleh karena itu, Hamka mendorong Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melakukan evaluasi dan perbaikan komprehensif, tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas layanan dan tata kelola.

"Kementerian Perhubungan harus memastikan bahwa transportasi publik tidak hanya tersedia, tetapi juga nyaman, aman, dan tepat waktu," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi antarmoda guna meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat.

"Integrasi antarmoda itu penting. Kalau sistemnya terhubung dengan baik, masyarakat akan lebih tertarik menggunakan transportasi publik," jelasnya.

Selain integrasi, peningkatan kualitas layanan dinilai menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap transportasi umum.

"Kalau transportasi publik sudah baik, masyarakat pasti akan beralih dengan sendirinya," tambahnya.

Hamka menambahkan upaya menekan konsumsi BBM juga harus diiringi perubahan pola mobilitas masyarakat, yang didukung sistem transportasi publik yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.

Ia juga menambahkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar pengelolaan transportasi publik dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dengan langkah tersebut, selain menekan konsumsi BBM, perbaikan transportasi publik juga diharapkan mampu mengurangi kemacetan serta dampak lingkungan, sekaligus mendorong sistem transportasi yang lebih efisien pada masa depan.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026