REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG -- Pembangunan Sekolah Rakyat Jabar II di Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, memasuki tahap penyelesaian akhir. Komisi V DPR RI optimistis sekolah berkonsep asrama itu dapat mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Optimisme tersebut disampaikan usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke lokasi pembangunan pada Jumat (12/6/2026). Dalam kunjungan itu, anggota dewan meninjau langsung progres pembangunan yang dikerjakan PT Brantas Abipraya (Persero).

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai progres pembangunan menunjukkan hasil yang positif meski waktu pelaksanaan relatif terbatas. Namun, ia menekankan kualitas pembangunan harus tetap menjadi prioritas hingga proyek selesai.

Komisi V DPR RI juga meminta PT Brantas Abipraya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terus melakukan pemantauan dan pengawasan agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI meninjau sejumlah fasilitas utama yang tengah dibangun, mulai dari ruang kelas, asrama putra dan putri, rumah susun guru, hingga dapur. Pembahasan juga mencakup integrasi tata ruang mengingat Sekolah Rakyat mengusung konsep boarding school yang akan menampung peserta didik jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat Jabar II kini telah memasuki tahap akhir. Menurut dia, seluruh pemangku kepentingan terus melakukan percepatan pekerjaan dan pengawasan ketat agar seluruh fasilitas dapat berfungsi optimal saat tahun ajaran baru dimulai.

"Kami menyambut baik kunjungan kerja Komisi V DPR RI sebagai bentuk dukungan dan pengawasan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat Jabar II. Masukan yang disampaikan menjadi motivasi bagi Brantas Abipraya untuk terus menjaga kualitas pekerjaan sekaligus memastikan penyelesaian proyek sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Dian, Senin (15/6/2026).

Sekolah Rakyat Jabar II dirancang menampung sekitar 900 hingga 1.080 siswa yang terbagi dalam 36 rombongan belajar. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyediakan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin dan miskin ekstrem.

Selain memperluas akses pendidikan, kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi sarana pembentukan sumber daya manusia unggul melalui lingkungan belajar yang terintegrasi dengan fasilitas pendukung yang memadai.

Dian mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program yang memiliki dampak sosial besar karena membuka akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, PT Brantas Abipraya berupaya memastikan pembangunan berjalan sesuai standar mutu dan target waktu yang ditetapkan.

"Sebagai BUMN konstruksi, Brantas Abipraya bangga dapat berkontribusi mewujudkan program ini dan akan terus mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi penerus bangsa," kata Dian.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah menutup 80 perlintasan sebidang yang tak ada penjagaan. Jumlah ini akan bertambah lagi ke depannya.

Penutupan ini berdasarkan rekomendasi Kementerian Perhubungan setelah melakukan evaluasi pasca insiden kecelakaan maut yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4), yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek.

"Per hari kemarin dari 172 (rekomendasi Kemenhub), alhamdulillah telah kami tutup 80 perlintasan sebidang," kata Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin dalam Rapat Komisi V DPR RI, Kamis (21/5).

Selain itu, KAI juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) agar bisa meningkatkan prasarana di perlintasan sebidang di wilayah mereka demi keselamatan. Ini adalah tanggapan cepat sembari melakukan perbaikan besar-besaran ke depannya.

"Kami telah berkoordinasi juga dengan pemerintah kota dan kabupaten dan provinsi juga untuk melakukan peningkatan atau pemasangan dari palang pintu yang ada di 1.638 perlintasan sebidang ini sebagai tanggap atau respon perbaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebutkan telah melakukan evaluasi terhadap lintasan sebidang. Hasilnya, 172 lokasi yang direkomendasikan untuk ditutup. Penyebabnya, karena lebar jalan kurang dari 2 meter.

Kemudian, 1.638 lokasi perlintasan sebidang yang direkomendasikan tetap difungsikan, namun perlu dilakukan peningkatan keselamatan.

"Peningkatan tersebut meliputi penyediaan petugas penjaga, bangunan posjaga, fasilitas pendukung dan alat komunikasi, serta perlengkapan keselamatan lainnya," papar Dudy.

[Gambas:Youtube]

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkap butuh anggaran sebesar Rp30 triliun untuk membenahi 136 perlintasan sebidang yang ada di jalan nasional di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian PU, total perlintasan sebidang di seluruh Indonesia berjumlah 4.242 lokasi. Dari jumlah ini ada 184 lokasi yang berada di bawah kewenangan nasional, di mana yang tertangani baru 48 lokasi, sisanya 136 masih belum diperbaiki.

"Dari sisi kebutuhan konstruksi, estimasi biaya untuk penanganan 136 lokasi tersebut ini mencapai sekitar Rp30 triliun. Dengan perkiraan ini rata-rata biaya konstruksi ini sekitar Rp350 (juta)sampai Rp400 juta per meternya," ujar Diana dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Kamis (21/5).

Diana menyebutkan 136 lokasi perlintasan sebidang tersebar di tujuh provinsi. Rinciannya, di Sumatera Utara 27 lokasi, Sumatera Barat itu 7 lokasi, Sumatera Selatan 18 lokasi, Banten 8 lokasi, Jawa Barat 13 lokasi, Jawa Tengah 16 lokasi, dan Jawa Timur 47 lokasi.

"Dan data ini menunjukkan bahwa skala pekerjaan ini cukup besar," imbuhnya.

Menurut Diana, pembenahan perlintasan sebidang akan disesuaikan dengan karakter lokasi. Kementerian PU, diklaim sangat mampu melakukannya dengan pengalaman yang sudah ada.

Diana memaparkan beberapa contoh perlintasan sebidang yang sudah berhasil ditangani instansinya, anatara lain flyover kretek yang terletak di Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah sepanjang 788,5 meter pada 2017

Lalu, ada juga flyover Kelonengan, Jawa Tengah sepanjang 760 meter dan flyover Dermoleng sepanjang 617,5 meter yang sama-sama dibangun pada 2017. Kemudian ada juga, underpass Karangsawah sepanjang 850 meter pada 2018 lalu.

"Nah, contoh-contoh yang kami sampaikan tersebut, ini menunjukkan bahwa penanganan ini dapat disesuaikan dengan karakter lokasi dan kebutuhan konstruksinya," pungkas Diana.

[Gambas:Youtube]

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan dalam tiga tahun terakhir kecelakaan di perlintasan sebidang tercatat sebanyak 1.058 kejadian. Mayoritas karena tidak adanya pengawasan.

Menurut Dudy, meski jumlahnya cukup banyak tapi kalau dilihat secara rinci per tahun terjadi penurunan. Pada 2024 tercatat 337 kejadian, turun menjadi 291 kecelakaan pada 2025, dan per 1 Mei 2026 tercatat sebanyak 102 kejadian.

"Data kecelakaan pelintasan sebidang dari 3 tahun terakhir tercatat 1.058 kejadian kecelakaan di pelintasan sebidang, namun demikian apabila dibandingkan tahun sebelumnya pada 2025 dan 2026 terlihat adanya tren penurunan jumlah kecelakaan," kata Dudy dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Kamis (21/5).

Data yang menurun ini, kata Dudy menunjukkan perbaikan yang sudah dilakukan pemerintah. Kendati, dengan kejadian kecelakaan maut yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4), pemerintah akan makin meningkatkan pengawasan.

"Ini menunjukkan bahwa berbagai langkah peningkatan keselamatan mulai mendapatkan dan memberikan dampak positif, meskipun upaya perbaikan masih harus terus diperkuat," katanya.

Lebih lanjut, Dudy menyebutkan mayoritas kecelakaan atau 80 persennya terjadi karena perlintasan tidak dijaga. Porsinya 55 persen kecelakaan sepeda motor dan 45 persen kecelakaan mobil.

[Gambas:Youtube]

Oleh sebab itu, Dudy mengatakan seluruh perkerja di perkeretaapian perlu mematuhi grafik perjalanan kereta (gapeka) dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2016.

"Gapeka merupakan pedoman utama pengaturan perjalanan kereta api yang mengatur waktu, jarak, kecepatan, persilangan, hingga posisi perjalanan kereta secara terintegrasi, sehingga disiplin terhadap gapeka menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga headway dan keselamatan operasional kereta api," pungkasnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan ada 903 lokasi perlintasan sebidang yang tidak terdaftar di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu ini menjadi perhatian khusus pemerintah untuk membenahi.

Menurut Dudy, saat ini ada 3.674 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar dan sisanya tidak terdaftar. Dari yang terdaftar tersebut, bahkan ada 1.810 perlintasan sebidang yang tak dijaga.

"Ada 903 lokasi perlintasan yang tidak terdaftar dan terdapat 1.810 perlintasan sebidang yang tidak dijaga," ujar Menhub dalam Rapat Komisi V DPR RI, Kamis (21/5).

Pembenahan ini makin ditingkatkan imbas kecelakaan maut yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4), yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek bermula karena kurangnya pengawasan di perlintasan sebidang. Padahal, lokasi tersebut sangat rawan kecelakaan.

"Kondisi ini menjadi tantangan serius karena perlintasan yang tidak dijaga memiliki tingkat resiko kecelakaan yang jauh lebih tinggi," imbuhnya.

Dudy menyebutkan dari hasil evaluasi yang dilakukan, terdapat 172 lokasi perlintasan yang direkomendasikan untuk ditutup. Penyebabnya, karena lebar jalan kurang dari 2 meter.

[Gambas:Youtube]

Kemudian, 1.638 lokasi perlintasan sebidang yang direkomendasikan tetap dibuka, namun perlu dilakukan peningkatan keselamatan.

"Peningkatan tersebut meliputi penyediaan petugas penjaga, bangunan pos jaga, fasilitas pendukung dan alat komunikasi, serta perlengkapan keselamatan lainnya," jelasnya.

Kementerian Perhubungan pun sudah melakukan perhitungan untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang, hasilnya membutuhkan anggaran sebesar Rp842,48 miliar.

Secara rinci, kebutuhan anggaran tersebut diperlukan untuk menyediakan petugas penjaga lintasan dengan perkiraan biaya Rp603,9 miliar, pembangunan pos jaga lintasan sebesar Rp158,1 miliar serta fasilitas pendukung mekanikal dan elektrikal sebesar Rp60,9 miliar.

Untuk memenuhi pembiayaan ini, Dudy memastikan tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ada di pagu Kemnhub, tapi juga memanfaatkan kerja sama dengan pihak swasta. Misalnya, dukungan iklan di berbagai lokasi strategis.

"Adapun untuk skema pembelian selain APBN, kami juga menyiapkan alternatif skema pembelian melalui kerjasama pemanfaatan CSR serta dukungan iklan pada lokasi strategis," pungkasnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi membutuhkan anggaran sebesar Rp842,48 miliar untuk membenahi 1.600 perlintasan sebidang yang sangat rawan saat ini. Hal tersebut imbas kecelakaan maut yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4).

Menurut Dudy, kecelakaan yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek bermula karena kurangnya pengawasan di perlintasan sebidang. Oleh karena itu, keselamatan di perlintasan sebidang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Untuk peningkatan keselamatan pada 1.600 lokasi perlintasan sebidang dibutuhkan total investasi sebesar Rp842,48 miliar," ujar Menhub dalam Rapat Komisi V DPR RI, Kamis (21/5).

Menurutnya, anggaran tersebut akan disediakan oleh Kementerian Perhubungan sebesar Rp603,9 miliar atau 72 persen dari kebutuhan, dan Rp238,6 miliar atau 28 persen akan disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Secara rinci, kebutuhan anggaran tersebut diperlukan untuk menyediakan petugas penjaga lintasan dengan perkiraan biaya Rp603,9 miliar, pembangunan pos jaga lintasan sebesar Rp158,1 miliar serta fasilitas pendukung mekanikal dan elektrikal sebesar Rp60,9 miliar.

Untuk memenuhi pembiayaan ini, Dudy memastikan tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ada di pagu Kemnhub, tapi juga memanfaatkan kerja sama dengan pihak swasta. Misalnya, dukungan iklan di berbagai lokasi strategis.

[Gambas:Youtube]

"Adapun untuk skema pembelian selain APBN, kami juga menyiapkan alternatif skema pembelian melalui kerjasama pemanfaatan CSR serta dukungan iklan pada lokasi strategis," pungkasnya.

Berdasar keterangan resmi Kementerian Perhubungan, insiden kecelakaan maut itu bermula ketika rangkaian KRL relasi Bekasi-Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85.

Akibat kejadian tersebut, rangkaian KRL harus dievakuasi dan ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas dan berjalan di luar jadwal reguler.

Sebagai dampak peristiwa itu, petugas lalu memberhentikan satu rangkaian KRL lainnya dengan kode PLB 5568 yang mengarah ke Cikarang di peron Stasiun Bekasi Timur.

Namun, KA Argo Bromo Anggrek (KA 4) relasi Jakarta-Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya, sehingga terlibat insiden dengan KA PLB 5568 yang sedang berhenti.

Komisi V DPR RI ramai-ramai mengkritik Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang tidak bisa menghadiri rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/5).

Dalam rapat kerja tersebut, Dudy seharusnya hadir untuk membahas mengenai tabrakan kereta api maut di Stasiun Bekasi Timur yang terjadi Senin (27/5) lalu dan beberapa kecelakaan lalu lintas terbaru lainnya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengaku menerima dua alasan berbeda dari Kementerian Perhubungan terkait ketidakhadiran Dudy dalam rapat kerja ini.

Alasan pertama, Kementerian Perhubungan berisi meminta rapat ditunda karena belum menerima hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan masih berlangsung olah tempat kejadian perkara oleh kepolisian.

"Bapak Menteri Perhubungan belum dapat menghadiri raker dimaksud dikarenakan Kementerian Perhubungan belum menerima secara resmi hasil investigasi oleh KNKT dan pada saat bersamaan sedang dilakukan olah TKP oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia," ujar Lasarus membacakan surat dari Kementerian Perhubungan.

Namun, Lasarus mengatakan pihaknya juga menerima alasan kedua yang justru meminta agar rapat tetap digelar dan Dudy diwakili Wakil Menteri Perhubungan Suntana karena alasan kesehatan.

"Bapak Menteri Perhubungan tidak dapat menghadiri rapat dimaksud karena alasan kesehatan," kata Lasarus membacakan surat tersebut.

Ia menilai terdapat perbedaan alasan dalam dua surat tersebut.

"Saya menerima dua surat dengan dua hal berbeda. Surat pertama minta supaya rapat ditunda, surat kedua minta supaya pak menteri diwakili oleh pak wamen karena pak menteri dalam kondisi tidak sehat," ujarnya.

Lasarus mengatakan berdasarkan tata tertib DPR, rapat kerja seharusnya dihadiri langsung oleh menteri.

Ia kemudian melanjutkan rapat dengan agenda para anggota Komisi V memberikan pandangan mereka masing-masing.

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi pun mengkritik alasan Dudy tidak hadir dalam rapat tersebut.

"Saya terus terang kecewa ini Menteri Perhubungan," ujar Mori.

Menurut dia, alasan belum keluarnya hasil investigasi KNKT tidak masuk akal karena peristiwa kecelakaan sudah terjadi beberapa waktu lalu.

"Kalau alasan yang disampaikan adalah karena masih dalam proses penyelidikan buat saya nggak masuk akal," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Haryanto meminta rapat mengikuti tata tertib karena terdapat surat resmi permintaan penundaan dari menteri perhubungan.

"Menurut kami kita menurut norma saja karena normanya adalah harus menteri," ujar Haryanto.

Senada, Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro menilai ketidakhadiran Menhub menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap persoalan keselamatan transportasi.

"Alasan sakit itu menurut saya ketidaksatriaan bapak menteri terhadap tanggung jawabnya di dalam menyikapi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi lalu lintas atau yang baru-baru ini di rel kereta api," ujar Syafiuddin.

Ia meminta pembahasan tidak dilanjutkan tanpa kehadiran Menteri Perhubungan.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Rofik Hananto mendorong pemerintah untuk mengaudit kelaikan jalan nasional pascatabrakan maut antara bus penumpang Antar Lintas Sumatera (ALS) dan truk tangki di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan.

Dia mengatakan tragedi yang mengakibatkan sedikitnya 16 orang meninggal dunia tersebut diduga bermula saat bus membanting setir untuk menghindari lubang jalan sehingga terjadi tabrakan yang memicu kebakaran.

"Kami mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan segera turun tangan melakukan audit total. Jangan hanya puas dengan laporan angka kemantapan jalan di atas kertas, tetapi pastikan juga kelaikan fungsi jalannya di lapangan," kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Legislator bidang infrastruktur dan perhubungan itu mendorong penguatan komitmen anggaran agar penanganan infrastruktur jalan nasional tidak lagi bersifat reaktif, yakni menambal jalan rusak setelah memakan korban.

"DPR dan pemerintah harus berkolaborasi memastikan alokasi dana pemeliharaan jalan ini memadai dan berkelanjutan. Oleh karena itu, besaran dana preservasi ini wajib kita perkuat payung hukumnya melalui revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," ujarnya.

Selain evaluasi terhadap kelaikan jalur lintas provinsi, Rofik juga menekankan pentingnya audit sistem keselamatan armada angkutan umum dan memperketat kepatuhan uji kir perusahaan otobus.

Di samping itu, dia juga mendorong akuntabilitas hukum bagi penyelenggara jalan. Hukum, kata dia, harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi memenuhi rasa keadilan bagi para korban.

"Kami meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas potensi pelanggaran pidana, baik itu kelalaian dari sisi penyelenggara jalan sesuai maupun kelalaian dari sisi operator dan pengemudi," ucap Rofik.

Tabrakan maut antara bus ALS dan truk tangki terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karang Jaya, Kabupaten Muratara pada Rabu (6/5) siang.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya di Palembang, Kamis (7/5) menjelaskan peristiwa tersebut melibatkan bus ALS bernomor polisi BK-7778-DL dan mobil tangki R6 bernomor polisi BG-8196-QB.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kecelakaan diduga terjadi saat bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi berupaya menghindari lubang jalan. Namun, kendaraan kehilangan kendali, masuk ke jalur berlawanan dan menabrak truk tangki hingga menyebabkan kebakaran hebat.

Data sementara kepolisian mencatat total 20 korban dalam kejadian tersebut, terdiri atas 16 korban meninggal dunia, tiga korban luka berat, dan satu korban luka ringan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan potongan aplikator menjadi 8 persen merupakan langkah konkret untuk menyejahterakan pengendara ojek online (ojol).

Ridwan, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa mengapresiasi arahan Presiden tersebut. Penyesuaian skema potongan aplikator dinilai bermanfaat bagi pengemudi ojol karena porsi pendapatan akan lebih besar dan proporsional.

"Komisi V DPR RI mengapresiasi instruksi Presiden terkait rencana penurunan potongan aplikator. Kebijakan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi driver ojol dan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," kata dia.

Apabila kebijakan tersebut telah ditetapkan secara resmi, Ridwan menegaskan seluruh aplikator wajib menjalankannya secara konsisten. Kebijakan itu harus diikuti dengan komitmen pelaksanaan yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan pengemudi.

Menurut dia, keputusan pemerintah menata ulang skema potongan aplikator menunjukkan keberpihakan negara terhadap pekerja sektor informal digital yang selama ini menjadi tulang punggung layanan transportasi berbasis aplikasi.

Oleh karena itu, dia menilai, pelaksanaan aturan harus disertai pengawasan agar tidak menimbulkan ketimpangan baru antara aplikator dan mitra pengemudi.

"Kalau aturan ini sudah ditetapkan maka harus dijalankan oleh aplikator. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan kepentingan semua pihak, baik aplikator maupun pengemudi, sehingga implementasinya harus berjalan adil dan konsisten," ucap Ridwan.

Komisi V DPR RI, lanjut dia, mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor transportasi digital, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan mitra pengemudi.

Ridwan menyebut Komisi V DPR RI juga berencana memanggil mitra terkait, termasuk Kementerian Perhubungan untuk memastikan kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif dan berpihak pada pengemudi.

Di sisi lain, legislator yang membidangi urusan transportasi ini menilai, selain mendorong penyesuaian potongan aplikator, pemerintah juga perlu memperkuat skema perlindungan sosial bagi pekerja ekonomi gig, termasuk pengemudi ojol.

Pekerja sektor digital dinilai perlu mendapatkan jaminan perlindungan dasar, seperti asuransi kerja dan akses terhadap layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

"Komisi V mendukung pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja gig, termasuk akses asuransi dan jaminan kesehatan. Mereka bagian penting dari ekosistem ekonomi digital yang juga harus mendapat perlindungan negara," tuturnya.

Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan dan perlindungan pekerja diharapkan tidak berhenti pada sektor transportasi digital semata, tetapi juga diperluas ke sektor produktif lain seperti nelayan dan petani yang sama-sama membutuhkan keberpihakan negara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5).

Menurut Presiden, kebijakan ini diambil untuk membela hak para pengemudi ojol yang setiap hari bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa di jalanan. Skema pembagian hasil yang selama ini berlaku masih belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.

Presiden menyebut aplikator sebelumnya memotong 20 persen dari pendapatan pengemudi. Melalui aturan baru ini, pemerintah menetapkan standar baru yang jauh lebih rendah guna meningkatkan pendapatan bersih para pekerja transportasi daring.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady mendorong pemerintah mempercepat pembenahan transportasi publik sebagai langkah strategis menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi.

Hamka mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM per 1 April 2026, karena dinilai membantu menjaga daya beli masyarakat.

"Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM patut diapresiasi karena dapat membantu menjaga daya beli masyarakat," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Namun, ia mengatakan pengendalian konsumsi BBM tidak cukup hanya melalui kebijakan harga, melainkan harus diiringi perbaikan sistem transportasi publik secara menyeluruh.

"Kalau kita ingin menekan konsumsi BBM, maka transportasi publik harus dibenahi secara serius. Masyarakat perlu diberikan alternatif yang layak selain kendaraan pribadi," ujarnya.

Menurut dia, tingginya konsumsi BBM saat ini tidak lepas dari dominasi penggunaan kendaraan pribadi, yang dipicu keterbatasan layanan transportasi umum dari sisi kenyamanan, keamanan, dan ketepatan waktu.

Oleh karena itu, Hamka mendorong Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melakukan evaluasi dan perbaikan komprehensif, tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas layanan dan tata kelola.

"Kementerian Perhubungan harus memastikan bahwa transportasi publik tidak hanya tersedia, tetapi juga nyaman, aman, dan tepat waktu," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi antarmoda guna meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat.

"Integrasi antarmoda itu penting. Kalau sistemnya terhubung dengan baik, masyarakat akan lebih tertarik menggunakan transportasi publik," jelasnya.

Selain integrasi, peningkatan kualitas layanan dinilai menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap transportasi umum.

"Kalau transportasi publik sudah baik, masyarakat pasti akan beralih dengan sendirinya," tambahnya.

Hamka menambahkan upaya menekan konsumsi BBM juga harus diiringi perubahan pola mobilitas masyarakat, yang didukung sistem transportasi publik yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.

Ia juga menambahkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar pengelolaan transportasi publik dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dengan langkah tersebut, selain menekan konsumsi BBM, perbaikan transportasi publik juga diharapkan mampu mengurangi kemacetan serta dampak lingkungan, sekaligus mendorong sistem transportasi yang lebih efisien pada masa depan.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan mayoritas masyarakat menggunakan mobil pribadi untuk mudik pada periode Lebaran 2026 dengan proyeksi mencapai 76,24 juta orang.

Selain itu, moda sepeda motor mengekor dengan 24,08 juta orang, dan bus dengan jumlah 23,34 juta orang.

"Secara nasional, dari sisi pilihan moda, mobil pribadi masih menjadi sarana utama pemudik, dengan 76,24 juta orang, diikuti oleh sepeda motor (24,08 juta orang) dan bus (23,34 juta orang)," ujar Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (11/3).

Dari angka tersebut, pengguna mobil pribadi akan memanfaatkan jalan tol dengan jumlah 50,63 juta orang, sedangkan sepeda motor akan mengambil jalur alternatif arteri dengan jumlah 8,65 juta orang.

"Sebagian besar pengguna mobil memanfaatkan jalan tol, mencapai sebesar 50,63 juta orang. Adapun pengendara sepeda motor cenderung mengambil jalur alternatif di luar jalur utama, yaitu sebesar 8,65 juta orang, sehingga berpotensi meningkatkan kepadatan pada ruas arteri dan perhubung antarwilayah," imbuhnya.

Kemudian, Dudy memprediksi jumlah pemudik pada periode Idulfitri 2026 akan mencapai 143,91 juta orang.

"Berdasarkan hasil survei pergerakan masyarakat pada angkutan Lebaran tahun 2026 tercatat mencapai 50,6 persen penduduk Indonesia atau setara dengan 143,91 juta orang," terang Dudy.

Angka tersebut 1,75 persen lebih rendah dibandingkan survei prediksi mudik tahun sebelumnya, yakni sekitar 146 juta orang. Dalam realisasinya, jumlah pergerakan mudik pada tahun lalu mencapai 154 juta orang.

"Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat bahwa mobilitas masyarakat pada masa Lebaran cenderung melampaui angka yang diperkirakan dalam survei," tambahnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan pergerakan mudik masyarakat terbesar berasal dari Jawa Barat sebesar 30,97 juta orang, kemudian DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Sementara, pergerakan mudik terbesar menuju Jawa Tengah sebesar 38,71 juta orang, diikuti Jawa Timur dan Jawa Barat.

"Pada tingkat kabupaten-kota, asal perjalanan didominasi wilayah padat penduduk seperti Jakarta Timur, sebesar 2,56 juta orang, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan tujuan banyak terkonsentrasi di kabupaten-kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Pada lingkup Jabodetabek, daerah asal pergerakan masyarakat terbesar berada di Kabupaten Bogor, sebesar 5,35 juta orang, di susul Kabupaten Tangerang," terang Dudy.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memperkirakan puncak arus mudikLebaran 2026 terjadi pada 18 Maret 2026 sedangkan arus balik pada 25 Maret 2026.

Dudy menyampaikan Hari Raya Idulfitri 2026 berdekatan dengan Hari Raya Nyepi. Dengan begitu, ia mengungkapkan masyarakat dihimbau untuk berangkat lebih awal mulai H-8 Idulfitri atau 13 Maret 2026 dengan diterapkannya work from anywhere (WFA) pada 16-17 Maret.

Ia berharap kebijakan itu mampu melandaikan puncak arus mudik yang diprediksi pada H-3 Idulfitri atau 18 Maret 2026.

"Data menunjukkan bahwa penerapan work from anywhere pada masa mudik, di tanggal 16-17 Maret, diharapkan dapat melandaikan puncak keberangkatan yang diprediksi akan jatuh pada H-3, atau Rabu 18 Maret 2026," terang Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (11/3).

Selain itu, puncak arus balik diprediksi terjadi pada H+4 Idulfitri atau 25 Maret 2026.

"Selanjutnya, dengan pemberlakuan work from anywhere pada tanggal 25-26-27 Maret, diharapkan arus balik tidak menumpuk pada H+4, atau Rabu 25 Maret, pada saat cuti bersama telah selesai," terangnya.

Adapun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membuka posko angkutan lebaran selama 18 hari pada 13-30 Maret 2026.

"Pelaksanaan posko angkutan lebaran akan dimulai pada hari Jumat tanggal 13 Maret hingga 30 Maret 2026, dan berlangsung selama 18 hari," ujar Dudy.