Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa harga beras premium khususnya di kawasan timur Indonesia masih melampaui harga eceran tertinggi (HET) menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy berujar, selisih harga jual dengan HET beras premium di zona 3 sebesar Rp15.800 per kilogram itu mencapai kisaran 10%.

“Itu di sebelah timur saja, sih, di Papua, kemudian Maluku, Maluku Utara itu masih di atas 10%,” kata Sarwo saat ditemui usai Rapat Koordinasi Pengamanan Nataru di kantornya, Kamis (18/12/2025).

Menyikapi hal tersebut, dia menyatakan bahwa pemerintah berupaya melakukan intervensi berupa penggalakan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Perum Bulog untuk menekan harga jual.

Menurutnya, langkah itu berangsur menurunkan harga jual beras premium di kawasan tersebut, meskipun tak menyebutkan angka spesifik.

Sarwo lantas menjelaskan bahwa harga beras premium di daerah lainnya masih terkendali alias di bawah HET. Dia menyebut situasi ini akan bertahan sampai akhir tahun, termasuk untuk beragam komoditas lainnya.

“Sampai dengan akhir tahun masih aman, kemudian awal tahunnya juga masih aman,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mengatakan secara nasional terdapat delapan provinsi yang mengalami kenaikan indeks perubahan harga (IPH) beras semua kualitas pada pekan kedua Desember 2025.

Beberapa di antaranya adalah Papua Barat dengan harga beras mencapai Rp17.764 per kilogram dengan IPH 1,14%, serta Nusa Tenggara Barat sebesar Rp13.972 per kilogram dengan IPH 0,29%.

Selain itu, terdapat pula Papua Tengah yang mencatatkan harga beras mencapai Rp28.094 per kilogram dengan IPH 0,09%.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap penyebab harga beras di wilayah Papua yang melonjak tajam.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kenaikan harga beras terjadi lantaran tingginya biaya distribusi, terutama akibat kebutuhan pengiriman beras yang menggunakan pesawat.

Menurutnya, kondisi geografis Papua yang sulit dijangkau menyebabkan distribusi beras harus melalui jalur udara.

“Terutama tadi [beras] medium di Papua. Memang agak berat, Bu, karena harus naik pesawat, beras harus naik pesawat. Kami sudah ketemu Gubernurnya, Bupatinya. Itu harus Pak Mendagri, kami diskusi tadi, itu ternyata harus naik pesawat,” kata Amran dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025, Selasa (4/11/2025).

Berdasarkan data BPS, beras mengalami kenaikan harga tajam di kabupaten Intan Jaya dan kabupaten Puncak Jaya masing-masing sebesar 7,68% dan 4,77% sampai dengan pekan keempat Oktober 2025.

Meski demikian, Amran menyampaikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menerjunkan tim untuk menurunkan harga beras di wilayah Papua dengan berkolaborasi dengan Perum Bulog.

“Kami sudah minta Bapanas seluruh daerah yang harga tinggi dengan Dirjennya, Deputinya. Itu langsung turun. Posko di tempat itu,” imbuhnya.

Sebelumnya, BPS mencatat harga beras mengalami deflasi sebanyak tiga kali dalam lima tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir, beras mengalami deflasi pada Oktober 2021, 2024, dan 2025. Sementara itu, inflasi beras hanya terjadi pada Oktober 2022 dan 2023.

“Berdasarkan historis, dalam lima tahun terakhir, beras mengalami inflasi Oktober di tahun 2022 dan 2023, sedangkan pada Oktober 2021, 2024, dan 2025 mengalami deflasi,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis BPS, Senin (3/11/2025).

Secara terperinci, beras mengalami deflasi sebesar -0,10% mtm pada Oktober 2021, -0,08% mtm pada Oktober 2024, dan -0,27% mtm pada Oktober 2025. Di sisi lain, beras mengalami inflasi pada Oktober 2022 sebesar 1,13% mtm dan 1,72% mtm pada Oktober 2023.

Data BPS menunjukkan, beras menjadi salah satu komoditas peredam inflasi pada Oktober 2025, yakni sebesar -0,27% secara bulanan (month-to-month/mtm).

Adapun, Pudji menyebut deflasi beras secara bulanan pada Oktober 2025 ini lebih dalam jika dibandingkan dengan September 2025. Dia menambahkan, terdapat 23 provinsi yang mengalami deflasi beras, 3 provinsi stabil, dan 12 provinsi inflasi beras pada Oktober 2025.

Pada periode yang sama, deflasi beras terdalam mencapai -3,44% mtm di Sulawesi Tenggara, sedangkan inflasi beras tertinggi terjadi di Kalimantan Tengah sebesar 1,09% mtm.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan telah menerjunkan tim ke lapangan untuk menstabilkan harga beras di zona 3.

Amran menyatakan dirinya langsung mengirimkan tim ke lapangan dengan harga beras yang masih menjulang tinggi alias melampaui dari harga eceran tertinggi (HET).

“Ya, zona 3 betul [masih tinggi]. Kami sudah turunkan tim, berangkat. Hari ini berangkat ke titik [wilayah] yang harga tinggi. Kami berangkatkan tim, langsung turun,” kata Amran saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Jika menengok pada Panel Harga Bapanas, Selasa (21/10/2025) pukul 14.17 WIB, rata-rata harga beras medium dan premium di zona 3 masih melampaui harga eceran tertinggi (HET). Adapun, zona 3 terdiri dari Maluku dan Papua.

Data menunjukkan, rata-rata harga beras premium di zona 3 dibanderol di level Rp19.007 per kilogram. Harganya naik 20,3% dari HET zona 3 Rp15.800 per kilogram. Begitu pula dengan rata-rata harga beras medium yang mencapai Rp16.801 per kilogram atau 8,39% di atas HET zona 3 Rp15.500 per kilogram.

Meski demikian, Amran mengeklaim bahwa harga beras mulai berangsur turun dari 514 kabupaten/kota menjadi 59 kabupaten/kota. Bahkan, dia menyebut jumlah wilayah yang mengalami penurunan harga beras menjadi 20 kabupaten/kota.

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti anomali harga beras di tengah melimpahnya stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menuturkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan, khususnya beras, yang kian memberatkan konsumen.

“Konsumen mengeluhkan harga pangan yang semakin mahal, terutama beras,” kata Niti kepadaBisnis, Selasa (21/10/2025).

Di samping itu, YLKI juga mempertanyakan ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dan pernyataan resmi pemerintah mengenai ketersediaan stok yang melimpah.

“YLKI mempertanyakan mengapa harga beras tinggi padahal pemerintah mengeklaim stok beras melimpah,” tuturnya.

Padahal, Niti menekankan bahwa pengendalian harga pangan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, khususnya dalam masa pemerintahan Kabinet Merah Putih.

“Stabilitas harga pangan memang menjadi tanggung jawab pemerintah terutama pada Kepemimpinan Pak Prabowo—Gibran. Harga beras haruslah terjangkau bagi seluruh kelompok masyarakat karena itu adalah kebutuhan primer,” tuturnya.

YLKI juga menilai bahwa persoalan kelangkaan dan harga yang tinggi tidak semata karena pasokan, melainkan juga imbas lemahnya pengelolaan dari sisi produksi hingga distribusi.

“Terjadinya kenaikan dan kelangkaan beras menandakan bahwa tata kelola beras dari hulu hingga hilir masih belum optimal,” pungkasnya.