JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras mengalami kenaikan di seluruh jenis dan lini distribusi pada Juni 2026.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, kenaikan harga beras di tingkat penggilingan meningkat secara bulanan (month to month/mtm) maupun secara tahunan (year on year/yoy).

"Rata-rata harga beras di penggilingan pada kondisi Juni 2026 secara total naik 0,97 persen secara bulanannya dan naik sebesar 6,96 persen secara tahunanya," ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Jika dirinci berdasarkan kualitas, kenaikan paling tinggi terjadi pada beras premium. Harga beras premium di tingkat penggilingan naik 1,01 persen secara bulanan dan melonjak 11,66 persen dibandingkan Juni 2025 menjadi Rp 14.815 per kilogram.

Sementara itu, harga beras medium di tingkat penggilingan naik 0,92 persen secara bulanan dan meningkat 5,10 persen secara tahunan menjadi Rp 13.525 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi di tingkat grosir. BPS mencatat inflasi harga beras di tingkat grosir sebesar 0,82 persen secara bulanan dan 5,12 persen secara tahunan.

Adapun di tingkat eceran, inflasi harga beras tercatat lebih rendah, yakni sebesar 0,45 persen secara bulanan. Secara tahunan, harga beras di tingkat konsumen meningkat 3,98 persen.

"Harga beras yang kami sampaikan merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras kembali menguat pada Juni 2026 di seluruh rantai distribusi, mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran. Kenaikan tersebut memperpanjang tren penguatan harga sejak awal tahun

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras di tingkat penggilingan naik 0,97% secara bulanan (month-to-month/mtm) dan meningkat 6,96% dibandingkan Juni 2025 (year-on-year/yoy).

Kenaikan tertinggi terjadi pada beras premium. Di tingkat penggilingan, harga beras premium naik 1,01% secara bulanan dan melonjak 11,66% secara tahunan. Sementara itu, harga beras medium meningkat 0,92% secara bulanan dan 5,10% secara tahunan.

Tekanan harga juga berlanjut di tingkat grosir. BPS mencatat inflasi beras grosir mencapai 0,82% secara bulanan dan 5,12% secara tahunan.

Di tingkat konsumen, harga beras eceran masih mengalami kenaikan meski dengan laju yang lebih terbatas. Inflasi beras eceran tercatat sebesar 0,45% secara bulanan dan 3,98% secara tahunan.

BPS menjelaskan angka tersebut merupakan rata-rata harga beras nasional yang mencakup seluruh kualitas beras dan seluruh wilayah Indonesia.

Kenaikan harga pada Juni memperlihatkan tekanan di pasar beras belum mereda. Setelah menjadi salah satu penyumbang inflasi pada bulan sebelumnya, komoditas ini masih mencatatkan kenaikan di seluruh mata rantai distribusi.

Tren tersebut terjadi ketika pemerintah masih memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam jumlah besar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan stok belum sepenuhnya mampu meredam kenaikan harga di pasar sehingga efektivitas distribusi dan program stabilisasi menjadi faktor yang akan menentukan pergerakan harga beras pada bulan-bulan berikutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Bulog telah menyiapkan 200.000 ton beras yang siap diekspor ke Malaysia, Singapura hingga Uni Emirat Arab (UEA). Beras tersebut jenis premium dengan tingkat pecahan 5 persen.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan selain memastikan pemenuhan beras dalam negeri, Bulog juga mendorong ekspor ke sejumlah negara.

"Sekarang ada sekitar 200.000 ton sudah standby dengan kriteria beras premium pecahan 5 persen. Kalau sewaktu-waktu diminta cepat, kita bisa kirimkan," ujarnya di Gudang Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Ahmad Rizal menuturkan, perusahaan sedang dalam pembicaraan ekspor beras ke sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia sebanyak 500.000 ton, Singapura 10.000 ton, serta UEA 50.000 ton per bulan.

"Ditambah lagi ke depan adanya potensi dari negara-negara tetangga kita Timor Leste maupun PNG (Papua Nugini)," kata Rizal.

Terkait penjajakan dengan Malaysia, Ahmad Rizal bilang bakal melakukan pertemuan lebih lanjut dengan pemerintah negara tersebut untuk membahas penawaran harga.

"Mungkin dalam waktu dekat kami akan ke Malaysia untuk mendiskusikan harga yang cocok sesuai dengan penawaran," ucapnya.

Menurut Rizal, langkah mengekspor beras bertujuan memperluas bisnis perusahaan, seiring dengan tingginya stok cadangan beras yang ada di gudang Bulog.

Ia bilang, hingga 29 Juni 2026, realisasi penyerapan beras Bulog sudah mencapai lebih dari 3,2 juta ton atau sekitar 80 persen dari target 4 juta ton.

Dengan waktu enam bulan yang masih tersisa, Bulog memperkirakan total penyerapan pada akhir tahun bisa melampaui target, yakni mencapai 4,5 juta ton hingga 5 juta ton.

Rizal bilang, tingginya penyerapan tersebut perlu diimbangi dengan penyaluran atau pengeluaran stok, termasuk melalui peluang ekspor ke sejumlah negara.

"Jadi insyaallah, kami mohon doa restunya dari seluruh masyarakat se-Tanah Air, agar Bulog bisa juga menjual produk-produknya beras-beras Indonesia ke pasar-pasar internasional," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, pemerintah telah menawarkan kepada Singapura untuk memasok beras premium dari Indonesia sebanyak 10.000 ton.

Tawaran itu disampaikan Amran dalam pertemuan dengan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu Hai Yien di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (29/6/2026).

"Kami tadi sudah mengusulkan ekspor beras 10.000 ton minimal, 10.000 ton rice from Indonesia to Singapore," kata Amran di Kantor Kementan, Jakarta.

Ia mengatakan, kerja sama kedua negara saling menguntungkan dan dilakukan di tengah kondisi surplus beras

Amran bilang, stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Perum Bulog sudah lebih dari 5,1 juta ton.

Bulog yang hanya memiliki gedung dengan kapasitas 3 juta ton bahkan harus menyewa 2 juta ton gudang dari swasta.

"Kami akan insya Allah ekspor minimal 10.000 ton ke Singapura," kata Amran.

Bisnis.com, JAKARTA — Stok beras nasional yang diklaim aman hingga tahun depan belum mampu menahan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Di tengah cadangan beras pemerintah yang mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, harga beras medium dan premium justru terus merangkak naik selama lima bulan berturut-turut dan tetap berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kondisi tersebut menghadirkan paradoks baru dalam tata kelola pangan nasional. Pemerintah menegaskan pasokan beras dalam kondisi melimpah berkat tingginya produksi selama panen raya serta agresifnya penyerapan gabah dan beras oleh Perum Bulog. Namun, mekanisme pasar menunjukkan sinyal berbeda ketika harga di tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran terus bergerak naik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga rata-rata nasional beras medium pada pekan ketiga Juni 2026 mencapai Rp14.402 per kilogram atau naik 0,38% dibandingkan Mei 2026. Pada periode yang sama, harga beras premium mencapai Rp16.230 per kilogram atau naik 0,46%.

Kedua harga tersebut berada di atas HET beras zona I yang masing-masing dipatok Rp13.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp14.900 per kilogram untuk beras premium.

Pengamat pertanian Khudori menilai persoalan utama bukan terletak pada besarnya kenaikan harga, melainkan tren kenaikan yang berlangsung tanpa jeda sejak awal tahun.

"Yang benar adalah harga beras stabil tinggi dan terus naik," ujarnya.

Menurut dia, fenomena tersebut menjadi anomali karena terjadi pada saat produksi beras sedang melimpah selama panen raya Februari hingga Mei 2026. Dalam kondisi normal, peningkatan pasokan seharusnya mampu menekan harga atau setidaknya membuat inflasi pangan lebih terkendali.

Sebaliknya, beras justru terus menjadi penyumbang inflasi selama lima bulan berturut-turut. Meskipun bukan kontributor terbesar, keberadaan beras sebagai komoditas pokok membuat dampaknya terhadap daya beli masyarakat tetap signifikan, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.

Khudori menilai kenaikan harga beras tidak dapat dilepaskan dari lonjakan harga gabah di tingkat petani. Harga gabah saat ini semakin sulit ditemukan sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, rata-rata harga gabah nasional mencapai Rp6.951 per kilogram pada 7 Juni 2026 dan meningkat menjadi Rp6.993 per kilogram pada 20 Juni 2026. Di sejumlah sentra produksi seperti Lampung dan Jawa Timur, harga bahkan telah berada pada kisaran Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram.

Kenaikan harga gabah tersebut secara langsung meningkatkan biaya produksi beras. Persoalannya, HET beras yang berlaku saat ini disusun dengan asumsi harga gabah berada pada level HPP Rp6.500 per kilogram.

Akibatnya, sebagian produsen menghadapi tekanan margin ketika harus menjual beras sesuai ketentuan HET sementara harga bahan baku terus meningkat. Salah satu dampak yang mulai terlihat adalah semakin terbatasnya ketersediaan beras premium di jaringan ritel modern.

Peningkatan harga gabah juga dipicu oleh ketatnya persaingan memperoleh bahan baku. Produksi gabah memang mulai menurun setelah puncak panen raya Maret 2026 yang mencapai 8,71 juta ton gabah kering giling (GKG).

BPS memperkirakan produksi GKG pada Juni 2026 hanya sekitar 4,05 juta ton, turun sekitar 18% dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,94 juta ton. Meskipun produksi diproyeksikan kembali meningkat pada Juli, volumenya tetap jauh di bawah puncak panen raya.

Pada saat yang sama, Bulog masih aktif menyerap gabah dan beras untuk mengejar target serapan 4 juta ton. Hingga saat ini realisasi serapan telah mencapai sekitar 3,14 juta ton beras. Persaingan juga semakin ketat karena kapasitas penggilingan padi nasional jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi gabah yang tersedia.

Selain faktor gabah, Khudori menilai berkurangnya penetrasi beras SPHP turut membuat kemampuan pemerintah menahan kenaikan harga menjadi lebih terbatas.

Dari Maret hingga 20 Juni 2026, penjualan beras SPHP tercatat hanya 361.667 ton atau sekitar 3.229 ton per hari.

Volume tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sehingga dampaknya terhadap pembentukan harga pasar dinilai tidak terlalu besar.

Padahal, Bulog saat ini mengelola stok beras sekitar 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Menurut Khudori, kondisi tersebut semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat penyaluran cadangan beras pemerintah agar tidak terjadi ironi ketika stok melimpah tetapi harga tetap naik.

"Dengan stok beras di gudang BULOG sebesar 5,2 juta ton, stok tertinggi sepanjang sejarah, ada keperluan mendesak untuk mengeluarkan cadangan beras pemerintah," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Peneliti Indef Afaqa Hudaya. Menurut dia, faktor domestik saat ini memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap harga beras dibandingkan faktor global.

Afaqa menilai tingginya harga gabah, program penyerapan pemerintah, serta kenaikan biaya produksi dan distribusi menjadi faktor utama yang membentuk harga beras di pasar domestik.

"Faktor-faktor domestik seperti harga gabah, kebijakan penyerapan beras pemerintah, biaya produksi, dan distribusi tampaknya berperan besar dalam pembentukan harga beras di pasar domestik," katanya.

Dia mengakui produksi beras April–Juni 2026 diperkirakan turun sekitar 8,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, risiko terhadap ketersediaan beras nasional dinilai masih terkendali karena pemerintah memiliki cadangan beras yang besar sebagai bantalan pasokan.

Untuk semester II/2026, Afaqa memperkirakan harga beras masih akan bertahan pada level tinggi atau mengalami kenaikan moderat. Berakhirnya musim panen raya dan tingginya harga gabah menjadi faktor utama yang menjaga harga tetap tinggi.

Meski demikian, risiko lonjakan harga yang lebih besar masih dapat ditekan apabila pemerintah mampu mengoptimalkan distribusi cadangan beras pemerintah, program SPHP, dan operasi pasar secara efektif.

Di tengah tekanan harga tersebut, pemerintah tetap optimistis terhadap kondisi pasokan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino dengan memperkuat cadangan beras sejak dini.

Menurut Amran, stok Cadangan Beras Pemerintah saat ini berada pada kisaran 5,2 juta hingga 5,3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Posisi tersebut diyakini cukup untuk menjaga ketahanan pangan hingga akhir tahun bahkan memasuki 2027.

"Insya Allah aman, katakanlah sampai Desember. Bahkan beras kita sudah sampai Mei pun cukup," kata Amran.

Pemerintah juga memperkirakan stok akhir tahun beras nasional mencapai 16,24 juta ton. Dengan proyeksi tersebut, Indonesia diperkirakan masih memiliki cadangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sekitar lima bulan pada 2027 sebelum memasuki musim panen raya berikutnya.

Namun, perkembangan harga beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa ketersediaan stok yang melimpah belum otomatis diterjemahkan menjadi harga yang lebih murah bagi konsumen. Tantangan pemerintah kini bukan lagi sekadar memastikan beras tersedia, melainkan memastikan cadangan yang besar tersebut benar-benar mampu meredam tekanan harga di pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras terus menunjukkan tren kenaikan meski pemerintah saat ini menguasai cadangan beras dalam jumlah terbesar sepanjang sejarah. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan kuatnya tekanan dari pasar domestik, terutama akibat tingginya harga gabah dan belum optimalnya distribusi beras pemerintah ke pasar.

Pengamat pertanian Khudori mengatakan kenaikan harga beras sebenarnya telah berlangsung sejak awal tahun dan terjadi secara konsisten di berbagai level perdagangan, mulai dari penggilingan, grosir, hingga eceran.

Menurutnya, fenomena tersebut menarik karena berlangsung di tengah periode panen raya dan peningkatan stok beras nasional yang signifikan.

“Kalau ada narasi ke publik bahwa beras stabil itu tidak salah, tapi baru separuh benar. Yang benar adalah harga beras stabil tinggi dan terus naik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (24/6/2026).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga rata-rata nasional beras medium pada pekan ketiga Juni 2026 mencapai Rp14.402 per kilogram atau naik 0,38% dibandingkan Mei 2026. Sementara itu, harga beras premium mencapai Rp16.230 per kilogram atau meningkat 0,46% secara bulanan.

Harga tersebut telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) zona I yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp13.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp14.900 per kilogram untuk beras premium.

Khudori menilai faktor utama yang mendorong kenaikan harga beras berasal dari tingginya harga gabah di tingkat petani.

Berdasarkan data BPS, harga gabah nasional pada 20 Juni 2026 mencapai Rp6.993 per kilogram atau berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Bahkan di sejumlah sentra produksi seperti Lampung dan Jawa Timur, harga gabah dilaporkan telah mencapai Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram.

Menurutnya, kenaikan harga gabah secara langsung meningkatkan biaya produksi beras karena gabah merupakan komponen utama dalam proses penggilingan.

“Bahan baku beras adalah gabah. Ketika harga gabah makin mahal alias di atas HPP, beras hasil giling pun akan semakin mahal,” katanya.

Di sisi lain, produksi gabah mulai menurun setelah berakhirnya masa panen raya. BPS memperkirakan produksi gabah kering giling pada Juni 2026 mencapai 4,05 juta ton atau turun sekitar 18% dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,94 juta ton.

Meski produksi diproyeksikan meningkat kembali pada Juli, volumenya masih jauh di bawah capaian puncak panen raya Maret 2026 yang mencapai 8,71 juta ton.

Khudori menilai kondisi tersebut membuat persaingan memperoleh gabah semakin ketat. Tidak hanya antar-penggilingan, persaingan juga melibatkan Perum Bulog yang masih aktif melakukan penyerapan gabah dan beras untuk memenuhi target pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi pengadaan Bulog tercatat telah mencapai sekitar 3,14 juta ton beras dari target 4 juta ton.

Selain faktor harga gabah, Khudori menilai penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum cukup besar untuk memberikan dampak signifikan terhadap harga pasar.

Data Bulog menunjukkan realisasi penyaluran beras SPHP sejak Maret hingga 20 Juni 2026 baru mencapai 361.667 ton atau sekitar 3.229 ton per hari.

Menurutnya, volume tersebut relatif kecil dibandingkan kebutuhan pasar sehingga efek stabilisasinya terbatas.

“Karena volumenya kecil, dampaknya terhadap harga di pasar pun kecil. Istilah anak muda sekarang, tidak nendang,” ujarnya.

Padahal, stok beras yang saat ini dikelola Bulog telah mencapai sekitar 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

Khudori menilai pemerintah perlu mempercepat pelepasan cadangan beras pemerintah ke pasar untuk memperkuat stabilisasi harga sekaligus mengurangi risiko penurunan kualitas beras akibat penyimpanan yang terlalu lama.

“Dengan stok beras di gudang Bulog sebesar 5,2 juta ton, ada keperluan mendesak untuk mengeluarkan cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog,” katanya.

Menurut dia, langkah tersebut penting agar melimpahnya stok beras nasional dapat benar-benar dirasakan masyarakat melalui harga yang lebih terjangkau dan tidak sekadar tersimpan di gudang.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen beras, PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI) mengungkapkan lonjakan harga gabah dan biaya transportasi menjadi faktor yang menyebabkan perseroan mencatatkan kerugian pada 2025.

Direktur Buyung Poetra Sembada Budiman Susilo mengatakan bahwa kerugian terutama dipicu oleh kenaikan harga bahan baku untuk produk beras premium yang berada di atas asumsi normal perseroan.

“Sebetulnya yang biasanya menyebabkan kerugian itu adalah beras premium itu dibuat dengan harga tertentu. Itu dengan kondisi riil pada waktu yang normal. Kalau umpamanya harga gabahnya berkisar antara Rp6.500—Rp7.000 per kilogram, tapi kebanyakan di 2025 itu, harga gabahnya itu berada di atas kondisi riilnya,” ujar Budiman.

Selain harga bahan baku, Budiman mengungkapkan bahwa kenaikan biaya pendukung, terutama transportasi, juga memberikan kontribusi besar terhadap kerugian perseroan. Dia menjelaskan HOKI memperoleh bahan baku dari berbagai daerah sehingga tidak dapat bergantung hanya pada satu sumber pasokan.

“Ditambah lagi tentu kontribusi dari biaya pendukung yang lain, itu juga ada transportasi. Karena kan yang namanya bahan baku itu tentunya kita dapatkan dari berbagai sumber, tidak bisa hanya dari satu sumber saja,” katanya.

Menurut dia, selama ini perseroan mendapatkan pasokan bahan baku dari lima provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatra Selatan. “Untuk itu kami kan juga ada transportasi yang naik. Kalau dilihat di 2025 itu transportation cost dan segala macam naiknya juga cukup banyak. Itu juga kontribusi terbesarnya,” ujarnya.

Memasuki 2026, Budiman memperkirakan kenaikan biaya pendukung masih akan berlanjut, terutama yang dipengaruhi pergerakan nilai tukar dan kondisi geopolitik.

Budiman menyoroti risiko kenaikan harga packaging yang diprediksi mampu mengalami kenaikan 70—80% dari harga normal. Belum lagi, tekanan datang dari harga BBM yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik di Iran.

“Ya, tentu kalau di 2026 kenaikkan harga bahan pendukung itu pasti akan naik kalau kursnya naik. Itu tentunya, apalagi karena faktor geopolitik. Itu berpengaruh kepada harga packaging yang naik. Bisa bahkan 70—80% daripada yang seharusnya. Harga BBM pasti akan mempengaruhi daripada transportasi. Itu yang paling bisa kita bicarakan. Kalau suku bunga kita belum terlalu [terdampak],” katanya.

Adapun, sepanjang 2025 HOKI membukukan pendapatan total senilai Rp1,21 triliun, turun dari Rp1,29 triliun pada periode Januari—Desember 2024.

Sejalan dengan turunnya penjualan, beban pokok penjualan perseroan sebetulnya turut mengalami penurunan, dengan mencapai Rp1,12 triliun pada 2025, dari Rp1,19 triliun pada 2024.

Hanya saja, setelah dikurangi berbagai beban dan pajak, HOKI justru membukukan rugi tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau rugi bersih yang membengkak menjadi Rp34,24 miliar, dari kerugian Rp3 miliar pada periode yang sama 2024.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras premium di ritel modern masih bertahan di level tinggi di tengah terbatasnya pasokan sejumlah merek populer.

Berdasarkan hasil penelusuran Bisnis pada Kamis (18/6/2026) menunjukkan stok beras premium kemasan 5 kilogram dengan harga sekitar Rp74.500, seperti Sania, mulai sulit ditemukan di sejumlah gerai minimarket hingga supermarket.

Di salah satu gerai Indomaret di kawasan Parung Panjang, stok beras premium didominasi produk dengan harga di atas Rp90.000 per 5 kilogram. Beras Pandanwangi dijual Rp100.000, Putri Koki Rp96.000, sedangkan Sintanur dibanderol Rp101.500 per kemasan 5 kilogram.

Karyawan Indomaret, Toni (29), mengatakan merek-merek seperti Sania maupun Raja sedang tidak tersedia. Menurutnya, harga beras premium yang masih tersedia relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan bulan sebelumnya.

“Sania nggak ada, Raja juga kosong. Adanya tinggal Pandanwangi, Putri Koki, Sintanur paling. Yang Sintanur Rp101.500, Pandanwangi Rp100.000, dan Putri Koki Rp96.000, 5 kg semua,” katanya kepada Bisnis.

Saat ditanya mengenai perubahan harga, dia memastikan banderol produk yang tersedia masih sama seperti bulan lalu.

Meski demikian, Toni mengakui stok beras premium dengan harga Rp74.500 per 5 kg sudah cukup lama kosong. Menurutnya, produk tersebut hanya datang dalam jumlah terbatas sehingga cepat habis.

Dia juga menyebut stok Sania ukuran tersebut telah kosong sejak sekitar dua pekan lalu. “Udah lama, dari minggu kemarin, 2 minggu yang lalu,” imbuhnya.

Kondisi serupa juga ditemukan di gerai Indomaret lainnya. Karyawan bernama Ayu (30) mengatakan beras premium dengan harga sekitar Rp74.500 per 5 kilogram telah habis, sementara yang tersedia hanya produk dengan harga lebih tinggi.

“Nggak ada. Harga yang ada Rp101.000 sama Rp94.000 [per 5 kg]. Yang Rp74.500-nya habis,” ujarnya.

Menurutnya, produk yang biasanya dijual di kisaran harga tersebut adalah Sania dan Ramos. Adapun stok yang tersedia saat ini dijual Rp95.900 dan Pandanwangi Rp100.000 per 5 kilogram.

Sementara itu, di salah satu gerai Alfamart, stok beras premium juga sempat kosong karena pasokan yang datang terbatas. Robi (31), karyawan gerai tersebut, mengatakan beras premium seperti Sania biasanya langsung habis setelah dikirim.

“Sania ada kalau barang datang. Kemarin ada langsung habis, langsung habis yang Sania. Soalnya datangnya dikit,” ucapnya.

Dia menjelaskan beras premium dengan harga sekitar Rp74.500 per 5 kilogram umumnya tersedia jika pasokan datang. Sementara itu, beras premium dengan harga di atas Rp90.000 juga ada, tetapi jumlahnya terbatas.

Untuk beras jenis Pandanwangi, Robi mengungkapkan telah terjadi kenaikan harga.

“Kalau yang Pandanwangi itu naik dari harga Rp95.000 terus jadi Rp115.000 [per 5 kg],” katanya.

Meski demikian, hasil penelusuran Bisnis di gerai Alfamart lainnya menunjukkan kondisi yang berbeda. Beras premium merek Sania masih tersedia dengan harga Rp74.500 per kemasan 5 kilogram.

Sementara itu, temuan di supermarket modern menunjukkan harga beras premium berada pada level yang lebih tinggi. Di AEON BSD, misalnya, beras Idola dijual seharga Rp97.500 per 5 kg, sedangkan Padi Walet Super Pandan Wangi dibanderol Rp124.900 per 5 kilogram. Adapun beras Topi Koki ukuran 5 kilogram dipasarkan pada kisaran Rp126.800 hingga Rp147.500.

AEON juga menerapkan pembatasan pembelian beras. Pada rak penjualan terpampang pemberitahuan bahwa “untuk pembelian seluruh jenis beras maksimal 1 pcs/customer.”

Selain itu, terdapat pula pengumuman kepada pelanggan yang menyatakan, "mohon maaf sementara untuk beras premium tidak tersedia dalam waktu yang tidak bisa ditentukan.”

Beras Naik

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tekanan harga beras masih berlanjut. Pada Mei 2026, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp13.765 per kilogram atau naik 0,58% dibandingkan April 2026 dan meningkat 8,10% secara tahunan.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan kenaikan terjadi pada seluruh kategori beras.

"Menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 0,56% secara month-to-month dan naik 12,81% secara year-on-year. Sementara untuk beras medium naik 0,79% secara month-to-month atau naik 6,57% secara year-on-year,” ujar Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (2/6/2026).

BPS mencatat inflasi beras di tingkat grosir mencapai 0,68% mtm dari Rp14.476 per kilogram pada April 2026 menjadi Rp14.574 per kilogram pada Mei 2026. Selain itu, harganya juga naik 6,11% secara tahunan.

Bukan hanya itu, rata-rata harga beras di tingkat eceran pada Mei 2026 mencapai Rp15.358 per kilogram, meningkat 0,38% dibandingkan bulan sebelumnya di level Rp15.300 per kilogram dan naik 4,55% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

BPS juga mencatat beras memberikan andil inflasi sebesar 0,02% pada Mei 2026, menjadikannya salah satu komoditas pangan yang mendorong kenaikan harga bersama cabai merah, minyak goreng, bawang merah, dan tomat.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras yang terus merangkak naik dalam lima bulan terakhir mendorong pemerintah mencari instrumen baru untuk meredam gejolak pasar. Salah satu opsi yang kini mengemuka adalah pembentukan program Beraskita Premium, skema yang diusulkan Perum Bulog untuk menstabilkan harga beras premium yang belakangan menjadi sumber tekanan utama.

Usulan tersebut muncul ketika harga beras premium terus bergerak naik, sementara harga beras medium relatif lebih terkendali berkat intervensi pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan program Beraskita Premium masih dalam tahap pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, program ini dirancang sebagai pelengkap SPHP yang selama ini hanya menyasar segmen beras medium.

“Kami mengusulkan untuk membuat Beraskita Premium. Jadi kan beras premium kan lagi agak naik, supaya menstabilisasi beras premium, Beraskita Premium harus ada,” kata Rizal saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas perkembangan harga komoditas pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Rizal menilai kondisi pasokan dan harga beras medium saat ini masih relatif aman. Sebaliknya, kenaikan harga justru lebih banyak terjadi pada beras premium sehingga diperlukan instrumen khusus untuk mengendalikan pergerakannya.

“Beras kita mediumnya kan aman dan stabil, tinggal beras premium yang agak meningkat. Tadi saya memberikan saran di rapat dibuatkan program Beraskita Premium, seperti beras SPHP. SPHP yang sekarang kan beras medium tuh, nah nanti harapannya nanti Beraskita Premium,” ujarnya.

Dalam usulan awal, Bulog mengajukan harga Beraskita Premium sebesar Rp14.900 per kilogram atau setara dengan harga beras SPHP. Namun, skema tersebut masih menunggu persetujuan pemerintah.

"Saya baru mengajukan saran, belum di-approve. Harapannya bisa di-approve sehingga untuk menstabilkan harga-harga semua,” imbuhnya.

Bulog berharap program tersebut dapat segera direalisasikan agar gejolak harga beras premium tidak semakin meluas.

"As soon as possible, biar masyarakat biar tenang, jangan sampai ribut seperti ini,” lanjutnya.

Harga Beras Belum Mereda

Usulan Bulog muncul di tengah tren kenaikan harga beras yang masih berlangsung.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Mei 2026 mencapai Rp13.765 per kilogram. Angka tersebut naik 0,58% dibandingkan April 2026 dan meningkat 8,10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan kenaikan terjadi pada seluruh kelompok kualitas beras.

"Menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 0,56% secara month-to-month dan naik 12,81% secara year-on-year. Sementara untuk beras medium naik 0,79% secara month-to-month atau naik 6,57% secara year-on-year,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (2/6/2026).

Tekanan harga juga terlihat di tingkat grosir dan eceran. BPS mencatat harga beras grosir naik dari Rp14.476 per kilogram pada April menjadi Rp14.574 per kilogram pada Mei 2026. Secara tahunan, kenaikannya mencapai 6,11%.

Sementara itu, harga beras eceran mencapai rata-rata Rp15.358 per kilogram pada Mei 2026, naik 0,38% dibandingkan bulan sebelumnya dan meningkat 4,55% secara tahunan.

Kenaikan harga tersebut membuat beras menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi pada Mei 2026, bersama cabai merah, minyak goreng, bawang merah, dan tomat.

Di luar usulan intervensi harga, kalangan petani menilai persoalan utama tidak semata-mata terletak pada ketersediaan beras, melainkan pada distribusinya.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai fenomena kenaikan harga beras saat ini terbilang janggal karena terjadi ketika pemerintah menyatakan stok beras nasional dalam posisi surplus.

"Menurut kami, sekarang ini memang terjadi sebuah fenomena yang aneh ya, di tengah pemerintah menyampaikan bahwasannya terhadap surplus beras, tapi harga beras mahal, naik dan kenaikannya ini sangat signifikan ya, katakanlah di tahun ini. Jadi, ya pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan untuk itu," kata Henry saat dihubungi Bisnis, Rabu (17/6/2026).

SPI tidak mempersoalkan jika Bulog menjalankan program Beraskita Premium sebagai pelengkap SPHP. Namun, menurut Henry, pemerintah tetap perlu mengidentifikasi penyebab utama kenaikan harga yang terjadi.

Dia menilai akar masalah berada pada belum optimalnya penguasaan rantai distribusi beras oleh Bulog. Karena itu, Bulog didorong memperluas jaringan penyaluran melalui koperasi.

“Menurut kami, Bulog harus membuka lagi penyaluran beras-beras ini melalui koperasi-koperasi petani, koperasi-koperasi konsumen, selain dari koperasi misalnya Desa Merah Putih yang ada sekarang,” ucapnya.

Menurut Henry, apabila stok beras nasional memang surplus, maka lonjakan harga yang terjadi saat ini kemungkinan besar berkaitan dengan persoalan distribusi dan penguasaan pasar.

Dia juga menyoroti pasokan beras premium yang masih banyak dikuasai perusahaan swasta, meskipun Bulog telah menyerap gabah dalam jumlah besar. Karena itu, Bulog dinilai perlu memperluas intervensi pasar tidak hanya pada beras medium, tetapi juga beras premium.

Selain memperkuat distribusi, SPI mengusulkan perubahan pola pengadaan gabah. Menurut Henry, Bulog tidak seharusnya membeli seluruh gabah dengan satu standar kualitas apabila nantinya beras yang dijual dibedakan menjadi kategori medium dan premium.

Di sisi lain, dia menilai usulan harga Beraskita Premium sebesar Rp14.900 per kilogram perlu dikaji lebih lanjut. Menurutnya, harga beras premium seharusnya mencerminkan kualitas gabah yang digunakan sekaligus memberikan insentif yang lebih baik bagi petani.

Meski demikian, Henry mengingatkan bahwa keberhasilan program apa pun pada akhirnya tetap bergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan distribusi.

Tanpa pembenahan rantai pasok, program baru seperti Beraskita Premium dinilai belum tentu mampu menahan laju kenaikan harga beras yang saat ini masih terjadi di pasar.

Distribusi dan Biaya Produksi Jadi Sorotan

Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai usulan program Beraskita Premium lebih tepat diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga beras di pasar dibandingkan sebagai bentuk perlindungan langsung bagi kelompok masyarakat rentan.

Pengamat Pertanian Core Indonesia Eliza Mardian menilai program tersebut menyasar segmen konsumen yang relatif memiliki kemampuan menyerap kenaikan harga sehingga efektivitasnya lebih besar dalam meredam gejolak harga secara umum.

“Mungkin lebih efisien kalau pemerintah lebih fokus memperkuat SPHP untuk beras medium plus program targeted seperti voucher atau cash transfer buat kelas menengah bawah, sementara di segmen premium biarkan mekanisme pasar bekerja lebih banyak dengan intervensi yang lebih proporsional,” kata Eliza kepada Bisnis.

Di sisi lain, Core memandang lonjakan harga beras premium lebih banyak dipicu oleh kenaikan biaya produksi dan distribusi dibandingkan persoalan permintaan.

Eliza menjelaskan kenaikan harga beras premium di tingkat penggilingan menjadi yang tertinggi dibandingkan beras medium. Menurutnya, kenaikan tersebut dipicu oleh terbatasnya pasokan gabah karena musim panen raya gadu belum dimulai. Kondisi itu membuat harga gabah tetap tinggi sehingga biaya produksi beras premium ikut meningkat.

“Penyebab naiknya harga premium ini karena dari sisi supply gabah itu kita belum masuk ke panen raya gadu [panen raya kedua], jadinya supply-nya terbatas dan harganya relatif tinggi di atas Rp6.500. Penggilingan besar membeli gabah sudah dengan harga mahal sehingga berpengaruh terhadap biaya produksi beras premium,” terangnya.

Di samping itu, kenaikan harga beras premium juga dipengaruhi oleh meningkatnya biaya distribusi akibat kenaikan harga energi, bahan kemasan plastik, serta biaya logistik yang terdampak kondisi geopolitik global. “Jadi ini penyebab utama kenaikan harga beras premium ini lebih ke faktor cost-push dan struktural, biaya logistik kita yang belum efisien dan biaya produksi beras yang belum efisien,” imbuhnya.

Eliza menambahkan beras juga masih menjadi salah satu penyumbang utama inflasi pangan. Meski porsi beras premium dalam konsumsi nasional lebih kecil dibandingkan beras medium, kenaikan harganya tetap dirasakan kelompok masyarakat kelas menengah.

“Buat kelas menengah kenaikan ini tetap terasa karena banyak dari mereka masih mengonsumsi beras premium karena ingin mendapatkan kualitas yang baik. Tapi untuk menengah atas kenaikan ini enggak begitu terdampak karena daya beli mereka tinggi,” ujarnya.

Tak hanya itu, kenaikan harga beras premium juga menimbulkan efek psikologis terhadap masyarakat karena dapat meningkatkan ekspektasi inflasi dan memengaruhi perilaku konsumsi secara lebih luas.

Meski secara statistik kontribusinya terhadap inflasi relatif kecil, secara riil kenaikan harga tersebut tetap dirasakan oleh kelompok masyarakat yang mengonsumsi beras premium dan berpotensi mengurangi ruang belanja untuk kebutuhan lainnya.

Sementara itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai usulan Beraskita Premium pada dasarnya merupakan upaya Bulog mencari saluran penyaluran baru bagi stok beras pemerintah yang saat ini tersimpan dalam jumlah besar. Menurutnya, Bulog membutuhkan outlet distribusi yang cepat dan berkapasitas besar agar kualitas beras yang dikelola tidak menurun atau bahkan rusak.

“Ini bagian dari bentuk kebingungan Bulog bagaimana memastikan tidak ada beras yang dikelola itu turun mutu bahkan rusak. Makanya perlu outlet baru, segera, dan berjumlah besar. Usulan ini, hemat saya, sebatas dengan usulan agar ASN, TNI, dan Polri bisa mendapatkan pembagian beras dari Bulog,” ujar Khudori.

Lebih lanjut, ujar dia, selama ini kebijakan pemerintah masih lebih berfokus pada sisi hulu, yakni menyerap gabah dan beras dalam jumlah besar untuk memenuhi target. Sementara itu, strategi penyaluran cadangan beras yang telah diserap belum memiliki arah yang jelas, baik terkait waktu, volume, maupun sasaran distribusi.

Khudori menyebut hingga kini Bulog hanya mengandalkan dua saluran utama, yakni operasi pasar melalui program SPHP serta bantuan pangan beras, yang realisasinya bergantung pada kondisi pasar dan ketersediaan anggaran.

Meski demikian, Khudori menilai konsep Beraskita Premium bukanlah hal baru. Menurutnya, sejak lama pemerintah telah didorong agar cadangan beras pemerintah (CBP) terdiri atas beras multikualitas, termasuk premium.

“Sejak puluhan tahun lalu sudah disarankan agar CBP itu diisi beras multi kualitas, medium dan premium. Disarankan premium lebih banyak,” ucapnya.

Dia memandang hal itu sejalan dengan pergeseran preferensi konsumen yang kini semakin mengutamakan beras premium. Selain memiliki kualitas lebih baik, beras premium juga memiliki daya simpan lebih lama dan lebih mudah diterima pasar sehingga lebih efektif sebagai instrumen intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga.

Di sisi lain, Khudori menyoroti tren kenaikan harga beras yang terus terjadi di seluruh rantai pasok, mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran. Menurutnya, kenaikan harga tersebut telah berlangsung selama lima bulan berturut-turut sejak awal 2026, bahkan ketika Indonesia memasuki periode panen raya pada Februari–Mei yang biasanya diikuti penurunan harga.

Meski kenaikan harga setiap bulan relatif kecil, akumulasinya menjadi cukup signifikan. Khudori juga mengingatkan selama lima bulan terakhir beras tidak pernah absen menjadi salah satu penyumbang inflasi, sehingga kenaikan harga komoditas pangan pokok tersebut perlu mendapat perhatian serius.

Menurut dia, di tengah pelemahan daya beli dan pendapatan yang stagnan, lonjakan harga beras paling membebani kelompok miskin, rentan miskin, serta masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.

“Beras adalah komoditas tunggal yang paling banyak menyedot belanja rumah tangga,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mengusulkan program Beraskita Premium untuk meredam kenaikan harga beras premium yang belakangan terjadi di sejumlah daerah.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas instansi dan diharapkan dapat menjadi instrumen stabilisasi harga beras di tingkat konsumen.

“Kami hanya mengusulkan malah untuk membuat Beraskita Premium. Jadi kan beras premium kan lagi agak naik, supaya menstabilisasi beras premium, Beraskita Premium harus ada,” kata Rizal saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas perkembangan harga komoditas pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Namun, Rizal mengatakan, usulan program Beraskita Premium saat ini masih dalam tahap pembahasan dan diharapkan dapat segera direalisasikan untuk menurunkan harga beras premium di pasaran.

Di sisi lain, Rizal menilai kondisi beras medium saat ini relatif aman dan stabil. Namun, tekanan harga lebih banyak terjadi pada segmen beras premium. Untuk itu, Rizal mengusulkan agar dibuat program Beraskita Premium yang menyerupai skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang selama ini difokuskan pada beras medium.

“Beras kita mediumnya kan aman dan stabil, tinggal beras premium yang agak meningkat. Tadi saya memberikan saran di rapat dibuatkan program Beraskita Premium, seperti beras SPHP. SPHP yang sekarang kan beras medium tuh, nah nanti harapannya nanti Beraskita Premium,” ujarnya.

Adapun, harga yang diusulkan untuk Beraskita Premium berada di level Rp14.900 per kilogram, sama seperti harga beras SPHP saat ini. Namun demikian, Rizal menegaskan usulan tersebut belum final dan masih menunggu persetujuan pemerintah.

“Saya baru mengajukan saran, belum di-approve. Harapannya bisa di-approvesehingga untuk menstabilkan harga-harga semua,” katanya.

Bulog juga berharap program tersebut dapat segera direalisasikan agar stabilitas harga beras premium dapat terjaga dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

“As soon as possible, biar masyarakat biar tenang, jangan sampai ribut seperti ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras pada Mei 2026 masih mengalami kenaikan, baik di tingkat penggilingan, grosir, maupun eceran.

Data menunjukkan, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp13.765 per kilogram pada Mei 2026 atau naik 0,58% dibandingkan bulan sebelumnya di level Rp13.685 per kilogram. Secara tahunan, harga beras di tingkat penggilingan juga meningkat 8,10%.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan, kenaikan harga di tingkat penggilingan terjadi pada seluruh kategori kualitas, baik premium maupun medium. Kenaikannya terjadi secara bulanan dan tahunan.

“Menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 0,56% secara month-to-month dan naik 12,81% secara year-on-year. Sementara untuk beras medium naik 0,79% secara month-to-month atau naik 6,57% secara year-on-year,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (2/6/2026).

Tekanan harga beras juga terjadi di tingkat grosir dan eceran. BPS mencatat inflasi beras di tingkat grosir mencapai 0,68% mtm dari Rp14.476 per kilogram pada April 2026 menjadi Rp14.574 per kilogram pada Mei 2026. Selain itu, harganya juga naik 6,11% secara tahunan.

Sementara itu, rata-rata harga beras di tingkat eceran pada Mei 2026 mencapai Rp15.358 per kilogram, meningkat 0,38% dibandingkan bulan sebelumnya di level Rp15.300 per kilogram dan naik 4,55% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengakuan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Dodot Tri Widodo, bahwa menjual beras di retail modern merugi tidaklah mengejutkan.

Kerugian produsen beras sudah berlangsung berbulan-bulan. Mereka tak ada yang ‘berani’ ngomong ke publik. Di tengah produksi yang naik dan stok di gudang Bulog tertinggi sepanjang sejarah, pengakuan merugi dinilai anomali.

Dodot ‘berani’ bersuara karena ada di forum publik: rapat kerja DPRD Jakarta. FS pun menyetop penjualan beras di retail modern. Di luar itu, kerugian produsen beras terungkap dari laporan keuangan PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI) tahun 2025.

Korporasi beras yang tercatat di bursa itu rugi bersih Rp34,24 miliar, naik lebih 11 kali dari kerugian 2024 (Rp3 miliar). Ini berarti HOKI merugi tiga tahun berturut-turut.

Atau buka juga laporan keuangan PT Wahana Inti Makmur Tbk. Korporasi beras dengan kode emiten NASI itu rugi bersih Rp3,69 miliar tahun 2025.

HOKI dan NASI adalah dua korporasi produsen beras yang listing di bursa. Pertanyaannya, mengapa korporasi besar beras terus merugi? Akar masalahnya adalah rentang harga (price band) atau margin antara harga pembelian pemerintah (HPP) gabah untuk melindungi produsen/petani dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk memproteksi daya beli konsumen amat sempit.

Margin yang cukup, diperlukan untuk menutup biaya penyimpanan, penguasaan, dan perawatan stok antar musim yang akan diperdagangkan antarwilayah. Sejak tahun lalu HPP gabah kering panen (GKP) di petani untuk semua kualitas ditetapkan Rp6.500/kg. Di sisi lain, penggilingan dan produsen dibatasi oleh HET ketika menjual beras ke konsumen.

HET tak boleh dilampaui. Rentang harga yang wajar kian diabaikan dalam kebijakan perberasan. Kebijakan yang dibuat pemerintah sarat pertimbangan politik daripada rasional ekonomi (Sawit, 2025). Idealnya kebijakan perberasan yang diracik pemerintah via regulasi dan intervensi memastikan pasar beras berfungsi dengan baik,
para pelaku usaha dapat bekerja optimal dalam iklim yang adil dan berkelanjutan.

Masalahnya, akhir-akhir ini pemerintah justru tidak percaya pasar dan mekanisme pasar. Buktinya, operasi pasar tidak menggunakan kekuatan integrasi pasar. Mekanisme pasar pun diintervensi lewat aparat penegak hukum.

Ketidakseimbangan insentif yang diterima di antara pelaku perberasan bisa dilihat dari tertinggalnya kenaikan HET beras premium dari HET beras medium, HPP gabah dan beras. Sepanjang keberadaan Badan Pangan Nasional (Bapanas), HPP GKP dan beras di Bulog, dan HET beras medium naik antara 39,5%—47,3% pada 2022—2025.

Sebaliknya, HET beras premium hanya naik 15,6%. Selain itu, persentase perbedaan antara HET beras medium dan premium kian kecil: dari 35% pada 2022 tinggal 10,3% pada 2025. Ini menandakan terjadi ketidakseimbangan insentif di antara pelaku tata niaga padi/beras, yang membuat penggilingan dan pedagang beras, terutama beras premium, tertekan.

Ruang untuk untung kian sempit dan jaminan usaha berkelanjutan terancam. Sementara petani dipastikan untung. Bahan baku beras adalah gabah, yang harganya fluktuatif. Meskipun pemerintah menetapkan HPP gabah, harga gabah sesuai HPP hanya terjadi dalam jangka waktu yang pendek.

Selebihnya, harga gabah selalu di atas HPP. Saat ini harga GKP di sejumlah wilayah di atas Rp7.600/kg, bahkan di sebagian Jawa Timur di atas Rp8.200/kg. Ketika harga
GKP di atas HPP, HET beras akan terlampaui. Karena HET beras ditetapkan berdasarkan HPP gabah. Risiko usaha menjadi kian tinggi ketika HET ditetapkan tak realistis dan dipaksakan guna menekan margin pemasaran agar rendah.

Tidak sedikit pelaku usaha yang terpaksa keluar dari bisnis beras. Penetapan HET yang tidak wajar mempercepat penggilingan, terutama skala kecil, tutup. Bagi penggilingan dan produsen yang tidak punya brand, tutup usaha tidak rumit. Tetapi bagi HOKI, NASI, dan korporasi yang memiliki brand, ada kepentingan menjaga kontinuitas usaha untuk mempertahankan merek.

Agar layanan kepada konsumen loyal tetap bisa dilakukan. Membangun brand tidak mudah dan tidak murah. Jika mereka tutup usaha karena merugi, brand akan hilang dari pasar dan konsumen lari ke merek lain.

Jika pasokan ke retail modern berhenti lama, brand produsen akan masuk delisting. Dilematis. Upaya NASI memproduksi beras khusus yang tidak diatur HET pun tetap merugi. Pertanyaannya: sampai kapan dapat bertahan menjaga brand tatkala usaha merugi?

Dampak lain dari rentang harga yang sempit membuat perdagangan gabah/beras antarmusim dan antarwilayah lesu. Pelaku usaha tidak mendapatkan insentif memadai untuk menguasai stok antarmusim yang akan diperdagangkan antarwilayah.

Akhirnya, wilayah bukan produsen beras di kawasan timur Indonesia seperti Papua dan Maluku, terancam kurang pasokan. Jikapun pasokan terjaga, harganya tinggi, bahkan di atas HET. Inilah alasan mengapa harga beras di wilayah timur Indonesia mayoritas di atas HET.

Uraian di atas menunjukkan, efek domino dari HET beras demikian panjang. Oleh karena itu, pada tempatnya pemerintah memformulasikan HET secara rasional ekonomi. Bukan menggunakan pertimbangan politik. Lebih dari itu, pada tempatnya pemerintah untuk berpikir ulang jika tetap memberlakukan HET beras.

Merujuk Pasal 56 ayat a dan b UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 bahwa penetapan harga di produsen dan harga di konsumen sebagai pedoman penjualan pemerintah. Jadi, HPP dan HET hanya mengikat pemerintah.

Tidak mengikat publik seperti saat ini. Jangan sampai pemerintah dinilai melanggar Undang-Undang.

Bisnis.com, SURABAYA – Perum Bulog Kanwil Jawa Timur menyatakan telah melakukan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat di wilayah setempat sebesar 65.648 ton.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Timur Langgeng Wisnu menjelaskan bahwa catatan penggelontoran beras SPHP tersebut telah mencapai lebih dari separuh terhadap target yang ditetapkan sebelumnya.

"Jumlah terkini beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang telah digelontorkan sejumlah 65.648 ton beras atau mencapai 66% dari target yang dipatok sebesar 98.767 ton. Capaian ini juga merupakan realisasi tertinggi kedua secara nasional," ungkap Langgeng, Senin (8/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa program penyaluran beras SPHP oleh Perum Bulog tersebut telah dilakukan pihaknya secara rutin, baik secara mandiri maupun bekerjasama lintas sektor bersama lembaga terkait, dengan tujuan untuk menjaga harga komoditas sumber karbohidrat tersebut agar tetap berada pada kondisi stabil dan tidak membebani masyarakat.

"Program ini tentu diharapkan mampu menjaga harga beras di level stabil yaitu beras medium yang tidak berada di atas Rp13.500 per kilogram. Untuk harga jual beras SPHP gudang Bulog yaitu Rp11.000 per kilogram, sedangkan harga jual pedagang ke konsumen maksimal Rp12.500 per kilogram," tegasnya.

Berdasarkan hasil pantauan tim Satgas Pangan Polda Jatim, Perum Bulog Kanwil Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya di Pasar Soponyono dan Wonokromo, harga jual beras medium terpantau berada pada angka Rp12.000 per kilogram masih berada di bawah harga eceran tertinggi (HET) Rp13.500 per kilogram.

"Sementara, untuk harga jual beras premium masih berada pada harga Rp.14.900 per kilogram, masih sesuai dengan ketetapan HET yang ditetapkan pemerintah," tuturnya.

Selain itu, Bulog juga terlibat dalam program Bantuan Pangan yang tengah berjalan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan target sasaran 5.638.478 penerima bantuan pangan (PBP). Masing-masing PBP yang terdata akan menerima bantuan secara langsung berupa natura komoditas beras dan minyak goreng guna memenuhi kebutuhan rumah tangga harian masyarakat yang membutuhkan.

"Sehingga melalui bantuan tersebut, minimal untuk kebutuhan tiga minggu mereka sudah terpenuhi, sehingga mampu menekan permintaan beras dan minyak di pasar," jelasnya.

Masing-masing PBP akan menerima 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng. Untuk alokasi beras yang disalurkan selama periode Februari-Maret 2026 yang sedang berjalan sejumlah 112.769 ton beras dengan kualitas medium dan minyak goreng sejumlah 22,5 juta liter.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan sejumlah langkah stabilisasi menyusul kenaikan harga beras yang terjadi di seluruh rantai distribusi pada Mei 2026, mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp13.765 per kilogram pada Mei 2026, naik 0,58% dibandingkan April 2026 yang sebesar Rp13.685 per kilogram. Secara tahunan, harga beras di tingkat penggilingan meningkat 8,10%.

Menanggapi tren tersebut, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan perdagangan bahan pokok penting tidak dapat sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar tanpa pengendalian harga.

“Dagang atau berjualan di sektor pangan penting atau bapokting [bahan pokok penting] itu tidak bisa ambil untung secara ugal-ugalan. Produsennya ya ketakar, konsumennya juga ketakar harganya,” kata Sudaryono di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, pemerintah menjaga keseimbangan harga melalui instrumen harga pembelian pemerintah (HPP) di tingkat produsen dan harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen.

Sudaryono menilai mekanisme tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan daya beli masyarakat, khususnya pada komoditas pangan strategis.

Untuk meredam kenaikan harga, pemerintah menyiapkan tiga langkah, yakni penyaluran bantuan pangan, pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta penindakan terhadap pelaku usaha yang menjual beras di atas ketentuan.

“Mohon maaf ya harus ditindak. Ya harus ditindak, toko yang jual mahal itu karena mana, kita akan tindak ujungnya, hulunya bukan hilirnya,” terangnya.

Data BPS menunjukkan kenaikan harga terjadi pada seluruh kategori kualitas beras di tingkat penggilingan.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan harga beras premium di tingkat penggilingan naik 0,56% secara bulanan dan 12,81% secara tahunan. Sementara itu, harga beras medium meningkat 0,79% secara bulanan dan 6,57% secara tahunan.

“Menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 0,56% secara month-to-month dan naik 12,81% secara year-on-year. Sementara untuk beras medium naik 0,79% secara month-to-month atau naik 6,57% secara year-on-year,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (2/6/2026).

Kenaikan harga juga tercermin di tingkat grosir dan eceran.

BPS mencatat rata-rata harga beras grosir mencapai Rp14.574 per kilogram pada Mei 2026, naik 0,68% dibandingkan April 2026 yang sebesar Rp14.476 per kilogram. Secara tahunan, harga beras grosir meningkat 6,11%.

Adapun rata-rata harga beras eceran tercatat sebesar Rp15.358 per kilogram, naik 0,38% dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp15.300 per kilogram. Secara tahunan, harga beras eceran meningkat 4,55%.

Kenaikan harga yang terjadi di seluruh rantai distribusi tersebut menunjukkan tekanan harga beras belum mereda meskipun produksi padi nasional masih berada dalam periode panen. Kondisi itu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan petani dan stabilitas harga pangan bagi konsumen.