Bisnis.com, JAKARTA — Beras fortifikasi digadang-gadang menjadi salah satu instrumen baru pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Namun, ketika produk tersebut mulai didorong masuk ke pasar yang lebih luas, muncul satu persoalan mendasar: berapa harga yang dianggap paling wajar?

Pemerintah mulai mempertimbangkan pengaturan kisaran harga beras fortifikasi agar produk kaya mikronutrien itu tidak hanya menjadi konsumsi kelompok tertentu. Di sisi lain, pelaku industri mengingatkan bahwa intervensi harga harus tetap memperhitungkan biaya produksi agar tidak mengurangi minat investasi maupun pasokan di masa depan.

Perdebatan tersebut muncul karena beras fortifikasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan beras konsumsi biasa.

Produk ini diperkaya zat besi, zinc, asam folat, vitamin B1, dan vitamin B2 melalui proses produksi tambahan yang memerlukan premiks khusus, teknologi pencampuran, serta pengawasan mutu yang lebih ketat. Konsekuensinya, biaya produksi menjadi lebih tinggi dibandingkan beras reguler.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah menilai harga tetap perlu dijaga agar beras fortifikasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI) menilai beras merupakan media paling efektif untuk memperbaiki status gizi masyarakat karena dikonsumsi hampir seluruh penduduk Indonesia setiap hari.

Menurut KFI, sasaran utama pengembangan beras fortifikasi tetap harus diarahkan kepada kelompok rentan melalui berbagai program bantuan pemerintah.

Nina Sardjunani dari KFI mengatakan beras fortifikasi semestinya menjadi bagian dari program perlindungan sosial untuk menjangkau masyarakat miskin yang paling membutuhkan tambahan mikronutrien.

“Kalau beras fortifikasi itu kami dari KFI selalu melihatnya, yang pertama yang harus diselamatkan adalah kelompok miskin,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Meski demikian, Nina menilai pasar beras fortifikasi tidak seharusnya hanya bergantung pada program bantuan sosial. Produk tersebut juga memiliki ruang berkembang di pasar komersial karena kebutuhan mikronutrien tidak hanya dialami masyarakat berpendapatan rendah.

Berbeda dengan Beras Reguler

Menurut Nina, beras fortifikasi tidak dapat diperlakukan seperti beras reguler yang diatur melalui Harga Eceran Tertinggi (HET). Statusnya sebagai beras khusus membuat mekanisme penetapan harga berbeda.

Karena itu, Badan Pangan Nasional mulai berdiskusi dengan pelaku industri penggilingan padi untuk mencari kisaran harga yang dinilai wajar sekaligus mencerminkan struktur biaya produksi.

“Tidak menggunakan HET, tetapi paling tidak dikasih range harga yang paling masuk akal,” kata Nina.

Penentuan kisaran harga dinilai penting karena pasar beras fortifikasi masih berada pada tahap awal pengembangan.

Harga yang terlalu tinggi berpotensi membatasi penetrasi pasar, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat mengurangi insentif investasi sehingga menghambat perluasan produksi.

Tak hanya soal harga. Persoalan lain muncul dari sisi kapasitas industri.

Miller for Nutrition (M4N) menilai kesiapan penggilingan padi nasional untuk memproduksi beras fortifikasi dalam skala besar masih terbatas.

Millers Advisory Group M4N Budianto Wijaya mengatakan jumlah penggilingan padi yang memiliki fasilitas fortifikasi masih relatif sedikit. Kondisi itu diperparah oleh dominasi penggilingan skala kecil di Indonesia.

“Produsen kernelnya saja baru hanya dua,” ujarnya.

Menurut Budianto, tantangan terbesar bukan lagi berada pada aspek teknologi. Teknologi fortifikasi telah lama diterapkan di berbagai negara dan dinilai sudah matang.

Persoalan justru terletak pada koordinasi antar pelaku dalam rantai pasok, mulai dari pemasok bahan baku, produsen kernel, industri penggilingan, regulator hingga lembaga pengawas mutu.

“Tinggal masalah kebijakan dan sinergi antar ekosistemnya,” katanya.

Karena itu, berkembangnya pasar komersial dinilai penting untuk menciptakan skala ekonomi yang lebih besar. Makin banyak pelaku usaha yang masuk, makin besar peluang terciptanya persaingan sehingga harga dapat bergerak lebih kompetitif.

Budianto mengingatkan bahwa sebagai beras khusus, harga beras fortifikasi pada akhirnya tetap akan dibentuk oleh mekanisme pasar.

“Kalau makin banyak yang membuat tentunya mereka akan bersaing. Sehingga kita harapkan harganya juga lebih bersaing untuk konsumennya,” ujarnya.

Harga yang Paling Masuk Akal

Dorongan agar terdapat panduan harga juga datang dari sektor ritel. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Dasep Suryanto menilai harga beras fortifikasi di pasar saat ini masih terlalu bervariasi sehingga menyulitkan upaya memperluas konsumsi.

Menurutnya, harga beras fortifikasi kemasan 5 kilogram di pasar modern berkisar antara Rp90.000 hingga Rp130.000.

“Tidak ada semacam acuan, sehingga harganya itu range-nya sampai ada yang dari mulai Rp90.000 sampai Rp130.000 per 5 kg,” kata Dasep.
Padahal, menurutnya, permintaan pasar masih terbuka lebar.

Aprindo memperkirakan kebutuhan beras mencapai sekitar 70.000 ton per bulan. Sementara itu, pasokan yang tersedia sepanjang 2025 baru berkisar 45.000–50.000 ton per bulan sehingga masih terdapat ruang permintaan yang belum terpenuhi.

Karena itu, Aprindo mendukung keterlibatan pemerintah dalam menyusun panduan kisaran harga. Tujuannya bukan menetapkan harga secara kaku, melainkan menjaga agar rentang harga tidak terlalu lebar dan tetap dapat diterima konsumen.

Selain itu, efisiensi distribusi juga dinilai menjadi faktor penting karena rantai pasok yang panjang akan menambah biaya hingga tingkat konsumen.

Dasep juga mengusulkan agar beras fortifikasi dipasarkan dalam kemasan yang lebih kecil, seperti 1 kilogram atau 2,5 kilogram, sehingga lebih mudah dijangkau masyarakat.

“Kalau yang khusus itu jangan sampai menjangkau ke angka Rp90.000, di bawah Rp90.000,” ujarnya mengenai harga kemasan 5 kilogram.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai harga beras fortifikasi bukan sekadar soal angka.

Pemerintah ingin menjadikan produk tersebut sebagai instrumen perbaikan gizi nasional. Industri membutuhkan kepastian agar investasi tetap layak secara ekonomi. Sementara itu, pelaku ritel berharap harga cukup kompetitif agar produk dapat diterima pasar.

Menemukan titik temu di antara tiga kepentingan tersebut akan menjadi kunci. Tanpa keseimbangan itu, perluasan konsumsi beras fortifikasi berisiko berjalan lambat. Sebaliknya, jika kisaran harga yang ekonomis dapat dicapai, beras fortifikasi berpeluang berkembang menjadi pasar baru yang sekaligus memperkuat upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Jakarta: Kenaikan harga bensin dan tarif angkutan udara menjadi pemicu utama inflasi pada Juni 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan mencapai 0,44 persen (month to month/mtm).

Data ini menunjukkan biaya mobilitas masyarakat masih menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap pergerakan inflasi nasional.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan tingkat inflasi kelompok transportasi tersebut tercatat sebesar 2,29 persen (month to month/mtm) dengan andil sebesar 0,28 persen pada Juni 2026.

“Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok transportasi antara lain bensin, tarif angkutan udara dan pelumas/oli mesin. Bensin memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,21 persen. Selanjutnya, tarif angkutan udara memberikan andil inflasi 0,05 persen, sedangkan pelumas/oli mesin menyumbang 0,01 persen,” ujar Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 1 Juli 2026.

Komoditas pangan ikut dorong inflasi Juni

Pendorong inflasi bulanan Juni 2026 selanjutnya yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau yang tercatat inflasi sebesar 0,20 persen (month to month/mtm) dengan andil 0,06 persen

Dari kelompok ini, komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain bawang merah sebesar 0,04 persen, bawang putih sebesar 0,03 persen, beras sebesar 0,02 persen, serta wortel, ikan segar, minyak goreng, cabai merah, daging sapi dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,01 persen.

Di sisi lain, terdapat beberapa komoditas dari kelompok makanan, minuman dan tembakau yang memberikan andil peredam inflasi alias mengalami deflasi.

Komoditas tersebut, di antaranya adalah daging ayam ras yang tercatat deflasi sebesar 0,06 persen, telur ayam ras deflasi sebesar 0,02 persen, serta sawi hijau dan ketimun masing-masing deflasi sebesar 0,01 persen.

Berdasarkan komponen, seluruh komponen mengalami inflasi bulanan pada Juni 2026.

Adapun, andil inflasi tertinggi berturut-turut disumbangkan oleh komponen harga diatur pemerintah sebesar 0,27 persen dengan tingkat inflasi 1,41 persen, lalu, komponen inti dengan andil inflasi sebesar 0,15 persen dan tingkat inflasi 0,23 persen.

Kemudian, komponen bergejolak dengan andil inflasi 0,02 persen dan tingkat inflasi 0,14 persen.

Maluku Utara jadi provinsi dengan inflasi bulanan tertinggi

Berdasarkan wilayah, inflasi bulanan terjadi di seluruh provinsi, dengan inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 2,45 persen, sementara inflasi terendah terdapat di Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 0,23 persen.

Sementara itu, secara tahunan, inflasi Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen (year on year/yoy) atau naik dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 1,87 persen.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras mengalami kenaikan di seluruh jenis dan lini distribusi pada Juni 2026.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, kenaikan harga beras di tingkat penggilingan meningkat secara bulanan (month to month/mtm) maupun secara tahunan (year on year/yoy).

"Rata-rata harga beras di penggilingan pada kondisi Juni 2026 secara total naik 0,97 persen secara bulanannya dan naik sebesar 6,96 persen secara tahunanya," ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Jika dirinci berdasarkan kualitas, kenaikan paling tinggi terjadi pada beras premium. Harga beras premium di tingkat penggilingan naik 1,01 persen secara bulanan dan melonjak 11,66 persen dibandingkan Juni 2025 menjadi Rp 14.815 per kilogram.

Sementara itu, harga beras medium di tingkat penggilingan naik 0,92 persen secara bulanan dan meningkat 5,10 persen secara tahunan menjadi Rp 13.525 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi di tingkat grosir. BPS mencatat inflasi harga beras di tingkat grosir sebesar 0,82 persen secara bulanan dan 5,12 persen secara tahunan.

Adapun di tingkat eceran, inflasi harga beras tercatat lebih rendah, yakni sebesar 0,45 persen secara bulanan. Secara tahunan, harga beras di tingkat konsumen meningkat 3,98 persen.

"Harga beras yang kami sampaikan merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia," jelasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Juni 2026 berada di level 3,34% (year on year/YoY). Kelompok pengeluaran makanan, perawatan pribadi, hingga transportasi menjadi penyumbang utama inflasi pada periode tersebut.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan bahwa realisasi inflasi ini sejalan dengan pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menunjukkan peningkatan dalam satu tahun terakhir.

"Secara year on year, pada Juni 2026 terjadi inflasi sebesar 3,34% atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 108,27 pada kondisi Juni 2025 menjadi 111,89 pada kondisi Juni 2026," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Ateng merincikan bahwa inflasi Juni 2026 secara tahunan utamanya disumbang oleh tiga kelompok pengeluaran masyarakat. Pertama, penyumbang terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil terhadap inflasi sebesar 1,36%.

"Komoditas yang memberikan andil makanan dan tembakau tersebut terutama ikan segar, beras, minyak goreng, dan cabai merah," jelasnya.

Kedua, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang mencatatkan andil sebesar 0,69%. BPS mencatat bahwa tekanan harga pada kelompok ini terutama didorong kenaikan harga komoditas emas perhiasan.

Ketiga, kelompok transportasi turut memberikan andil terhadap inflasi tahunan sebesar 0,55%. Inflasi pada kelompok transportasi utamanya disumbang oleh komoditas bensin, tarif angkutan udara, mobil, sepeda motor, dan juga pelumas/oli mesin.

Sementara menurut komponennya, seluru komponen mengalami inflasi. Pertama, komponen inti yang mengalami inflasi 2,76% (YoY), yang didorong kenaikan harga emas perhiasan, minyak goreng, nasi dengan lauk, telepon seluler, dan biaya akademi/perguruan tinggi.

Kedua, komponen harga diatur pemerinta mengalami inflasi 3,43% (YoY). Perkembangan itu didorong oleh kenaikan harga bensin, tarif angkutan udara, sigaret kretek mesin, dan bahan bakar rumah tangga.

Ketiga, komponen bergejolak mengalami inflasi 5,58% (YoY). Komoditas yang mendorong inflasi pada kelompok ini yaitu beras, cabai merah, daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras kembali menguat pada Juni 2026 di seluruh rantai distribusi, mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran. Kenaikan tersebut memperpanjang tren penguatan harga sejak awal tahun

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras di tingkat penggilingan naik 0,97% secara bulanan (month-to-month/mtm) dan meningkat 6,96% dibandingkan Juni 2025 (year-on-year/yoy).

Kenaikan tertinggi terjadi pada beras premium. Di tingkat penggilingan, harga beras premium naik 1,01% secara bulanan dan melonjak 11,66% secara tahunan. Sementara itu, harga beras medium meningkat 0,92% secara bulanan dan 5,10% secara tahunan.

Tekanan harga juga berlanjut di tingkat grosir. BPS mencatat inflasi beras grosir mencapai 0,82% secara bulanan dan 5,12% secara tahunan.

Di tingkat konsumen, harga beras eceran masih mengalami kenaikan meski dengan laju yang lebih terbatas. Inflasi beras eceran tercatat sebesar 0,45% secara bulanan dan 3,98% secara tahunan.

BPS menjelaskan angka tersebut merupakan rata-rata harga beras nasional yang mencakup seluruh kualitas beras dan seluruh wilayah Indonesia.

Kenaikan harga pada Juni memperlihatkan tekanan di pasar beras belum mereda. Setelah menjadi salah satu penyumbang inflasi pada bulan sebelumnya, komoditas ini masih mencatatkan kenaikan di seluruh mata rantai distribusi.

Tren tersebut terjadi ketika pemerintah masih memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam jumlah besar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan stok belum sepenuhnya mampu meredam kenaikan harga di pasar sehingga efektivitas distribusi dan program stabilisasi menjadi faktor yang akan menentukan pergerakan harga beras pada bulan-bulan berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui pasar rakyat untuk menjaga stabilitas harga beras.

Hingga 27 Juni 2026, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 392.000 ton atau 47,56% dari target nasional sebanyak 828.000 ton yang ditetapkan untuk periode Maret–Juni 2026.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan pasar rakyat menjadi prioritas distribusi karena menjadi acuan pemantauan harga beras di berbagai daerah.

Maino menjelaskan penyaluran SPHP sebenarnya dapat dilakukan melalui delapan saluran distribusi. Namun, intervensi melalui pasar rakyat dinilai lebih efektif untuk menekan kenaikan harga.

“Ada 8 outlet sebenarnya terkait dengan penyaluran SPHP, tapi memang ini sepertinya masih mayoritas di GPM [Gerakan Pangan Murah]. Jadi bukan tidak diperbolehkan di GPM, tapi maksud kami prioritas ke pasar-pasar rakyat. Nah ini barometer pemantauan harga teman-teman BPS tentu di sana. Ini mungkin menjadi prioritas kita, mohon dibantu teman-teman pemerintah daerah, pasar-pasar yang mungkin belum terdistribusikan beras SPHP atau pedagangnya masih sedikit, ini mungkin bisa dimaksimalkan,” kata Maino dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Menurut Maino, realisasi penyaluran hingga akhir Juni masih sesuai dengan target pemerintah. Meski demikian, distribusi akan terus dioptimalkan dengan mempertimbangkan wilayah prioritas agar intervensi terhadap harga beras lebih efektif.

“Secara rerata, [realisasi lebih] 45% cukup sesuai target, tapi memang ada skala-skala prioritas termasuk mungkin tempat penyalurannya agar harga beras ini, inflasi beras ini juga lebih terkendalikan,” jelasnya.

Dia menambahkan penguatan distribusi melalui pasar rakyat diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP sekaligus menjaga harga tetap berada di kisaran harga acuan pemerintah.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan harga beras secara nasional hingga pertengahan Juni 2026 masih relatif terkendali. Kenaikan harga tercatat hanya terjadi di sejumlah kabupaten dan kota, sedangkan di tingkat provinsi perubahannya masih terbatas.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras di tingkat provinsi masih berada dalam rentang yang terkendali.

“Khusus untuk perkembangan beras, izin dapat kami laporkan, secara provinsinya, perubahan IPH-nya ini yang di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara 2,99 dan 2,93. Di provinsi yang lainnya, ini walaupun semuanya mengalami peningkatan, tetapi masih di bawah perubahannya 2,93," ujar Ateng.

Menurut BPS, kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus memperkuat distribusi beras SPHP melalui pasar rakyat. Langkah itu dinilai penting untuk mempercepat intervensi di daerah yang mengalami kenaikan harga sehingga stabilitas pasokan dan harga beras tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga pangan nasional di pasar tradisional pada Selasa (30/6/2026) mayoritas mengalami tren penurunan. Selain cabai yang terus melemah, harga beras, daging sapi, ayam, hingga telur juga tercatat turun dibandingkan periode sebelumnya.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, Selasa (30/6/2026), harga beras turun di hampir seluruh kategori.

Harga beras kualitas bawah I turun 2,39% menjadi Rp14.300 per kilogram. Kemudian, beras kualitas bawah II turun 3,10% menjadi Rp14.050 per kilogram.

Selanjutnya, beras kualitas medium I turun 5,20% menjadi Rp15.500 per kilogram dan beras kualitas medium II merosot 9,32% menjadi Rp14.600 per kilogram.

Adapun, beras kualitas super I turun 1,99% menjadi Rp17.250 per kilogram, sedangkan beras kualitas super II turun 5,87% menjadi Rp16.050 per kilogram.

Pada kelompok bumbu dapur, harga bawang merah ukuran sedang tercatat tetap di Rp52.000 per kilogram. Sementara itu, bawang putih ukuran sedang naik 7,33% menjadi Rp46.850 per kilogram.

Harga cabai kembali mengalami penurunan tajam di seluruh jenis. Cabai merah besar turun 21,58% menjadi Rp43.050 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting turun 10,20% menjadi Rp48.850 per kilogram.

Selanjutnya, cabai rawit hijau anjlok 36,14% menjadi Rp33.750 per kilogram dan cabai rawit merah turun 20,60% menjadi Rp57.050 per kilogram.

Pada kelompok minyak goreng, harga minyak goreng curah tetap di Rp20.600 per liter. Sementara itu, minyak goreng kemasan bermerek I naik 5,58% menjadi Rp25.550 per liter dan minyak goreng kemasan bermerek II naik 2,35% menjadi Rp23.950 per liter.

Untuk komoditas gula, harga gula pasir kualitas premium naik 3,70% menjadi Rp21.000 per kilogram. Sebaliknya, gula pasir lokal turun 2,36% menjadi Rp18.650 per kilogram.

Pada kelompok protein hewani, harga daging sapi kualitas I turun 7,49% menjadi Rp138.300 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas II turun 6,48% menjadi Rp131.400 per kilogram.

Selain itu, harga daging ayam ras segar turun 3,10% menjadi Rp35.950 per kilogram. Adapun, harga telur ayam ras segar turun 2,51% menjadi Rp29.100 per kilogram.

Secara keseluruhan, harga pangan pada hari ini didominasi penurunan yang cukup tajam, terutama pada kelompok cabai.

Koreksi terbesar terjadi pada harga cabai rawit hijau yang turun 36,14%, disusul cabai merah besar dan cabai rawit merah. Di sisi lain, kenaikan hanya terjadi pada bawang putih, gula pasir premium, serta minyak goreng kemasan bermerek.

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) menilai kenaikan harga beras yang terjadi di beberapa daerah masih dalam batas wajar. Sebab, perkembangan harga beras secara nasional hingga pertengahan Juni 2026 masih berada dalam kisaran yang terjaga.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, data BPS menunjukkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras terkoreksi di sekitar sepertiga wilayah Indonesia. Sementara itu, sebagian besar provinsi mencatat perubahan harga yang relatif rendah bahkan stabil.

Menurut dia, kenaikan harga beras di tingkat provinsi masih berada dalam rentang yang terkendali.

"Khusus untuk perkembangan beras, secara provinsinya, perubahan IPH-nya ini yang di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara 2,99 dan 2,93. Di provinsi yang lainnya, ini walaupun semuanya mengalami peningkatan, tetapi masih di bawah perubahannya 2,93," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

BPS mencatat kenaikan harga beras lebih banyak terjadi pada sejumlah kabupaten/kota tertentu, sedangkan di tingkat provinsi mayoritas masih menunjukkan perubahan harga yang relatif terbatas.

Kondisi tersebut, kata Ateng, menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus memperkuat distribusi beras SPHP di pasar rakyat, sehingga intervensi harga dapat dilakukan lebih cepat pada wilayah spesifik yang mengalami pergerakan harga.

Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan terus dilakukan dengan memprioritaskan pasar rakyat sebagai titik distribusi utama. Pasar rakyat menjadi barometer pergerakan harga beras di berbagai daerah agar tetap berada pada jalur harga acuan yang ditetapkan.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono menyampaikan, penyaluran beras SPHP sebenarnya dapat dilakukan melalui delapan saluran distribusi. Namun, pasar rakyat menjadi prioritas karena menjadi barometer perkembangan harga beras di masyarakat.

"Ada delapan outlet sebenarnya terkait dengan penyaluran SPHP, tapi memang ini sepertinya masih mayoritas di GPM. Jadi bukan tidak diperbolehkan di GPM, tapi maksud kami prioritas ke pasar-pasar rakyat. Nah ini barometer pemantauan harga teman-teman BPS tentu di sana. Ini mungkin menjadi prioritas kita, mohon dibantu teman-teman pemerintah daerah, pasar-pasar yang mungkin belum terdistribusikan beras SPHP atau pedagangnya masih sedikit, ini mungkin bisa dimaksimalkan," ujar Maino.

Pada periode Maret hingga 27 Juni 2026, realisasi penyaluran beras SPHP terpantau telah mencapai 392 ribu ton atau 47,56 persen dari target nasional sebesar 828 ribu ton tahun ini. Capaian tersebut terus bergerak sesuai tahapan distribusi yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Maino, realisasi tersebut masih berada pada jalur yang sesuai dengan target. Fokus berikutnya adalah memperkuat distribusi di lokasi yang memberikan dampak paling besar terhadap stabilitas harga beras.

"Secara rerata, (realisasi lebih) 45 persen cukup sesuai target, tapi memang ada skala-skala prioritas termasuk mungkin tempat penyalurannya agar harga beras ini, inflasi beras ini juga lebih terkendalikan," kata dia.

(Dhera Arizona)

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan rencana penerapan beras satu harga di seluruh Indonesia tetap akan dilanjutkan.

Hanya saja, Rizal mengatakan pelaksanaannya masih menunggu penyesuaian margin fee Bulog sebesar 7 persen sebagai sumber pendanaan untuk skema subsidi silang.

"Pasti dong (skema beras satu harga dilanjut), kita kan memberikan pelayanan yang terbaik," kata Rizal di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Rizal mengatakan Bulog sebelumnya telah melaporkan rencana tersebut kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, skema itu baru bisa dijalankan apabila margin fee sebesar 7 persen mulai berlaku.

"Nanti kalau margin fee-nya turun 7 persen, insya Allah kita bisa perlakukan itu. Karena margin fee-nya belum berlaku nih," ujarnya.

Ia mengatakan belum bisa memastikan kapan wacana tersebut akan diterapkan karena bergantung pada waktu pemberlakuan margin fee tersebut.

[Gambas:Youtube]

"Tergantung margin fee-nya turunnya kapan. Nanti kalau misalnya margin fee-nya itu turun, nah nanti kan sudah ada keuntungan tuh, kita bisa subsidi silang untuk yang harga-harga yang jauh-jauh itu," kata Rizal.

Menurut Rizal, konsep yang disiapkan bukan penerapan harga berdasarkan zonasi, melainkan satu harga secara nasional seperti skema harga bahan bakar minyak bersubsidi.

"Enggak per zonasi. Satu harga kayak Pertamina, kayak Pertalite. Ya nanti kita diskusikan sama Pak Mentan (Amran)," ujarnya.

Sebelumnya, Rizal menjelaskan konsep beras satu harga hanya akan diterapkan untuk beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bukan beras premium yang diproduksi swasta.

Dalam skema tersebut, Bulog akan menjual beras SPHP kepada pengecer seharga Rp11 ribu per kilogram dari gudang Bulog, sementara pengecer menjualnya kepada masyarakat sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Margin fee sebesar 7 persen diharapkan menjadi sumber pendanaan agar Bulog dapat menjalankan subsidi silang sehingga harga beras SPHP dapat disamakan dari Sabang sampai Merauke.

Rencana tersebut sebelumnya juga telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Mentan Amran.

Saat itu, Rizal menyebut pelaksanaannya masih menunggu pemberlakuan margin fee agar Bulog memiliki ruang pendanaan untuk menjalankan subsidi silang.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga sebelumnya memastikan arah kebijakan beras satu harga tetap dipertahankan meski pemerintah baru saja menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) beras medium.

Penyesuaian tersebut disebut sebagai langkah jangka pendek, sementara pembahasan mengenai skema beras satu harga akan dilanjutkan bersama kementerian, lembaga, akademisi, dan pelaku usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga pangan sejumlah komoditas, seperti cabai, daging, telur, gula, dan minyak goreng di pasar tradisional mengalami penurunan pada Senin (29/6/2026). Sementara itu, harga beras mengalami kenaikan.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, Senin (29/6/2026), harga beras mengalami kenaikan pada sebagian besar kategori.,

Harga beras kualitas bawah I naik 3,41% menjadi Rp15.150 per kilogram. Kemudian, beras kualitas bawah II meningkat 6,90% menjadi Rp15.500 per kilogram.

Selanjutnya, beras kualitas medium I naik 0,92% menjadi Rp16.450 per kilogram dan beras kualitas medium II naik 0,93% menjadi Rp16.250 per kilogram.

Sementara itu, beras kualitas super I turun 0,57% menjadi Rp17.450 per kilogram dan beras kualitas super II turun tipis 0,29% menjadi Rp17.000 per kilogram.

Pada kelompok bumbu dapur, harga bawang merah ukuran sedang turun 4,29% menjadi Rp50.250 per kilogram. Sebaliknya, bawang putih ukuran sedang naik 0,57% menjadi Rp43.850 per kilogram.

Pergerakan harga cabai masih didominasi penurunan. Harga cabai merah besar turun 5,81% menjadi Rp51.900 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting turun 5,18% menjadi Rp52.150 per kilogram.

Adapun, cabai rawit hijau menjadi satu-satunya jenis cabai yang naik, yakni sebesar 1,20% menjadi Rp54.600 per kilogram. Sementara itu, cabai rawit merah turun 8,31% menjadi Rp66.750 per kilogram.

Pada kelompok minyak goreng, harga minyak goreng curah turun tipis 0,24% menjadi Rp20.550 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I turun 2,06% menjadi Rp23.750 per liter dan minyak goreng kemasan bermerek II turun 1,28% menjadi Rp23.100 per liter.

Untuk komoditas gula, harga gula pasir kualitas premium turun 1,97% menjadi Rp19.900 per kilogram. Sementara itu, gula pasir lokal turun 1,57% menjadi Rp18.800 per kilogram.

Pada kelompok protein hewani, harga daging sapi kualitas I turun 1,07% menjadi Rp147.900 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas II turun tipis 0,21% menjadi Rp140.200 per kilogram.

Selain itu, harga daging ayam ras segar turun 4,18% menjadi Rp35.550 per kilogram. Adapun, harga telur ayam ras segar juga melemah 3,51% menjadi Rp28.850 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga pangan nasional di pasar tradisional pada Minggu (28/6/2026) masih didominasi tren penurunan pada komoditas hortikultura. Harga cabai dan bawang merah kembali terkoreksi, sementara harga beras relatif stabil dan minyak goreng cenderung tidak banyak berubah.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, Minggu (28/6/2026), harga beras bergerak stabil dengan perubahan tipis pada beberapa kategori.

Harga beras kualitas bawah I turun 0,34% menjadi Rp14.600 per kilogram. Sementara itu, beras kualitas bawah II naik 0,69% menjadi Rp14.600 per kilogram.

Beras kualitas medium I dan medium II masing-masing tetap di Rp16.300 per kilogram dan Rp16.100 per kilogram.

Adapun, beras kualitas super I naik tipis 0,28% menjadi Rp17.600 per kilogram, sedangkan beras kualitas super II meningkat 0,29% menjadi Rp17.100 per kilogram.

Pada kelompok bumbu dapur, harga bawang merah ukuran sedang turun 4,94% menjadi Rp50.950 per kilogram. Sebaliknya, bawang putih ukuran sedang naik 0,93% menjadi Rp43.600 per kilogram.

Harga cabai mulai turun di seluruh jenis. Cabai merah besar turun 7,65% menjadi Rp53.100 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting turun 3,86% menjadi Rp53.500 per kilogram.

Selanjutnya, cabai rawit hijau turun 5,38% menjadi Rp51.900 per kilogram dan cabai rawit merah turun 8,58% menjadi Rp69.750 per kilogram.

Pada kelompok minyak goreng, harga minyak goreng curah turun tipis 0,24% menjadi Rp20.550 per liter. Sementara itu, minyak goreng kemasan bermerek I dan bermerek II masing-masing tetap di Rp24.200 per liter dan Rp23.350 per liter.

Untuk komoditas gula, harga gula pasir kualitas premium tetap di Rp20.300 per kilogram. Sementara itu, gula pasir lokal naik 3,40% menjadi Rp19.750 per kilogram.

Pada kelompok protein hewani, harga daging sapi kualitas I turun tipis 0,20% menjadi Rp149.200 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas II turun 0,18% menjadi Rp140.200 per kilogram.

Di sisi lain, harga daging ayam ras segar naik tipis 0,13% menjadi Rp37.200 per kilogram. Adapun, harga telur ayam ras segar turun 0,67% menjadi Rp29.750 per kilogram.

Secara keseluruhan, harga pangan pada hari ini masih didominasi penurunan, terutama pada kelompok cabai dan bawang merah. Sementara itu, kenaikan paling menonjol terjadi pada gula pasir lokal, sedangkan harga beras dan minyak goreng cenderung stabil dengan perubahan yang terbatas.

Bisnis.com, JAKARTA — Stok beras nasional yang diklaim aman hingga tahun depan belum mampu menahan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Di tengah cadangan beras pemerintah yang mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, harga beras medium dan premium justru terus merangkak naik selama lima bulan berturut-turut dan tetap berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kondisi tersebut menghadirkan paradoks baru dalam tata kelola pangan nasional. Pemerintah menegaskan pasokan beras dalam kondisi melimpah berkat tingginya produksi selama panen raya serta agresifnya penyerapan gabah dan beras oleh Perum Bulog. Namun, mekanisme pasar menunjukkan sinyal berbeda ketika harga di tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran terus bergerak naik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga rata-rata nasional beras medium pada pekan ketiga Juni 2026 mencapai Rp14.402 per kilogram atau naik 0,38% dibandingkan Mei 2026. Pada periode yang sama, harga beras premium mencapai Rp16.230 per kilogram atau naik 0,46%.

Kedua harga tersebut berada di atas HET beras zona I yang masing-masing dipatok Rp13.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp14.900 per kilogram untuk beras premium.

Pengamat pertanian Khudori menilai persoalan utama bukan terletak pada besarnya kenaikan harga, melainkan tren kenaikan yang berlangsung tanpa jeda sejak awal tahun.

"Yang benar adalah harga beras stabil tinggi dan terus naik," ujarnya.

Menurut dia, fenomena tersebut menjadi anomali karena terjadi pada saat produksi beras sedang melimpah selama panen raya Februari hingga Mei 2026. Dalam kondisi normal, peningkatan pasokan seharusnya mampu menekan harga atau setidaknya membuat inflasi pangan lebih terkendali.

Sebaliknya, beras justru terus menjadi penyumbang inflasi selama lima bulan berturut-turut. Meskipun bukan kontributor terbesar, keberadaan beras sebagai komoditas pokok membuat dampaknya terhadap daya beli masyarakat tetap signifikan, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.

Khudori menilai kenaikan harga beras tidak dapat dilepaskan dari lonjakan harga gabah di tingkat petani. Harga gabah saat ini semakin sulit ditemukan sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, rata-rata harga gabah nasional mencapai Rp6.951 per kilogram pada 7 Juni 2026 dan meningkat menjadi Rp6.993 per kilogram pada 20 Juni 2026. Di sejumlah sentra produksi seperti Lampung dan Jawa Timur, harga bahkan telah berada pada kisaran Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram.

Kenaikan harga gabah tersebut secara langsung meningkatkan biaya produksi beras. Persoalannya, HET beras yang berlaku saat ini disusun dengan asumsi harga gabah berada pada level HPP Rp6.500 per kilogram.

Akibatnya, sebagian produsen menghadapi tekanan margin ketika harus menjual beras sesuai ketentuan HET sementara harga bahan baku terus meningkat. Salah satu dampak yang mulai terlihat adalah semakin terbatasnya ketersediaan beras premium di jaringan ritel modern.

Peningkatan harga gabah juga dipicu oleh ketatnya persaingan memperoleh bahan baku. Produksi gabah memang mulai menurun setelah puncak panen raya Maret 2026 yang mencapai 8,71 juta ton gabah kering giling (GKG).

BPS memperkirakan produksi GKG pada Juni 2026 hanya sekitar 4,05 juta ton, turun sekitar 18% dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,94 juta ton. Meskipun produksi diproyeksikan kembali meningkat pada Juli, volumenya tetap jauh di bawah puncak panen raya.

Pada saat yang sama, Bulog masih aktif menyerap gabah dan beras untuk mengejar target serapan 4 juta ton. Hingga saat ini realisasi serapan telah mencapai sekitar 3,14 juta ton beras. Persaingan juga semakin ketat karena kapasitas penggilingan padi nasional jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi gabah yang tersedia.

Selain faktor gabah, Khudori menilai berkurangnya penetrasi beras SPHP turut membuat kemampuan pemerintah menahan kenaikan harga menjadi lebih terbatas.

Dari Maret hingga 20 Juni 2026, penjualan beras SPHP tercatat hanya 361.667 ton atau sekitar 3.229 ton per hari.

Volume tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sehingga dampaknya terhadap pembentukan harga pasar dinilai tidak terlalu besar.

Padahal, Bulog saat ini mengelola stok beras sekitar 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Menurut Khudori, kondisi tersebut semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat penyaluran cadangan beras pemerintah agar tidak terjadi ironi ketika stok melimpah tetapi harga tetap naik.

"Dengan stok beras di gudang BULOG sebesar 5,2 juta ton, stok tertinggi sepanjang sejarah, ada keperluan mendesak untuk mengeluarkan cadangan beras pemerintah," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Peneliti Indef Afaqa Hudaya. Menurut dia, faktor domestik saat ini memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap harga beras dibandingkan faktor global.

Afaqa menilai tingginya harga gabah, program penyerapan pemerintah, serta kenaikan biaya produksi dan distribusi menjadi faktor utama yang membentuk harga beras di pasar domestik.

"Faktor-faktor domestik seperti harga gabah, kebijakan penyerapan beras pemerintah, biaya produksi, dan distribusi tampaknya berperan besar dalam pembentukan harga beras di pasar domestik," katanya.

Dia mengakui produksi beras April–Juni 2026 diperkirakan turun sekitar 8,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, risiko terhadap ketersediaan beras nasional dinilai masih terkendali karena pemerintah memiliki cadangan beras yang besar sebagai bantalan pasokan.

Untuk semester II/2026, Afaqa memperkirakan harga beras masih akan bertahan pada level tinggi atau mengalami kenaikan moderat. Berakhirnya musim panen raya dan tingginya harga gabah menjadi faktor utama yang menjaga harga tetap tinggi.

Meski demikian, risiko lonjakan harga yang lebih besar masih dapat ditekan apabila pemerintah mampu mengoptimalkan distribusi cadangan beras pemerintah, program SPHP, dan operasi pasar secara efektif.

Di tengah tekanan harga tersebut, pemerintah tetap optimistis terhadap kondisi pasokan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino dengan memperkuat cadangan beras sejak dini.

Menurut Amran, stok Cadangan Beras Pemerintah saat ini berada pada kisaran 5,2 juta hingga 5,3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Posisi tersebut diyakini cukup untuk menjaga ketahanan pangan hingga akhir tahun bahkan memasuki 2027.

"Insya Allah aman, katakanlah sampai Desember. Bahkan beras kita sudah sampai Mei pun cukup," kata Amran.

Pemerintah juga memperkirakan stok akhir tahun beras nasional mencapai 16,24 juta ton. Dengan proyeksi tersebut, Indonesia diperkirakan masih memiliki cadangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sekitar lima bulan pada 2027 sebelum memasuki musim panen raya berikutnya.

Namun, perkembangan harga beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa ketersediaan stok yang melimpah belum otomatis diterjemahkan menjadi harga yang lebih murah bagi konsumen. Tantangan pemerintah kini bukan lagi sekadar memastikan beras tersedia, melainkan memastikan cadangan yang besar tersebut benar-benar mampu meredam tekanan harga di pasar.