Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) terbaru untuk sapi hidup dinilai berisiko memberikan tekanan besar bagi pelaku usaha di sepanjang rantai pasok.

Keputusan menaikkan HAP sapi hidup menjadi Rp59.000 per kilogram, sembari menahan harga jual daging di tingkat konsumen pada kisaran Rp130.000–Rp140.000 per kilogram, memicu risiko kerugian massal.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai keputusan pemerintah menaikkan HAP sapi hidup jauh sebagai langkah kurang tepat.

“Langkah ini jauh dari menolong pelaku usaha untuk tetap bisa operasional berkelanjutan,” kata Khudori kepada Bisnis, Sabtu (25/4/2026).

Dia menyampaikan tekanan biaya di hulu sudah jauh lebih tinggi. Sapi bakalan impor dari Australia yang dibeli sekitar tiga bulan lalu dengan harga US$3,8 per kilogram, setelah digemukkan sekitar 100 hari, menghasilkan harga pokok penjualan (HPP) sekitar Rp65.000 per kilogram bobot hidup.

Bahkan, dengan kenaikan terbaru harga sapi bakalan yang menembus US$4,32 per kilogram dan tambahan biaya logistik serta karantina, HPP berpotensi melampaui Rp70.000 per kilogram.

Dalam kondisi tersebut, kewajiban menjual di kisaran Rp59.000 per kilogram membuat usaha penggemukan sapi terus merugi dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Khudori, tekanan ini memaksa pelaku usaha melakukan efisiensi, mulai dari pengurangan pakan hingga penyesuaian operasional. Namun, langkah tersebut berdampak pada penurunan kualitas, termasuk rendemen karkas yang kini hanya sekitar 50% dari bobot hidup, lebih rendah dari asumsi 55%, serta proporsi daging yang turun menjadi sekitar 65%–70% dari karkas.

Kondisi ini merambat ke seluruh rantai pasok. Selisih harga jual sapi hidup yang hanya naik tipis tidak mampu menutup biaya logistik, penyusutan bobot, hingga biaya penanganan sebelum pemotongan.

Di sisi lain, pedagang tetap harus menjual daging sesuai HAP Rp130.000–Rp140.000 per kilogram, sehingga margin tertekan dan kerugian terjadi dari tingkat feedlot, bandar, pemotong, hingga pengecer.

“Dengan kondisi seperti ini, pemotong dan pedagang daging sapi juga merugi. Pendek kata, pelaku usaha sepanjang rantai pasok, dari feedlot, bandar, pemotong sapi hingga pedagang daging sapi, dalam kondisi berdarah-darah. Ini sudah berlangsung berbulan-bulan,” ujarnya.

Lebih jauh, dia mengingatkan risiko ke depan semakin besar. Kenaikan harga sapi bakalan berpotensi berlanjut, yang bisa memicu banyak perusahaan penggemukan menghentikan usaha.

Di tengah kondisi tersebut, Khudori menilai justru importir daging sapi beku dan daging kerbau beku berpotensi diuntungkan karena tidak menanggung risiko penggemukan. Terlebih, harga acuan daging kerbau beku dinaikkan lebih signifikan dibandingkan sapi hidup, sementara di lapangan harga jualnya kerap melampaui ketentuan tanpa penegakan yang konsisten.

Menurutnya, pemerintah perlu segera mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan industri daging sapi untuk merumuskan kebijakan yang lebih realistis dan berbasis data.

Perlu Intervensi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai kenaikan harga daging sapi dipicu oleh kombinasi tekanan global dan domestik yang saling berkelindan.

Dia menyebut lonjakan biaya energi, terutama harga gas dan BBM nonsubsidi, serta gangguan rantai pasok akibat dinamika geopolitik di Selat Hormuz yang kerap buka-tutup, membuat biaya produksi dan distribusi semakin mahal.

Di sisi hulu, Esther menyoroti harga sapi bakalan jantan dari Australia yang melonjak hingga US$4,56 per kilogram atau sekitar Rp86.139 per kilogram, jauh di atas asumsi normal, yang kemudian diperparah oleh penyesuaian kebijakan pemerintah melalui kenaikan harga acuan pembelian (HAP) sapi hidup di tingkat peternak menjadi Rp59.000 per kilogram.

Menurutnya, tekanan tersebut mulai terasa di tingkat konsumen. Hal ini tercermin dari daya beli yang melemah sehingga volume pembelian menyusut dari sekitar 1 kilogram menjadi seperempat kilogram atau bahkan lebih kecil, dengan sebagian konsumen mulai beralih ke alternatif yang lebih terjangkau.

“Konsumen mulai mencari alternatif sumber protein yang lebih murah atau beralih ke daging kerbau,” ujar Esther kepada Bisnis.

Lebih lanjut, dia menilai tekanan juga dirasakan pedagang daging sapi seiring turunnya permintaan akibat harga yang dianggap mahal, sementara ruang untuk menaikkan harga terbatas karena berisiko kehilangan pembeli, sehingga omzet dan margin tergerus.

Dampak ini turut menjalar ke sektor kuliner, di mana pelaku usaha seperti pedagang bakso, soto, hingga restoran menghadapi dilema antara menaikkan harga jual atau menurunkan porsi dan kualitas, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan daya saing di tengah konsumsi yang lesu.

Secara lebih luas, Esther mengingatkan kenaikan harga daging sapi berpotensi mendorong inflasi, terutama di daerah, sekaligus mengganggu stabilitas rantai pasok akibat menurunnya ketersediaan sapi di pasar.

“Kenaikan harga pokok seperti daging sapi berpotensi memicu inflasi daerah dan lonjakan harga memicu alarm ekonomi karena berkurangnya ketersediaan sapi,” ujarnya.

Untuk meredam tekanan tersebut, dia menilai pemerintah perlu mengambil langkah terukur dalam jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, intervensi pasar melalui operasi pasar dan bantuan sosial diperlukan guna menjaga pasokan dan stabilitas harga, serta diversifikasi sumber impor dari negara alternatif seperti Meksiko serta peningkatan impor daging beku untuk menutup kekurangan pasokan.

Sementara itu, dalam jangka panjang, penguatan sektor hulu dinilai krusial melalui perlindungan sapi betina produktif, pengembangan sentra peternakan, serta kelanjutan program inseminasi buatan guna meningkatkan populasi ternak.

Di sisi hilir, Esther menambahkan perlunya perbaikan infrastruktur RPH serta peningkatan efisiensi distribusi untuk memangkas rantai pasok. Sementara dari sisi kebijakan, pengaturan tata niaga antar daerah, penyediaan pakan berkualitas, serta ketepatan waktu realisasi impor menjadi faktor penting guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga di pasar domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah menahan harga daging sapi di tingkat konsumen di tengah kenaikan biaya produksi menggerus margin pelaku usaha tergerus, bahkan hingga merugi. Pengusaha berharap pemerintah mengkaji kembali kebijakan tersebut.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan konflik geopolitik di Timur Tengah berdampak pada harga sapi hidup impor. Namun, pemerintah memastikan penyesuaian masih terbatas dan harga daging di pasar tetap terkendali.

Menurutnya, penyesuaian harga sapi hidup tergolong minim, yakni hanya sekitar Rp1.000 per kilogram (kg) hidup dari harga acuan penjualan (HAP) sebelumnya sebesar Rp58.000 per kg hidup menjadi Rp59.000 per kg hidup.

Zulhas menyampaikan pemerintah sebelumnya menetapkan kuota impor sapi hidup hingga sekitar 1 juta ekor. Namun, realisasi impor yang sudah masuk belum dipastikan jumlahnya.

Kendati demikian, Zulhas memastikan harga daging sapi di tingkat konsumen tidak mengalami perubahan alias masih berada dalam rentang HAP, yakni sekitar Rp130.000–Rp140.000 per kilogram.

“Kalau daging sapi di pasar masih dalam HET [HAP]. HET-nya kan Rp130.000–140.000 [per kilogram] masih di situ, ya, bisa Rp130.000, bisa Rp134.000, bisa Rp139.000. Jadi nggak ada perubahan,” ujarnya.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun menyampaikan bahwa harga sapi bakalan, baik betina maupun jantan, mengalami kenaikan signifikan per April 2026. Kondisi ini berdampak langsung terhadap biaya impor dan berpotensi menekan margin pelaku usaha di dalam negeri.

Berdasarkan perhitungan CIF sapi impor dari Australia per 20 April 2026, harga dasar (FOB) tercatat sebesar US$4,07 per kg untuk feeder heifer dan US$4,56 per kg untuk feeder steer, dengan rata-rata US$4,32 per kg.

Dia menjelaskan, setelah memperhitungkan biaya asuransi, transportasi, serta proses karantina di dalam negeri, harga sapi hidup impor melonjak jauh di atas HAP.

Jika dikalkulasikan, setelah ditambahkan biaya angkut (freight) sebesar US$0,15 per kg dan asuransi sekitar 1,5%, nilai CIF di pelabuhan Indonesia mencapai kisaran US$4,28–US$4,78 per kg atau rata-rata US$4,53 per kg.

Dengan asumsi nilai tukar Rp17.150 per dolar AS, maka harga CIF di dalam negeri berada pada kisaran Rp73.459–Rp81.988 per kg, atau dengan rata-rata Rp77.723 per kg.

Adapun setelah memperhitungkan pajak penghasilan (PPh) 2,5% serta biaya penanganan dan susut sebesar 2,5%, total landed cost sapi impor diperkirakan mencapai Rp77.177–Rp86.139 per kg, dengan rata-rata sekitar Rp81.658 per kg.

“Itu harga per kilo hidup sapi bakalan betina ada di angka Rp77.177. Kalau yang bakalan jantannya sudah Rp86.139. Sementara HAP kita maksimalnya Rp58.000 per kilo berat hidup,” ujarnya.

Ketua Jaringan Pemotong dan Pengusaha Daging Indonesia (Jappdi) Asnawi menyebut pelaku usaha justru menanggung beban biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan penyesuaian harga yang ditetapkan pemerintah.

Asnawi menjelaskan, tekanan terhadap pelaku usaha sudah terjadi sejak intervensi pemerintah menjelang Ramadan, ketika harga acuan sapi hidup di tingkat feedloter ditetapkan maksimal Rp55.000 per kilogram.

Menurutnya, kebijakan tersebut datang saat harga sudah mengalami lonjakan dari sebelumnya hanya berkisar Rp47.000–Rp48.000 per kilogram menjadi Rp55.000 per kilogram, atau naik sekitar Rp8.000. Di sisi lain, pelaku usaha membeli sapi di atas harga acuan, sehingga importir di hulu telah menanggung kerugian sejak awal.

“Di hulu, mereka beli sudah US$3,8 dikali saat itu [kurs] Rp16.800. Mereka punya modal Rp63.840. Ketika itu, dia ditetapkan harus jual Rp55.000. Artinya dia harus menanggung rugi,” kata Asnawi saat dihubungi Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Tekanan berlanjut di tingkat rumah potong hewan (RPH). Asnawi menuturkan harga sapi hidup sekitar Rp57.000 per kilogram menghasilkan biaya karkas setara Rp114.000 per kilogram, sementara harga jual yang ditetapkan pemerintah hanya Rp107.000. Kondisi ini membuat pelaku jagal merugi.

Kondisi serupa terjadi di tingkat pengecer, yang harus menjual daging di kisaran Rp130.000–Rp140.000 per kilogram, dengan modal riil sudah mencapai Rp133.000–Rp135.000 per kilogram dalam kondisi belum dipangkas lemak.

Asnawi menambahkan, disparitas harga semakin besar karena bagian lemak yang terpangkas hanya laku di kisaran Rp80.000–Rp90.000 per kilogram, sehingga memperlebar kerugian. Secara keseluruhan, dia menyatakan pelaku usaha dari hulu hingga hilir mengalami kerugian beruntun sejak sebelum Ramadan hingga Idulfitri.

Lebih lanjut, dia menyampaikan tekanan biaya semakin berat akibat rendahnya rendemen karkas yang kini hanya sekitar 49%–50%, jauh di bawah asumsi ideal, serta tingginya biaya logistik, penyusutan bobot sapi, pakan, hingga operasional.

Berdasarkan kalkulasi Jappdi, harga pokok penjualan (HPP) daging telah mencapai sekitar Rp137.285 per kilogram, belum termasuk biaya tambahan seperti listrik, transportasi, dan tenaga kerja.

Mengacu struktur biaya tersebut, pelaku usaha menilai harga jual di tingkat konsumen seharusnya berada di kisaran Rp150.000 per kilogram agar usaha tetap berkelanjutan.

“Sekarang ini kita jual rata-rata di Rp140.000 [per kilogram] minimal, tertinggi Rp150.000. Kalau daging secondary cut, prime cut, kita jualnya di atas Rp150.000, tertinggi Rp160.000 [per kilogram],” ujarnya.

Di sisi lain, dia juga menyoroti pasokan sapi impor yang belum optimal. Menurutnya, realisasi impor masih jauh dari target sehingga dikhawatirkan hanya mampu menopang pasar dalam jangka pendek.

Untuk itu, Jappdi menilai perlu adanya penyesuaian harga yang lebih realistis serta kebijakan berbasis data dan melibatkan pelaku usaha, agar keseimbangan antara stabilitas harga dan keberlanjutan industri tetap terjaga.