Bisnis.com, SURABAYA – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menyatakan akan menegakkan aturan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur sebesar Rp26.500 per kilogram yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) cum Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman.

Kepala Satgas Pangan Polda Jatim Kombes Pol. Roy HM Sihombing menyatakan pihaknya telah menyebarluaskan Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 285/TS.02.02/K/2026 tertanggal 9 Juni 2026 itu kepada segenap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) di tingkat Polres atau Polresta wilayah setempat.

Namun, ia mengakui unit operasional kepolisian terkait yang tersebar di masing-masing daerah tersebut secara serta-merta belum melakukan penegakan HAP telur di tingkat produsen dengan optimal.

"Mungkin jajaran kami ada yang cepat, ada yang tidak dalam menindaklanjuti itu (HAP Bapanas terkait telur). Yang jelas, saya sudah ingatkan kembali ke para jajaran saya, para Kasatreskrim untuk segera memonitor dan menindaklanjuti surat yang sudah dibuat oleh Kepala Bapanas tersebut," beber Roy di Surabaya, dikutip Rabu (1/7/2026).

Ia juga menjelaskan Satgas Pangan Polda Jatim bersama dengan Pemprov Jatim berencana untuk mengumpulkan para pedagang perantara (middleman) guna mendalami penyebab gejolak terhadap harga beli komoditas protein hewani tersebut yang dirasa semakin mencekik produsen di tingkat hulu.

Selain itu, Roy juga meminta kepada para peternak untuk dapat pro aktif melaporkan pihak-pihak yang diduga melakukan praktik-praktik permainan harga telur di luar aturan yang telah diterbitkan pemerintah.

"Kalau ada dugaan permainan, kami juga meminta bantuan para peternak sekalian untuk diinformasikan kepada kami. Mungkin ada para pengusaha yang tidak benar, dan hendak melakukan monopoli atau melakukan perbuatan curang, tolong diinformasikan kepada kami, dan bila terbukti kami akan lakukan penindakan secara tegas mengacu pada Undang-Undang pangan atau Undang-Undang peternakan, Undang-Undang perlindungan konsumen, dan lain-lain," tegasnya.

Lebih lanjut, Roy mengatakan Satgas Pangan Polda Jatim juga telah berkomunikasi secara intensif dengan Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jatim di bawah komando Kombes Pol. Bimo Ariyanto guna menekan liarnya informasi pergerakan harga telur di media sosial yang kian memperlemah posisi tawar (bargaining power) para peternak rakyat.

Seperti diketahui, mata rantai distribusi saat ini sangat sensitif terhadap sirkulasi informasi digital yang bergulir secara dinamis, terutama terkait publikasi harga telur di sejumlah daerah sentra seperti Blitar, Magetan, dan Malang.

Para peternak mengeluhkan keterbukaan informasi tersebut justru kerap dijadikan senjata oleh para pembeli atau spekulan untuk menekan harga beli di tingkat hulu.

Satgas Pangan Polda Jatim juga telah membuka layanan saluran siaga atau hotline yang akan menampung setiap laporan mengenai fenomena tak wajar, seperti ketidaksesuaian harga beli hingga dugaan praktik kejahatan niaga, terhadap bahan pangan di lapangan.

Aduan tersebut dapat dikirimkan lewat pesan singkat ke nomor 0813 3000 5267.

Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan pihaknya akan segera mengumpulkan seluruh pedagang perantara (middleman) komoditas telur ayam ras yang beroperasi di daerah setempat, khususnya yang terdapat di wilayah sentra penghasil komoditas pangan tersebut.

Kebijakan tersebut dijalankan sebagai bentuk respons atas situasi terdesak yang saat ini tengah menimpa para peternak telur di sejumlah titik Provinsi Jatim, di mana ketentuan harga acuan pembelian (HAP) yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) cum Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman sebesar Rp26.500, yang disebut belum sepenuhnya berjalan dan diterapkan.

"Kami akan memanggil seluruh middleman atau perantara telur, kami akan duduk bersama untuk memastikan harga telur ini dapat terjaga, dan peternak bisa memperoleh untung karena kita prihatin biaya produksi yang dikeluarkan ternyata tidak sebanding dengan harga jual," ungkap Emil di Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (29/6/2026).

Emil mengungkapkan satu dari sekian kebijakan jangka pendek yang akan dijalankan Pemprov Jatim tersebut akan dikomandoi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Peternakan. Dirinya menyatakan pertemuan tersebut juga dijadwalkan untuk digelar pada pekan depan.

"Kami tadi sudah periksa ke Disperindag Jatim dan Dinas Peternakan, kalau data perantara sudah dimiliki. Kami pastikan dalam seminggu ini, kami tindak lanjuti dengan memanggil langsung dengan seluruh pedagang perantara yang menghubungkan antara peternak dengan pasar untuk mencari tahu penerapan HAP telur oleh Bapanas ini di lapangan," ucapnya.

Mengacu pada data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jatim, Emil memaparkan banderol telur ayam ras di tingkat konsumen saat ini berkisar Rp25.000 per kilogram, seperti yang diamatinya di Kota Surabaya, Bangkalan, dan Lumajang.

Menurut dia, kondisi tersebut sesungguhnya dapat memicu dilema operasional karena harga jual di tingkat hilir justru berada di bawah HAP yang telah ditetapkan Kepala Bapanas sebesar Rp26.500 per kilogram.

"Kita akan periksa dahulu, maka dari itu pedagang perantara akan dikumpulkan untuk membuka transparansi harga beli di tingkat peternak. Realitanya, harga di tingkat konsumen hari ini sekitar Rp25.000-an. Di sini ada pekerjaan rumah besar saat bertemu middleman karena mereka pasti akan keberatan kalau dipaksa membeli Rp26.500, sementara harga jual di pasar saja Rp25.000," papar Emil.

Emil menegaskan bahwa Pemprov Jatim tidak ingin kebijakan perlindungan ini hanya menjadi teori di atas kertas tanpa menyentuh realita lapangan. Oleh sebab itu, pertemuan dengan para pedagang perantara tersebut ditargetkan dapat terealisasi sesuai rencana guna merumuskan kesepakatan harga yang rasional serta saling menguntungkan (win-win solution), baik bagi keberlangsungan usaha para peternak rakyat maupun kelancaran rantai pasok hilir.

"Jadi, harus ada kalkulasi yang tepat dan adil saat pertemuan itu terjadi, di mama kita targetkan satu minggu sebelum hari ini sudah bisa terlaksana dan dapat tercapai kesepakatan di antara seluruh pihak," ucapnya.

Berikut tuntutan massa aksi Paguyuban Ternak Rakyat Indonesia (PATERAIN):

1. Penegakan Harga Acuan Pembelian (HAP)

Meminta pemerintah melalui Satgas Pangan Polri melakukan langkah nyata agar harga telur di tingkat peternak membaik sesuai surat edaran yang telah diterbitkan BAPANAS No.285/TS.02.02/K/2026 tanggal 9 Juni 2026 guna menjaga stabilitas harga dan melindungi peternak.

2. Transparansi Harga Pakan

Meminta adanya keterbukaan informasi mengenai:

a. Harga bahan baku pakan impor.

b. Mekanisme pembentukan harga pakan jadi.

c. Data impor bahan baku pakan.

d. Distribusi bahan baku dan pakan kepada peternak karena hingga saat ini peternak kecil hanya menjadi obyek penerima kenaikan harga pakan tanpa mengetahui dasar kenaikan dengan jelas.

3. Perlindungan Usaha Peternak Rakyat

a. Meminta DPRD Jawa Timur ikut memperjuangkan perlindungan usaha peternakan rakyat baik dari monopoli korporasi besar, hak atas pakan murah, telur sebagai pangan pokok sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33 tentang sistem ekonomi Indonesia harus berbasis kekeluargaan, bukan kapitalisme murni yang membiarkan peternak kecil kalah telak dari korporasi raksasa.

b. Meminta pemerintah secepatnya mentapkan budidaya ayam ras petelur dalam Daftar Negatif Investasi (Investment Negative List) dan membatasi izin dan populasi budidaya ayam ras petelur, sesuai dengan surat Permohonan KEMENTAN No.B-132/PP.220.M/06/2026 tanggal 9 Juni 2026. Perlu pengaturan yang lebih tegas agar pemodal besar tidak melakukan ekspansi berlebihan pada sektor budidaya unggas agar tercipta iklim usaha yang lebih berkeadilan.

c. Penghapusan Peraturan Menteri Pertanian 10/2024 Pasal 24 huruf (c) yang berbunyi “paling tinggi 2% produksi DOC final stock (FS) dari pelaku usaha integrasi dan pembibitan parent stock (PS) dialokasikan untuk kepentingan sendiri dan atau peternak mitra guna pemenuhan kebutuhan dalam negeri”, kembalikan budidaya pada peternak rakyat.

4. Peningkatan Serapan Telur Peternak Rakyat

Mendorong pemerintah untuk memperluas penyerapan telur peternak rakyat dalam semua program pemerintah.

5. Menjaga Ketahanan Pangan Berbasis Peternakan Rakyat

Keberlangsungan usaha peternak rakyat merupakan bagian penting dari ketahanan pangan nasional dan tidak hanya diukur dari tersedianya pangan hari ini, tetapi juga dari kemampuan peternak rakyat untuk terus bertahan dan berproduksi. Apabila peternak rakyat terus mengalami kerugian dan berhenti berusaha, tentu akan mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

Bisnis.com, SURABAYA – Ratusan peternak telur yang tergabung dalam Paguyuban Ternak Rakyat Indonesia (Paterain) mendesak agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera mengambil tindakan mengenai kebijakan harga acuan pembelian (HAP) sebesar Rp26.500 per kilogram yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.

Diketahui, hal tersebut telah dituangkan Amran cum Menteri Pertanian RI dalam surat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 285/TS.02.02/K/06/2026 tertanggal 9 Juni 2026 lalu untuk melindungi para peternak telur dalam negeri dari kerugian. Pengawasan ketat mengenai implementasi ketetapan tersebut melibatkan masing-masing jajaran pemerintah daerah di seluruh tingkatan administratif bersama Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri).

Ketua Paterain Nur Muhammad Ali mengharapkan kepada Satgas Pangan Polri di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk dapat bergegas melakukan penerapan kebijakan tersebut di lapangan. Pasalnya, para peternak semakin merugi akibat harga beli yang dibanderol semakin merosot di tingkat hulu, sementara harga jual di pasaran ternyata terlampau tinggi.

"Kita memberikan sejumlah beberapa opsi, di antaranya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Namun, kami berfokus pada pelaksanaan solusi jangka pendek yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian lewat surat yang ditandatangani pada tanggal 9 Juni terkait pengawalan HAP (harga acuan pembelian) oleh Satgas Pangan Polri," ujar Nur pada sela-sela aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (29/6/2026).

Ia mengaku harga jual komoditas telur di tingkat peternak hanya mencapai Rp16 ribu per kilogram. Sementara, harga pokok penjualan (HPP) telur sebelumnya sempat menyentuh nominal senilai Rp24 ribu per kilogram.

Tak hanya itu, Ali bahkan mengungkapkan harga jual dari telur diproduksi oleh para peternak tersebut juga mengalami penurunan senilai Rp300 hingga Rp500 setiap jamnya. Menurut dia, siklus tersebut telah berlangsung dan melanda para peternak lokal selama dua bulan terakhir.

"Selama dua bulan terakhir sampai hari ini, kondisi kami semakin parah. Kita sudah melakukan banyak usaha, baik surat-menyurat, diskusi, audiensi, tapi belum ada tindakan nyata yang kami rasakan atas berbagai upaya tersebut," ungkapnya.

Ali menyoroti liarnya informasi pergerakan harga komoditas tersebut di media sosial yang kian memperlemah posisi tawar (bargaining power) peternak rakyat di tingkat produksi.

Menurut dia, mata rantai distribusi saat ini sangat sensitif terhadap sirkulasi informasi digital yang bergulir dinamis, terutama terkait publikasi harga telur di sejumlah daerah sentra seperti Blitar, Magetan, dan Malang. Ironisnya, keterbukaan informasi tersebut justru kerap dijadikan senjata oleh para pembeli atau spekulan untuk menekan harga beli di tingkat hulu.

"Kami sangat tergantung oleh siaran-siaran harga yang ada di media sosial, khususnya terkait harga telur di Blitar, Magetan, Malang, di mana itu sangat berpengaruh karena siaran-siaran harga ini dipakai untuk menekan kami para peternak," ujarnya.

Di samping harga jual yang semakin merosot, Ali menyebut kendala lain yang juga tengah dihadapi para peternak telur saat ini adalah kondisi harga pakan yang terus naik. Apalagi pengawasan nyata oleh pemerintah maupun instansi terkait terhadap ledakan populasi ayam petelur juga lemah.

"Saat ini harga telur hancur, harga pakannya naik, lalu pengawasan dari pemerintah juga kurang terkait overpopulasi. Jadi, kita selalu dibenturkan masalah overpopulasi, sementara kita yang peternak kecil tidak mengerti dan tidak mengawasi masalah itu," tuturnya.

Oleh sebab itu, Paterain berharap supaya jajaran pemerintah daerah untuk dapat menelurkan kebijakan pro peternak dengan melakukan penyerapan telur secara masif di sejumlah daerah sentra, seperti memasukkan komoditas tersebut dalam instrumen Bantuan Pangan atau Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH).

"Harapan kami terdapat program dari pemerintah yang solutif untuk menyerap telur. Misalnya, seperti sekarang yang sedang berjalan bantuan pangan berupa beras dan minyak. Bisa saja komoditas minyak itu disubtitusi dengan telur, yang lebih mudah," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) terbaru untuk sapi hidup dinilai berisiko memberikan tekanan besar bagi pelaku usaha di sepanjang rantai pasok.

Keputusan menaikkan HAP sapi hidup menjadi Rp59.000 per kilogram, sembari menahan harga jual daging di tingkat konsumen pada kisaran Rp130.000–Rp140.000 per kilogram, memicu risiko kerugian massal.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai keputusan pemerintah menaikkan HAP sapi hidup jauh sebagai langkah kurang tepat.

“Langkah ini jauh dari menolong pelaku usaha untuk tetap bisa operasional berkelanjutan,” kata Khudori kepada Bisnis, Sabtu (25/4/2026).

Dia menyampaikan tekanan biaya di hulu sudah jauh lebih tinggi. Sapi bakalan impor dari Australia yang dibeli sekitar tiga bulan lalu dengan harga US$3,8 per kilogram, setelah digemukkan sekitar 100 hari, menghasilkan harga pokok penjualan (HPP) sekitar Rp65.000 per kilogram bobot hidup.

Bahkan, dengan kenaikan terbaru harga sapi bakalan yang menembus US$4,32 per kilogram dan tambahan biaya logistik serta karantina, HPP berpotensi melampaui Rp70.000 per kilogram.

Dalam kondisi tersebut, kewajiban menjual di kisaran Rp59.000 per kilogram membuat usaha penggemukan sapi terus merugi dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Khudori, tekanan ini memaksa pelaku usaha melakukan efisiensi, mulai dari pengurangan pakan hingga penyesuaian operasional. Namun, langkah tersebut berdampak pada penurunan kualitas, termasuk rendemen karkas yang kini hanya sekitar 50% dari bobot hidup, lebih rendah dari asumsi 55%, serta proporsi daging yang turun menjadi sekitar 65%–70% dari karkas.

Kondisi ini merambat ke seluruh rantai pasok. Selisih harga jual sapi hidup yang hanya naik tipis tidak mampu menutup biaya logistik, penyusutan bobot, hingga biaya penanganan sebelum pemotongan.

Di sisi lain, pedagang tetap harus menjual daging sesuai HAP Rp130.000–Rp140.000 per kilogram, sehingga margin tertekan dan kerugian terjadi dari tingkat feedlot, bandar, pemotong, hingga pengecer.

“Dengan kondisi seperti ini, pemotong dan pedagang daging sapi juga merugi. Pendek kata, pelaku usaha sepanjang rantai pasok, dari feedlot, bandar, pemotong sapi hingga pedagang daging sapi, dalam kondisi berdarah-darah. Ini sudah berlangsung berbulan-bulan,” ujarnya.

Lebih jauh, dia mengingatkan risiko ke depan semakin besar. Kenaikan harga sapi bakalan berpotensi berlanjut, yang bisa memicu banyak perusahaan penggemukan menghentikan usaha.

Di tengah kondisi tersebut, Khudori menilai justru importir daging sapi beku dan daging kerbau beku berpotensi diuntungkan karena tidak menanggung risiko penggemukan. Terlebih, harga acuan daging kerbau beku dinaikkan lebih signifikan dibandingkan sapi hidup, sementara di lapangan harga jualnya kerap melampaui ketentuan tanpa penegakan yang konsisten.

Menurutnya, pemerintah perlu segera mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan industri daging sapi untuk merumuskan kebijakan yang lebih realistis dan berbasis data.

Perlu Intervensi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai kenaikan harga daging sapi dipicu oleh kombinasi tekanan global dan domestik yang saling berkelindan.

Dia menyebut lonjakan biaya energi, terutama harga gas dan BBM nonsubsidi, serta gangguan rantai pasok akibat dinamika geopolitik di Selat Hormuz yang kerap buka-tutup, membuat biaya produksi dan distribusi semakin mahal.

Di sisi hulu, Esther menyoroti harga sapi bakalan jantan dari Australia yang melonjak hingga US$4,56 per kilogram atau sekitar Rp86.139 per kilogram, jauh di atas asumsi normal, yang kemudian diperparah oleh penyesuaian kebijakan pemerintah melalui kenaikan harga acuan pembelian (HAP) sapi hidup di tingkat peternak menjadi Rp59.000 per kilogram.

Menurutnya, tekanan tersebut mulai terasa di tingkat konsumen. Hal ini tercermin dari daya beli yang melemah sehingga volume pembelian menyusut dari sekitar 1 kilogram menjadi seperempat kilogram atau bahkan lebih kecil, dengan sebagian konsumen mulai beralih ke alternatif yang lebih terjangkau.

“Konsumen mulai mencari alternatif sumber protein yang lebih murah atau beralih ke daging kerbau,” ujar Esther kepada Bisnis.

Lebih lanjut, dia menilai tekanan juga dirasakan pedagang daging sapi seiring turunnya permintaan akibat harga yang dianggap mahal, sementara ruang untuk menaikkan harga terbatas karena berisiko kehilangan pembeli, sehingga omzet dan margin tergerus.

Dampak ini turut menjalar ke sektor kuliner, di mana pelaku usaha seperti pedagang bakso, soto, hingga restoran menghadapi dilema antara menaikkan harga jual atau menurunkan porsi dan kualitas, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan daya saing di tengah konsumsi yang lesu.

Secara lebih luas, Esther mengingatkan kenaikan harga daging sapi berpotensi mendorong inflasi, terutama di daerah, sekaligus mengganggu stabilitas rantai pasok akibat menurunnya ketersediaan sapi di pasar.

“Kenaikan harga pokok seperti daging sapi berpotensi memicu inflasi daerah dan lonjakan harga memicu alarm ekonomi karena berkurangnya ketersediaan sapi,” ujarnya.

Untuk meredam tekanan tersebut, dia menilai pemerintah perlu mengambil langkah terukur dalam jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, intervensi pasar melalui operasi pasar dan bantuan sosial diperlukan guna menjaga pasokan dan stabilitas harga, serta diversifikasi sumber impor dari negara alternatif seperti Meksiko serta peningkatan impor daging beku untuk menutup kekurangan pasokan.

Sementara itu, dalam jangka panjang, penguatan sektor hulu dinilai krusial melalui perlindungan sapi betina produktif, pengembangan sentra peternakan, serta kelanjutan program inseminasi buatan guna meningkatkan populasi ternak.

Di sisi hilir, Esther menambahkan perlunya perbaikan infrastruktur RPH serta peningkatan efisiensi distribusi untuk memangkas rantai pasok. Sementara dari sisi kebijakan, pengaturan tata niaga antar daerah, penyediaan pakan berkualitas, serta ketepatan waktu realisasi impor menjadi faktor penting guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga di pasar domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga ayam dan telur mulai melandai di tingkat produsen pada pekan pertama Maret 2026. Namun, penurunan tersebut belum terjadi di tingkat konsumen sehingga pemerintah kini mengalihkan fokus ke arah rantai distribusi di bawah yang diduga terlalu panjang.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun mengatakan secara rata-rata nasional harga telur ayam ras di tingkat produsen masih berada sedikit di atas harga acuan pembelian (HAP), yakni sekitar 2,20%.

Merujuk Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 (Perbadan 6/2024), HAP telur ayam ras di produsen ditetapkan di level Rp26.500 per kilogram, sedangkan di konsumen adalah Rp30.000 per kilogram.

Pada pekan pertama Maret 2026, harga telur ayam ras di tingkat produsen turun 0,64% menjadi Rp27.083 per kilogram dibandingkan pekan sebelumnya di level Rp27.257 per kilogram.

Namun, penurunan tersebut belum sepenuhnya tercermin di pasar konsumen sehingga pemerintah menilai perlu melakukan penguatan pengawasan pada rantai distribusi.

Data Kementan menunjukkan harga rata-rata telur di tingkat konsumen hanya turun sekitar 0,15% menjadi Rp32.650 per kilogram dibandingkan pekan sebelumnya Rp32.600 per kilogram.

“Artinya mata rantai ini betul-betul juga harus menjadi perhatian. Mestinya kan imbang, tapi ini jauh,” kata Makmun dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2026 di YouTube Kemendagri, Senin (9/3/2026).

Padahal, lanjut dia, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan para produsen telur di berbagai wilayah, termasuk di Pulau Jawa dan Sumatra untuk mendorong harga kembali mendekati HAP.

Sebelumnya, harga telur sempat terdorong naik setelah beredarnya selebaran (flyer) yang mencantumkan harga Rp27.000 per kilogram. Kondisi tersebut membuat harga di tingkat produsen ikut bergerak mengikuti angka tersebut.

Hal serupa juga terjadi pada komoditas daging ayam ras. Menurutnya, harga di tingkat produsen sebenarnya sudah mengalami penurunan cukup signifikan.

Secara rata-rata nasional, harga ayam di tingkat produsen bahkan telah berada di bawah HAP dengan penurunan sekitar 1,87% menjadi Rp24.363 per kilogram pada pekan pertama Maret 2026. Namun di tingkat konsumen, harga rerata mingguan karkas daging ayam ras hanya turun sekitar 0,95% menjadi Rp41.550 per kilogram.

Sebagai gambaran, HAP daging ayam ras di produsen adalah Rp25.000 per kilogram dan di konsumen ditetapkan sebesar Rp40.000 per kilogram.

“Rantai distribusi dan di posisi pasar akhir yang selalu juga, apakah ini karena rantainya yang panjang, ada yang D1, D2, sehingga harga di konsumennya belum tertekan [turun],” ujarnya.

Selain ayam dan telur, Makmun mengatakan rerata harga mingguan sapi hidup di tingkat produsen masih berada di bawah HAP. Rata-rata harga sapi hidup tercatat sekitar Rp53.510 per kilogram atau sekitar 4,45% di bawah HAP.

Namun demikian, harga di tingkat konsumen justru mengalami sedikit kenaikan dibandingkan pekan lalu meski masih berada di bawah acuan harga pemerintah. Rerata harganya berada di level Rp136.550 per kilogram.

“Di rantainya ini apakah ada kendala logistik atau memang banyak tangan, atau ada upaya mengambil keuntungan lebih di momen seperti saat ini,” ucapnya.

Kendati demikian, dia memastikan dari sisi pasokan, stok komoditas peternakan seperti ayam, telur, dan daging sapi secara nasional masih dalam kondisi aman.

Kementan juga meminta dukungan pemerintah daerah untuk membantu mengatasi kendala distribusi, terutama terkait logistik, agar pasokan dari daerah produsen dapat mengalir lancar ke wilayah konsumsi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) meminta produsen dan distributor agar tidak melakukan penimbunan komoditas strategis daging ayam ras dan telur ayam ras menjelang momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan 2026 dan Idulfitri.

Direktur Jenderal Perkebunan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda meminta perusahaan integrator maupun peternakan dan koperasi, termasuk produsen ayam broiler dan telur untuk memastikan produksi dan pasokan cukup sesuai dengan kebutuhan.

“Kami juga meminta agar produsen dan distributor tidak melakukan penimbunan stok,” kata Agung dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1/2026).

Kementan juga mendorong agar pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terkait ketersediaan dan pasokan harga telur dan daging ayam ras di wilayah masing-masing.

“Dan dari hasil pengawasan ini, tentu kami meminta kepada teman-teman dinas juga untuk melakukan tindakan tegas agar para produsen dan distributor tidak melakukan penimbunan,” ujarnya.

Senada, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga meminta agar para pelaku usaha di sektor pangan untuk mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pembelian (HAP) tingkat produsen dan Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan pemerintah akan memperketat pengawasan harga dan mutu pangan melalui pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026.

Adapun, Satgas Saber dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2026. Ruang lingkup pengawasannya mencakup berbagai komoditas pangan strategis, mulai dari beras hingga protein hewani dan hortikultura, seperti jagung, kedelai, daging sapi, daging kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai, minyak goreng, serta gula konsumsi.

Sementara itu, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa meminta para pelaku usaha untuk memastikan mitra distributor tidak membuat harga berfluktuasi di hilir.

“Tolong agar para pelaku usaha mengingatkan kepada para distributornya untuk tidak membuat harga bergerak melebihi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah,” pungkas Ketut.