JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah mengalihkan impor bahan baku gula rafinasi dari swasta ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai kritik.

Kebijakan ini dinilai berisiko memicu kenaikan harga gula mentah (raw sugar), alih-alih menyelesaikan persoalan distribusi gula di dalam negeri.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada 8 April 2026, pemerintah mengusulkan pengalihan impor bahan baku gula rafinasi ke BUMN.

WIKIMEDIA COMMONS/AYELIE Ilustrasi gula

Langkah itu sebagai respons atas dugaan rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi.

Namun, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai langkah itu tidak menyentuh akar masalah.

Menurutnya, pengalihan impor bahan baku gula rafinasi dari swasta ke BUMN tidak menyelesaikan persoalan utama, bahkan berpotensi menambah rantai distribusi.

Dalam perspektif rantai pasok, kebijakan tersebut berarti menambah satu lapisan baru dalam proses pemasaran, yang pada akhirnya akan mengambil margin tambahan.

Dampaknya, harga raw sugar berpotensi menjadi lebih mahal.

Kenaikan harga bahan baku tersebut kemudian akan dirasakan oleh pabrik gula rafinasi yang bergantung pada impor raw sugar.

Biaya produksi yang meningkat ini pada akhirnya cenderung diteruskan ke industri pengguna seperti makanan, minuman, dan farmasi, sehingga tekanan harga bisa merambat hingga ke konsumen akhir.

SHUTTERSTOCK/AFRICA STUDIO Ilustrasi gula pasir. Peneliti menemukan tagatose, gula alami yang rasanya hampir semanis gula meja tetapi lebih rendah kalori dan tidak memicu lonjakan insulin.

“Pengalihan impor itu bukan solusi. kalau dalam teori rantai pasok itu ya menambah satu titik titik pemasaran lagi yang itu ujung-ujungnya mereka kan akan mengutip margin kan, ujung-ujungnya harganya raw sugar akan mahal, kemudian akan berdampak kepada pabrik gula rafinasi yang menggunakan bahan baku raw sugar,” ujar Khudori lewat keterangan pers, Rabu (15/4/2026).

Menurut Khudori, beban kebijakan tersebut berpotensi ditanggung oleh konsumen dalam bentuk harga yang lebih mahal.

Itu karena keterbatasan kemampuan finansial dan jaringan pemasaran BUMN yang ditugasi.

“Ujung-ujungnya konsumen yang harus membayar dengan dalam jumlah dalam harga yang sangat-sangat mahal, karena pada akhirnya BUMN yang ditugasi itu dia tidak punya kemampuan finansial secara cukup dan dia juga tidak punya jejaring pemasaran,” paparnya.

Pengawasan distribusi lemah

Lebih jauh, Khudori menegaskan persoalan utama rembesan gula rafinasi bukan terletak pada siapa yang mengimpor, melainkan lemahnya pengawasan distribusi serta tingginya disparitas harga antara gula konsumsi dan gula rafinasi.

Ia menyoroti rendahnya efisiensi pabrik gula konsumsi, khususnya milik BUMN, yang membuat pasar harus dipisahkan antara gula konsumsi dan gula industri.

Kondisi ini membuka celah terjadinya distorsi di lapangan.

Di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku gula industri masih sangat tinggi.

Tahun ini, kebutuhan raw sugar diperkirakan mencapai 3,2 juta ton, yang seluruhnya masih harus dipenuhi dari impor.

Ia juga menyoroti kinerja Sugar Co yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan meskipun telah mengkonsolidasikan lebih dari 30 pabrik gula.

Ia menyebut, luas lahan yang dikelola hanya sekitar 51.000 hektar, atau sekitar 10 persen dari total kebutuhan tebu nasional.

Sementara itu, perubahan pola bisnis di tingkat petani juga menambah tantangan.

Sejak 2020, sistem pembelian tebu beralih menjadi beli putus, di mana petani menjual tebu langsung ke pabrik tanpa skema bagi hasil.

Kondisi ini menuntut pabrik gula memiliki kemampuan finansial yang lebih kuat untuk bersaing dengan swasta.